sebidang tanah seluas 1.212 M2 yang terletak di Jalan PurwosariNomor 59 Lingkungan 13 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel KecamatanMedan Timur Kota Medan, yang mana Tergugat dalam menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 1134 tertanggal 06 Desember 2004 terdapatkekeliruan yang nyata akan fakta, yang mana Tergugat tidak menelitisecara cermat baik objek maupun suratsurat yang ada, sehingga terhadapperbuatan Tergugat telah menyalahi aturan hukum ataupun terhadapperbuatan Tergugat telah menyalahi wewenangnya (detournement

PER04/BL/2009, danmengesampingkan kepatutan dan rasa keadilanterhadap diri PENGGUGAT yang tidakHalaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor :02/G/2011/PTUNJKT.pernah cacat nama atau melakukankejahatan/pelanggaran selama berkecimpung' didunia bisnis perasuransian.Bahwa TERGUGAT pada waktu mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut~ telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikannya wewenang tersebut ataupenyalahgunaan wewenang ( detournement depouvoir), dimana dalam mengeluarkan

Ruang Lingkup Dan PenilaianFaktor Int6gritaS. = ses2 sees sues sees = eeDengan demikian, secara hukum terhadappenerapan Pasal 21 huruf a Permenkeu Nomor78/PMK.05/2007 adalah juga bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku danjuga telah melakukan penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) serta telah melanggarAsas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)yakni asas kepastian hukum, profesionalitas danketerbukaan. 0 correc e ee29.

khusus memberikan keuntunganbagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompokpolitiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan merugikan kepentingan umum dan meresahkansekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negaradan/atau golongan masyarakat lain.Dari ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yangPenggugat kemukakan di atas, sangat jelas dan nyata Tergugat dan IItelah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Tergugat telahmenyalahgunakan wewenang (detournement

Akumulasi kerugian materiil/immateril : Jumlah Kerugian materiil Rp 695.000.000,00; Jumlah Kerugian Immateriil Rp2.500.000.000,00;Total kerugian Rp3.195.000.000,00;(tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah)Bahwa oleh karena kesalahan perbuatan dan tindakan Tergugat, melekatpada jabatannya sebagai Komandan Korem 132/Tadulako, dus tindakandan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechtmatige overheids daad), dalam kualifikasi(detournement de paouvoir

Syarat materiil meliputi:1.2Alat organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;Alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada paksaan(dwang), kekeliruan (dwaling), dan penipuan (bedrog);Keputusan itu harus mengandung kebenaran tentang faktanya dan tidakboleh ada kekeliruan hukum;Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yanghendak dicapai (doe/matig) dan tidak mengandung detournement depouvoir;Penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah dibuktikan

Demikian pulahalnya faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsurtindak pidana yang dikemukakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengenaikekerasan yang dialami pada saat dilakukan penangkapan maupunpemeriksaan di kepolisian bersifat detournement de pouvoir (Sewenangwenang) dianggap sebagai fait justificatief (alasan pembenar), karenaTersangka tidak mengakui perbuatannya, walaupun sesungguhnyabertentangan dengan hukum (in stir met het recht), Penyidik Polri pahamdan mengerti, tetapi tetap dilaksanakan

No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, akan tetapi Tergugat menerbitkan Sertifikattersebut (Obyek Sengketa) telah bertentangan dengan ketentuanketentuan tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Tergugat telahit nmelakukan penyalahgunaan wewenang (detournement depouvoir); Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan = penyalahgunaan wewenang dengan melanggar Asas Laranganbertindak sewenangwenang sebagaimana yang telah dikemukakanpada sub.9 s/d sub.13 tersebut diatas, adalah suatu perbuatan yangmelawan

Kepolisian (SKCK) tidakdiatur tentang pencabutan terhadap SKCK yang sudah diterbitkanberdasarkan persyaratanpersyaratan yang lengkap oleh = yangbersangkutan, jika pemohon SKCK mempunyai catatan Kepolisian makaTergugat Il hanya mempunyai kewenangan mencantumkan catatanKepolisian yang bersangkutan didalam SKCK, oleh karena Tergugat Ilmempunyai kewenangan akan tetapi kewenangan tersebut telahdisalahgunakan, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik khususnya asas detournement

Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian wewenang ( detournement de povoir ) danKeputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menuruthukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) danHal. 19 dari 56 hal.

Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang (Detournement dePDOUVOID) 5 ~nnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nce nce nnn nnn nnn nee nnn nnn ncn nae cenceBahwa jelas dalam penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugatbanyak menabrak aturan, mengindahkan faktafakta hukum,tidak memperdulikan efek sosial, ekonomi dan iklim investasi,sehingga hal itu membuktikan bahwa Pencabutan Izin Usahamilik Penggugat sangatlah sewenangwenang dan terkesanarogan.

