Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Fajar Pasir Lestari,pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, tempat kediaman di JalanPangeran Mentri, RT. 17, RW. 04, No. 01, Kelurahan TanahGrogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnyadisebut tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telan memeriksa berkas perkara;Telan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2017,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda denganregister perkara

Tubun RT. 11,No. 11, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda 75123 selama 11 hari, kemudian pindah kediaman orangtuatergugat di Jalan Pangeran Mentri (Depan Masjid Syuhada) RT. 17, RW.04, No.01, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama sekitar 2tahun dan terakhir bertempat di kediaman orangtua penggugat di Jalan KS.Tubun RT. 11, No. 11, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda UluKota Samarinda 75123 selama 3 bulan;Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat

Saksi EKO WAHYULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama tim yang dipimpin IpdaHaryanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karenatelah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis sabupada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diwarungdipinggir jalan Mentri Supeno, Desa Karangkedawung , KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwaditemukan

Saksi TRI NENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama tim yang dipimpin IpdaHaryanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karenatelah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis sabupada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diwarungdipinggir jalan Mentri Supeno, Desa Karangkedawung , KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwaditemukan barang

Saksi WISNU KOENCORO ADHIE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telahdiberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudahbenar; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa timkepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIB diwarungLamongan tempat Saksi dagang dipinggir jalan Mentri Supeno, DesaKarangkedawung, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumasterkaittindak pidana narkotika

NNF berupa urineHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bmsyang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah #mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 lampiranUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIBTerdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Banyumas diwarung makanLamongan di Jalan Mentri

PAMUNGKAS; 1 (satu) botol berisi Urine milik Terdakwa AGUNG PAMUNGKAS AliasJEMPOL Bin SUWARDI;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktiandalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIBTerdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Banyumas diwarung makanLamongan di Jalan Mentri

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001.

PK. 202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 juni 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, tanda selar GT. 12 No. 8o9/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang ditanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

PK. 001/04/30/Syb.Bje18, Sertifikatberlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09April 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTURPERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOEMUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002. SIUP OI (Surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0647, pemilikMUHAMMAD YUNUS dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di12tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

lain dalam tahun 2020, bertempat di halamanRutan Kelas Il B Masamba Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman , yaitu berupa 1 (Satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabusabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotikagolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

MetamfetaminaKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa Barang bukti 1 (Satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening denganberat 0,4010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKASETIA WATI Binti RAMISA tersebut di atas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia Nomor 5 Tahun 2020 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

MetamfetaminaKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa Barang bukti 1 (Satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening denganberat 0,4010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKASETIA WATI Binti RAMISA tersebut di atas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia Nomor 5 Tahun 2020 TentangHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN

,HASURAMULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidangHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN MsbLaboratorium Forensik Polda Sulsel H.YUSUF SUPRAPTO,SH didapatkanhasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal beningdengan berat 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milikterdakwa EKA SETIA WATI Binti RAMISA adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia

YUSUF SUPRAPTO,SH didapatkan hasil pemeriksaanbahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,4010gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKA SETIA WATIBinti RAMISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndinesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.Menimbang, bahwa dari pengertian

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mentri bin Jumaat) dengan Pemohon II (Nurisah binti Murisah) yang dilaksanakan pada tanggal = 14 Juni 2012, di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat

PENETAPANNomor 572/Pdt.P/2018 /PA.Mtr.ZAPeye a ss)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :Mentri bin Jumaat, lahir di Petemon, pada tanggal 16 Agustus 1986,umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ,pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan LingkarSelatan, Lingkungan Petemon, RT.010 RW.Kelurahan

Nomor : 5271021608860002, atas nama Mentri, tanggal27 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;2. Foto Kopi KTP.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mentri bin Jumaat)dengan Pemohon II (Nurisah binti Murisah) yang dilaksanakan padatanggal = 14 Juni 2012, di Lingkungan Petemon, Kelurahan PagutanTimur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,Kota Mataram;4.

