Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikahsekali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, sesualdengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, KabupatenMaros, Nomor207/64/1X/92, tanggal 29 September 1992;3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yangbernama:3.2. XXXXXXXKXKXXKXKKXKXKXKXKXKXKKXKXKKXKXX (Anak kandung);3.3. XXXXXXXXKXXKXKXKXKXXKXXKKXKXKXX (Anak kandung);3.4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Wardoyo dan SriAstuti, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MarosBaru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor207/64/1X/1992, tanggal 29 September 1992. bukti tersebut bermeteraicukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberikode P.4.5.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor207/Pdt.G/2016/PA Sidrap dari Penggugat.2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register rerkara.3.

Dprd Bukit Sangkal Kalidoni berdasarkan suratkuasa khusus tanggal sebagai Pemohon V;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor207/Pdt.P/2021/PA.PLG dengan dalildalil pada pokoknya sebagai

Perkawinan/Istbat Nikah antara;Dasri binti Duki, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DesaJatimulya, RT.02 RW.05, Kecamatan Lebaksiu,Kabupaten Tegal,, sebagai PemohonMelawanPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonan nyatanggal telahmengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor207

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akanmenghadapi sendiri perkaranya. 22222 nen nn none enn Pengadilan Negeri tersebut :022020202007 Setelah membaca : nnn anno enn n nnn nn enn n nn nnnnePenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor207/Pid.B/2017/PN Kgn, tertanggal 7 September 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim.

Tidak memnuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukandalam peraturan perundangudangan yang bersangkutan.(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepadapihakpihak yang bersangkutan disertai alasannya.Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat terbukti telah melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehubungandengan tindakan Tergugat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor207/2011 tanggal 26 April 2011 dan bahwa tindakan

Perkara Perdata ini data dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukumBanding, Kasasi, Bantahan, atau upaya hukum lainnya.Bahwa berdasarkan hukum dan alas an hukum tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan/atau Majelis Hakim PemeriksaPerkara Perdata ini berkenan untuk membuat putusan dengan amar:PRIMAIR12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor207

4P4 : Photo copy tanda terima penyerahan uang pinjaman kredittanggal 8 April 2010 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bantenkepada Debitur CV Galuh Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah);5P5 : Photo copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 8 April2010;6P6 : Photo copy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 8April 2010;7P7a : Photo copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 492/2011tanggal 11 Mei 2011;8P7b : Photo copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor207

Elly Heryati, S.H. diberikan sanksipemberhentian sementara;Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai:Apakah adanya cacat formil pada Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 8 April 2010dapat menjadi alasan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor207/2011 yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 8 April 2010tersebut ?

Hakim akan mempertimbangkan sepanjang memiliki kaitan dengan perkara aquo;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketaantara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai subjek yang ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Pengugatsebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi angka dari Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam angka 2 Petitumnya meminta pembatalanatau setidaknya tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor207

syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat I/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasanPenggugat II/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dansalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Juli 2014 Nomor207

/ Pdt.G /2013 / PN.Sda., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikansebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Juli 2014 Nomor207/Pdt.G/2013/PN.Sda. dapat dipertahankan dan dikuatkan

semula (void ab initio) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berlaku ;MENGADILI=> Menerima permohonan banding Pembanding ;= Menyatakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor207

DASAR GUGATANAdapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan iniadalah sebagaiberikut : +e rere e eeeHalaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 69/G/2009/PTUN JKT1.PAGEBahwa surat Keputusan TERGUGAT Nomor207/D/O/2007 pada awalnya~ diketahui Penggugattanpa diberi tanggal, namun setelah Penggugatcari tahu akhirnya surat aquo ternyata tertanggal23 Oktober 2007 yang isinya Tentang PerubahanNama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi AkademiKebidanan Jaya Wijaya di Medan YangDiselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBangil pada tanggal 7 Juni 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggaltersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Juni 2018 Nomor207/Pid.Sus/2018/PN Bil., dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018 oleh JurusitaPengadilan Negeri Bangil;2.

Pasal 132 ayat(1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sertaketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor207/Pid.Sus/ 2018/PN Bil., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan bandingtersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan

Nomor 408 PK/Pdt/20194.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bes/ag)terhadap objek perjanjian dalam Akta Perjanjian Bagi Bangun Nomor28 tanggal 14 November 2012 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor207/Muara Kumpeh milik Para Penggugat dengan luas 3.684 M?

