Ditemukan 2070397 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 14_PDT_G_2012_PNBT_Kabul_02052013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 2 Mei 2013 — Aiptu Edi Suparman Dkk (P) >< Hamsil Dkk (T)
7219
  • Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi,Nomor : 77/BSBBKT/U/2013, tanggal 25 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, diberimaterai cukup dan telah diberi tanda (T.4) ;Foto Copy dari foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 46/ IV AC / 2004,telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup dan telah diberi tanda (T.5) ;Foto Copy dari foto copy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/IV AC/2004,telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup dan telah diberi
    BT, tanggal 5November 2012, maka gugatan Penggugat Cacat Formil, dimana orang yang ditarik sebagaiTERGUGAT tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik Istri Sah Tergugat (WARNAINID) selakuPemegang Hak atas tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan Penggugat untuk diletakkan SitaJaminan (Conservatoir Beslaq), yang terletak di Garegeh Jorong Ranah Batang Buo, Kec. IV AngkatKab. Agam, serta menarik sebagai Tergugat Bank Bukopin Cab.
    Bukittinggi, selaku Penerima Agunanatas Sertifikat Tanah dan Bangunan rumah atas nama Pemegang Hak WARNAINI (Istri Tergugat),yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi ini;Menimbang, bahwa Eksepsi tergugat Huruf (B) menyatakan Tergugat Tidak Lengkap(Plurium Litis Consurtium) dengan alasan seharusnya Penggugat menarik istri Tergugat (WARNAINDselaku pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan Penggugat untuk diletakkanSita jaminan (Conservatoir
    Bukittinggi, selaku PenerimaAgunan atas sertifikat tanah dan bangunan rumah atas nama pemegang Hak WARNAINI (IsteriTergugat);Menimbang, bahwa menurut majelis untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagaitergugat dalam perkara aquo adalah hak Penggugat (vide Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971tanggal 16 Juni 1971;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, maka eksepsi tergugat Huruf(B) harus pula ditolak;D Qbjek yang dimohonkan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq)
    Milik No. 17 Nagari Biaro Gadang atas nama Pemilik Warnaini, telahdipasangkan hak tanggungan/ jaminan hutang pada Bank Syariah Bukopin, sehingga atas tanahtersebut telah terdapat hak pihak ketiga yang memiliki hak didahulukan dari pada krediturkrediturlainnya, dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, maka petitum penggugat ini haruslahditolak ;Menimbang, bahwa Petitum Penggugat angka 12.
Register : 16-09-2021 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 21-03-2022
Putusan PN TEGAL Nomor 43/Pdt.Bth/2021/PN Tgl
Tanggal 17 Maret 2022 — Penggugat:
Djoko Indarto
Tergugat:
1.chritine muljono tan
2.EDY MULJONO
3.DAVID LIANDO
12322
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1452/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Juli 2014 —
275327
  • Menyatakan Terdakwa HELDY ROHMA ACHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana DENGAN MELAWAN HAK MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM RUMAH ORANG LAIN DAN TIDAK DENGAN SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS PERMINTAAN ORANG YANG BERHAK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.
    HELDY ROHMA ACHMAD ;- 1(satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Rumah yang beralamat di Jl. Hang Jebat II No. 19, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;- 1(satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 156/2012 tanggal 02 Oktober 2012 di Pejabat Pembuat Akta Tanah UKON KRISNAJAYA, SH., SpN., yang berkantor di Graha Seti Lantai 2 Jl. KH. Abdul Syafeie Kav.
    Minahasa ;- Kartu Keluarga No. 3174070601093863, tanggal 28 Februari 2013 ;- Kartu Keluarga No. 4704.001456 tanggal 24 April 2009 ;- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa ;- Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 01873/IMB/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut lampirannya ; - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 323/7-31.74-300/II/2014, tanggal 21 Pebruari 2014, Perihal : Penjelasan Kronologis Tanah Hak
    Milik No. 828/Gunung ;- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 2211/5-31.74-300/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Perihal : Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 828/Gunung ;- Photo-Photo rumah, keluarga dan kejadian-kejadian tahun 2012 dan 2013 ;- Sertifikat Hak Milik No. 828/Kelurahan Gunung atas nama : Nyonya PADMAYA DINA SANTI ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.
