Ditemukan 2831562 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 818/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 17 April 2017 — KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
36 — 7
  • KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
    PUTUSANNOMOR : 818/Pdt.G/2016/PN.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadapeksepsi/keberatan dari Tergugat dan Tergugat Il seperti tersebut di bawah inidalam perkara gugatan antara :KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (KPPDK), dahulu beralamatdi Jalan Rasuna Said,Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan, sekarangberalamat
    (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114. atas namaKoperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (KPPDK) setempat dikenal dengan Jl. RayaPuspitek Pondok Benda Gang Melon RT. 017, RW. 04, Kel Buaran,Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kepada Penggugat selakupemilik yang sah menurut hukum tanpa syarat dan dalam keadaanbaik dan kosong. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah SertifikatHak Milik No. 191/Kel.
    Tngoleh Para Tergugat dan Para Tergugat mensommir Penggugat untukmembuktikan semua posita yang dinyatakan dalam gugatan perkaraaquo.Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat pada intinya menyatakanbahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang telah membeli tanah objeksengketa dari Nyonya Sriyati Nugraeni dan menguasainya sejak tanggal19 Desember 1997 adalah tidak benar, karena faktanya: Kalau Penggugat adalah badan hukum perkumpulan/koperasi daripara pejabat/pegawai negeri/aparatur Negara yang membidangihukum
    Bahwa legal standing Penggugat tidak jelas, dengan alasan bahwa Penggugattelah menguraikan identitas Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8BRv, yaitu identitas Penggugat sebagai lembaga koperasi tidak diuraikansecara tegas dan rinci, melainkan Penggugat hanya menyebut dirinya sebagaiKOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA (KPPDK), dengan alamat dahulu beralamat diJalan Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya JakartaSelatan, sekarangberalamatdi Jalan Tebet Raya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
    PUTUSANNomor 1558 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG,berkedudukan di Jalan Raya Babakanmadang Nomor 1,Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, dalam hal inidiwakili dan memberi kuasa kepada oleh Ayun Lestari, S.Pd.
    ., selaku Ketua Koperasi yang bertindak untuk dan atasnama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MakmurUPTP V Kecamatan Babakanmadang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Lawan1. ROESMINIS;2. TRI WAHYUNINGSIH;3. BUDHI RITAWAN DWI HANDOYO;Ketiganya bertempat tinggal di Gunung Putri Utara RT 01, RW09, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHerman Soehardi, S.H., Advokat, berkantor di Kompl.
    kepada Para Penggugat;Bahwa yang menjadi para pihak dalam gugatan dahulu perkara Nomor120/Pdt.G/2015/PNCbi.tertanggal 09 Juni 2015 dengan gugatan a quodengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PNCbi. tertanggal 11 April 2016adalah sama, dimana yang menjadi Para Pihak baik sebagai ParaPenggugat dan Tergugat antara gugatan yang terdahulu dengangugatan yang sekarang adalah sama atau serupa yaitu: Roesmini S,Budhi Ritawan Dwi Handoyo dan Tri Wahyuningsih (ketiganya sebagaiPara Penggugat) sedangkan Koperasi Pegawai
    Adapun masalah kedudukan (legal standing) dalam gugatanmerupakan hal yang sangat prinsip dalam menyusun formiil suatu gugatansebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV, yang padapokoknya gugatan harus memuat identitas para pihak, dalildalil konkrittentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripada tuntutan atau fundamentum petendi, tuntutan atau petitum;Bahwa perlu ditegaskan oleh Tergugat, yang menjadi anggota koperasi dariTergugat adalah Pegawai Kantor Cabang
    Dinas Pendidikan danKebudayaan Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dalam KetentuanPasal 16 ayat 3 huruf (c) Akta Perubahan Koperasi Pegawai Kantor RantingDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babakan MadangKabupaten Bogor, tertanggal 26 Agustus 1998, Nomor8443/BA/PAD/KDK.105/0999/1998.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-05-2006 — Upload : 09-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145K/PDT/2005
Tanggal 17 Mei 2006 — Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
38 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/Pdt/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — EKARINA RATNAJATI, DK VS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA)
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EKARINA RATNAJATI, DKVSKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINACITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA)
    ., dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Wonodri Sendang IVNomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINACITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA),berkedudukan di Jalan Dr Sutomo Nomor 16 Semarang,diwakili oleh Sunarto, SST., S.Kep., Ners., M.Kes, KetuaKoperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Citra Husada,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr H.D. Djunaedi, S.H.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
54 — 17
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
    Tergugat:
    PADILA alias PADIL
    PENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 September 2021 — DJATIE HADINOTO vs YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINA FOUNDATION, dkk
91 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJATIE HADINOTO vs YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINA FOUNDATION, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ VS SITI RAHMA SARATU
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Gugatan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA VS SITI RAHMA SARATU
    PUTUSANNomor 1186 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT.
