DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------
2. Menyatakan batal Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;--------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-------

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Amir ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Istiqomah ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Halima ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati SumenepNomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Musyaffak ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.LiesMegawati ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6April 2001 An. Lies Megawati;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat PernyataanMenduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor :821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Mugianingsih ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1501/444.031/2001, t!

Mugianilgsih ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Istipomah ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa sebagai rangkaian peraturan perundangundangan yang mewajibkanTergugat untuk tunduk pula atas ketentuan pasal 30 ayat (1) PerdaKabupaten Tuban No. 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan Kepala Desaterpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggalpenerbitan Keputusan Bupati, maka gugatan in litis menjadi mengikat pulamewajibkan kepada Tergugat untuk segera melantik Penggugat sebagaiKepala Desa terpilih;10

Dan Pelantikan Kepala Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 Tentang PeraturanPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Buku Pedoman Pemilihan dan Pelaksanaan Kepala Desa Tahun 2013Kabupaten2.

Kepala Desa Pasal 29 ayat (8) yang berbunyiCalon Kepala Desa terpilin disampaikan oleh BPD kepada Bupati melaluiCamat, untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan Pemilihan KepalaOeBahwa Penggugat kurang mengetahui dan memahami Isi materi dariPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa karena tetapngotot minta dilantik Tergugat terobukti dengan menyampaikan surat kepadaTergugat

Hal ini bertentangandengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (3) TentangPeraturanPelaksanaan.......Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yangberbunyi BPD menyampaikan hasil pemilihnan Kepala Desa kepada Bupatimelalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihanKepala Desa denganmelampirkan:a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilin;b.

Istiadat yang berkembang dan hidup ditengahmasyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adatbeserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan danmengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01Tahun 2006 Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Dan Pelantikan

Masyarakat Adat;Bahwa Para Penggugat adalah anak Adat yang berasal dari garis keturunanlurus Mata Rumah Parenta BERHITU/PICAULY, dan hal ini telah diketahuisecara luas oleh seluruh masyarkat Negeri Ameth;Bahwa proses Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth KecamatanNusalaut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 141625Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015, Para Penggugat baru mengetahuiobjek sengketa sejak tanggal 12 Juni 2015 dari laporan masyarakat NegeriAmeth yang mengikuti Acara Pelantikan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Pasal (3) Ayat (2) Jabatan Kepala PemerintahNegeri merupakan hak dari Mata Rumah/Keturunan tertentuberdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialinkan kepadapihak lain, kecuali dalam hal hal khusus yang ditetapkan berdasarkanhasil musyawarah Mata Rumah, Juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Pasal (

Bahwa yang terjadi Tergugat telah melanggar ketentuan Bab XV Tentangpenyelesaian perselisinan Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmenyatakan:Ayat (1) apabila terjadi perselisinan dalam pelaksanaan prosespencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian KepalaPemerintah Negeri penyelesaiannya dilakukan secara musyawarahuntuk kesepakatan bersama;Ayat (3) apabila perselisahan

Dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturandaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah diatursecara spesipic tentang Jabatan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja atauyang disebut sebagai Kepala Desa.

Dalam hal ini Tergugat seharusnya melakukan tindakan demokratisdengan cara menunda pelantikan Kepala Desa Gunung Sereng untuk melakukaninvestigasi, dan apabila ditemukan buktibukti kecurangan maka diputuskanmelakukan pemilihan ulang, dan apabila tidak ditemukan bukti kecurangan barulahdiputuskan adanya pelantikan Kepala Desa Gunung Sereng aquo ;e Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (sebagaimanaterakhir diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008) pasal 27 ayat (1)huruf

AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa Gunung Sereng pada Tanggal 17Juni 2009 ; 2 Bahwa kalimat mengetahui Keputusan sebagaimana diuraikan Penggugat padahuruf A angka 3 Gugatannya, berbeda dengan kalimat mengetahui adanyaKeputusan, karena pengertian mengetahui adanya keputusan berarti pada saatPenggugat mengetahui adanya pelantikan AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa,maka secara logika hukum Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat,mengingat setiap pelantikan tentunya sudah pasti didasarkan pada sebuah

Pertimbangan ad. 1. :35Menimbang, bahwa proses pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bangkalan diatur olehPeraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; Pertimbangan ad. 2.

