Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 20-04-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Pti
Tanggal 14 Agustus 2017 — I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan II. ABDUL MUID bin ASHANI
261 — 47
  • Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salahsatu subbagian unsur terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yangmelakukan/pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatanyang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yangmenyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatanpidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum Pemalsuan
Register : 09-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntu umum: FARIDS DHESTARASTRA, SH, Terdakwa: ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU Alias MAN,
281 — 184
  • SYAEFUL OHORELLA, S.IP alias MAT dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penggunaanalat bukti palsu pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri DataranHunipopu;Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini;Bahwa sakasi mengerti terkait masalah nomenklatur surat persoalan tanah;Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Camat Seram Utara Barat;Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 saksi bertugas sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si
63 — 16
  • HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub BagianPembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang RincianTugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan SekretariatDewan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 1 Oktober 2019 — - JOSHUA R. MANDIM WANMA, SH - JABAL NUR
268 — 164
  • Raubaba selaku Kepala SubBagian Keuangan (Kasubag Keuangan) pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga saksi tidakmengetahuinya kelengkapan dokumen tagihan 100 % (seratus persen)tersebut padahal saksi memiliki tugas pokok/kewenangan untukMembuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) kepada Penggunaan Anggaran/KuasaPengguna Anggaran namun sepengetahuan saksi pekerjaan tersebutuntuk Tagihan 100 % (seratus persen) telah dibayarkan pada AkhirTahun
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 161/Pid.B/2010/PN.Cbn.
Tanggal 7 Februari 2011 — EDDY ANANG SYAHRANI Bin ANANG SYAHRANI
124 — 39
  • Bogor menunjuk saksi sebagai pelaksana pada SubBagian Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan =;Bahwa saksi bersama anggota tiem dari Bappeda yaituIbu Adiastuti dan Pak Rahmat Mulyana tidak pernahmengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanahtersebut :Bahwa saksi bersama Anggota tiem dari Bappeda tidakpernah diundang oleh Drs. H.M.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
161 — 170
  • ;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
605 — 689
  • ., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
129 — 35
  • IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
56 — 12
  • NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
74 — 17
  • MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUDI WIDYANSA, S.K.M., M.M. bin ALFACHRI
107 — 68
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
446 — 1460
  • KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor : 251/100/62.13/X/2019 Perihal :Pengecekan Klaim Sertipikat Tanah PT. SEM tanggal 25Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);21. Bukti T ll Int 21a: Laporan KegiatanPembahasan Pengelolaan Aset Jalan Pertamina diKabupaten Barito Timur tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi darifotokopi);22.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - NENGAH SUMARDANA
98 — 282
  • hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
95 — 31
  • undangundangNo. 32 tahun 2004 dan Pemerintah (eksekutif) hanya punya kewenangan untukmengusulkan.Bahwa setelah disahkan oleh DPRD dibawa ke Gubernur untuk dimintakan evaluasi.Bahwa Gubernur punya kewenangan untuk mengevalusi sehingga kalau dari Gubernurmenemukan ada halhal yang perlu dievaluasi maka Perda harus diperbaiki sesuaisaran Gubernur.Bahwa bagian hukum itu bukan SKPD tetapi SKPDnya ada di Setda jadi apakah halitu bisa untuk memberikan bantuan hukum, sebetulnya di bagian hukum itu ada 3 subbagian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1422 — 672
  • ., MAP.Jabatan : Kepala Subbagian Pembelaan danPendampingan Hukum5. Nama : ARIPRASETYO, S.H., MPA, M.A.Jabatan : Staf PerencanaKesemuanya adalah pegawai pada Biro Hukum KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang beralamat di Taman Suropati Nomor :2 Jakarta Pusat DKI Jakarta.2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
122 — 53
  • Kepala Subbagian Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku (2016Sekarang);oF oN >Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 36/Pid. SusTPK/2017/PN Amb Bahwa ahli pernah dimintakan pendapat dalam bentuk Keterangan ahli terkaittindaak pidana korupsi yaitu:1. Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi pemberian dana kegiatanpenunjang/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Tahun anggaran 2005 ;2.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — Ir. Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus Hasan
67 — 22
  • . 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);e Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;e Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keberatan karenasetahu terdakwa SPK dibuat di subbagian
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 26 Nopember 2014 — Adriani Pgl Yani Binti M. Syair
60 — 13
  • LENI KARTIKA DEWI yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Perbendaharaan/Kas Daerah ZURAIDA, Z dimana dalam SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakanterhitung tanggal O01 Januari 2007 gaji yang bersangkutan (Dra. LENIKARTIKA DEWI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembayan.Namun pada Januari 2007 gaji tersebut masih juga Terdakwa ajukan dandibayarkan oleh Bagian Keuangan karena itu Terdakwa sampaikan namuntidak ada tanggapan maka Terdakwa biarkan saja.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
303 — 50
  • sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keberatan karenasetahu terdakwa SPK dibuat di subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
419 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Pemohon Keberatan atas target penyelesaianpekerjaan pengelasan KSO NindyaMultiEnerkon didasarkan padaperhitungan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidakmelanggar peraturan pengadaan barang/jasa di LingkunganPemohon Keberatan ataupun prinsip persaingan usaha yang sehat;6.1 Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Keberatan kembalimengemukakan alasan dan latar belakang evaluasiperhitungan teknis yang dilaksanakan oleh PemohonKeberatan terhadap KSO Nindya MultiEnerkon sebagaimanatelah