Ditemukan 367858 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-09-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 220/Pdt.P/2015/PA.Po
Tanggal 16 September 2015 — PEMOHON
70
  • anakPemohon dan calon suaminya, dan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, saksi 1 dan saksi 2, terbuktifakta kejadian sebagai berikut :1. bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang akanmenikah dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON, anak Pemohontersebut saat ini baru berumur 18 tahun, 2 bulan dan pernikahannya ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po Halaman 7 dari 11 halaman2. bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syar'i
    dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkanbila dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian erat, dan sulitdipisahkan, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil, maka untukmenghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagicalon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, danternyata pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurutketentuan Syar'i
    bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 UndangudnangNomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 11-10-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2154/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesual dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gl wel ay wig!
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1024/Pdt.P/2016/PA.Wtp
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
169
  • Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal dan membinarumah tangga di Dusun Poleonro Desa Laponrong, Kecamatan Amali,Kabupaten Bone; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anakbernama :a. Rita binti Bakri, umur 33 tahunb.
    Jamade dengan mahar berupa satu petak tanah kering.Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawansewaktu keduanya menikah.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargadan tidak pernah sesusuan.Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 sebagaiperubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan denganperkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Register : 13-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Blu
Tanggal 18 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
107
  • dan Pemohon ll tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu:;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut telah bersesuaian denganpetunjuk syar'i dalam kitab l'anatut Tholibin juz halaman 308 yang kemudianoleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:Maksudnya " Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki yang sudahdewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorangperempuan, jika perempuan itu membenarkan
    atas pengakuan tersebut, begitujuga sebaliknya"; Serta petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidinhalaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagaipertimbangan hukum yangberbunyi:Maksudnya .
    Pegawai Pencatat Nikah di KantorUrusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangeUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon dan Pemohon II:Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dalil syar'i
Register : 12-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0687/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 29 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glourlh a wigl Sop 20 JLro 18 Ylipo Jd!
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 10-09-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1861/Pdt.G/2013/PA.Lmg.
Tanggal 7 Nopember 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
90
  • yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebutdiatas terbukti bahwa selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudahsaling berpisah dan selama itu tidak saling mengunjunginya ;Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungiPenggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimanaditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 jopasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengandalil syar'i
    Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dantidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusyuz ) kepadaTergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talakTergugat maka Tergugat harus memenuhi kewajibankewajiban yangmenjadi hakhak Penggugat, sebagai berikut : Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) danKiswah (busana) kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masaiddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i
    daftaryang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidangperkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)Undangundang No.7 tahun 1989, yang telah dirubah denganperubahannya terakhir UndangUndang No. 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;Mengingat, ketentuan hukum syar'i
Register : 24-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 19 April 2016 — PT
272
  • walau sudahlampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami .dan mengingat pula pasal 34 ayat (3) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 66ayat 5 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, maka gugatan Penggugat rekonpensitentang nafkah selama pisah patut dikabulkan, adapun besarnya nafkah tersebut sesuaidengan kemapuan, kelayakan dan kepatutan, sebagaimana dalam amar putusan; Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i
    menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkantempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Maka tuntutan nafkah Iddah Penggugat tersebut patut dikabulkan, adapun besarnyasebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas danberdasarkan pasal 41 huruf (b) Undangundang Nomor: Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat(4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i
    Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49, Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, tentang PeradilanAgama, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1015/Pdt.P/2016/PA.Wtp
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
163
  • Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempatyang bernama Tappang, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon Il yang bernama Amire, sedangkan saksi nikahnya Asman danMuslimin dengan mahar berupa sepetak tanah kering.Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawansewaktu keduanya menikah.Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidakpernah sesusuan.Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i
    Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal dan membinarumah tangga di Dusun Mancenge Desa Tassipi, Kecamatan Amali,Kabupaten Bone;Hal. 4 dari 11 Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai dua orang anakbernama :a. Asri bin Sainuddin, umur 21 tahunb.
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 sebagaiperubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan denganperkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1021/Pdt.P/2016/PA.Wtp
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
133
  • Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal dan membinarumah tangga di Dusun Pakkasalo Desa Waempubbu, Kecamatan Amali,Kabupaten Bone; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anakbernama :a.
    Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar'i, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat;Hal. 4 dari 11 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal dan membinarumah tangga di Dusun Pakkasalo Desa Waempubbu, Kecamatan Amali,Kabupaten Bone; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anakbernama :Arni binti Hanabi (berkeluarga)Astang bin Hanabi
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 sebagaiperubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan denganperkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Register : 24-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0970/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gl iousl a1) wig 99, xo JL wo 19 Yli po bb!
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 29 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glLouslh ewig G9, 20 JLro 18 Ylipo Jd!
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0736/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 29 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71
  • berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glouslb ewig So, 20 JLuro 18 Ylipo Jr!
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 14-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Pdlg
Tanggal 17 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
71
  • bahwa kepentingan para Pemohon mengajukanpermohonan /tsbat Nikah sebagaimana terurai dalam persidangan, untukpengurusan Buku Nikah untuk kepastian hukum status perkawinan paraPemohon dan untuk pengurusan keberangkatan ibadah haji dan kepentinganhukum lainnya yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, makaMajelis Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannyatidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan paraPemohon kecuali ada halhal yang menghalangi secara syar'i
    Petunjuk syar'i dalam kitab l'anatut tholibin juz Il halaman 308 yangkemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yangberbuny :auS2S aidsruo dlyol cISL Jalal GLI jL.5! JuangMaksudnya : Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki yang sudahdewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya denganseorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan ataspengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya;2.
    Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yangkemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yangberbunyi: 2 yVlg duro ul cud sof all 59 cle ain Ig) wag IsleMaksudnya Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atasperempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplahpernikahan dan kewarisannya itu ;3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbuny!
    UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepadapara Pemohon;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
Register : 07-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1040/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • PeraturanPemereintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 12-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.Pbr
Tanggal 5 Desember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
7526
  • PertaminaRU Il Dumai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS telah terpenuhi;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokokmasalah dalam perkara a quo, meskipun Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama lagi pula ketidakhadirannya Terbandingtersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan syar'i, dapat dikatakan bahwaTerbanding
    Oleh karena penekanan dalam perkara a quo adalahketidak hadirannya Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertamadengan mendasarkan kepada Pasal 149 R.Bg. yang diputus dengan verstek.Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti saksi dalam perkara a quo tidakbersifat mutlak tapi lebih bersifat penguat yang dapat dikomulasikan dengandalil syar'i tersebut diatas karena verstek.
    permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat segala ketentuan dalam perundangundangan yang berlakudan dalildalil syar'i
Register : 20-06-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1279/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51
  • dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
    Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
    yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
Register : 03-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 285/Pdt.P/2014/PA.Blu
Tanggal 16 Desember 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
137
  • Omon; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang
    Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2014/PA.BluMenimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
Register : 03-12-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 367/Pdt.P/2014/PA.Blu
Tanggal 17 Desember 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
167
  • didapati faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal12 Mei 1990 di kecamatan Negeri Besar, dengan Akad nikah oleh wali nasabbernama Kadiarjo selaku Ayah kandung Pemohon I, dengan maskawin UangRp. 2.000, (dua ribu rupiah);e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Adnan dan Kadar; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
    tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
    Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0367/Padt.P/2014/PA.BluMenimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
Register : 28-05-2007 — Putus : 20-06-2007 — Upload : 17-06-2013
Putusan PA MADIUN Nomor : 06/Pdt.P/2007/PA.Mn
Tanggal 20 Juni 2007 — Pemohon
163
  • Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telahhadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa benar ANAK PEMOHON dilkahirkan pada tanggal 2 Mei tahun 1989(umur 16 tahun) ; Bahwa benar ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan yang sangat(pacaran) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAKPEMOHON dan siap untuk nikah, setelah nikah juga bertanggung jawabsebagai kepala dalam rumah tangga ;Bahwa benar antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAKPEMOHON adalah orang lain dan tidak halangan syar'i
    SAKSII, umur 46 thun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KabupatenMadiun, dibawah sumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut :e Bahwa benar saksi kenal Pemohon serta anak Pemohon yang akandimintakan Dispensasi Nikah yaitu ANAK PEMOHON dan saksi jugakenal dengan calon istri AN AK PEMOHON yaitu CALON ISTRIANAK PEMOHON; e Bahwa benar antara ANAK PEMOHONbin PEMOHON denganCALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan saudara danjuga tidak pernah sesusuan dan juga tidak ada halangan syar'i untukmelangsungkan
    KamparNo.27 B Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawahsumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut : e Bahwa benar saksi kenal Pemohon serta anak Pemohon yang akandimintakan Dispensasi Nikah yaitu ANAK PEMOHONdan saksi jugakenal dengan calon istri ANAK PEMOHONyaitu CALON ISTRIANAK PEMOHON; e Bahwa benar antara ANAK PEMOHONbin PEMOHON denganCALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan saudara dansesusuan dan juga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkanpernikahan ; e Bahwa benar
Register : 27-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2323/Pdt.G/2014/PA.Lmg.
Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHONDAN TERMOHON
100
  • Halaman 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glk a utig 89 20) SL wo 18 olin SSLArtinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonanPemohon tidak
    termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dandiubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i