ayat (2), akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa petitum Penggugat di atas pada pokoknya menuntutpembebanan biaya nafkah anakanak kepada Tergugat yang seyogyanyaberpijak pada aturan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, meskidemikian Majelis Hakim berpendapat kekeliruan Penggugat tersebut dapatditolerir hal mana merupakan nilainilai yang tertanam dalam Pasal 189 RBgbahwa Hakim diwajibkan menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (regel

Tindakan Institut Pertanian Bogor yang tidakmengumumkan hasil penelitian tersebut adalahmerupakan "perbuatan melawan hukum" yaitutindakan yang tidak hatihati dalam melakukanpelayanan publik;Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali"Institut Pertanian Bogor", kesimpulan mengenai pertimbanganhukum yang hanya memuat pendapatpendapat dari Majelis HakimKasasi tersebut secara yuridis formil dan materiil tidaklah dapatdijadikan landasan hukum atau sebagai alasan hukum (regel vanhet) dalam mengadili

Berkalikali sejak tahun 1848Jurisprudensi di Indonesia telah melaksanakan prinsip accessie regel dariKUHPerdata secara ketat ;Selanjutnya dapat dikutip dibawah ini :Pada tahun 1894 Hooggerechtshof telah memutuskan bahwa hak opstal ituhanya berlangsung selama pemilik tanah menghendaki bangunan itu beradadiatas tanahnya. Artinya pemilk tanah itu diberi hak untuk menghentikansewa tanah tanpa diwajibkan untuk mengganti kerugian ;7.

Majelis judex facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada majelis judex facti.

Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan NegeriBrebes belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikanalasanalasan hukum yang jelas (regel van het objective recht) sertabelum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diaturdalam Pasal 178, 182, 183 dan Pasal 184 HIR.Hal. 33 Putusan No.442 /PDT/2018/PT.SMGb. Adanya kemungkinan terjadinya penyelahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Hakim.

SeptemberHalaman 42 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUNMDN.2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T9 sampai dengan T13, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan padakebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel

hukum administrasi negara penggunaanterminologi atas nama adalah bentuk penggunaan kewenangan yang bersumberdari mandaat, sehingga penanggung jawab dan penanggung gugat dalam tindakanadministrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menjaditanggung jawab pemberi mandaat yaitu mandaan dalam hal ini Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia dan bukan penerima mandaat (mandataris) danhanya Penerima wewenang yang bersumber dari peraturan perundangundangan(regeling dan bukan beled regel

Nomor:182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan (vide bukti: T4), Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitdidasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturankebijaksanaan (beleids Regel

putusan Pengadilan harus memuat alasan, dasar putusandan memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang relevanserta sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili: Segalaputusan Pengadilan harus memuat alasanalasan dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili;Menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, alasan hukum adalahkaidah hukum kanun (regel

;Keberatan KeEnam;Bahwa Majelis Judex Facti maupun Majelis Kasasi belum memeriksa secarakeseluruhan dan belum memberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van hetobjective recht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalan Pasal 182,183 dan Pasal 184 HIR;Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpanganetika pada Majelis Judex Facti dan Majelis Kasasi.

Judgements),ataue Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dariketentuan yang semestinya (any deviation), ataue Pertimbangan yang ringkas (short coming) yang tidak cermat dan menyeluruh;Bahwa, Majelis Kasasi dan juga Majelis Judex Facti (Pengadilan NegeriMalang) dalam pertimbangan hukumnya, terbukti belum menggali nilainilat hukumyang ada;Bahwa, menurut pasal 178 HIR, Majelis Hakim yang menangani perkaradiwajibkan memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas(Regel

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo, berkenan untuk Menolak DaliDalilGugatan Penggugat;Bahwa selain itu, bila mencermati Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraPutusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUNMDN Halaman 2612.13.14.tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbitberdasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalamperaturan kebijaksanaan (beleids regel

Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam pasal 182,183, dan pasal 184 HIR;b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Kasasi.

Harus dilihnat adalah tindakanyaterjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndangyang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yangbersangkutan;Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahansebuah asas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di aturdalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadiperaturan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel,karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu

suaminya meninggal dunia pada tahun 2016, maka Tergugat IVtetap tinggal di atas tanah objek sengketa bidang ke 2 hingga sekarang,oleh karena Tergugat IV adalah isteri sah dari MARKUS LETIKARI(alm.) dan MARKUS LETIKARI adalahanak kedua dari ELIASARALOKAMATING(alm.) yang juga adalah anak kedua dari nenekPenggugat yang bernama ALOKAMATING dan KOLPADA dan atasdasar itu Tergugat IV tinggal di atas tanah objek sengketa dan telahHalaman12dari80 Putusan Nomor 155/PDT/201/PT KPGmembangun satu buah rumah regel

Lasarus Fanmaley dan MatiasKarmating;Menyatakan hukum~ perbuatan para Tergugat yang ~masuk,mengkleim,menguasaidan memiliki kKedua bidang tanah objek sengketayang adalah tanah warisan peninggalan milik nenek ALOKAMATING dannenek KOLPADA tanpa sepengetahuan dan perestujuan Penggugatsebagai salah satu ahli waris dari nenek ALOKAMATING dan nenekKOLPADA adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggarhak;Menyatakan hukum perbuatanpara Tergugat yang membangun rumah baikrumah permanen maupun rumah regel

SO TAPI PATILA Alias NE REGEL (alm), 5. INDO LAGA aliasNE KESIA (alm), 6. Runggu alias NE MAYA, 7. TOBO Alias NE OLIN;12.Bahwa TAPPI PATILA Alias NE RIGEL kawin dengan perempuan yangbernama SITTI melahirkan : 1. BUHARIA MANGNGA Alias MAMARIGEL, 2. MANGNGA PATILA Alias PAPA PATRIS 3. MANGNGARANTE PATILA, SE (Tergugat Ill). 4. GILING MANINGGA PATILA, 5.FERDI MANGNGA PATILA (Tergugat IV), 6. SILI MANGNGA PATILA,7. VERONIKA MANGNGA PATILA (Tergugat Il), 8.

(ibid) bahwa peraturankebijakan (Beleids Regel) adalah salah satu bentuk wadah dalam mana kebijakan administrasi berdasarkan subyektif Noodrecht (dalam keadaan mendesak) dituangkan dan dijelmakan dalam suatu keputusan. Bahkan PandanganYang lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh Jean Bodin (dikutip dalam buku Mr. H.Mustamin Dg.

awalperkuliahan yang tentunya hanya bisa menerima apa adanya sebagaimananormatifnya, dalam hal ini tentang kaedah hukum untuk mengkhususkanpembicaraan mengenai hal itu) perlu PENGGUGAT memahami teoriSTUFENBAU dari Kelsen, dan tentunya apabila kaedah hukum itu diartikanpatokan hidup bersama yang damai maka tidak boleh tidak harus mempunyaikelakuan 3 macam yakni Kelakuan Yuridis, Kelakuan sosiologis serta Kelakuanphilosofis, apabila hanya mempunyai kelakuan yuridis saja maka kaedah ituhanya merupakan dode regel

13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PegawailNegeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan (vide bukti: P1), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukumtersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo termasuk dalamkeputusan yang terbit atas dasar kebijakan Nasional yang dituangkan dalamperaturan kebijaksanaan (beleids Regel

Majelis banding maupun Majelis Kasasi belum memeriksasecara keseluruhan dan belum memberikan alasan alasanhukum yang jelas (regel van het objective recht)serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 1832, 183 dan Pasal184 HIR.. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaankewenangan atau penyimpangan etika pada majelisBanding dan majelis Kasasi.