Peraturan Bupati Bangkalan No. 11Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan,Pencalonan.........Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yangmenyebutkan: Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati denganmenerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih selambat39lambatnya 15 (lima belas

tentang JERRY,tetapi ROMEO ADION SIANTURI tidak mengenalnya, sehingga terdakwalangsung permisi kepada RICARD dengan nada keras mengatakan Ya udahla bang kalau abg udah ngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000,terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa bertemuROMEO ADION SIANTURI, selanjutnya terdakwa bersama dengan ROMEOADION SIANTURI menemui saksi RICARD kembali dan menanyakan tentangsi JERY yang telah mengakungaku anggota IPK tersebut, lalu terdakwamengatakan bahwa akan ada pelantikan

Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000. Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Terdakwa.Bahwa alasan saksi dan Terdakwa meminta uang Rp.200.000 kepadasaksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan dihotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari saksi yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Bahwa benar Terdakwa ada membawa surat bukti tanda terima berupakwitansi.Bahwa kegunaan uang tunai sebesar Rp.200.000 yang diterimaTerdakwa dari saksi korban untuk uang pembinaan

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa alasan Terdakwa meminta uang Rp.200.000 kepada saksi korbanuntuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotel TiaraMedan.Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi yaituHandphone merk Advan dan No GSM 082166665644.Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat bukti tanda terima kwitansisebagai bukti terima uang kemudian Terdakwa

Medan Sunggal Kota Medan bertemu dengankaryawanya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada karyawan yangbertugas dengan mengatakan bang dimana pimpinan yang di sini, siapabosnya, kemudian dijawan oleh karyawan tersebut ada dilante 2, setelah ituterdakwa disuruh naik kelante Il, sesampai diatas terdakwa bertemu denganRICARD, lalu terdakwa mengatakan bang kayak mana untuk bulanan jagamalamnya , lalu RICARD mengatakan tidak ada uang bulanan untuk jagamalam organisasi IPK , dan kalau ada pelantikan baru

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY

siapa yangditujukan yakni kepada diri Penggugat ;Fit 3~ ~~~ ~~~ mw wn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn neninmminnmmnnnnenKeputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu. berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangHal. 5 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

KeputusanTergugat, Bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor : 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegariCitegaskan : 222922 eo eon nnn nnn nnn non non nnn nn nne cee cee nnn ceeAyat (1 ) teJabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunan .PAYEIL (2) Senmmn

Surat Mandat Matarumah Parentah Negeri Leinitu tanggal 02 DesemberBertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Negeri (PERNIK) LeinituNomor : 01 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa : Musyawarah Matarumah Parentah dinyatakan sah untuk mengambilKeputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Matarumah Parentah Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak akanmembuat dan menerbitkan Objek Sengketa dan melanjutkan denganpengesahan / Pelantikan DECKY TANASALE sebagai Kepala Pemerintah

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor Tahun 2007, tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Hal. 16 dari 70 hal.

Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun2007, tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor : Tahun 2007, tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor

(pasal 1 angka 13 padaPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa); PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimanadimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan mengujikeabsahan Kepala Desa

atasPeraturan DaerahKabupaten KlatenNomor : 9 Tahun2006, tentang TataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(fotokopi darifotokopi); Hal. 37 dari 70 hal.

Dengan memperhatikan azasHalaman 38 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.hukum = administrasi The General Prinsiple of GoodAdministration agar pelayanan masyarakat di Desa Karangsalamdalam kasus a quo, maka Pelantikan Perangkat Desa untuk segeradilaksanakan.

sehingga melanggar dan merugikan kepentinganumum dan pelayanan publik ; Kepala Desa yang semestinya melaksanakan pelantikan dan pengambilansumpah telah secara terang dan nyata tidak melaksanakannya tanpa alasanyang jelas.

dan pengambilan sumpah,sebaliknya Kepala Desa mempersilakan dan menyerahkan tanggung jawabhukum pelantikan pada Bupati Banjarnegara.

Menurut Majelis Hakim,Halaman LOL dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.pernyataan Kepala Desa tersebut adalah merupakan pernyataan yang tegas danmempunyai implikasi hukum terkait dengan sikap penolakan pengangkatan,pengambilan sumpah dan pelantikan calon perngkat desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I 13 berupa Surat BupatiBanjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepadaCamat Susukan perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa KarangsalamKecamatan Susukan

, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasanBupati Banjarnegara untuk mengambil alih kewenangan pelantikan tersebutadalah dikarenakan Kepala Desa tidak mau melaksanakan pelantikan PerangkatDesa terpilih dan untuk menghindari kekosongan Perangkat Desa yang terlalulama serta menghindari terhambatnya pelanyanan pelayanan pada masyarakat ;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundangundangan terkait, di antaranya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, PeraturanPemerintah Nomor 72

Tipik or/2014/PT.AMB. 2.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (3) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah(KegiatanRapat rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah)Rp. 138.440.000. (4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan rapatrapat kelengkapan Dewan)Rp.13.600.000. (5) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD) Rp. 306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarAp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeN.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesaruntukRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventie N.

Bahwa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor12 tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, pelantikan danHalaman 1dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikanKepala Desa, pada tanggal 29 Desember 2013 diselenggarakanPemilinan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, KabupatenMagelang yang diikuti oleh 3

Kedudukan Camat dalam proses Pemilihan Kepala Desa adalahsebagai Tim Pemantau sebagaimana diatur dalam PeraturanBupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BupatiMagelang Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan bupati Magelang nomro 2 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desasebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menyebutkanbahwa:a.

