Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 9114

Peraturan 14

Rumusan kamar 4

Putusan Penting 3

Kompilasi Kaidah Hukum 3

Amar

Lain-lain 4306

Bebas 23

Gugur 13

Kabul 911

Membatalkan 113

Menguatkan 305

Tidak dapat diterima 932

Tolak 2441

Tolak perbaikan 51

Tingkat Proses

Pertama 4723

Kasasi 2217

Banding 1441

Peninjauan Kembali 733

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2020 898 2019 818 2018 775 2017 635 2021 627 2016 555 2015 383 2014 335 2013 294 2012 227 2011 125 2010 72 2022 41 2023 39 2009 29 2008 16 2006 10 2005 9 2024 7 2004 5 2007 4 1970 1 2001 1	2017 1071 2020 1007 2019 1004 2016 881 2021 876 2018 865 2015 774 2014 716 2013 581 2012 335 2011 255 2010 171 2009 114 2022 105 2008 43 2023 32 2007 28 2006 25 2024 21 2005 15 2004 6 1900 2 216 1 1970 1 1975 1 1981 1 1983 1 1987 1 1991 1 2002 1 2003 1	2019 1235 2020 1103 2017 1087 2021 1044 2016 961 2018 912 2015 756 2014 734 2013 417 2011 274 2012 246 2022 165 2024 43 2010 42 2008 35 2009 30 2023 27 2007 3

Pengadilan 569

MS Simpang Tiga Redelong 1

DILMIL I 05 PONTIANAK 1

DILMIL III 15 KUPANG 1

DILMIL III 17 MANADO 1

PA Siak Sri Indrapura 1

PN TUBEI 1

PA Tais 1

PA MARISA 1

PTTUN MANADO 1

Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan

Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah

Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi

Pengadilan PN JEMBER Perdata

Register : 04-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021

Putusan PN JEMBER Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Jmr

Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.NUNUNG SRI AMBARWATI
2.ENDANG SRI UMIATI
3.TAUFIK HIDAYAT
Tergugat:
3.1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
4.2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tinur cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diwakili Camat Kaliwates
5.3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember cq. Kepala Kelurahan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
6.4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya
7.5. Pemerin
265 — 91

MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa);
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.932.000.00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Pengadilan PTUN AMBON TUN

Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020

Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN

Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
340 — 1274

M E N G A D I L I:

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

II. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 12 Mei 2020, yang disampaikan pada persidanganelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Mei 2020, yangisinya sebagai berikut:HIm. 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.DALAM EKSEPSI1.Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatanyang telah lampau waktu (daluwarsa) karena jika dihitung
Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);b. Eksepsi upaya administratif (keberatan) telah lampau waktu (daluwarsa);c.
)adalah beralasan hukum untuk diterima dan karena Eksepsi Tergugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu(daluwarsa) dinyatakan diterima maka terhadap Eksepsieksepsi Tergugat yanglainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;Il.
Dalam Pokok Perkara;Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakanditerima, maka terhadap pokok perkara a quo tidak akan dipertimbangkan lebihlanjut oleh Majelis Hakim, dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakantidak diterima;Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima,sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu(daluwarsa);Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Pengadilan PN SERANG Perdata

Register : 14-10-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-10-2021

Putusan PN SERANG Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Srg

Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
ROSDIAH Binti Alm. RUSLAN SIRAD Bin Alm. H. M. SIRAD
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Turut Tergugat:
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. BUPATI SERANG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. BUPATI SERANG c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
104 — 72

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.315.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pengadilan PN SEMARANG Perdata

Register : 20-04-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 21-12-2021

Putusan PN SEMARANG Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Smg

Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MOCHTAR, SE
Tergugat:
AGUS SETIAWAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq. Kantor Pertanahan Kota Semarang
97 — 34

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Daluwarsa.
Pokok Perkara.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan

Register : 08-04-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 16-09-2015

Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2015/PTUN.JPR

Tanggal 6 Agustus 2015 — DEMIANUS M. AFAAR; VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA 2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
94 — 46

--------------------- M E N G A D I L I : ------------------------DALAM PENUNDAAN :- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek-objek sengketa dari Penggugat tidak diterima ; DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN

Register : 25-08-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 06-02-2024

Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2023/PTUN.JPR

Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat:
RUDI WELLEM REPASI
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Papua
92 — 0

MENGADILI
DALAM EKSEPSI:
- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa);
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00,- (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);

Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer

Register : 15-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020

Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 25-K/PM.II-11/AD/VII/2020

Tanggal 4 Agustus 2020 — Oditur:
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
Dwi Hartanto
110 — 50

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer sesuai wilayah hukum dimana Terdakwa dan kesatuannya berada, perkaranya dapat dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusanini dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II10 Yogyakarta, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer sesuai wilayah hukumdimana Terdakwa dan kesatuannya berada, perkaranya dapat dilimpahkan untukdiperiksa dan disidangkan sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.3.

Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum

Register : 13-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 14-04-2020

Putusan PT SAMARINDA Nomor 175/PID/2017/PT SMR

Tanggal 24 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RUDY TALANIPA
Terbanding/Terdakwa : FREDYANTO SULISTIO Anak dari THIO SUY TJONG
148 — 78

PDM 90/Samar/10/2017 tidakdapat dituntut karena gugur atau telah daluwarsa karena perbuatan pidanayang diduga dilakukan oleh Terdakwa sudah lama yaitu dari tahun 2001 ketahun 2015 sudah berjarak + 14 tahun dan baru dilaporkan sekitar bulan Juni2015, maka berdasar ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP Penuntutansudah gugur karena daluwarsa;2.
Hal ini tersimpul dalamPasal 78 KUHP yang menentukan :Pertama : Daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yangdilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun ;Kedua : Daluwarsa kejahatan yang diancam dengan PidanaDenda, Pidana Kurungan, atau Pidana Penjarapaling lama 3 tahun adalah 6 tahun.Ketiga : daluwarsa kejahatan yang diancam dengan PidanaPenjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun ;Keempat : daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidanamati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18tahun ;Hal. 27
Dalam konteks teori paling tidak ada empat perhitungandimulainya tenggang waktu daluwarsa yang tentunya tidak terlepasdari rumusan delik yaitu ada 4 yaang diuraikan sebagai berikut :Pertama : Jika delik tersebut dirumuskan secara formal, makatenggang waktu daluwarsa dihitung sejak semuaunsur delik terpenuhi;Kedua : Jika delik tersebut dirumuskan secara materiil,maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejakakibat perbuatan itu terjadiKetiga : Jika delik tersebut menghendaki adanya syarattambahan, maka
tenggang waktu daluwarsa itudihitung sejak syarat tambahan itu terjadi.
Dalam delikpemalsuan, daluwarsa mulai dihitung sehari setelan barang yangdipalsukan digunakan. Artinya daluwarsa mulai dihitung sejaktanggal 24 Maret 2011. Akan tetapi daluwarsa tersebut ditangguhkansejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 10 April 2013 kerenaada sengketa Prejudisial. Tenggang waktu daluwarsa kembalidihitung sejak tanggal 11 April 2013.

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN

Register : 13-06-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 31-10-2022

Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 11/G/2022/PTUN.JPR

Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
1.Soleman mansim
2.Ida rumadas
3.Neltje Naomi Rumadas
Tergugat:
Kepala kantor pertanahan kabupaten manokwari
99 — 31

M E N G A D I L I :
I.Dalam Eksepsi :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)
II.Dalam Pokok Sengketa :
1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.952.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pengadilan PTUN MATARAM TUN

Register : 16-12-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 26-05-2023

Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
Jumawal alias H.Firman
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Intervensi:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
206 — 105

Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa;

II. Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus

Register : 12-01-2023 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 02-05-2023

Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
2.HAFIDZ MUHYIDIN, SH
3.AGUS FIKRI, S.H.
Terdakwa:
UMAR HUSNI
145 — 39

Perkara : PDS-01/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Umar Husni tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;
Membebankan biaya perkara kepada negara;

Pengadilan PTUN PALU TUN

Register : 02-08-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 10-01-2024

Putusan PTUN PALU Nomor 81/G/2023/PTUN.PL

Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
Hj. Mini
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu
Intervensi:
Hj. Mustasia
94 — 2

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa;
Dalam Pokok Sengketa:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum

Register : 19-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 05-07-2019

Putusan PT KUPANG Nomor 68/PID/2019/PT KPG

Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : Hero Ardi Saputro, SH.
Terbanding/Terdakwa : FRANS OAN SEMEWA alias OAN
291 — 138

