KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)., II. CV. MIRI JAYA;

KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III)UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran BupatiGunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah;ll. CV.

Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa dikeluarkan olehpejabat tata usaha negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh KelompokKerja Konstruksi Bangunan Sipil ( POKJA III ) Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalahBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahanberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang

disebut ULP adalah Unitorganisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danjasa Konstruksi, menyatakan Unit Layanan

Pengadaan yangselanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk olehMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatPermanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yangsudah ada;Berdasarkan uraian peraturan tersebut di atas, maka cukup JjelasTergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secarastruktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah selaku

Bahwa Penggugat mendaftar dan mengikuti sebagai pesertaPelelangan Kegiatan : Penigkatan Jalan Tumbang Miri TumbangNapoi melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )Kabupaten Gunung Mas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Gunung Mas Kelompok Kerja KonstruksiBangunan Sipil ( Pokja Ill ), dan Penggugat mengunduh ( Dwonload )Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULPGUMAS/POKJAIII/VII/2015tanggal,O7 Juli 2015 yang diumumkan Tergugat dengan caramengunggah ( Upload ) melalui aplikasi

Imam Gozali
Melawan
PT Permodalan Madani Persero, cq PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Kantor Unit Mojo

Penggugat:
ALBERT MANOPO MANGUNDAP
Tergugat:
1.Pimpinan PT HOME CENTER INDONESIA Informa
2.Pimpinan PT SOLUSI LAYANAN TERPADU Elite

PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT)MELAWANPOKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)

., M.H. dan Rekan, beralamatdi Gedung Hotel Musi (belakang Klinik Hewan) Jalan Raya Entrop,Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Maret 201 7;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan:POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBUKELAS UTAMA SENTANIJAYAPURA, berkedudukan di JalanYabaso Nomor 76 Sentani, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua; Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPRDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

Penggugat:
MEIKE GUNAWAN
Tergugat:
Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALU, KELOMPOKKERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINASKESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan: Sekertariat di Jalan Balai Kota No. 1Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL1. NamaJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan2. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan3. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/Kedudukan :Kewarganegaraan4. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan5.

Bahwa Tergugat merupakan badan tata usaha negara yakniKelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kota Palu Tahun Anggaran 2018, yang menurut Pasal 1Poin 8 Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang

Dari evaluasi Tergugat, Penggugatdinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian(Klarifikasi);Bahwa berita acara hasil Pelelangan oleh Tergugat tidakditandatangani salah satu dari lima orang Anggota POKJAKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Unit Layanan PengadaanKota Palu Tahun Anggaran 2018, kelima Anggota POKJAKonstruksi itu. adalah Franky Umenhopa,,S.T. (Ketua), SitiHalaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL10.11.Mufidah, S.T. (Sekretaris), IsSmayadin DJ.

Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat TUN yang telah diberikan kewenangan oleh Wali Kota Paluuntuk bertindak sebagai Pejabat;5) Bahwa oleh karena itu, secara yuridis yang seharusnya digugatdalam perkara a quo adalah Pihak Unit Layanan Pengadaan KotaPalu selaku Badan atau Pejabat, Bukan Kelompok KerjaKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu yang hanya menjalankanPerintah suatu Badan atau Pejabat, yakni Unit Layanan PengadaanKota Palu;6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridisgugatan

Palu;Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan olehWalikota Palu untuk bertindak sebagai pejabat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palu No. 912/09/pembangunan/2018 tentangUnit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PemerintahKota Palu Tahun 2018 maka merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat(12)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka yang dapat digugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP KAB KAPUAS HULU
Terbanding/Penggugat : PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA DIWAKILI DIREKTUR UTAMA DEMI WAHYUDI

Solusi Layanan Terpadu (Elite)

Pembanding/Tergugat : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Diwakili Oleh : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati
Terbanding/Penggugat : PT Medical Diagnostic Nusantara

Penggugat:SURYATNO SANTOSA WIBOWO alias KENTHUT SURYATNOTergugat:1.KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN POKJA ULP KABUPATEN WONOGIRI2.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BADANLAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,

BADAN LAYANAN UMUM RUMAHSAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaHalaman 5 dari 7 hal. Put.

BADAN LAYANAN UMUM RUMAHSAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

PLN PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
2.PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT

PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatra Barat Unit pelaksanaPelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan PelangganBelanti, beralamat di JI.

PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriPadang C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar memanggil keduabelah pihak unuk memeriksa perkara ini, dengan mengadili perkara a quo danmemberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:PRIMER1)2)3)4)5)6)7)Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan PENGGUGAT adalah Istri dan Ahli Waris dari Almarhum AnwarPelanggan PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARATUnit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan

Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro

KHASAN BASRI VS KEPALA OPERASI DAN KEPALA BAGIAN LAYANANKREDIT CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAHJAWA TIMUR BANK JATIM KANTOR CABANG PARE DK

KREASINDO PUTRA BANGSA;KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016 BERKEDUDUKAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH;

PEMERINTAH RI CQ MENTRI KESEHATAN RI CQ BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG LAWAN dr NOVERIAL, SP. OT

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ASDMINISTRASI KENDARI tersebut dengan perbaikan; - Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi. tanggal 11 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.

PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI VS SELVY ALBERT TEMBO dan PIMPINAN KOPERASI BUMI TERATAI MAKASSAR (KOMITERA)

PUTUSANNomor 809 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrialdalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMABUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 8,Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Pusatberkedudukan di Wisma Bumiputera, Lantai 21, JalanJenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta

Nomor 809 K/Pdt/.SusPHI/2019melainkan karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,sehingga upah proses adil tidak diberikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWABERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI tersebut

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINANPERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912UNIT LAYANAN

Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG

Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil PelelanganNomor: 19/ POKJA /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yangditerbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan PengadaanPemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan danMinuman Kegiatan Pelatinan Dasar;3.

Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untukmencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh KelompokKerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang,Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar;4.

Menyatakan sah penerbitanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor:019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkanHalaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGPoleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah KotaPangkalpinang Nama Lelang Belanja Makanan dan Minuman KegiatanPelatihan Dasar.3.

Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang TahunAnggaran 2019 (vide Bukti T44), diperoleh fakta hukum berupa PembentukanKelompok Kerja (POKJA) Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan KotaPangkalpinang Tahun Anggaran 2019, yang susunananya terdiri atas Rita Aminah,SPd.

(Anggota);Menimbang, bahwa sesuai Bukti T20 berupa Surat Kepala Bagian LayananPengadaan dan Perlengkapan tanggal 20 Mei 2019, diperoleh fakta hukum bahwaKepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan pada Sekretariat DaerahKota Pangkalpinang, yang menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen padaBKPSDMD Kota Pangkalpinang tentang Permohonan Tender, telah menugaskanPokja Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan untuk melaksanakan prosestender Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihnan Dasar

Penggugat:
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
ARSIL SAAD

Penggugat:
PT BARATA JAYA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh RAHIM AWANG
Tergugat:
POKJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

POKJA Ill UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKANHalaman 2 dari 74 Putusan Nomor : 46/G/2018/PTUN.PBRHILIR, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 58Bagansiapiapi, dalam hal ini telah memberikan kuasakepada :FADLI, S.H.IRWAN AR, S.H., M.H.M.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 155tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim PelaksanaPengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang danJasa Kabupaten Rokan Hilir Tergugat adalah Ketua ;4.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 018/LPBJSETDA/ SPT/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaBagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Rokan HilirTergugat adalah selaku Ketua Pokja Pemilihan Ill pada Bagian LayananPengadaan Barang Jasa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 :5.

Bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan lIulus dan memenuhipersyaratan administrasi dan teknis sehingga dilanjutkan pada TahapanEvaluasi Harga dan dinyatakan lIulus pada tahapan tersebut, kemudianPokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hilir selakuTergugat melanjutkan kepada tahapan Evaluasi Kualifikasi.

Bahwa setelah tahapan Pembuktian Kualifikasi selesai, Pokja IIIUnit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu selaku Tergugatmelaksanakan tahapan Penetapan Pemenang, dan pada tanggal 24Agustus 2018 dilanjutkan pada tahapan Pengumuman Pemenangdengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 03/BAHP/POKJA.PEMIII/2018 dimana PT.

UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO

UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO, berkedudukan di KomplekPerkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM. 12 Lintas TeboBungo Kabupaten Tebo;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :HERU WIDODO, S.H., M.Hum.

Nomor: 21/G/2014/PTUN.JBI dan telahdiperbaiki secara formal dan perbaikan gugatan didaftarkan pada tanggal 16 OktoberaBahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dinyatakanbatal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dandiperkuat oleh Tergugat II berupa:1Keputusan tidak bernomor tertanggal 9 Juni 2014 tentang Pembatalan LelangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket I yang dimenangkan oleh CV.Pesagi Perkasa dan diumumkan melalui situs Layanan

Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http:/Ipse.tebokab.go.id/eproc/ rekanan/lelangmain/385326;Keputusan tidak bernomor tertanggal 9 Juni 2014 tentang Pembatalan LelangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Pesagi Perkasa dan diumumkan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http://l k. id/epr rekanan/lelangmain/384326;3 Keputusan tidak bernomor tertanggal 21 Juli 2014 tentang Hasil Lelang UlangPengadaan

Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket I yang dimenangkan oleh CV.Akbar Putra Jaya, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website: http://1 Ik. id/eproc/rekanan.lelangmain/436326;9 =n nnn nnn nn nnn nnn nnn4 Keputusan tidak bernomor tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Hasil Lelang UlangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Tario Bersaudara, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website: http://Ipse.tebokab.go.id