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus,atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura.
    Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatanPenggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamperkara a quo telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadiKoperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT.
    A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 —
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPN-RI) KOTAMADYA SEMARANG VS H. SUNARTO, DKK
    PUTUSANNomor 2361 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPNRI) KOTAMADYA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Mpu Tantular Nomor 31 Semarang, yangdiwakili olen Drs.
    Edris Maroef) dengan Tergugat Il(Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI)Kotamadya Semarang yaitu kerjasama untuk mengadakan pembelian,pemindahan, pengalihan serta pengoperan hak garapan atau hak pengelolaanterhadap sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Luas +50.800 m?
    Mustadjab selaku KetuaPusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI) KotamadyaSemarang, telah membuat surat pernyataan secara Notariil yaitu SuratPernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya sebagaimana disebutkan dalamAkta Nomor 3735/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dihadapanB.I.P Suhendro, SH Notaris di Semarang;Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2361 K/Pdt/20175.
    , yang terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang, Propinsi JawaTengah atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang seharusnya diserahkan kepadaTergugat (Sdr. Edris Maroef);Bahwa Tergugat (Sdr.
    Edris Maroef selaku Penerima Kuasa Substitusi Pertamadari Tergugat (Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Semarang) adalah satusatunya secara hukumyang berhak memiliki dan menguasai objek Sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Penggugat (H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 28-09-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125PK/PDT/2006
Tanggal 28 September 2006 — Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
375 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 3 April 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YULIWAR MALIK
10 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YULIWAR MALIK
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PA GARUT Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.GRT
Tanggal 6 Februari 2012 — PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
26 — 13
  • PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
    Disebut sebagai Penggugat ; Lawan ;TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal diGarut.
    Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat pernikahannya dilaksanakan tangal 07Pebruari 2005 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Garut sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxXXXXXXXXXXX2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Garut telah bergaul sebagai suami istri telah dikaruniai duaorang anak ;3.
    Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka biayaperkaranya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undangnomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
    Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang tidak hadir ;2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) ;4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
719 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bangkalan;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1969;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jokotole Nomor 09 RT 003RW 004, Kelurahan Kraton Kecamatan/Kabupaten Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
    Rofii);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Bupati/Pendopo bulan JanuariDesember 2014 yangditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran danPenerima (Eka Nurhayati);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan JanuariDesember 2014yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluarandan Penerima (Ir. H. Mondir A.
    Rofii);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan JanuariDesemberHal. 3 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/201814.15.16.17.18.19.20.2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, BendaharaPengeluaran dan Penerima (DR. H.
    No. 27 K/Pid.Sus/201840.1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan JanuariDesember 2014;Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;41.42.43.44,45.46.47.48.1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan danminuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerahtanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterima olehBendahara Sufiatun;1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapatdan makan minum harian non
    pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yang diterima olehBendahara Dini Ananta Zani;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada BagianUmum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) BulanJanuari sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk KegiatanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum SetdaBangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januarisampai dengan Desember 2014;1 (satu) buah Buku Peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
49 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
    PUTUSANNomor 598 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, diwakili Ketua Koperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkaraini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. TelekomunikasiAnuta Pura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu Selaku Badan Hukum, akan tetapi Majelis hakim tingkatpertama dalam putusan Perkara a quo menyatakan bahwa Tergugatdalam perkara a quo adalah Koperasi Pegawai PT.
    Hal ini menegaskan bahwaMajelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengganti PihakTergugat yang awalnya adalah Ketua , Pengurus Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu. sebab hal ini juga berkaitan eratdengan ~ syarat formil suatu) gugatan walaupun Tergugat tidakmengajukan eksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawabkarena subyek gugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnyadengan atau tanpa eksepsi haruslah dipertimbangkan
    apakah sudahtepat gugatan itu ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum,sebab tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untukmembayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan kepadaPenggugat, apakah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT.Halaman 9 dari 15 hal.