Bahwa titik kordinat yang didapat tersebut diplotting ke dalam aplikasiperpetaan menggunakan perangkat lunak arcgis10.1 Produk ESRI,dimana titik titik koordinat tersebut dilayerkan dengan peta lampiranKeputusan Mentri Kehutanan No.

SK 35/ Menhut II/2013 dan petalampiran Keputusan Mentri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor SK597/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016.Bahwa Risalah pengukuhan Kawasan Hutan Suaka Marga SatwaMalampah Alahan Panjang dimulai pada tahun 1982 Mentri Pertanianmelalui Keputusan Nomor. 623/Kpts/UM/8/1982, tanggal 25 Agustus1982 sebagai Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) dengan nama HSAWMalampah.

Bahwa pada tahun 1999 melalui Surat keputusan Mentri Kehutanan danperkebunan RI Nomor : 422/KptsII/1999, tanggal 15 juni 1999 KawasanHutan Suaka Alam Wisata (HSAW) Malampah berubah menjadi36.919.00 Hektar. Bahwa pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Mentri Kehutanan RINo. 35/MenhutlI/2013, tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk menjadikawasan Suaka Alam (KSA) Malampah Alahan Panjang dengan luas39.208,07 Hektar.

Bahwa pada tahun 1999 melalui Surat keputusan Mentri Kehutanan danperkebunan RI Nomor : 422/KptslI/1999, tanggal 15 Juni 1999 KawasanHutan Suaka Alam Wisata (HSAW) Malampah berubah menjadi 36.919.00Hektar. Bahwa pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Mentri Kehutanan RINo. 35/MenhutII/2013, tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk menjadi kawasanSuaka Alam (KSA) Malampah Alahan Panjang dengan luas 39.208,07Hektar.

Bahwa titik kordinat yang didapat tersebut diplotting ke dalamaplikasi perpetaan menggunakan perangkat lunak arcgis10.1 ProdukESRI, dimana titik titik koordinat tersebut dilayerkan dengan petalampiran Keputusan Mentri Kehutanan No.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.255/MenhutI/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang perubahanfungsi sebagai kawasan hutan produksi Terbatas Kelompok HutanTesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri HuluProvinsi Riau seluas + 38.576 Ha menjadi Taman Nasional TessoNilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahanfungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok HutanTesso Nilo seluas + 44.492 Ha

Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.255/MenhutI/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas +1438.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri Republik Indonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ( seluas + 44.492 Ha).

PARULIAN SARAGIBin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa;Bahwa benar TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luasslebih kurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanMentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/Menhut11/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas + 38.567 Ha) dan suratKeputusan Mentri Republik Indonesia Nomor : SK.663/Menhut1/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ( seluas + 44.492 Ha).Sebagian besar taman nasional ini berada diwilayahkabupaten pelalawan dan sebagian kecil di kabupatenIndragiri

Hut yang mana titik kordinat tersebut termasuk dalamPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau dasar yuridiskawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalah berdasarkan :e Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : 173/Kptsll/1986 tanggal 06 juni1986 tentang Petunjuk Areal Hutan Di Wilayah PropinsiDATI Riau sebagai Kawasan Hutan, Areal TamanNasional Nassional Tesso Nilo merupakan KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.e Surat Keputusan Mentri Kehutanan

Republik IndonesiaNomor : SK.255/Menhutll/2004 Tanggal 19 Juli 2004tentang perubahan fungsi sebagai kawasan hutanproduksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo yangterletak di Kabupaten Pelalawan dan Indagiri HuluProvinsi Riau seluas + 38.576 Ha menjadi TamanNasional Tesso Nilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.663/Menhutll/2009 tanggal 15 Oktober2009 tentang perubahan fungsi sebagai KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Niloseluas + 44.492 Ha yang terletak