    Milik No. 828/Gunung ;8 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2211/531.74300/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Perihal : PermohonanPemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 828/Gunung ;9 PhotoPhoto rumah, keluarga dan kejadiankejadian tahun 2012 dan 2013;10 Sertifikat Hak Milik No. 828/Kelurahan Gunung atas nama : NyonyaPADMAYA DINA SANTI;Menimbang, bahwa apabila keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa,petunjuk dan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya maka diproleh
    faktafaktahukum sebagai berikut :Bahwa benar tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 828/KelurahanGunung, berikut rumah yang ada diatasnya, yang terletak di JI.
    DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGANMEMAKSA KEDALAM RUMAH ATAU RUANGAN YANG TERTUTUP ATAUPEKARANGAN YANG DIPAKAI OLEH ORANG LAIN ATAU SEDANG ADADISITU DENGAN TIDAK ADA HAKNYA.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah sama denganbertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hokum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk dengan memaksa adalahmasuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yangberhak ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
    Milik No. 828/Gunung ;e Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2211/531.74300/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Perihal : PermohonanPemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 828/Gunung ;e PhotoPhoto rumah, keluarga dan kejadiankejadian tahun 2012 dan 2013 ;e Sertifikat Hak Miulik No. 828/Kelurahan Gunung atas nama : NyonyaPADMAYA DINA SANTI;Akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum maupun
    Milik No. 828/Gunung ;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2211/531.74300/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Perihal : PermohonanPemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 828/Gunung ;PhotoPhoto rumah, keluarga dan kejadiankejadian tahun 2012 dan 2013 ;Sertifikat Hak Mulik No. 828/Kelurahan Gunung atas nama : NyonyaPADMAYA DINA SANTI;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan
Register : 04-07-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN KEBUMEN Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kbm
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penggugat:
Ponari
Tergugat:
1.Drs Hery Setiawan
2.Nenes Ganefitrisminendah
6533
  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    • Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan bahwa Tanah Hak Milik Nomor : 00788 seluas 105 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen yang batas-batasnya :
    • Sebelah utara : Tanah milik Dulah Mawardi;
    • Sebelah timur :
    Tanah milik Yusup;
  • Sebelah selatan : Tanah Negara/Jalan Raya;
  • Sebelah barat : Tanah Rima Susiati;

Adalah milik Penggugat;

  1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang setelah masa sewa berakhir tanggal 10 Januari 2021 tetap menguasai tanah hak milik Nomor 00788 seluas 105 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tersebut tidak mau mengosongkan
  2. Menghukum TergugatI dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Hak Milik Nomor 00788 seluas 105 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dalam posita angka 1 tersebut kepada Penggugat, bila mana perlu dengan bantuan polisi;
  3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp1.646.000,00(satu juta enam ratus empat puluh
Putus : 08-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 8 September 2016 — MONICA INGE DAMAYANTI (PENGGUGAT) MELAWAN JOHANES HANGGORO (TERGUGAT)
361217
  • Dengan demikian Tergugat telahmengupayakan berbagai cara untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga,dengan demikian Gugatan Penggugat Poin 6 dan 7 dengan tegas kamibantah;10.Bahwa mengingat umur dari anakanak Penggugat dan Tergugat yang masihkecil, Tergugat menyerahkan hak asuh anakanak kepada Penggugat, namunTergugat juga meminta kepada Penggugat untuk memberikan waktu bertemudan bermain dengan anakanak serta diberikan waktu untuk mengajak anakanak menginap bersama Tergugat selaku ayah mereka dalam
    , bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dibenarkan olehTergugat dalam jawabannya, ternyata kedua anak hasil perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat tetap bersamasama dengan Penggugat, walaupunkedua orang tuanya telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,tidak ditemukan secara tegas ketentuan kepada siapa hak
    Hal ini telah menjadi pedoman dalam praktekperadilan, yang didasarkan pada Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1974 yang menetapkanKepentingan sianaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untukmenentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan sianak;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya point 10 , mendalilkan Bahwa mengingat umur dari anakanak Penggugat dan Tergugat yang masihkecil, Tergugat menyerahkan hak asuh anakanak
    dengan anakanak serta diberikan waktu untuk mengajak anakanak menginap bersama Tergugat selaku ayah mereka dalam waktu dua kalidalam satu bulan pada akhir minggu (weekend), yang mana kesepakatannyadiatur antara Penggugat dengan Tergugat ;Hal 16 dari 19 Hal Putusan No. 258/Pat.G/2016/PN SmgMenimbang , bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas,secara tersurat bahwa Tergugat tidak keberatan jika pengasuhan kedua anaknyatersebut berada ditangan Penggugat ( ibunya) ;Menimbang, bahwa walaupun hak
    Dalamarti bahwa ibu (Penggugat) yang diberi hak pengasuhan anak tersebut tidakboleh menghalangi keinginan ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut.
