Sehingga, jelas bukan fakta dalamBA Coklit yang keliru, melainkan data dari Termohon Kasasi II;Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci sebelumnya, PutusanTingkat Banding mencampuradukkan dasar hukum, mekanismepenagihan, serta prosedur pemeriksaan kedua jenis PNBP (officialassessment dan self assessment).

Pasal 18 PP 22/2005 yangdigunakan sebagai salah satu sebab penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa secara tegas mengatur mengenai pemeriksaanBPKP terhadap Wajib Bayar, in casu Pemohon Kasasi II (prosedurPNBP self assessment).

Namun pada faktanya, pemeriksaan BPKPdilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi II(prosedur PNBP official assessment);Akan tetapi, Putusan Tingkat Banding menggunakan prosedur danakibat dari pemeriksaan PNBP self assessment terhadap BHPFrekuensi yang adalah PNBP official assessment yaitu pemeriksaandilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi IInamun meminta pertanggungjawaban terhadap Wajib Bayar, in casuPemohon Kasasi Il;Apabila memang terjadi perubahan fakta

terhadapkoreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari sampai denganDesember 2003 sebesar Rp. 18.950.254.179,00;Koreksi positif Peredaran Usaha Rp. 16.731.092.259,00bahwa dari data yang diberikan oleh pemohon banding diketahui bahwa datatersebut tidak ada bukti yang mendukung jumlah penghitungan PeredaranUsaha cfm pemohon banding sebesar Rp. 20.960.130.890,00 dan Penghasilandari Luar Usaha cfm pemohon banding sebesar Rp. 689.332,00 selain databerupa SPT Tahunan PPh Badan yang merupakan pelaporan self

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPKHutan ke semua tujuan, dilengkapi

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan olen Penerbit FAKO secara self

Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiangjermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang sertapengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuandokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya

assesment, karena memang dihitung berdasarkan luasan yangsudah ditentukan dan pembayaran iurannya dikenakan hanya satu kali sajapada saat perusahaan memperoleh jin diawal, yang kedua Dana Reboisasi(DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DR dan PSDH;bahwa pemenuhan kewajiban dengan self assessment, setiap perusahaanharus memenuhi persyaratan baik terlebin dahulu, misalnya dia sudah punyasertifikasi, penatausahaan hasil hutan kayunya sudah baik, kemudianperusahaan akan diberikan kepercayaan untuk

assessment, itu kebijakan yang mengatur adanyasyarat yang harus terpenuhi, jika syarat sudah terpenuhi maka perusahaan bisadiberikan self assesment;bahwa Permen 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan,Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Pemanfaatan Hasil Hutan;bahwa sudah mulai Tahun 2016 dan kemudian dikeluarkannya PeraturanMenteri Nomor P.71, dimana eranya sudah masuk ke self assessment, jadisemua

Narkata Rimba sudah self assessment:Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUNJKTbahwa sebetulnya yang menentukan dan yang merumuskan ini target auditbukan tim, saksi tahu ada laporan dari Balai UPT Direktorat Jenderal PHPL,indikasi awalnya;bahwa yang saksi ketahui laporan itu berdasarkan uji petik dari temantemanketika posisi di lapangan, uji petik jenisjenis kayu banyak yang tidak sesual;bahwa sehubungan dengan PT.

Harikeduanya langsung kita berangkat ke camp, langsung kita kumpulkan tenagatenaga yang berkepentingan, dalam hal ini yang kami minta sebelumnya kamisampaikan ada laporan keuangan, ada yang namanya dokumen perencanaan,ada RKU, ada RKT, dokumendokumen pencatatan oleh tenaga teknis,masingmasing simpul ada tugasnya itu karena self assessment merekaHalaman 82 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUNJKTmembuat laporan di tiaptiap titik, Kemudian dokumen rekapitulasi tiap titiknyakita minta

Laporanpenebangan yang di sampaikan oleh pihak Narkata secara self assessmentkami uji satu persatu dan sudah terekam semuanya, yang tercatat di sistemtidak ada tunggakan kami Uji, terkait laporan penggunaan sendiri kayu perkayuberdasarkan dokumen yang kami bandingkan dengan yang disistem, kamicatat dan kami bandingkan dengan pihak Narkata.