Mentri Kesehatan,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 534 /NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

sisa yang diterima 0,032 gram dan 1 (satu) bungkusplastik klip bening berisi 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembartisue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisi kristal kristal putin berat netto 0, 005gram dengan sisa yang diterima Habis milik terdakwa Modasa Kurniawan AlsWawan Cemot Bin Baharudin mengandung Metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut pada tabel pemeriksaan mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61Lampiran Peraturan Mentri

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah termos esberlak segel lengkap dengan labelbarang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat 1 (Satu) botol plastik berisi urine volume 10 MI milik terdakwa ModasaKurniawan Als Wawan Cemot Bin Baharudin positif mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut pada tabelpemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 20 Tahun

Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 534 /NNF/2019tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

yang diterima 0,032gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (Satu) bungkus kotakrokok berisi 1 (Satu) lembar tisue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisi kristalkristal putin berat netto 0, 005 gram dengan sisa yang diterima Habis milikterdakwa Modasa Kurniawan Als Wawan Cemot Bin Baharudin mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut pada tabelpemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

HASAN ANWAR BIN KASTARI, umur 43 tahun, agama Islam,pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Penjahitsepatu, bertempat tinggal di Jalan Mentri Empat BelakangASPOL/Rumah Bidak No. 4, RT. 026 RW. 09, KelurahanKeraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;2. SUPRI HARTINI BINTI GITO WIRYO, umur 36 tahun, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempattinggal di Jalan Mentri Empat Belakang ASPOL/Rumah BidakNo. 4, RT. 026 RW.

saksi Pemohon I dan Pemohon MII tidaktercatat pernikahannya pada register KUA Kecamatan MartapuraKota sebab tidak dilaporkan oleh Penghulu' yang bersangkutanpadahal mereka telah melengkapi semua persyaratannya; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikahresmi dari KUA dan sehingga mengajukan pengesahan nikah iniuntuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA;DARMAJI BIN KASRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikanMadrasah Ibtidaiyah, pekerjaan jualan pentol, bertempat tinggaldi Jalan Mentri

, Surat Edaran Mentri Tenaga kerja Nomor.5 Tahun 1998,Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Republik indonesia Nomor,Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 248/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnM/3/HKO4/III/2020 dan surat Anjuran yang di keluarkan Dinas KetenagaKerjaan Dengan Nomor 567/1165/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 makaTergugat wajib Membayarnya..

Membayar Upah Lembur Pada Libur Nasional denga rincian perhitunganmasingmasing Para PenggugatUpah lembur Pada hari libur Nasional sesuai Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Pasal 78 ayat (2),(4),Pasal 85 danlebin lengkapnya di atur dalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor.102/MEN/V1/2004 dan Surat Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor KEP72/MEN/1984 dengan rumus (jam lembur x 2kali upah/jam x 1jam/173 x upahsebulan) segera di bayarkan dengan rincian :.

Maka di lakukan di rumahkanyang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat telah bertentangan denganketentuan Perundangundangan dan Peraturan Mentri Yang di sebutkan di atas.Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 248/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn42.

Nomor.13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor.30, Pasal 88 Ayat1, Pasal 88 Ayat 2,Pasal 88 Ayat 3 Huruf a dan b, Surat Edaran Mentri Tenagakerja Nomor.5 Tahun 1998, Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Republikindonesia Nomor, M/3/HK04/III/2020 dan surat Anjuran yang di keluarkan DinasKetenaga Kerjaan Dengan Nomor 567/1165/2020 pada tanggal 08 Juni 2020maka Tergugat wajib untuk membayar upah yang biasa di terima oleh Penggugat.44.

Membayar Upah Lembur Pada Libur Nasional denga rincian perhitunganmasingmasing Para PenggugatUpah lembur Pada hari libur Nasional sesuai Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang ketenaga kerjaan Pasal 78 ayat (2),(4),Pasal 85 dan lebih lengkapnya di aturdalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor. 102/MEN/VI/2004 dan SuratKeputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor KEP72/MEN/1984 dengan rumus (jamlembur x 2kali upah/jjam x 1jam/173 x upah sebulan ) segera di bayarkan denganrincian :VIII.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 162/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 13 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 162/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 10 dari 13 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur dihadapan Penghulu bernama H.Zainaldengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Taherdengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dandisaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Bambang Supriyadi danKamarudin serta banyak orang lain yang hadir;2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Muhammad Zuhail bin Arifin) danPemohon II (Zubaidah binti Taher) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12Juni 2011 di Jalan Pangeran Mentri, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Provinsi Kalimantan Timur;3.

