Ditemukan 205 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PN.DPS Tanggal 13 Nopember 2014 — MADE NGURAH ADI PUTRA DANA
39 — 17
39 — 17
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
Putus : 04-12-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 198/Pid.B/2014/PN.Mad Tanggal 4 Desember 2014 — TOMMY CHANDOKO
50 — 22
50 — 22
Madiun;Bahwa saksi menjabat Kepala Cabang sejak Pebruari 2012 s/dSeptember 2013;Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah mengelolaPerusahaan, merekomendasi/menyetujui atas pengajuan faktur penjualanbarang yang dibeli oleh konsumen, dan membawahi bagian bagian padaPT Rajawali Nusindo Cabang Madiun;Halaman 29 dari81 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mad30Bahwa kemudian saksi memasuki MPP dan digantikan oleh Pak Parmin;Bahwa PT Rajawali Nusindo Cabang Madiun bergerak dalam bidangperdagangan umunm
Putus : 31-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Agustus 2015 — PT. MITRA ALUMINDO SELARAS; 1. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG); 2. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA); 3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA); 4. PT. STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY.
107 — 73
107 — 73
. : Direktur Pengembangan Strategi danKebijakan Pengadaan Umunm;; : 19701231 199503 1001;: R.Fendy Dharma Saputra, S.H.,LL,M. : Direktur. Penanganan Permasalahanhukum; : 19660529 199201 1001 ;: Raden Ari Widianto, S.H.,M.E.
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 63
101 — 63
Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Konpensasi Atas Tanah,Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang BebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik, mengisyaratkan adanya Konpensasisebagaimana disebutkan sbb :1)ry)BAB : KETENTUAN UMUNM, Pasal 1 : Konpensasi adalah pemberiansejumlan uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan,tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebutkarena tanah tersebut digunakan
Putus : 09-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG. Tanggal 9 Januari 2014 — DOMINGGUS BESSI.
105 — 51
105 — 51
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
Putus : 18-03-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID.SUS/2014/PTK Tanggal 18 Maret 2014 — Drs. Urbanus Bella
59 — 16
59 — 16
kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah ataupemerintah daerah meliputi : a Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah,ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluranpembuangan air dan sanitasi ; b Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya ; c Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat ; d Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ; e Peribadatan ; f Pendidikan atau sekolah ; g Pasar umuM ; h Fasilitas pemakaman umunm
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 31/PDT/2018/PT.BGL Tanggal 23 Januari 2019 — H BUNDARA JAYA SH MH, DKK
LAWAN
PT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
78 — 26
78 — 26
bertentangan dengan Undangundang nomor 32 Tahun 2004tentang Otonomi Daerah dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011tentang Tata cara pembentukan Peraturan Perundangundangan.Karena untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dapat dilakukanoleh Mahkamah Agung atau oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkanPemerintah Daerah Kabupaten Seluma jika memang memaksakanhanya dapat melakukan perubahan Apabila terjadi (a) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, (b)bertentangan dengan kepentingan umunm
Register : 13-04-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN Tanggal 11 April 2018 — Nama : Drg. DWI HESTI HENDARTI, M.Kes;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun/9 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Puan XXIII Blok Ak.3 No.05, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tigaraksa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur RSUD Provinsi Banten;
Pendidikan : S.2 Manajemen Rumah Sakit;
200 — 78
200 — 78
Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 17November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0054/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 17November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0052/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (UMUM) tanggal17 November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0050/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 08November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0049/Umunm
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
171 — 136
171 — 136
teknis adalah di Kementerian ESDM khususnya EBTKE;Bahwa kalau ada perintah undangundang yang memerintahkan untukmelakukan sesuatu lalu kKemudian tidak dilakukan atau kemudian diambilsuatu langkah tertentu maka kemungkinannya dia masuk dalam konsepdiskresi, maka dalam menggunakan konsep diskresi ini harus dijelaskansecara detail mengapa sampai dilakukan diskresi, terkait hal ini maka adaketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, misalnya harus demi kepentingan umunm
Putus : 09-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 47 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG Tanggal 9 Januari 2014 — JAMPUR SYPRIANUS, AMd.
45 — 53
45 — 53
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.144c.
Register : 28-10-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 58 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG Tanggal 12 Februari 2014 — RUBEN NYONG POETY, S.Sos.