Hasil msuyawarah menyeapakti bahwa mendasarkanpada ketentua Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Buapati MagelangNomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihandan Pelantikan Kepala Desa sebagaiman telah diubah terakhirdengan Peraturan Bupati Magelang Nomro 25 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan danpelantikan kepala Desa, disebutkan bahwa Penghitungansuara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakanHalaman 11

yang menjadi masalah dalam Eksepsi Tergugatadalah apakah Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat olehPanitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan NgablakKabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 adalah keputusan(beschikking) atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangmenjadi objek dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;4. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 danPasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

dan pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan BupatiMagelang Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaanpemilinan dan pelantikan Kepala Desa, gugatan yang diajukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sesuatu yang dapatdilakukan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki daliltelah terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala desa tersebut;5. bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan dalam

16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasukcalon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasihtelah terlaksannya pemilihnan kepala Desa Tetegawaai dan bukanHalaman 26PutusanPerkara Nomor : 29/G/2020/PTUNMDN.membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan padadalil gugatan tersebut;4.

danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Pasal1 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan NomorHalaman 30PutusanPerkara Nomor : 29/G/2020/PTUNMDN.04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan;.

31PutusanPerkara Nomor : 29/G/2020/PTUNMDN.48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugat tidak perlumenanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bukti T30Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Nias SelatanNomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan;Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan;Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12

Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa di KabupatenNias Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nias selatanNomor 04.12.16 Tahun 2019 Tentang Pencalonan.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, dalam proses Pemilihan Kepala DesaSale Baru mulai dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara,dan Penetapan banyak melakukan perlanggaranpelanggaran PeraturanPerundangUndangan, terutama Peraturan Bupati (PERBUB) KabupatenMandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;.

Bronjong (TPSII) dan Bulung Gadung (TPSIII) tidak pernah ikutdalam musyawarah pembentukan panitia, akan tetapi tibatiba saja adapanitia yang ditunjuk oleh Tergugat Il sebagai panitia, kemudian adaanggota panitia di Desa Induk/Sale Baru masih berusia 19 (Sembilanbelas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (duapuluh satu) Tahun, hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) hurufc PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi : Berumur paling rendah 21 Tahun;2) Tergugat tidak mengumumkan Daftar Pemilin Sementara (DPS) dantidak ada perbaikan, hal tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2),PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN MdlPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi: Pendaftaran, Penyusunan dan penetapanDaftar Pemilin Sementara (DPS) dilaksanakan

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1 Perbub.

Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 tentangJuknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;yang kedua aturan tersebut sebagai aturan khusus (lex specialis) dalammemproses sengketa Pemilinan Kepala Desa, dimana secara jelas dantegas tercantum bahwa sengketa/perselisihnan yang dapat diajukan kePengadilan Negeri, adalah sengketa/perselisihnan tentang HASILPEMILIHAN.

Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yangmenyebutkan:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa adapun Permohonan ini diajukan sehubungan dengan tidakdiambilnya keputusan dan/atau tindakan oleh Bupati Sarolangun terhadapsurat dari Pemohon (selaku Calon Kepala Desa Bukit Tigo nomor urut 5)tertanggal 26 Juli 2021 perihal Mohon Tindakan/Keputusan BupatiSarolangun Untuk Melakukan Penundaan Pelantikan

Dalam Penundaan:Bahwa secara faktuil, pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo terpilih, telahdilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon ini dikabulkanoleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang berujung pada dilakukannyapemungutan suara ulang di TPSTPS yang bermasalah, timbulkekhawatiran di pihak Pemohon bahwa Kepala Desa Bukit Tigo Terpilih,akan menggunakan kewenangan yang ada padanya untukmempertahankan kemenangan, padahal yang diharapkan oleh Pemohon

Bahwa membaca pokok gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,gugatan pemohon untuk mengeluarkan keputusan/tindakan terhadap apayang pemohon ajukan untuk menunda pelantikan tidak dapat dilaksanakansebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Peraturan BupatiSarolangun Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi Keberatan pada setiap tahapandan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapanPilkades sampai dengan pelantikan

Gugatan pemohon telah lewat waktu dikarenakan pelantikan kepala desaterpilin Bukit Tigo telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 olehBupati Sarolangun, sedangkan gugatan pemohon yang salah satupetitumnya untuk menunda pelantikan di daftarkan pada tanggal 9 Agustus2021 di PTUN Jambi;4.

JBI.permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa dalil Pemohon yang menyatakantelan mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun (Termohon) melalui surattanggal 26 Juli 2021, hal: Mohon Tindakan/ Keputusan Bupati Sarolangun untukMelakukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo Kec.