Bahwa putusan pengadilan yang amarnya menyatakan wewenangPenuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwahapus karena lewat waktu (daluwarsa) tergolong jenis putusan bebasberdasarkan 2 (dua) alasan, yakni pertama; salah satu akibat dari amarputusan pengadilan yang menyatakan hak penuntutan Penuntut Umumhapus karena daluwarsa adalah jika Terdakwa sedang berada dalamRumah Tahanan Negara maka Terdakwa harus segera dibebaskansetelah putusan diucapkan sebagaimana diktum ketiga putusan a quo;
perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulaiberlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yangdirusak, digunakan;Halaman 29 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPGMenimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut yang harus dijabarkandan dipahami adalah pengertian kata digunakan yang terdapat di ujung bunyiPasal 79 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, karena penjabaran danpemahaman kata digunakan tersebut akan sangat mempengaruhipenghitungan tenggang waktu daluwarsa;Menimbang
pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalamjangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan (nestapa) karenabersembunyi dari kejaran penegak hukum dan dalam persembunyiannyatersebut pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masatenggang waktu daluwarsa tersebut sehingga masa daluwarsa dianggapsebagai bentuk lain dari nestapa sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabiladiproses secara hukum, akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklahdemikian adanya, justru korban yang
dirugikan dan mengalami derita mengenaiadanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut, jadi untuk menafsirkankeberlakuan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat seperti kasus diatas agar tercapai keadilan maka daluwarsa pemalsuan surat itu tenggangwaktunya dihitung sejak diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan atasdipergunakannya surat yang dipalsukan atau pemalsuan tersebut;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor261/Pid/2014/PT Bdg dan pendapat pakar hukum Muhammad
quo adalah tahun 2015 bukan tahun1998 seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajotersebut, oleh karena itu tindakan kepolisian yang memulai melakukanpenyelidikan dan penyidikan pada tahun 2015 dapat dibenarkan dan tidak dapatHalaman 34 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPGdikenakan azas daluwarsa karenanya pula proses penuntutan yang dilakukanPenuntut Umum terhadap Terdakwa tidak berlaku dan tidak terkena daluwarsa;Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas maka keteranganahli

Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer

Register : 28-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 22-09-2020

Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 27-K/PM.II-11/AD/VII/2020

Tanggal 14 September 2020 — Oditur:
Agung Setyo Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Sumarlan
107 — 50

2.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan, perkaranya dapat dilimpahkan dan disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

3.Membebankan biaya perkara kepada Negara.

.: Bahwa apabila dikemudian hari Oditur Militer dapatmenghadapkan Terdakwa ke persidangan, sebelum hakmenuntut gugur karena daluwarsa, maka perkaranya dapatdiperiksa kembali.: Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka demikepastian hukum dan berdasarkan asas Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu diambiltindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dariOditur Militer.Bahwa oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapatditerima, maka biaya perkara

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusanini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IlL0 Yogyakarta, dengan ketentuanapabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan, perkaranya dapat dilimpahkandan disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.3.

Pengadilan PN PALEMBANG Perdata

Register : 01-04-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 04-09-2020

Putusan PN PALEMBANG Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Plg

Tanggal 4 September 2020 — Pemohon:
PT. Sriwijaya Bina Husada
Termohon:
1.Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.PT. Media Urban Asia
212 — 77