181 — 109
181 — 109
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
Register : 04-01-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Mtp Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
202 — 95
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
202 — 95
Jalan umunm,, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun keretaapi, dan fasilitas operasi kereta api,c. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuanganair dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;i.
Register : 10-06-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.SP Tanggal 22 Desember 2010 — Tjokorda Gde Mahaputra, Tjokorda Istri Anom Alias Tjokorda Istri Murtini, Tjokorda Istri Ngurah, korda Istri Oka, Tjokorda Istri Agung, MELAWAN 1. Tjokorda Gde Alit, S.H., 2. Tjokorda Raka Adnyana Alias A.A. Gde Raka Adnyana, 3. Tjokorda Gde Agung,4. Tjokorda Istri Murtini, 5. Tjokorda Gde Alit,6. Tjokorda Istri Inten,7. Tjokorda Gde Putra,8. I Nyoman Gampang,, Made Sudira,, Nyoman Gintil,11. Tjokorda Gde Putra,12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Klungkung, 13. PPAT Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A. 14. PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H.
117 — 86
117 — 86
,sedangkan dalam Petitumnya yaitu halaman 12, point. 9 huruf b disebutkan "kerugianimmateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan uang karena Penggugattelah dilaporkan ke Polda sehingga telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabatPenggugat dimuka umunm .... dst'.
Register : 28-11-2016 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Mpw Tanggal 7 Agustus 2017 — HJ. SITI FATIMAH
L A W A N
1. HIDAYAWATI,
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
178 — 32
178 — 32
Umum / 10 Desember2009, SU.No.886/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 190 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.887/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.888/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.889/Rasau Jaya Umunm
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb Tanggal 25 April 2016 — RAYNOLD GERRITS HETHARIE ;
104 — 35
104 — 35
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehUndangundang atau Peraturanperaturan lain ;3.
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
136 — 43
136 — 43
Penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihanlangsung, tidak dilakukan dengan pelelangan umunm,bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi KrakatauSteel Nomor 32/C/DUKS/Kpts/1999, tanggal 27 April 19992Bahwa karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkanPT. Krakatau Steel mengalami kerugian dalam pengadaanjasa sewa Toyota Soluna untuk Kepala Divisi (Manager)PT.
Krakatau Steel menjadi sangat tinggi,karena semakin besar nilai sisa yang ditetapkan semakinrendah harga sewanya dan sebaliknya semakin kecil nilaisisanya maka semakin tinggi harga sewanya ;Penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan8.315langsung, tidak dilakukan dengan pelelangan umunm,bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi KrakatauSteel Nomor 32/C/DUKS/Kpts/1999, tanggal 27 April 19993Bahwa karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkanPT.
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
77 — 44
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
77 — 44
Penilaian terhadap instansi / perusahaan wajib dilakukan sebagaitahapan awal ( prescreaning ) untuk melakukan PKS pelayananBRIGUNA/ BRIGUNA UMUNM , khusus bagi instansi / perusahaan yangbelum memiliki PKS dengan BRI;b.
Register : 13-09-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 90/Pid.C/2018/PN Krg Tanggal 13 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Aditya Siska Y, SH
Terdakwa:
Hani Sumidi
61 — 3
Aditya Siska Y, SH
Terdakwa:
Hani Sumidi
61 — 3
Menyatakan terdakwa ARYA DWI P telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melanggar pasal 15 ayat (2) dan (3) Perda No.16 Tahun 2009 MINUMMINUMAN KERAS DITEMPAT UMUNM ;Halaman 197 BA Nomor 90//Pid.C/2018/PN Kray2. Menghukum ~ terdakwa oleh karena itu. dengan pidana denda sebesarRp. 100.000, (seratus ribu rupiah), subsidair 1 (Satu) hari kurungan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) botol ciu oplosoan dengan Kratingdaeng ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
1170 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
1170 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada faktanya Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya di tingkatkasasi telah mendasarkan putusannya pada pertimbangan denganmenilai kembali bukti dan fakta persidangan sebagaimana yangdisampaikan pada permohonan kasasi dari PENUNTUT UMUNM,sebagaimana dapat dilihat pada pernyataan Majelis Hakim Kasasi padahalaman 116 angka 1 putusannya yang menyebutkan :"Bahwa sesuai fakta fakta dan alatalat bukti yang sah berupa keterangansaksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR RI yangbertugas
Register : 15-10-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 2 Februari 2016 — I MADE ASTIKA Als. GENEP
63 — 29
63 — 29
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.