Register : 02-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 514/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : ALIN ANDININGTYAS Diwakili Oleh : Pahotma Butar Butar
Terbanding/Tergugat I : HANNY IRMA SUSANTI
Terbanding/Tergugat II : SUWANDI
Terbanding/Tergugat III : NUKI ANDIANZAH
Terbanding/Tergugat IV : KSPPS TAMZIZ BINA UTAMA WONOSOBO Cabang Klampok
Terbanding/Tergugat V : Kementrian Keuangan republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Terbanding/Tergugat VI : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
1080
Register : 08-07-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN MADIUN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
1.SUHERMAN
2.SINJAYA
Tergugat:
DJIE KIAN SIOE
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA PEMERINTAH MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO
2.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO cq KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN LOR
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
13617
Register : 25-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YUDI SURJADI
Tergugat:
RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN
895395
  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan atau pemegang Hak Cipta atas Motif Batik Hijau daun milik Penggugat ;
    3. Membatalkan pencatatan Ciptaan Nomor C00201703679 Hak Cipta
    dengan Judul Ciptaan Batik Daun Hijau Nusantara. atas nama Ruddy Sundjaja Setiawan pada tanggal 29 Agustus 2017 pada Daftar Umum Ciptaan ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan tindakan menggunakan, menjual dan / atau memperdagangkan serta perbanyakan dan mempublikasikan hasil karya cipta tersebut;
  • Memerintahkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia
    Dagang, untuk mencatat pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Nomor C00201703679 tanggal 29 Agustus 2017 dengan Judul Ciptaan BATIK DAUN HIJAU NUSANTARA atas nama Tergugat pada Daftar Umum Ciptaan ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.730.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah )
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  • Hukum dan Hak Asasi ManusiaCq.
    Cipta sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:Pasal 99 ayat 1(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkaitberhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada PengadilanNiaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait:Pasal 15.
    Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Ciptayang merupakan Hak Eksklusif bagi pelaku Pertunjukkan,Producer fonogram, atau lembaga penyiaran.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK2. Bahwa, Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil karena kurangPihak, dimana PENGGUGAT tidak mengikutsertakan PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RICq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.
    Dimana GugatanPembatalan Hak Cipta pada sejatinya adalah Gugatan yang bersumberpada adanya pelanggaran terhadap HAK MORAL, sedangkan GugatanGanti Kerugian akibat Pelanggaran Hak Cipta bersumber pada adanyaPelanggaran Hak Ekonomi.