No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Banding telah sependapat dengan pernyataan MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakandalam halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atasdan 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah PutusanPengadilan Pajak Nomor Put 08062/PP/M.VIII /16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukanpembetulan khusus mengenai NPWP dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006sebagai berikut "Bahwa sistem Self Assessment yang berlakuakan berakhir

No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16Tahun 2000 bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini makakeleluasaan Pemohon Banding dalam rangkapelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti danberganti menjadi Official Assessment (halaman 54dari 57 halaman baris 24 dari bawah)".Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding sangat tidak sependapat dengan

Nilai oleh Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karenaSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kenyataannyatidak mendapat perhatian Pemeriksa sesual SuratPerintah Pemeriksaan Nomor Prin033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 danhal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim denganpernyataan di atas bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini maka keleluasaanPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalamrangka pelaksanaan Self

Bahwa kayukayu tersebut datang dari Sulawesi;Bahwa dokumen tersebut pernah ditunjukkan kepada saya dan padaakhirnya dibawa oleh Penyidik;Bahwa Suratsurat tersebut harus diakses secara online dalam sebuahindustry dan industry itu harus mendapat suplay dari pihak lain jugadokumen secara online dan kemudian diolah dikirimlah ke Lombokdengan dokumen online juga;Bahwa saya tidak sampai ke Shabandar saya tahunya dokumen kayutersebut harus ada saat kayu kayu diberangkatkan;Bahwa dokumen tersebut dibuat self

assessment tidak ada petugasyang memeriksa jadi tidak setiap saat memeriksa dimana dia sudahdiberikan keleluasaan secara self assessment dimana dia tidak bisamemiliki stok kayu olahan ketika tidak punya penyuplainya tidak punyapemegang jjin yang bekerjasama tidak punya penyuplai kayu dengansystem juga yang masuk di sana, tetapi ketika dia punya seperti halnyatabungan ketika dia masuk (Kredit) maka dia bisa mendebit kayunyajadi secara system dikendalikan tanpa ada petugas dimana yang adaadalah tenaga

Asessment adalah lawan dari opisial Officeman kalau duluofficial officement adalah setiap kegiatan pengangkutan kayu disanaada orang kehutanan sekarang dirubah menjadi self assessmentdidelegasikan dengan persyaratan mempunyai tenagatenaga yangsudah terlatin sudah bersertifikat;Bahwa Pendidikan terakhir saya sekolah kehutanan setara denganSMA;Bahwa dalam hal sebuah Industri Primair kan mengirim kayu olahandimana Industri Primair tidak bisa mendapat kayu sembarangandimana hanya mendapat kayu dari

Ahli: ARDI, S.Hut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberi keterangan sebagai Ahlidi penyidik Kehutanan terkait dengan perkara ini;Bahwa Saya sebagai Ahli Tata Usaha Kayu (TUK)/ SIPUHH;Bahwa tugas pokok saya adalah berkaitan dengan peredaranpemanfaatan hasil hutan ;Bahwa untuk peredarannya dalam hal ini secara self Asessementmenggunakan SIPUHH hasil hutan kayu;Bahwa yang bisa mengakses SIPUHH tersebut adalah Perorangan danPengusaha

yang diberikan jin;Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2019/PN MtrBahwa terkait dengan perijinanya nanti akan dijelaskan oleh Ahli HadiSukisno, S.Hut., M.M.A;Bahwa untuk peredarannya secara Self Asessment dalam hal iniPengusaha langsung dari Proses penebangan sampai dengan prosespemasaran secara online;Bahwa yang bisa mengakses adalah hanya pengusaha yangmempunyai akun saja;Bahwa kalau pengawasan oleh BPHP Ahli Hadi Sukisno, S.Hut.

., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self Service Terminal) transaksi non tunaiBank CIMB Niaga, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwasebagai supervisor adalah menganalisa masalah SST tersebut,dimana data transaksi dari beberapa lokasi seperti SST Thamrin, SSTSenayan dan SST Citra Raya kemudian bisa terdakwa crack ataupecahkan/bobol hingga terdakwa bisa mengetahui data nomor PINdan normor kartu ATM milik orang lain, sehingga kemudian

atau melawanhukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Februari 2001 sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa Edison Hutagalung, S.T., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self

PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I ,SELF I>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Desa Lambangan,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggali, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang

;PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELF DEALING; now nee nee ene ene nen nennennonenensHal. 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps18.19.20.21.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai self dealing. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudulDoktrinDoktrin Modern Dalam Corporate LawDan Eksistensinya DalamHukum Indonesia, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196,telah menyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya: an cen een cee nen cae one ene nee enn oe on1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;4.

FORESTER 2.0 XT AWD JF1SJGK85DG019506AAT 22.yang telah disita oleh Terlawan adalah suatu Transaksi Self Dealingyang telah mengakibatkan transaksi yang tidak fair karena adanyabenturan kepentingan;= 222992 nnn een nenBahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenanmenyatakan tindakan Terlawan yang telah menyita mobil: No.Barang No.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melalui konseptersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukansendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenai barangyang diimpornya 22 ono non nnn non nnn non nnn con cee nen nen nneb.