Bahwa Pemilihaan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan TumpaanKabupaten Minahasa Selatan Periode 2012 2018 telah dilaksanakanpada tanggal 20 September 2012, namun pelaksanaannya tidakprosedur (tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaSelatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua);4.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 4Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, berbunyi : Ketua, Sekretaris PanitiaPemilihan Hukum Tua dipilih dari dan olen Anggota;Bahwa berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PeraturanDaerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi sebagai berikut : Hasil perhitungan suarat suaradituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh panitia danditandatangani oleh saksi;Bahwa terdapat pemilih diantaranya atas nama Arie Sewow, JackyArdus, Mercy Lampah, Aneke Paat dan Megi Mamoto kartu panggilansudah ada sama panitia yang bersangkutan belum ada, 3diantaranya

Sebagai Penggugatberdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa SelatanNomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, berbunyi: Pemilinan Hukum Tua dilaksanakan secara demokrasiberdasarkan Asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;6.14 Bahwa panitia tidak mencantumkan pada papan pengumuman namanama pemilin baik hari sebelum proses pemilihan atau pada

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1. YOG!

NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, KecamatanHalaman 3 dari 10, Putusan No. 172/Pid/2014/PT.Bdg.Majalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT BinYUSUP masuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitamberisikan satu buah botol warna putin yang berisi bensin dan telah ditutupdengan kain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsunglalu terdakwa 1. YOG!

G/2012/PTUN.SMG.pencalonan Kepala Desa, yang diterbitkan tanggal 19September 2012 diterima Penggugat pada tanggal 19September 2012 maka gugatan untuk ketiga surat tersebutmasih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha3.Bahwa pada tahun 2012 dijadwalkan Pemilihan Kepala DesaTemuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,dengan dimulainya proses pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)sampai dengan Pelantikan

(FOrmulir.D) jss2nseseseenmeseneerneneneseeesnoene Surat Pernyataan Belum Pernah MengundurkanDiri Dari Jabatan Kepala Desa ( Formulire Surat Pernyataan tidak Diberhentikan Darijabatan Kepala Desa Karena melanggarLarangan Kepala Desa ( Formulir6.Bahwa dasar hukum penolakan pengesahan atas formulirD,E,F yang telah diisi dan diserahkan oleh Penggugat , adalahPasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Sehat jasmani dan rohani;e Berkelakuan baik, jujur dan adil;e Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepalae Tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karenamelanggar larangan Kepala Desa;e Terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yangbersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhirdengan tidak terputusputus kecuali sebagai Putra Desa;Dan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Imam Santoso,BSc sebagai Kepala Desa Temuireng selama 8(delapan) tahun terhitung tanggalpelantikanDan hal ini juga diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:Yang dimaksud dengan masa jabatan 10 tahun adalahmasa jabatan yang ditetapkan dengan Peratuiran DaerahKabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan, pemilihan, Pelantikan

Bukti P2 : Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNo.18 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(Foto copy dari Foto copy) ; 3. Bukti P3 : Surat Keputusan Kepala KecamatanPetarukan Kabupaten PemalangNo.851/822/2012 tentang Pengesahanpersyaratan Pencalonan Kepala Desa(Sesuai dengan aslinya) ; 4.

mempertimbangkan syarat formilgugatan, yaitu mengenai identitas Para Penggugat yang tidaklengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal ParaPenggugat ;2 Bahwa Putusan a quo keliru mempertimbangkan eksepsi identitasPara Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkanPasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m)Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa verifikasi hanyadapat dilakukan terhadap berkas yang diperbolehkan olehketentuan perundangundangan, sehingga berkas Para Penggugatyang sudah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan tidakdapat dilakukan verifikasi.;3 Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan mengkaji secaracermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Pasal 10 huruf ( e ) dan Pasal 11 huruf ( f ) dan (m) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa MAJELIS tidak sependapat dengan keberatandari Tergugat/Pembanding tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaiberikut :1 Bahwa berdasar bukti P 11 dan P 12 telah cukup membuktikanbahwa Para Penggugat adalah penduduk Desa Tayando Yamtel,sehingga hal itu sudah dapat menjadi dasar bagi Penggugat/

yangbersifat prosedur dan substansial serta AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut pada pokoknya didasarkan pada fakta hukum sebagaiberikut :1 Bahwa dari bukti T6 dapat disimpulkan bahwa Panitia PemilihanKepala Desa dalam melakukan pengumuman pembukaanpendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak mengacu padaketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan

segera disampaikanselambatnyalambatnya hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011(vide bukti P8 = T24) dan hal itu diulangi lagi agar berkas BakalCalon Kepala Desa atas nama Abdullah Renhoat dan WahabRenhoat disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2012 ( videbukti P9 );Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalampoin 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuaiketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.