    tentang Hak Cipta merupakan hakeksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Register : 08-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg
Tanggal 1 September 2020 — BUMI EMPON MUSTIKO
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BPOM
3.MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
5370
  • BUMI EMPON MUSTIKO
    2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BPOM
    3.MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Register : 14-06-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Tergugat:
1.PT. GARUDA MEDIA NUSANTARA
2.PT. DUNIA DIGITAL
3.HARI JULIANTO GUNARSO
4.RADEN ARIEF JUWANTO
5.INDRAWATI TJENDANA
524275
Putus : 02-05-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 2 Mei 2018 — SANTOSO SETYADJI
299211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imperium Happy Puppy;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabayakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pasal 72 Ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta juncto Pasal 121 huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2014;PERTAMAATAUKEDUAPasal 72 Ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta juncto Pasal 121 huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2014;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum
    No. 2365 K/Pid.Sus/2017Menyatakan Terdakwa Santoso Setyadji telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umumsuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaitsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juncto Pasal 121huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptasesuai dalam dakwaan kedua;Menjatuhkan pidana
    Cipta Lagu Dangdut PT Imperium Happy Puppydengan PT Royalti Anugrah Indonesia tanggal 19 Desember2013;1 (satu) lembar copy Sertifikat Lisensi Hak PengumumanKarya Cipta Lagu di Happy Puppy Karaoke KeluargaFatmawati yang diterbitkan KCI;1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Lisensi Hak PemakaianLagu/Musik dalam bentuk Pengumuman yang beradadibawah pengelolaan WAMI di Happy Puppy GoldenFatmawati;1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Lisensi Performing RightRoyalti Lagu Dangdut Karaoke Happy Puppy Plaza
    tanggal 19 Desember 2013;1 (satu) lembar copy Sertifikat Lisensi Hak Pengumuman KaryaCipta Lagu di Happy Puppy Karaoke Keluarga Fatmawati yangditerbitkan KCI;1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Lisensi Hak PemakaianLagu/Musik dalam bentuk Pengumuman yang berada dibawahpengelolaan WAMI di Happy Puppy Golden Fatmawati;1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Lisensi Performing Right RoyaltiLagu Dangdut Karaoke Happy Puppy Plaza Golden Fatmawati;9 (Sembilan) lembar fotokopi invoice dari KU kepada PT ImperiumHappy
    pada tamupengunjung Imperium Happy Puppy kepada Lembaga Management Kolektif(LMK) yang berlaku maka unsurunsur kesengajaan sebagai salah satuunsur pokok dalam Pasal 72 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta juncto Pasal 121 huruf d UndangUndangNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi dan apa yangdilakukan Terdakwa di PT.
Putus : 06-05-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1560 K/PID/2013
Tanggal 6 Mei 2014 — DR. PETRUS PIATU ATAWOLLO, DK
4630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1560 K/PID/2013menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belumbersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanahyang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hakatau turut mempunyai hak atasnya, sebagaimana diatur dan diancam dalamdakwaan Pertama Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR.
    Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu daripada hak tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam,Nomor : 08 tanggal 02 Maret 2005, dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SARJANAHUKUM, Notaris di Batam ;23 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Nomor : 08,tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat di kantor Notaris Yondri Darto, S.H.
    , Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu daripada hak tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam,Nomor : 08 tanggal 02 Maret 2005, dibuat dihadapan YONDRI DARTO, SARJANAHUKUM, Notaris di Batam ;e 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Nomor : 08,tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat di kantor Notaris Yondri Darto, S.H.
    Hukum Pidana Subyektif (Jus Puniendi), ialah hak Negara atau alatalatuntuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif ;Pada hakekatnya Hukum Pidana Obyektif itu membatasi hak Negarauntuk menghukum.
    BatamasIndah Permai mengaku tanah tersebut sebagai hak PT. Batamas Indah Permai yangdiperoleh dari Otorita Batam ;Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT.