Pengesahan Akta Pendirian perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : C12549 HT.01.01.TH.2002;T.4. Akta No. 08 tertanggal 04062004 tentang perubahankepemilikan saham;T.5. Surat : No. CUM.02.01.7275 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International Estates;T.6. Akta No. 09 tertanggal 20032006 tentang perubahan saham danorgan perusahaan ;T.7. Surat : No.

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hakHal 10 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSAsasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C11465HT.01.04.TH.2006 ;T.10. Akta No. 07 tertanggal 15 082007tentang perubahan sahamdan kepemilikannya;T.11. Surat : No. CUM.HT.01.106214 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International estates ;T.12.

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomer : AHU72148.AH.01.02. Tahun 2008 ;T.14. Akta No. 109 tertanggal 28 102011 perubahan kepemilikansaham serta perubahan oragan perusaan;T.15. Surat : No. AHUAH.01.1039148 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan data, pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International estates;T.16.

Mistanul JannahHal 13 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSDinawati dan pada tahun dimaksud termohon yang di wakilioleh Wayan Sumarta tidak pernah menandatangani dan ataumembuat kontrak dengan Pemohon maupun memberikan suratkuasa kepada termohon Il dan termohon Ill atau siapapununtuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak denganpemohon;Bukti T.3. termohon didirikan melalui prosedur yang benar dan mendapatpengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : C12549

Ill atau siapapun untukmelakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon;Bukti 1.13. termohon telah melakukan perubahan akta PerseroanTerbatas dengan penyesuaian UndangUndang PerseroanTerbatas sesuai prosedur yang benar dan mendapatpengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : AHU72148.AH.01.02.

fakta selama persidangan, bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligussebagai wali nikahnya, lantaran terbukti bahwa Penggugat tidak ada wali nasabyang memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, makaterhadap hal ini Majelis hakim perlu menyampaikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugatdilaksanakan pada tahun 2014, maka peraturan tentang wali hakim yangberlaku pada saat itu adalah Peraturan Mentri

Meskipun peraturan tersebut sudah tidak berlaku sejakdikeluarkannya Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019 TentangPencatatan Pernikahan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada wali nasab yangmemenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, maka yangdapat menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim.

Hal ini berdasarkanketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005tentang Wali Hakim: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kknwilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim.

Adapun Wali Hakim yang dimaksuddalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentangWali Hakim tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA)dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3Ayat 1 Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim:Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatanyang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelaiwanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan, bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh penghulu yang sekaligussebagai wali nikahnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 190/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 11 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Resor Aceh Selatan;Bahwa saksi Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada TerdakwaFerry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibelidari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000, 00 (lima ratusribu rupiah);Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

mengambil dan melihat ada 2(dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening didalamsaku celana sebelah kanan selanjutnya saksi Subki, saksi Rian Raka Juang,saksi Khairul Umam anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatanmembawa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi beserta Barang bukti Ke KantorKepolisian Resor Aceh Selatan;Bahwa Terdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi tidak ada memiliki izinMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi diri sendiri tidak adamendapat/memperoleh izin dari mentri

KepolisianResor Aceh Selatan;Bahwa Saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam anggotaSatresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa mendapat Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli darisaudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan,Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnmenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanamantidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri

Rian Raka Juang, saksi Khairul UmamHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ttnanggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepadaTerdakwa Ferry S Arida Bin Asmadi mendapat Narkotika Jenis sabu dengancara dibeli dari saudara Pudin (Belum Tertangkap) dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan BukanTanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari mentri