Ditemukan 51522 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.YK
Tanggal 25 Maret 2019 — PEMOHON
12017
  • Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telahdipertimbangkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi KTP), PengadilanAgama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalahbahwa Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta memberikandispensasi kepada , untuk menikah dengan Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 01-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 27-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 22 Nopember 2017 — ANTON U.JAHURA Bin UMAR JAHURA MELAWAN NUR AINI BINTI AHMAD H.S.PALIBA
128
  • tersebut:Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
Register : 20-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 3014/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
148
  • KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor (patokan rumah Bapak Aripin);,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraBahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 3014/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
Register : 10-10-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan PA SUMENEP Nomor 1104/Pdt.G/2011/PA.Smp
Tanggal 22 Desember 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
182
  • hari; Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yangdiajukan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimanatelah disebutkan diatas tidak jelas, karena tidak menggambarkan/menyebutkan marahmarahnya Termohon itu seperti apa, dan katakata yang menyakiti hati Pemohon itu katakata apa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelisberpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menjelaskanfakta kejadian yang mendasari
Register : 12-05-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 396/Pdt.G/2016/PA Sgm
Tanggal 25 Mei 2016 — Pemohon Vs Termohon
114
  • dan Termohon terus saja terjadihingga mencapai puncaknya pada tanggal 9 Mei 2016, dimana pada saatitu antara Pemohon dan Termohon bertengkar menyebabkan Pemohonpergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha mendamaikanPemohon dengan Termohon;Bahwa perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon karenasifat boros dalam menggunakan uang belanja, cemburu, serta tidakpatuhnya Termohon kepada Pemohon adalah merupakan alasanPemohon yang mendasari
Upload : 03-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 292/PID/2016/PT-MDN
SONDI SITANGGANG
2113
  • Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 3 Mei 2016,dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — SUHARNO vs BUPATI BUTON SELATAN;
12642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganpertimbangan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objeksengketa tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilinan Kepala DesaWaonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 didasarihasil pemeriksaan atas laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihanberupa adanya pemilih yang tidak berdomisili di daerah pemilihan sertapemilin dengan KTP dari luar daerah yang mempengaruhi secara langsunghasil pemilihan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dengan benarhingga terbit Rekomendasi yang mendasari
Register : 09-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 3395/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 14 Agustus 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
232
  • Agus Widodo, S.H, M.H akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2017 telah tidakharmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus meneruskarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, jaranghal. 3 dari 6 hal. Put.
Register : 11-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN PURWODADI Nomor 61/Pdt.P/2016/PN.Pwd
Tanggal 19 April 2016 — .Perdata YULIANAWATI Lahir di Grobogan, 18 April 1985, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kalinongko Rt.03,Rw.04,Desa Karanglangu,Kecamatan Kedungjati,Kabupaten Grobogan ;
219
  • SUTRISNO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan Kartu Keluarga dalam Kartu Keluarga orang tuanya karena statuspemohon tertulis sudah kawin yang benar adalah pemohon statusnya belumMenimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar NUKUM j2nn
Register : 15-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 34/PID/2015/PT-MDN
Tanggal 18 Februari 2015 — HENDRI ALBA SYAHPUTRA Als. UCOK FERI
5340
  • tidakdiketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusanPengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan nomor : 588/Pid.B/2014/PN.Psp, tanggal 1 Desember2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Register : 09-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 319/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
273
  • dilanjutkanpemeriksaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (potokopi KTP), harus dinyatakanbahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kota Madya Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lainadalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberi ijin Pemohon untuk dapatmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang bahwa posita yang mendasari
    beracaraperdata dan tidak sejalan dengan yurisprudensi, sehingga permohonan tersebut harusdinytakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi antara lainadalah : supaya Pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.328.000.000, (tiga ratus dua puluh delapanjuta rupiah);Menimbang, bahwa posita yang mendasari
    saling memenuhi kewajiban masingmasing (dalam keadaan tamkinsempurna), tidak jelas;Menimbang, bahwa karena petitum gugatan nafkah lampau tidak didukung olehposita yang jelas, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 3antara lain adalah supaya Pengadilan menghukum Tergugat Rekovensi untukmemberikan biaya Tempat Tinggal/ Maskan Sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas jutarupiah);Menimbang bahwa posita yang mendasari
    Rekonpensi menyanggupi apa yangdiminta oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpesi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 6antara lain adalah supaya Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, LakiLaki, lahir di Yogyakarta padatanggal 02 Maret 2013 di bawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 10 Nopember 2020 — Oditur:
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Muhammad Saruhuddin Damanik
24836
  • Putusan Nomor 54K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehSaksi1 Koptu Sabar Edison Rajagukguk, Saksi2 SerdaMakmur Siregar dan Saksi3 Sertu Robinsar Aritonangdipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang Republik
    Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti jalan keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti
    Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi Koramil 26/Palipi dan SuratKeterangan dari Perwira Seksi Personel tersebutmerupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umumyang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi
    harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.: Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telahselesai dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan danapabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan Majelis Hakimmenilai tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikandir, merusak atau) menghilangkan barang bukti ataumengulangi tindak pidana atau berbuat keonaran makadengan mendasari
Register : 29-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Gsg
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16259
  • telah menasehati Pemohon dan Termohon agartetap pada pernikahan monogami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi denganmediator terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama AkhmadZubaidi, ST namun mediasi tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon serta dan calon istri Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai tambahan keterangan bahwatermasuk alasan yang mendasari
    secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seoranguntuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari
Register : 16-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Atb
Tanggal 22 Maret 2016 — - ADELBERTUS ROLIANTUS BRIA Alias ANTUS
11847
  • Saksi APRIANTO DONATUS SERAN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan ;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di jalan rayapersimpangan masuk gereja Paroki Salib Suci Weoe, DesaWeoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut ;e Bahwa berawal saksi yang mengendarai
    terdapat luka goresan pada kelopak mata bagian kanandisebabkan benda tajam ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2015 sekitarpukul 07.00 Wita, bertempat di jalan raya persimpangan masuk gerejaParoki Salib Suci Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, KabupatenMalaka ;1213Bahwa masalah yang mendasari
Register : 12-12-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 23-05-2014
Putusan PA SERANG Nomor 1451/Pdt.G/2013/PA Srg.
Tanggal 7 Mei 2014 — Penggugat vs Tergugat
90
  • Tergugat cemburuan;e bahwa, pernah pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugatmembanting HP Penggugat;e bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah telahselama 1 (satu) tahun;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagiantara Penggugat dan Tergugat ;e bahwa, selama pisah Tergugat pun tidak memberikan nafkahkepada Penggugat;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
    dan rahmah ;13Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakanessensi dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasihsayang dan saling percaya serta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatanbatin (psikologis), perlindungan, pengayoman itu telah ternyata pula tidak adalagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itusudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari
Register : 07-08-2017 — Putus : 11-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 11 Agustus 2017 — Pemohon:
Heru Chiarief
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Jateng cq Kapolresta Surakarta
7317
  • A.1/ VI/2015/ Reskrim pada tanggal 26Juni 2015;Bahwa sebagai tindak lanjut proses penyelidikanTermohon , maka setelah Termohon mengirimkanSP2HP, selanjutnya Termohon melakukan kegiatanpenyelidikan, sebagai berikut :Prapidana No.03/Pid.Pra/2017/PN.Skt Halaman : 8 dari 161) Melakukan gelar perkara, yaitu :pada tanggal 15 Agustus 2015 dengankesimpulan/ rekomendasi mengirimkan SP2HPdengan mendasari hasil gelar bahwa perkara inibelum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan;2) Membuat Laporan Kemajuan Hasil
    Bahwa landasan hukum yang mendasari tindakanTermohon, adalah :a.Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentangPenyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengaturbahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia diberi wewenang khusus oleh undangundanguntuk menjadi penyelidik dan penyidik;Bahwa selaku penyelidik, Termohon diberi wewenangoleh undangundang untuk melakukan penyelidikan(vide pasal 1 angka 4 KUHAP);Prapidana No.03/Pid.Pra/2017/PN.Skt Halaman : 9 dari 16c. bahwa Penyelidikan
Register : 19-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 184/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Maret 2019 — -. SITI SURYA DAUD VS -. HENDRIK JHON DAUD, DK
10765
  • Nopember 2018 yang dimohonkan Bandingadalah pembatalan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Terbanding kepada Terbanding Il/semula Tergugat dan Tergugat Il, dengan alasan bahwaperbuatan hibah ( dengan surat pernyataan mengalihkan dan menyerahkan tanahdan bangunan yang ada diatasnya), milik suami isteri (Tergugat dan Penggugat)yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tanpoa sepengetahuan dan persetujuandari Pembanding selaku isteri sah Terbanding I/ semula Terbanding Tersebut;Menimbang bahwa, mendasari
    Daud) Tergugat diperoleh secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, diketahui bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Almarhum BapakHaji Abdullah Bimahing pada tanggal 30 Mei 2008 dan 30 Mei 2014, semasahidupnya atas Obyek sengketa miliknya kepada Bapak Hendrik Jhon Daud,menurut penilaian Majelis Hakim Banding telah memenuhi persyaratan hukumyang berlaku, baik persyaratan Formil Maupun Materiil dan tidak mengandungcacad hukum dan ketentuan hukum
    Bapak Haji AbdullahBimahing), yakni Tergugat IIl/ sekarangTerbanding Il, tanpa sepengetahun dan atautanpa persetujuan dari Penggugat/ sekarang Pembanding;Menimbang bahwa, benar mendasari pada bukti bukti surat dan saksi danpengakuan dari Tergugat sendiri dalam jawaban Gugatan Penggugat, yangkarena terdorong rasa takut dengan perkara Pidana Perampasan atas tanahobyek tanah, yang sebelumnya telah dikuasai Tergugat dan keluarga, Tergugat dengan surat pernyataannya mengalihkan/ menyerahkan tanah obyek
    Petitum kedelapan tersebut, menurut majelisHakim tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan, sebab pada hakekatnya,siapa yang dinyatakan kalah dalam beperkara, dibebani juga untuk membayarbiaya biaya yang timbul dalam perkara, dan oleh karena para Tergugat yangdinyatakan kalah dalam dua Tingkat Peradilan, maka segala biaya perkara keduaTingkat Peradilan dibebankan kepada para Tergugat, untuk biaya perkaraditingkat banding sejumlah Rp. 150. 000; (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang bahwa, mendasari
Register : 28-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 72/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : ALEX AYAPPO
Terbanding/Tergugat I : PT. Satya Kelana Bhakti
Terbanding/Tergugat II : IRMAWATI SAM
Terbanding/Tergugat III : IDA IRIANI
Terbanding/Tergugat IV : HERI SUTARMAN
Terbanding/Tergugat V : SRI WINARTI SAM
Terbanding/Tergugat VI : FERRY KREUTHA
Terbanding/Tergugat VII : PAUL KREUTHA
Terbanding/Tergugat VIII : BPN Kabupaten Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat : PemKab Jayapura cq Pemerintah Distrik Waibu cq Pemerintah Kampung Doyo Baru
16452
  • Bahwa alas hak yang mendasari terbitnya sertifikatatas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat sangat tidak jelas karena di dalambukti T4 tersebut batas utara berbatasan dengan tanah Kantor Desa Doyopadahal pada saat pemeriksaan setempat tanah yang menjadi objek sengketatidak berbatasan langsung dengan Kantor Desa Doyo sebagaimana telahditerangkan juga oleh para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksiTergugat didalam persidangan, sehingga mohon kiranya Majelis TingkatBanding mengambil alin dan melakukan
    I, Il, Ill, IV, V dan VIbersesuaian dengan bukti T.VIII13 sampai dengan bukti T.VIII229; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut diatas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertipikat oleh Tergugat VIII Serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T .I, Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
    Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakanperbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya sertifikat yang dimilikiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah diterbitkan olehTergugat VIII dalam gugatan asal adalah sah menurut hukum oleh karena itugugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI pada petitum 16(satu Sampai enam) dan petitum 10 patut untuk dikabulkan; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari
    Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertifikat oleh Tergugat VIII serta pemecahanya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T. , Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta didalam surat pelepasan hakatas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batasbatasnya
Register : 14-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 07-01-2018
Putusan PN SOE Nomor -20/Pdt.G/2017/PN.Soe
Tanggal 5 Desember 2017 — -SHIRLEY M M, OROH, (PENGGUGAT) -PENGURUS PRIMER KOPRASI POLDA NTT, (TERGUGAT)
16678
  • tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pat.G/2017PN SoeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokgugatan Penggugat apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadapperjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dibuatoleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaperistiwa atau fakta yang mendasari
    kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas,walaupun tidak terdapat eksepsi terhadap gugatan penggugat tersebut, namundengan adanya unsur penipuan tersebut, maka Majelis Hakim secara Ex Officioakan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond)serta peristiwa atau fakta yang mendasari
    gugatan (fetelijke grond) apakah dalilgugatan Penggugat yang mendasarkan atas wanprestasi tersebut sesuaidengan fakta yang mendasari gugatan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yangdimaksud dengan sepakat (Prof.
    penipuan itu...... sehingga dalam perkara Aquo, apabilaPenggugat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian, maka batas waktunyaterhitung dari diketahuinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan olehTergugat tersebut sampai dengan lima tahun kemudian ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa dasar hukum gugatan penggugat yang menyatakandan mendasarkan atas perbuatan wanpretasi adalah keliru, karena yangterjadi, in konkreto secara realitas fakta yang mendasari
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
256461
  • Mendasari faktayuridis dan peristiwa hukum dalamperkaraincasuTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernahmenerbitkan Puchase Order kepada PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi ;FAKTA :Hal. 11 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan TERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi, namun seharusnyaPurchase Order tersebut dicek kebenaran dan kesahihannya langsung kepadaTERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;
    Error In Objecto ;Jelas didalilkan secara terang dan tegas bahwa PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ini berdasarkan Purchase Order No.PO:004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret 2015.Telah Kami utarakan sebelumnya bahwasanya Mendasari faktayuridis danperistiwahukumdalamperkaraincasu TERGUGATdalamKonpensilPENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Puchase Orderkepada PENGGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;DASAR DAN FAKTA
    Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan GasBumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43,dan Pasal 49 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi bahwa :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memilikiIzin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wayjar, sehat, dan transparanTerlinat dengan jelas
    Posita atau DalilGUGATANRekopensiRekonvensi rechtsgrond dan fijtelikegrond ;PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSImengajukan GUGATAN REKOPENSI ini mendasari adanya Perbuatan MelawanHukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIyang nyatanyata menimbulkan situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunanpelanggan/ volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atastindakantindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalihdalih yang secara jelasdinyatakan dalam Gugatan
    satu triliyun lima ratus milyarrupiah) termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dariTERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIlkepadaPENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAMKONPENSlditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasionalRepublik Indonesia selama 2 (dua) hari berturutturut.Dengan memperhatikan materi unsur eksepsionalnya, agar Putusan terhadapGUGATAN REKOPENSI memiliki kepastian hukum dan menjamin GUGATANREKOPENSI ini tidak hampa (i//usoir) maka mendasari