Register : 27-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 108/PDT/2015/PT PLG
Tanggal 18 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : NURLASMI BINTI SUHARDI
Terbanding/Tergugat : JIMMI HAMONANGAN Bin PARDAMEAN SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : EVA GLORIA Binti PARDAMEAN SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : HERNIATI NATALIA Binti PARDAMEAN SHOMBING
Terbanding/Tergugat : RAJA TUMIDI Bin PARDAMEAN SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : JULIANTO Bin PARDAMEAN SHOMBING
Terbanding/Tergugat : DEASSY ARTHA SUSANTI
6210
Register : 03-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : MULYADI Diwakili Oleh : GEOFFREY NANULAITTA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD RESTU SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN PUSAT Cq. BPN PROPINSI, Cq KEPALA BPN LEBAK
Terbanding/Tergugat II : NY. TITIK SUTIJAH
8049
  • IIl 11 dan buktibertanda T.IV 3 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 yangmerupakan asal asal hak atas tanah yang bersangkutan diterbitkankarena pemberian hak, yang sebelumnya diawali dengan tahapantahapan diantaranya adanya permohonan tergugata III yang diwakilioleh saksi Tergugat yaitu Gampang Susilo yang mana telah nyatabahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pengukurankadasteral dan tidak ada keberatan dari pihak lain.
    obyek sengketa bukan seperti pertimbangan Judex Factie yangdikutip dalam angka 17 diatas menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor2 tersebut berasal dari pemberian hak tersebut adalah bukti yangsempurna;24.
    dimiliki Terbanding III Karena adanya Pemberian Hak;25.
    KodamIl/Siliwangi walaupun tidak ditunjukan aslinya Pembanding/Penggugat telah mengakui adanya Sertipikat Hak Pakaltersebut sebagaimana tertuang dalam gugatan. (Bukti TIlIIl11).Sertipikat Hak Pakai diterbitkan tangal 13 Mei 2008 atau 11(sebelas ) tahun yang lalu.
    BahwaPenerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Mekarsari yang merupakanasal hak tanah yang bersangkutan di terbitkan karena Pemberian Hak telahmelalui tahapan tahapan atau prosedur yang benar.Dengan demikian apa yang dilaksanakan oleh Terbanding IV dahulu Tergugat IVdalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Sudah tepat dan benar; Berdasarkan halhal yang telah disampaikan diatas Terbanding IVmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan sebagai
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Abdulkarim Nasution, dkk
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mestika Mandala Perdanamemiliki tanah seluas lebih kurang 37 Ha di KomplekGraha Metropolitan di Jalan Kapten Sumarsono HelvetiaMedan dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunansebanyak 7 sertifikat yang terdiri dari1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1403 tanggal 20052005 ;2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1483 tanggal 12092005 ;3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1417 tanggal 21072005 ;4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1418 tanggal 21072005 ;5.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005, Kontraktor PT.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005 kontraktor PT.
    Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya ;4.
Register : 01-03-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pbg
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penggugat:
ALIN ANDININGTYAS
Tergugat:
1.HANNY IRMA SUSANTI
2.SUWANDI
3.NUKI ANDIANZAH
4.KSPPS TAMZIZ BINA UTAMA WONOSOBO Cabang Klampok
5.Kementrian Keuangan republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
1090
Upload : 16-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 52/PDT.G/2014/PN CN
Perdata: Pengugat: - KIM LIE SEN Tergugat: - LIE HOK
6426
  • Bahwa penggugat mendatangi kediaman pemegang Hak Sewa /menggarap atas tanah dan bangunan yang terletak di KampungBanjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 Kelurahan Kesepuhan tersebut ;10. Bahwa pemegang Hak Sewa/ menggarap tidak mengakui tandatangan pada kwitansi tersebut, bahkan pemegang hak sewa akanmenindaklanjuti persoalan tersebut kepada pihak Kepolisian;11.
    Bahwa atas transaksi jual beli tersebut yang dilaksanakan di KantorKelurahan Kesepuhan Kotamadya Cirebon dan disaksikan olehPejabat Kelurahan, Penggugat menerima bukti :Surat Keterangan jual beli ( vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah( vide bukti P 2 );Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon (vide bukti P 3);14.