ParaPenggugat Konvensi sebesar Rp3.279.802.450,00 (tiga miliar dua ratustujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu empat ratus lima puluhrupiah), dengan seketika dan sekaligus;Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensiuntuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas bagian PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi:Memerintahkan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) MuaroJambi untuk melaksanakan proses balik nama atas Sertifikat Nomor207

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatNomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 tersebut PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor207/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 Oktober 2021 dari Penuntut Umumselanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahnukan secara

saksamakepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau PrapatNomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 tersebut Terdakwatelah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor207/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 Oktober 2021 dari Terdakwa selanjutnyapermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepadaPenuntut Umum pada tanggal 26 Oktober

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (MARYATI) dengan TERGUGAT (SUGIYONO) yang terdaftar dan tercatat pada tanggal 01 Nopember 1988 oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati III Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor207 Tahun 1988, putus

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secaraAgama pada tahun 2002, dan menikah secara sah pada tanggal 12Oktober 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor207/02/X1/2003, tanggal 04 November 2003;2.

Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmasih ingin mempertahankan rumah tangga.Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankangugatannya.Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanduplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.Bahwa untuk memperteguh dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207

Tergugat s/d Tergugat X dalamperkara ini dapat juga disebut sebagai PARA TERGUGAT;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24Maret 2020 dibawah register Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Mdn;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MedanNomor 207/Pdt.G/2020/PN Mdn tertanggal 24 Maret 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim;Halaman2dari 4 Putusan nomor 207/Padt.G/2020/PN MdnTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor207

Fotocopy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor207/Pdt.G/2003/PN.Mdo tanggal 24 Maret 2004, diberi tanda P1 ;2. Fotocopy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor115/Pdt/2004/PT.Mdo tanggal 4 Oktober 2004, diberi tanda P2;3. Fotocopy Sesuai Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1162K/Pdt/2015 tanggal 19 Juni 2006. diberi tanda P3 ;4.

tertanggal 29 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa menurut Pelawan bahwa penjualan tanah objeksengketa adalah berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor207/PDT.G/2003/PN.Mdo ;Menimbang, bahwa menurut Pelawan bahwa Hak Guna Bangunan(HGB) No. 25/Kelurahan Sario Tumpaan, Surat Ukur No. 10/SarioTumpaan/2000 tanggal 29 Mei 2000 luas 1.577 M?

(Seribu Lima ratus Delapan Puluh Tujuh Meter persegi) yang TerlawanXVIIl peroleh berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor207/Pdt.G/2003/PN.Mdo. tanggal 24 Maret 2004 Jo. Putusan BandingNomor : 115/PDT/2004/PT.MDO. tanggal 4 Oktober 2004 Jo.

Agung RI Nomor : 286PK/Pdt/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibelinya dariHENGKY KAUNANG (Penggugat dalam perkara Nomor207/Pdt.

Bahwa perkara Nomor207/Pdt.G/2003/PN.Mdo tersebut ternyata dalam dalil gugatan Penggugat :FRANS J. TUMUJU, HENGKY KAUNANG dan LEONARDTANGGOWASITO, telah mempersoalkan putusan Nomor112/Pdt.G/2003/PN.Mdo dan assetaset dari 3 (tiga) perusahaan milik dari LieTjeng Lok yaitu NV. HANDEL MAATSCHAPPY LIE BOEN YAT & Co, NV.BOUW MAATSCHAPPY NOORD CELEBES dan NV.

No.207/Pdt.G/2021/PA.TPIDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal11 Februari 2021 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungpinang tanggal O3 Maret 2021 dibawah register Nomor207/Pdt.G/2021/PA.TPI, telah mengajukan permohonan cerai talak dengandalildalil sebagai berikut;1.

.207/Pdt.G/2021/PA.TPIBahwa, dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadapsendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar mengurungkan niatnaya untuk menceraikan Termohon namun tidakberhasil;Bahwa, Termohon tidak pernah datang mengahdap kepersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yakni panggilan melalui Lembaga Penyiaran PublikRadio Republik Indonesia sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor207

., bertempat tinggal di: KABUPATEN TANGERANG, PROVINSIBANTEN,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan#TERGUGAT;, KTP NIK/No: , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di: KABUPATENTANGERANG, PROVINSI BANTEN,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor207/Pdt.G

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor207

Pasar Jambi, Kota Jambi; sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, Pendidikan Diploma , alamat KecamatanAlam Barajo, Kota Jambi sebagai Terrmohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal3 Maret 2017 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jambi sebagai perkara Nomor207/Pdt.G/2017/PA.Jmb, tanggal

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor207/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara3.