2.000 2lembar Q10 Uang Pecahan 50 Dollar 1 lembar R11 Paspor No E16493823 an Terdakwa LI ZHIMING 1 buah S9 Handphone Merk Samsung Galaxy A5 model SM tA5100 dengan no 6281315829998Handphone Merk Samsung Galaxy J3 model SM 13 J8206 sim 1 nomor 6281319220599 sim 2 nomor 1 buah U6281319220988id Hp Merk Nokia RM1085 dengan no i bueh = y628128056965515 Dompet coklat panjang, Dompet coklat polo Villar 1 buah W16 Kwitansi DHL 1 bendel Xx17 Tas Hitam (slim bag) merk Jackspikclaus 1 buah Y18 Form cheklist self

2lembar Q10 Uang Pecahan 50 Dollar 1 lembar R11 Paspor No E16493823 an Terdakwa LI ZHIMING 1 buah SHandphone Merk Samsung Galaxy A5 model SM 12 1 buah TA5100 dengan no 6281315829998Handphone Merk Samsung Galaxy J3 model SM 13 J3206 sim 1 nomor 6281319220599 sim 2 nomor 1 buah U628131922098814 Hp Merk Nokia RM1035 dengan no 6281280569655 1 buah Vv15 Dompet coklat panjang, Dompet coklat polo Villar 1 buah W16 Kwitansi DHL 1 bendel X17 Tas Hitam (slim bag) merk Jackspikclaus 1 buah Y18 Form cheklist self

El6493823 an LI ZHIMING , 1 buah kode S ;Dikembalikan kepada Terdakwa LI ZHIMING ;Kunci Apartemen Mediterania 2 Central Park Grogol Tower KenangaLantai 16 KD, 1 buah kode C1 ;Dikembalikan kepada pihak Apartemen Mediterania 2 Central ParkGrogol Tower Kenanga ;Kwitansi DHL, 1 bendel kode X ;Form cheklist self collect, 1 lembar kode Z ;Hal. 28 . put.No.146/Pid.Sus/2017/PT.DKI.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.DHL Deliverry, 1 lembar A1 ;Id Card no 230102198911270152 dan

El6493823 an Terdakwa LI ZHIMING, 1 (satu) buahkode S ;dikembalikan kepada Terdakwa LI ZHIMING ;Kunci Apartemen Mediterania 2 Central Park Grogol Tower KenangaLantai 16 KD 1 (satu) buah kode C1 ;dikembalikan kepada pihak Apartemen Mediterania 2 Central ParkGrogol Tower Kenanga, dan barang bukti berupa suratsurat sebagaiberikut :Kwitansi DHL, 1 (satu) bendel kode X ;Form cheklist self collect, 1 (satu) lembar kode Z ;DHL Deliverry, 1 (satu) lembar A1 ;Id Card no 230102198911270152 dan no 441827199506237417

membayar Bea Masuk, PPN, dan PPhdalam Rangka Impor sejumlah Rp5.648.000,00 (lima juta enam ratus empatpuluh delapan ribu rupiah);Bahwa adapun alasan mengajukan Banding tersebut diatas adalahsebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1770/B/PK/PJK/2016Bahwa dokumen impor yang Pemohon Banding ajukan sudah sesuaidengan prosedur yang ditetapkan;Bahwa Pemohon Banding melaporkan harga import pada PIB PemohonBanding diatas. berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan UndangUndangyang berlaku, yakni self

Dengan adanya pemberian kompensasitersebut sebenarnya dari pihak Oracle Group sendiri telah mengakui bahwa yang seharusnya mengerjakanjasa/license tersebut adalah Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding telah melakuan pemungutan PPN atas transaksi revenue transfer danmelaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai penyerahan yang terutang PPN;bahwa sesuai dengan sistem self assesment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atas revenuetransfer (license) yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding sudah dianggap

Pemohon Banding berkesimpulan bahwa penetapan kemballiperhitungan Bea Keluar melalui Surat Keputusan Terbanding NomorKEP239/WBC.03/2011, tanggal 19 Desember 2011, adalah tidak tepatdan bertentangan dengan prinsip kejujuran yang dianut dalam UUKepabeanan yang berdasarkan system self assessment,2.