Petitum : 22202 +2 2222202 2 222 Berdasarkan uraian fakta dan analisa yuridis di atas maka dapat diketahuibahwa perbuatan Tergugat melanggar peraraturan perundangundangan yangberlaku dan bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baikyang merupakan jembatan antara norma hukum dan etika, yang artinyapejabat yang menerbitkan produk hukum tersebut telan menyalahikewenangannya (detournement de pouvoir), sehingga keputusan pejabattersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang tidak sah dan

Riawan Tjandra,SH dalam bukunyaHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69bahwa menurut Crince Le Roy (principle of good administration) terutama asaskepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principleof carefulness) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan(principle of sapiently) ; Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) danKeputusan Tata Usaha

RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUMACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwamenurut CRINGE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADNINISTRATION terutama asaskepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle ofcarefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO. ditekankan pada asaskebijaksanaan (principle of sapiently );Sehingga Tergugat tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) serta

RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUMACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69bahwa menurut CRINCE LE ROY ( PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION )terutama asas kepastian hukum ( principle of legal security ) asas bertindak cermat( principle of cerefulnes ) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, ditekankanpada asas kebijaksanaan ( principle of sapiently);Sehingga Tergugat tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian wewenang ( detournement de povoir )

Larangan PenyalahgunaanWewenang (detournement depouvoir), maksudnya tidakdiperkenankan menggunakanwewenang untuk tujuan yanglain.

Bahwa dengan dilanggarnyaLarangan PenyalahgunaanWewenang (detournement depouvoir), maka objek sengketa aquo yang dikeluarkan' olehTERGUGAT haruslah dibatalkan ; 5. Larangan Bertindak SewenangWenang atau LaranganWillekeur, yakni tindakansewenangwenang, kurangmemperhatikan kepentinganumum, dan secara kongkritmerugikan.

DanHalaman 2 1 dari halaman 55 Putusan Perkara Nomor : 04/G/2011/PTUNTergugat melanggar Asas Kecermatan ( zorgvuldigheid ),Tergugat telahcermat dan meneliti sehingga menyebabkan Penggugat sebagai pemiliktanah yang sah dirugikan, serta Tergugat telah bertindak sewenangwenang (detournement de pourvoir), selain Tergugat tidak cermat dantidak memiliki kehatihatian dalam mengeluarkan objek perkara, tanpaadanya pemeriksaan ulang, serta Tergugat tidak menjalankan ProsedurPendaftaran Tanah dengan benar,

sebagaimana yang diuraikan oleh W.RIAWAN TJANDRA, SH. dalam bukunya HUKUM ACARAPERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 = danhalaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLEOF GOOD AMINISTRATION) terutama Asas KepastianHukum (principle of legal security), AsasBertindak Cermat (principle of carefulness) danoleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada AsasKebijaksanaan (principle ofGODIENEIY) g mcm wn wo rienSehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yangmenyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang(detournement

sebagaisebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yangnormal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal iniadalah kerugian (Abdulkadir Muhammad 1982;148);Bahwa negara dalam menjalankan kekuasaannya perlu diberikankebebasan atau ruang gerak yang cukup, namun kebebasan tersebutada batasnya, yaitu Negara cq penguasa tidak boleh menyalahgunakanwewenang yang dia miliki, faktanya ada juga Negara cq penguasadalam menjalankan kekuasaan dia melanggar6. kewenangan atau yang dikenal dengan detournement

telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik yaitu Asas kepastian hukum dan Asas Bertindak Cermat atau AsasKecermatan, sebab Tergugat harusnya terlebih dahulu melakukanPenelitian lapangan, asal usul tanah tersebut ;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat tersebut di atas, Para Penggugatmerasa diperlakukan tidak adil dan sewenangwenang oleh Tergugatkarena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuanyang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan(detournement

Antara lain perbuatan Tergugat telah melanggar;:a) Melanggar Larangan Detournement de pouvoir,Halaman 5 dari 17 halaman.

HalamanPutusan Nomor 609 K/TUN/201511.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Cipinang MelayuNomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, KelurahanCipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur,Masa Bakti 20142015 beserta Lampirannya tertanggal 26 Mei 2014 olehTergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenangwenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuktujuan yang berbeda dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan (detournement

No. 380/K/TUN/2005e Bertentangan dengan hak yang dimiliki PENGGUGAT selaku PegawaiBadan Usaha Milik Daerah.e Bertentangan dengan Asasasas Umume Bertentangan dengan pemerintahan yang baik, khususnya azaskeadilan dan azas kecermatan.e Menggunakan kewenangan yang menyimpang dari maksud dantujuan pemberian wewenang (detournement du povoir)e Tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan yangmerugikan PENGGUGAT (Willekeur).Karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan dalamPasal