Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 31-10-2011 — Upload : 29-12-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT/71-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — M A H L I L Serda / 21090254660289 Danru 2 Ton SLT Kibant Yonif 131 / Brs
53 — 32
  • Tentang sanksi hukuman.Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan sangsi hukumyang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I03Padang terhadap diri Pemohon Banding dengan mengenyampingkantuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer tanpamempertimbangkan fakta fakta yang telah diungkapkan oleh Saksisaksi maupun Terdakwa.Bahwa...Bahwa Oditur Militer setelah melihat dan mendengarketerangan para saksi dengan pertimbangan yang matang dan netraltelah melihat sisi kesalahan yang dilakukan
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 14-05-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 87/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 2 Juli 2012 — AKHMAD SUPIAN SURI als USUF bin SYAHRAMI
24 — 4
  • disubsidiPemerintah atau non subsidi adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yangdilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badanusaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara,sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan dapat dikenakan sangsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 dan 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa tindak pidana dalam Pasal 52, 53, 54, dan 55 adalah kejahatan, sehinggapihak yang terkait dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1309/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Syaiful Zamri Alias Ipul
91 — 18
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 21-03-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bjw
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
IRWAN CUNDAWAN
Tergugat:
1.Blasius Bima
2.ALFONSIUS GILBERTUS NITU
3.Aloysius Bertolomeus Aku Goa
78 — 33
  • Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas jelas jelas merupakan perbuatan yangsangat bertentangan dengan hukum dan hal ini merugikanPenggugat, sehingga para Tergugat sepantasnyadikenakan sangsi baik pidana maupun perdata ;13. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, haruslahmengganti kerugian tersebut, sebagaimana di atur dalamKUHPerdata pasal 1365;14.
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-05-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIBADAK Nomor 75/Pid.B/2013/ PN.CBD
Tanggal 7 Mei 2013 — RAKHMAD HABIBI BIN SUPRIYONO
21 — 4
  • wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara a quo Majelis Hakimtidak menemukan adanya toleransi atau pembenaran dari masyarakat terhadaptindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kata lain di dalam normahukum, norma agama, norma kesusilaan maupun normanorma lainnya yang hidupdimasyarakat, perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dibenarkan dan sebagaikonsekwensi logisnya bagi pelaku (terdakwa) dikenakan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID.SUS/2020/PT SMG
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : NOVIANA HERMAWATI ,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : CHRAMSE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW
41 — 18
  • Hal ini didasari akanbahaya yang ditumbulkan dari kejahatan narkotika yang mengancamkehidupan berbangsa dan bernegara.Menurut Muladi dikembangkanya sangsi pidana minimum khusus untukpidana tertentu ditujukan dalam rangka mngurangi disparitas pidana danmenunjukan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 110/Pid.B/2014/PN Mrh
Tanggal 8 Juli 2014 — MAHRAWI Als AWI Bin H. ASARI (Alm)
83 — 26
  • nomor kendaraan adalah Kepolisian Negara RI;PUTUSAN NO.110/PID.B/2014/PN.Mrh HalllBahwa apabila plat nomor yang ada di STNK diubah tanpamelapor kepada pihak yang berwenang sehingga tidak sesuai lagidengan aslinya, maka dapat di simpulkan STNKnya asli, tetapipenulisan no platnya yang palsu, jadi termasuk STNK pslsu;Bahwa perbedaan STNK asli dan STNK palsu adalah apabilaSTNK asli diterawang akan timbul lambang Mabes Polri, dan adastandar tinta knusus dengan merk khusus untuk penulisannya;Bahwa ada sangsi
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 08-10-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 06-02-2013
Putusan PA BANGKINANG Nomor 608/Pdt.G/2012/PA.Bkn.
Tanggal 22 Januari 2013 — Perdata - ERI bin JAMALUDDIN vs - NURSYAMSI binti SYAFE'I
80 — 11
  • Apakah takada sangsi bagi lakilaki yang menikah sesuka hatinya tanpa seizin dansepengetahuan istrinya yang sah. Kalau memang begitu adanya alangkahmalangnya nasib perempuan dalam Islam. Yang bisa diceraikan dan dimadu sesuka hati lakilaki.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 12 Juli 2018 — RONNI UNTUNG HANDAYANTO ><PT.MITRA ESTETIKA INDONESIA
250 — 231
  • Konpensi/ Tergugat Rekonpensi bahwa ketika menanda tanganiperjanjian tersebut status dokter Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi belum mempunyai izin praktek padahal tugasPembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ditempatTerbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalahmelakukan praktek kedokteran sehingga hal tersebut bertentangan denganUndangundang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran ;Bahwa didalam Undangundang tersebut diatur juga sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
NANDAR EFENDI
Tergugat:
PT. ARTOSTEX
66 — 38
  • dikarenakan dicabutnya keanggotaan Pengugatpada Bapan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan oleh Tergugatpadahal Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat belum ada penetapandari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industraial ( PPHI ) sesuaiPasal 151 Ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 2003 dan Tergugatpuntidak memberikan Surat Skorsing kepada Penggugat.Setelah melihat dari Kronologis diatas jelas Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang ada yang mana sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/PDT/2012
Tanggal 9 Desember 2013 —