VII/19/2013 PengadilanPajak NomorJenis Pajak Bea MasukTahun Pajak 2012Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Penetapanatas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP03/KPU.01/2012 tanggal 13Februari 2012;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan PIB yang dibuat PemohonTerbanding Banding telah sesuai dengan asas self assessment berdasarkan

, Tergugat berjanji sanggup membantu dan mengurus permasalahanketerlambatan pembayaran Pajak Penggugat sampai selesai, namun dengan ketentuanuang untuk pembayaran keterlambatan pembayaran pajak dimaksud harus dititipkankepada Tergugat disertai imbalan jasa pengurusan yang nominalnya diminta olehTergugat saat itu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;Bahwa atas dalil Penggugat di atas, Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut:1 Bahwa sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini adalah Self

Hal ini sesuai dengan Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009:Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistemself assessment, yaitu sistem perpajakan yang anggota masyarakat Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang ;2Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment

pernah melakukan penagihan pajakkepada Penggugat ; 729222 2 22 n nnn nena nn nnn nnn nn nnnBahwa proses yang sedang dijalankan oleh Turut Tergugat I adalah melakukan prosespenyidikan kepada Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima dimana berdasarkan dataperpajakan Penggugat merupakan salah satu Direktur PT Kencana Menggalaprima ;Bahwa proses penyidikan dilakukan dapat Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut:1Bahwa Turut Tergugat I jelaskan kembali sistem perpajakan yang berlaku sekarang iniadalah Self

Hal inisesuai dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009:Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalahsistem self assessment, yaitu sistem perpajakan yang anggota masyarakat WajibPajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang ;Halaman 27 dari 50 Putusan No. 374

Sby.2828Bahwa dalam sistem Self Assessment Wajib Pajak mempunyai kewajiban untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang ; 222292 2222 nonin nnn n nn nnn nana nananBahwa pada fakta Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima untuk Tahun Pajak 2007dan 2008 tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Pertambahan Nilai(PPN) untuk masa Januari 2007 sampai dengan Masa Desember 2008 ;Bahwa karena Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima tidak melaporkan SuratPemberitahuan

./. perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidakdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf i:Sesuai dengan sistem self assesment, Pengusaha Kena Pajak wajibmelaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/20165)Bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut negaraIndonesia sebagaimana tercantum dalam memori penjelasanumum UndangUndang KUP adalah self assessment systemyang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem iniadministrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi,terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh WajibPajak;Bahwa dengan demikian sesuai dengan self

PUTUSANNomor 291/Pdt.G/2020/PA.GtloAEA ;SELF SN >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1988, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Durian Perumahan Tomulabutao Blok.

DASAR HUKUMSelaku Wajib Pajak PT Enercon Paradhya International telah memenuhikewajibannya berdasarkan self assesment policy yaitu memasukkan SPTTahunan PPH Badan tahun 2006 ke KPP Pratama Matraman padaHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 875/C/PK/PJK/2013tanggal 28 Maret 2007 dengan kriteria Rugi dan SPT Lebih Bayar sebesarRp 840.000.000 (fotocopy SPT terlampir).Il.

Tbk Divisi Self Employed Mass MarketKantor Wilayah merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayatHal. 28 dari 38 Hal. Put. Nomor 491 K/Pdt/2014f.(5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor:PER02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang.

kewajiban debitur yangharus dipenuhi;4) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapatberupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur;5) Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak; dan6) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan palinglambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.Terkait dengan hal tersebut pada huruf VI. d di atas, PT BankDanamon Indonesia, Tbk Divisi Self

tanggal28 Februari 2006;Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 920 dan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 123/2006 tanggal 31 Maret2006;Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 918 dan AktaPemberian Hak Tanggungan nomor 414/2009 tanggal 11 Juni 2009;Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Nomor 513 atas nama Suhariyo;Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Nomor 647 atas nama SriMurtiningsih;Asli perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh PTPimpinan Bank Danamon Indonesia.Tbk Divisi Self

Tbk Divisi Self Employed Mass Market; Peringatan Pertama Nomor 25/SPI/DSP/2772/0610 tanggal21 Juni 2010;Hal. 29 dari 38 Hal. Put. Nomor 491 K/Pdt/2014 Peringatan Kedua Nomor 11/SPII/DSP/2772/0710 tanggal28 Juli 2010; Peringatan Ketiga Nomor 008/SPIII/DSP/2772/0910 tanggal07 September 2010;h) Asli Surat Pernyataan Nomor 104/SP/LELANG/2011 tanggal 29Desember 2011 dan Nomor 09/SP/LELANG/2012 tanggai 17Januari 2012 Pimpinan Bank Danamon Indonesia.

ZONA PROPERTY INDONESIA dengan Nomor : 10253 ;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 857/Pid/2021/PT MDNFotoCopy Surat Tanda Terima Laporan NomorSLTLP/2398/XII/2020/SUMUT/SPKT I atas nama Afrizal tanggal 17Desember 2020 ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2014 atas nama Afrizal;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Maret 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt

tanggal 21 Februari 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2015 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2016 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2016 atas nama Afrizal;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Mei 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2016 atas namaAfrizal

;Fotocopy Sep 2016 Pub Earnings tanggal 31 September 2016 atas namaAfrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2017 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 April 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2018 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2018 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt