yang beralamatdi Kabupaten Kediri;7 Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembaliantara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudahtidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masingmasingpihak makadengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan AgamaKabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat danTergugat dengan perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;Bahwa uraian pokokpokok sebagaimana dihaturkan dalam ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut:a. Keputusan yang tidak memenuhipersyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurufa merupakan Keputusan yang tidak sah.b.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon denganmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka yang MuliaHakim Tunggal Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksadan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang tidak sah

::csseseeeeeeeceececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeseesaeeeeeeeeeeeeseeeesaraaseneeneees 2Berdasarkan uraian dan ulasan tersebut diatas, pemohon memohonkepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapansebagai berikut :.,2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan, bahwa :a. Maspah bin Awi:;b. Hamidah bin Muhammad Shagir Zainal;C. Abdul Sahid bin Muhammad Shagir Zainal;d.

ULASAN TENTANG FAKTAFAKTA HUKUM22sBilal2.2.3.Bahwa fakta fakta Penangkapan terhadap Para Pemohon padatanggal 31 Maret 2019 tidak diberitahukan kepada keluarga ParaPemohon, sedangkan perintah undangundang sebagaimanapasal 18 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor; 8Tahun 1981 Tentang Hukam Acara Pidana jo.

Bahwa sebagaimana Pemohon dan Pemohon Il telah uraikandiatas, bahwa Penahanan terhadap Pemohon dan Pemohon Ildilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuanperaturanperundang undangan yang berlaku sehingga apabilasesuai dengan ulasan dalam alasan Permohonan Praperadilan inijelas Penahanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali ResorBadung Sektor Kuta Utara telah melanggar UndangundangRepublik Indonesia sebagaimana pasal 18 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor; 8 Tahun 1981

Berdasarkan ulasan mengenai penangkapan dan atau penahanan tidakdilakukan sesuai aturan maka sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dan Pemohon II dengan melakukanPenangkapan dan Penahanan tidak sesuai dengan prosedur hukummaka segala keputusan tentang penangkapan dan Penahan harusdinyatakan tidak sah dan sepatutnya Pemohon dan Pemohon II demihukum harus dibebaskanBahwa upaya paksa Penangkapan dan atau Penahanan merupakansalah

Di samping itu, kendatipun dalam uraian kasasiPenggugat Kasasi telah mengemukakan alasanalasan kasasi, hal itu tidakmenutup kemungkinan bagi Hakim Agung yang arif bijaksana untukberpendapat lain, dalam hal menentukan alasan untuk membatalkanputusan Hakim banding ;Kendatipun pada dasarnya mengajukan ulasan kasasi harus berdasarpada Pasal 30 UU No. 14/1985, tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagiHakim Agung yang arif bijaksana untuk meneliti materi perkara.

Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnyatertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1).

jelassekali kalau putusan penundaan eksekusi ini merupakan suatukonspirasi pemerkosaan kepastian hukum yang nyata, suatupersekongkolan yang dibarengi dengan suatu penerapan hukum yangkeliru oleh Hakim in casu justru menilai putusan melulu/terbatas padapokok dalam perkara a quo, sedang prinsip hukum eksekusiterkesampingkan, bahkan malah tidak ada dalam pertimbangan incasu, melanggar azas audit et alteram partem; Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah kamikemukakan dengan dalil alasan serta ulasan

Para Penggugat perkara a quo adalahsangat berdasar hukum karena Para Penggugat menggunakan dasarPutusanPutusan pengadilan dari tingkat pertama, Tingkat Banding(terjadi kealahan ketik luas obyek sengketa) sampai dengan tingkatPeninjauan Kembali dan berdasarkan Surat Mahkamah Agung RINomor : 1890 / PAN / HK.02 / 7 / 2019 tanggal 15 Juli 2019, dankhilafnya lagi Majelis Hakim mengatakan bahwa Surat MahkamahAgung tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya gugatan barukarena alasan situasional, karena ulasan

dihentikan;16.Bahwa secara factual Yuridis tindakan Tergugat mengajukan Permohonanlelang kepada KPKNL Tegal serta terus menambah bunga dan dendakepada Penggugat adalah tidak sah oleh karenanya harus batal demihukum;17.Bahwa selain itu oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yangkuat maka pula kiranya beralasan apabila putusan perkara ini dapatdilaksanakan serta merta, meskipun ada verset, banding, kasasi maupunupaya hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;Berdasarkan uraian dan ulasan

Perkara Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.Sungg. tersebut untuk dibatalkan ;Alasan dan ulasan hukumnya :Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2897 K/Pdt/2011Bahwa gugatan Penggugat nyatanyata tidak melibatkan pemilik yangmenguasai secara Riil Obyek Perkara dan selaku pemilik atas bidang tanah obyekperkara berdasarkan peralihan hak melalui akad kredit pada Bank TabunganNegara (BIN). Adapun namanama pemilik tersebut yang menguasai obyeksengketa yang sama sekali tidak digugat, sebagaimana diurai di bawahini :No.

Jadiketerangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yangdikemukakan dalam gugatan terbukti ;Azas unus testis nullus testis tersebut dapat disimpangi dengan mengajukanalat bukti lainnya misalnya surat untuk melengkapinya ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa menyimak ketentuan azas Hukum Acara perdata tersebutdikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas faktapersidangan, terlihat didalam putusan Pengadilan Negeri pada halaman 44 yaitupenggugat Asal/Termohon Kasasi hanya

Nyatanyata dikonstatir dengan tidak sesuai dengan Sistem Pembuktian ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa putusan Judex Facti telah mengkonstatir bukti P.1 sampai denganP.36, dikarenakan bukti ini bukan bukti kepemilikan, tetapi bukti yangmenggambarkan hubungan hukum tentang kerjasama perumahan antara PT.Putri Tunggal dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), sedang bukti suratHal. 26 dari 32 hal. Put.

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penetapan dan PengumumnanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan Idengan bantuan Turut Terlawan II atas Permintaan Terlawan tersebut, yang diumumkan dikoranSurya tanggal 6 Mei 2010 yang akan melaksanakan lelang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010terhadap a quo tanah dan bangunan milik Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum sekaligus aktaakta yang timbul (lihat ulasan

hukum sekaligusaktaakta yang timbul (lihat ulasan hukum grosse akta, dalam majalah Varia PERADILANtahun XV No. 179, Agustus 2000) ;3.

olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Terhadap Keberatan Pertama:21Bahwa tindakan Judex Facti tersebut telah melanggar hukum danberalasan Hukum putusannya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia sesuai Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 butir (b), halini dapat terlinat didalam menerapkan hukum;Alasan dan ulasan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor52/Pdt.G/PN Mks, tertanggal 3 Desember 2012 tersebut;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa objek sengketa atas bidang tanah sebagaimana gugatanPenggugatPenggugat/Termohon Kasasi, adalah bagian dari tanah hak milikPemohon Kasasi dahulu Para Tergugat III yang terletak di Jalan Mirah Seruni,Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Factitelah menyimpan dari nilai keadilan dan nilai kepatutan hukum yangsesungguhnya, yang sudah barang tentu Majelis Hakim Agung yang terhormatyang mengadili dan memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Judex Facti aquo, karena tidak benar dan tidak bersesuai hukum;Terhadap Keberatan Ketiga:Hakim Judex Facti tidak dengan sungguhsungguh memperhatikanpersesuaian antara alat bukti surat keterangan saksi satu dengan saksi lainnya,sehingga keputusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;Alasan dan ulasan

>,e Ulasan gugatan tentang sengketa bidang tanah bagian (a)Terguggat a/n, NANILIUS HANALAA.

NANILIUSHANALAA, namun hingga sampai saat ini tergugat ( NANILIUS HANALAA )belum mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat ( OKTOFIANUSWELEBAIN ) dan atas tindakan tergugat seolaholah mempermainkan pihakpemerintah dan mengingkari janji terhadap pernyataan sikap melaluipenanda tanganan berita acara hasil mediasi di Pertanahan Kabupaten Alorpada tanggal 16 April 2015.** Ulasan gugatan tentang sengketa bidang tanah dua (b )Tergugat Il a/n, LASARUS E.

KUPAIKAI sebagai Penerima Kuasa;> Bahwa dengan demikian, maka Surat Kuasa Insidentil yang diberikanoleh Penggugat OKTOFIANUS WELEBAIN kepada SURYADI KUPAIKAIsebagai Penerima Surat Kuasa Insidentil, dengan ini Mohon kepadaYang Muliya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara iniMenyatakan MENOLAK SURYADI KUPAIKAI sebagai Kuasa HukumInsidentil dari Penggugat OKTOFIANUS WELEBAIN Dalam PerkaraPerdata Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Klb dalam Persidangan ini;2.Eksepsi Terhadap Subyek Tergugat :> Bahwa Ulasan

Eksepsi Terhadap Subyek Tergugat> Bahwa Ulasan Gugatan Penggugat tentang sengketa bidang tanahbagiaan (b) (Tergugat Il a/n. LASARUS E. ASALAKA, adalah salahalamat atau salah orang (Error In Persona), dan karena yang benarGugatan Penggugat seharusnya diajukan terhadap PAULUSASALAKA, bukan terhadap TergugatlIl LASARUS E.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan iniHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pms.dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut;Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapbkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka Nomor : S.

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan gsubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.6) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon

berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkanPutusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.Gns Halaman 10Berdasarkan ulasan

Dengandemikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatanTERGUGAT yang selalu menyakiti hati PENGGUGAT, dan olehkarenanyajalan satusatunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkankehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan GugatanPerceraian ini; Bahwa berdasarkan semua ulasan hukum diatas, maka PENGGUGAT dengan iniMohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq.

., dalam ulasan hukumnya mengenai"Pemberantasan Rentenir sebagai perwujudan pemerataan keadilan" dan dimuatdalam Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Pebruari 1987, beliau ada mengajukan 3(tiga) pertanyaan sebagai berikut:a Apakah kita sudah yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidaksesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia?;b Apakah hukum sebagai suatu /iving institution" mampu untuk memberantaspraktek rentenir ?

., yang diputus tanggal 30 November 2020 danSuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim TingkatBanding akan memberikan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo eksepsi Termohonseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan TingkatPertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan.

Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnyatertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (judex facti) dalam memutusperkara hanya menganggap dan berpendapat bahwa semuapertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat danbenar, sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggiuntuk menjatuhkan putusannya dan cukup saja hanya MenguatkanPutusan Pengadilan Negeri Sleman No.14/Pdt.G/2007/PN.Simntertanggal 4 Desember 2007 tanpa memberikan Ulasan pertimbangan,sehingga seharusnya dibatalkan (vernietgbaar);2.