    Kampung;Dengan buktibukti :1.2sSurat Keterangan Jual Beli (vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah(videbukti P 2);Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / Garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon ( vide bukti P 3);Surat Pelepasan Hak atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon ( vide bukti P 4 );Surat Ijin Menyewa Tanah untuk Perumahan yang dikeluarkan olehPanitya Landreform Daerah Kotamadya Cirebon (vide bukti P 5 );26.Bahwa dari semua uraianuraian diatas
    Hak Kepemilikan atastanah dan bangunan / rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw.3 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon iniberkenan memutuskan sebagai berikut :1.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah permilik hak atas tanah dan bangunan /rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 KelurahanKesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon;Menghukum tergugat untuk membayar kerugian
    Foto copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Ijin Menggarap/Menghuni Tanahtanggal 2 Mei 1984, diberi tanda P2.3. Foto copy Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa/Garapan tanggal 2 Mei 1984diberi tanda P3.4. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon tanggal 17 Mei 1999 diberi tanda P4.5.
Putus : 16-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 164/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Januari 2017 — LUH GAMPIL ASTUTI sebagai PEMBANDING MELAWAN DANIEL LIONEL BOOGERD sebagai :TERBANDING
7449
  • ;Bahwa mengenai hak pakai diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960(UUPA), Pasal 4 ayat (1) dan dijabarkan dalam Pasal 16 ayat 1 (UUPA), JoPeraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan hak pakai atas tanah, Jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun1996, Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang AsingPERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 7yang berkedudukan di Indonesia, oleh karenanya berpedoman pada ketentuanketentuan tersebut
    yang ingin memperoleh hak pakai atas tanah di Indonesia, ada syaratsyaratdan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon hak pakai,maka pertanyaannya apakah Tergugat/Terbanding telah memenuhi syaratsyaratsesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 49Pasal 51 mengenai syaratsyaratpermohonan Hak Pakai, pasal 52Pasal 56 Tentang Tata Cara Pemberian
    Selain daripada itu, hubunganantara tanah dengan bangunan sengketa tersebut merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dan =merupakan hak =~milk daripadaPenggugat/Pembanding selama belum adanya peralihan hak atas bangunantersebut kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;PERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 92.
    Adalah sah milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) bangunan rumah yang berdiridiatas tanah sengketa adalah sah milik Tergugat atas dasar hak pakai.
    Atasdasar tersebut sudah jelas bahwa 2 (dua) buah bangunan rumah adalah sah milikTergugat/Terbanding diatas tanah hak milik Penggugat/Pembanding atas dasarhak Pakai artinya Terbanding/Tergugat memiliki rumah diatas tanah hak pakaimilk Pembanding/Penggugat, bukan Tergugat/Terbanding memiliki hak pakaiatas 2 (dua) buah bangunan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa sepertiyang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pointNo. 2 (dua), tentang Majelis Hakim dalam keputusannya
Putus : 26-09-2006 — Upload : 14-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655K/PID/2006
Tanggal 26 September 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI ; HERU SUSANTO bin PARLAN
5850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • didakwa :Primair :Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN pada hari yangsudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 03 Februari 2004,tanggal 16 Mei 2004, tanggal 21 Agustus 2004 atau sekitar waktu itu setidaktidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2004, bulan Mei 2004, bulanAgustus 2004, bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya di salah satu tempat di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sengaja memiliki dengan melawan hak
    Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPsebagaimana dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLANDENGAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
    hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murniharus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Dalam hal pembuktian unsur Pasal 372 KUHP, khususnya unsur Sengaja memiliki dengan melawan hak
Putus : 16-06-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PID/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — H. KAMARUDDIN, S.T.
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ali Silo dengan harga Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02September 1980 atas nama Ali Silo yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Sadr.Drs.
    S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual,menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakaitanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang
    KAMARUDIN, S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama denganmaksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempatorang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwaorang lain yang berhak atas barang itu ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
    Sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak menjual, menukar, atau menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanahpemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumahpekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orangmenjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turutberhak atas barang itu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal385
    Ali Noer)sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Hakim Judex Facti, akan tetapiPEMOHON KASASI/TERDAKWA mengerjakan di atas tanah miliknya sesuaibukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) Hak Milik No. 1372, Desa WaruSurat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14 514 M? (atasnama : Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) dan Surat Keterangan Ganti Rugi atastanah.