    Nomor 598 K/Padt.SusPHI/2017Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalahKoperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
NURLITA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
88 — 28
  • Penggugat:
    NURLITA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 05-12-2022 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PADANG Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Pdg
Tanggal 4 September 2023 — YASDI, SP
Tergugat:
Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Turut Tergugat:
Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
48 — 23

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI :

    1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik
    YASDI, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai-RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kembali hak-hak Penggugat atas gaji (honorarium) yang tidak dibayarkan sejak Surat Keputusan Pemberhentiandikeluarkan sampai perkara ini diajukan, dengan perhitungan sebagai berikut
    YASDI, SP
    Tergugat:
    Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
    Turut Tergugat:
    Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/PDT/2004
Tanggal 12 Maret 2007 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MARGO MULYO” ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
15 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO,berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;2. Drs. H.
    :SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dailildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai
    Negeri Sipil yang berprofesisebagai Pendidik (Guru) ;Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugattercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(KPRI MARGOMULYO) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yangberkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, KabupatenKediri ;Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KPRI MARGOMULYO, Gampengrejo,Kabupaten Kediri, Penggugat terpilin sebagai Pengurus (Ketua I) untukmasa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan
    Banding, Kasasi, Verzet atauupaya hukum lain ;12.Bahwa Penggugat telah berusaha dengan etika baik menyelesaikanpermasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun tidak mendapattanggapan yang baik dari Para Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Penggugat adalah Anggota/Pengurus atau pernah menjadiAnggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejotanggal 3 April 2002 No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. yang dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat banding ;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :DALAM KONPENSI :TENTANG EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat Konpensi/Pembanding adalah Anggota/Pengurusatau pernah menjadi Anggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — Drs. BAGUS HARIANTO
621 — 474 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • BAGUS HARIANTO;Tempat lahir : Sidoarjo;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/O2 Oktober 1968;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Perumnas Tunjung KecamatanBurneh, Kabupaten Bangkalan;Agama > Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umumpada Sekretariat Daeran KabupatenBangkalan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan 9 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan
    Rofii);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Bupati/Pendopo bulan JanuariDesember 2014yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluarandan Penerima (Eka Nurhayati);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan JanuariDesember2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, BendaharaPengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A.
    Rofii);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan JanuariDesember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum,Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmasbulan JanuariDesember 2014 yang ditandatangani oleh KabagUmum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atauM.
    Tagihan BBM;1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014:1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmasyang bertugas jaga/piket di Rumah Dinas Bupati/Kantor PemkabBangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan JanuariDesember 2014:1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan JanuariDesember 2014:1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan danminuman harian pegawai
    di rumah dinas Wakil Kepala Daerahtanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterimaoleh Bendahara Sufiatun;1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minumrapat dan makan minum harian non pegawai Wakil KepalaDaerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yangditerima oleh Bendahara Dini Ananta Zani:1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan padaBagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun)Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopi
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
RIMER HUSIN
13 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    RIMER HUSIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
856 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • , karena tidak mempertimbangkan dengan benarhalhal yang relevan secara yuridis, dalam putusan perkara a quo Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 42 dari 54 hal.
    bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 38) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur setiap orangdiperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, DKK
    PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Honorius Sujarwoto, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, BantulYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/741, tanggal 05 Mei 2015;ll. 1.
    Tanggal 25 Maret 2014yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 363 K/TUN/201512.Karyawan PT.
    Pertamina Trainingand Consulting Pusat, tim pegawai pegawai Disnakertrans DIYmenyimpulkan bahwa struktur skala upah yang diterapkansudah sesuai ketentuan peraturan perundangundanganketenagakerjaan, untuk tunjangan performasi perlu ditinjaukembali formulanya dan harus ada kenaikan mengingat faktorwaktu. harus menjadi variabel dalam perhitungan upahberdasarkan performansi, sedangkan kelebihan jam kena tidakdinyatakan lembur, karena berdasarkan hasil pemeriksaan,untuk sopir angkutan AMT kalau diterapkan
    Tanggal25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. DIYYogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2 KaryawanPT. Pertamina Training And Consulting (PTC) TBBM Rewulu;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganuraian sebagai berikut:a. Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);b.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Sedayu Bantul Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor Surat Nomor 568/660 tanggal 25Maret 2014 belum atau tidak dapat dijadikan objek sengketa sebab suratketetapan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri TenagaKerja/Kepmenakertrans