MENGADILI :
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tentang lewat waktu (daluwarsa);
- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon selain dan selebihnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat
Eksepsi Daluwarsa (Ekseptio Temporis)1.1 Bahwa, dalam perkara a quo, terhadap pelaksanaan PutusanBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42065/IX/ARBBANI/2019, pada intinya telah diserahkan salinan otentik putusanarbitrase tersebut dan telah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanyakepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang dalam waktu 30 harisejak tanggal putusan diucapkan, yang mana hal ini telah tercatatdan dinyatakan didalam Akta Pendaftaran No2/ARB/HKM/2020/PN.PLG tertanggal 20 Februari
Jangka Waktu Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PihakPemohon telah daluwarsa (lewat waktu);Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pigdengan alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohontersebut di atas;Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Termohonmengajukan eksepsi pada pokoknya tentang :1. Eksepsi Daluwarsa (Ekseptio Temporis);2. Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan(Legitima Persona Standi In Judicio);3.
persidangan pemeriksaan perkara ini; Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir.Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon dan TurutTermohon selain mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas,Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Termohon dan TurutTermohon ternyata eksepsi Termohon pada poin 2 sama dengan eksepsi TurutTermohon pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan pengajuanpermohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa
Jangka Waktu Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PihakPemohon telah daluwarsa (lewat waktu);2. Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan(Legitima Persona Standi In Judicio);3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur;Ad.1.
Jangka Waktu Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PihakPemohon telah daluwarsa (lewat waktu);Menimbang, bahwa setelah membaca dalil dalil Termohon maupunTurut Termohon dalam eksepsi tentang jangka waktu permohonan Pemohontelah daluwarsa (lewat waktu) maka dapat disimpulkan bahwa Termohon danTurut Termohon sama sama mendalilkan bahwa pengajuan permohonpembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhisyarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30Tahun 1999

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN

Register : 10-03-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 07-06-2024

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2023/PTUN.JKT

Tanggal 13 Juli 2023 — Penggugat:
1.Hadijah Binti Ibrahim
2.Saimah Binti Saipin
3.Satiah Binti Saipin
4.Sri Mulyani Binti Mursadi
5.Enah Binti Enip
6.Nuriah Binti Sidup
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Daerah Administrasi Jakarta Timur
Intervensi:
Firman, Tuti Mulyati, Parihin, Hanifah
102 — 0

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
DALAM POKOK SENGKETA:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 30-10-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 04-05-2020

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG

Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
dr. ADJIT SINGH GILL, MD (Gugatan OOD)
Tergugat:
Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bogorselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Waduk Sukamahi
347 — 157

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa;------------
DALAM POKOK SENGKETA ;--------------------------------------------------------------------
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan ParaPenggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;TENTANG GUGATAN DALUWARSA;Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengandikeluarkannya Surat Edaran
perkara, danHalaman 35 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDGsebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagimempertimbangkan dalam pokok perkaranya; Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistimatika tersebut diatas, MajelisHakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;DALAMEKSEPSI;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 13 Januari 2020 pada intinyatentang gugatan daluwarsa
olehPasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechtmatigeoverheidsdaad), 27229202 nnnMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan hukumdi atas menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melampauitenggang waktu yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundangundangan maka eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administrasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan; MENGADILIDALAM EKSEPSI ; Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 11-09-2023 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 99/G/2023/PTUN.BDG

Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat:
Adryan florenthyno
Tergugat:
Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
Intervensi:
1.YOYOH SUPRIYATI
2.TEDDY OKTAFIAN
125 — 78

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat Daluwarsa;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.387.000,00 (Satu juta Tiga ratus Delapan puluh Tujuh ribu rupiah).

Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN

Register : 22-06-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 21-11-2023

Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2023/PTUN.PLK

Tanggal 16 Nopember 2023 — Penggugat:
LASA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA
Intervensi:
PT MULTIPERSADA GATRAMEGAH (Diwakili oleh GUNADI selaku Direktur Utama)
147 — 116

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Daluwarsa atau Telah Lewat Waktu;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 508.500,- (lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Pengadilan PTUN MEDAN TUN

Register : 10-05-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 12-11-2019

Putusan PTUN MEDAN Nomor 158/G/2019/PTUN.MDN

Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat:
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
HENDY RIMBA
184 — 99

-------------------------------------------M E N G A D I L I---------------------------------------
DALAM EKSEPSI:
- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
atasnamaHENDY RIMBA (vide bukti: P49 =T1=TII Int2);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut, padapokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketatersebut di atas;59Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, dan dalam suratJawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut,gugatan lewat waktu (daluwarsa), penggugat tidak memiliki kapasitas
exceptie);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 dandalam jawaban tersebut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidakmemiliki hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan EksepsiTergugat mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa
berdasarkan Pasal 55 UU PeradilanTata Usaha Negara serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmelebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara,maka eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) beralasan hukum untukdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh
karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya serta eksepsiTergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) diterima, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidakditerima, maka pokok sengketa dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkanlagi
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, jo UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sertaperaturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 569

Ditemukan 9132 data

PN AIRMADIDI Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Arm

PN AIRMADIDI Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Arm

PN AIRMADIDI Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Arm