121 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hafid Syafrudin yang telah menimbulkan kewajiban Tergugat untukmembayar sejumlah uang kepada pihak ketiga (Penggugat), Akta No. 27(oukti P.2 bukti TK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atauwanprestasi harus dikenakan sangsi membayar sejumlah uang berupadenda, akta No. 28 (Bukti P.3/Bukti TK/PR.3), tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban kepada Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat dimintaipertanggungjawaban hukum berdasarkan Akta Notaris No. 26, 27 dan 28tanggal 28 Februari
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TBH
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
150 — 21
  • Tergugat Ill. ataspenetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratusenam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh limakoma empat lima rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang di atur menurut Pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa disebutkan bahwa keterlambatanpelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (Force Majeure) tidakdikenakan sangsi
    MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN KASONGAN Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Ksn
Tanggal 23 Februari 2015 — MOHAMAD RAHMADIW J. Als MADIW Bin JAMRI
51 — 40
  • AliasMADIW Bin JAMRI, oleh karenanya menurut pendapat saksi sebagai Ahliadalah patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutandan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagiandari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah,sehingga dapatdikenakan sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan dapatmengesampingkan sanksi pada pasal 53 huruf b, huruf c dan huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Terhadap keterangan saksi dan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: SURIADI ALS YADI BIN SUWANDI
67 — 41
  • UnsurSecaraTanpa Hak Dan MelawanHukumMemiliki,Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 21-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
AL IHWATUN
Tergugat:
PT.BALINDO MANUNGGAL BERSAMA
152 — 29
  • tergugatlah yang menggantikerugian pembayaran kepada konsumen tanpa melibatkan ataumemotong gaji penggugat; Bahwa dengan adanya hasil audit dan temuan beberapa kuitansipalsu. bahwa terhadap perbuatan penggugat dengan modusmenaikkan harga satuan dari harga yang semestinya adalah sudahdilakukan beberapa kali namun barulah ketahuan sejak adanyakomplen yang diajukan oleh salah satu kostemer servis;v Bahwa atas perbuatan pelanggaran berat yang telah dilakukan olehPENGGUGAT maka pihak perusahaan memberikan sangsi
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 200/Pdt.G/2013/PN.Sda.
Tanggal 28 April 2014 — SUMARTO melawan Ny. Jd. KASLIKANI
31 — 3
  • Sekalipun sering mendapatkan kemarahan dan sangsi daribapak Sahrie ulah Sumarto tidak berubah. Namun demikian sekolah Sumarto tetapberjalan sampai lulus SLTA.Sebagai anak asuh, Sumarto telah diasuh seperti apa adanya. Kebutuhan sekolah makandan pakaian serta uang saku sekolah di cukupi. Tidak lebih dari itu. Tidak adapembicaraan diadopsi sebagai anak angkat.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 23-08-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/84-K/PM I-02/AD/V/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — PELTU (PURN) AGUSTONO NRP 549263
56 — 41
  • Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang akandikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarikdan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu danakhirnya keesokan harinya pada
    , danpada saat itu) Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jaminlulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan posturSaksi 4 Priono. t Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 08-10-2018 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/G/2016/PHI jap
Tanggal 2 Agustus 2016 — - MUHAMMAD ARIFIN - PT. FREEPORT INDONESIA
168 — 917
  • Fl edisi VIII tahun 20132015.Tindakan sangsi RFD terhadap Penggugat sebagai pekerja dimana pihakinvestigasi IR tidak menganalisa laporansecara cermat dan keberpihakan, sanksiPasal 20.32 PHI yang dikenakanterhadap saya berbunyi: "Menghasut,membujuk melakukan atau ikut sertadalam kerusuhan atau boikot atau tidakmematuhi perintah yang sah termasukmenghalanghalangi pekerja lain untuk Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 5/G/2016/PHI Jap22.23.24.25. melakukan pekerjaan dengan ancaman,menutup kantor, jalan
    Fledisi VIII tahun 20132015.Tindakan sangsi RFD terhadap Penggugat sebagaipekerja dimana pihak investigasi IR tidakmenganalisa laporan secara cermat dankeberpihakan, sanksi Pasal 20.32 PHI yangdikenakan terhadap Penggugat berbunyi:"Menghasut, membujuk melakukan atau ikut serta Hip:2.000.000000,0dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhiperintah yang sah termasuk menghalanghalangipekerja lain untuk melakukan pekerjaan denganancaman, menutup kantor, jalan atau jalur operasiperusahaan".
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 71/Pdt.Sus-2017 PN.Smr
Tanggal 12 April 2018 — PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IV Balikpapan Lawan Muhammad Arsyad
209 — 59
  • Penggugat dianggap sebagai pelakupelanggaran PKB dan mendapat SP 1 dari Tergugat surat Nomor: 82R/104.05/2016 tanggal 27 Juni 2016 sangsi pemotongan tunjangan Gredesebesar 5% dari tunjangan Grade selama 3 (tiga) bulan.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 28-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/P/FP/2018/PTUN.SMG
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Anik Zahrotus Sajida, S.Pd.
Termohon:
Kepala Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
134 — 68
  • dilantik atau belumsikap DPRD adalah telah membuat pansus dan telah ada kesimpulan dan saatini tingal menunggu diparipurnakan; Hal. 26 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg Bahwa tujuan paripurna adalah untuk mepertegas atas ketidakseragaman yang terjadi di desa dimana ada Kepala Desa yang melantik calonperangkat desa terpilin da nada yang tidak khususnya yang berkerjasamadengan pihak Ul; Bahwa terhadap Kepala Desa yag telah melantik calon perangkat desaterpilih sampai saat ini belum ada sangsi