Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Pelapor Sdr. Saudi Kadi dengan Terlapornya a.n. Christine Natasha Tanjungan dan Agus skandar adalah tidak sah menurut hukum;3. Menyatakan surat Ketetapan Nomor: S.

Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atas nama Pelapor Saudi Kadi, adalah tidak sah sah menurut hukum;4. Memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim, tanggal 22 Agustus 2013;

PelaporMAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI tentang tindak pidana penipuan,penggelapan, dan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP yangdiduga dilakukan oleh CHRISTINE NATASHA TANJUNGAN dan AGUSISKANDAR dengan menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.10.11.Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidum tanggal

Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/237.a/XII/2014/Dittipidumtanggal 30 Desember 2014 tentang penghentian penyidikan perkaraLaporan Polisi Nomor: Nomor: LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22Agustus 2013 atas nama Pelapor MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADIadalah Sah;3.

SAURIP KADI.SuratSPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember2014.SuratS.Tap/237.a/X11/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember2014 tentang Penghentian Penyidikan.Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:Ketetapan Nomor:Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polrikepada Sdr.

Bahwa kemudian Temohon menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor: SPPP/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30Desember 2014 dan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/237/XII/2014/Dittipidum tanggal 30 Desember 2024 tentangpenghentian penyidikan perkara laporan Polisi Nomor:LP/699/VIII/2013/Bareskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas namaPelapor Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI dengan alasan bukanmerupakan tindak pidana, sudah sesuai ketentuan UU No. 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tap/237.a/XII/2014/Dittipidumtentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 30 Desember 2014 yangditerbitkan oleh Termohon untuk menghentikan Penyidikan perkara atasnama Pelapor Saudi Kadi, adalah tidak sah sah menurut hukum;4.

BUMI PUTRA INDONESIA, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/ PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012

Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding,kasasi maupun verzet/perlawanan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 6Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat Tergugat Il dan Turut Tergugat tidak dapatditerima;Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi

Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugatseluruhnya; Memerintahkan supaya sita jaminan (conservatoir beslaag) sesuai denganPenetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut,tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TenggarongNomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr,tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita AcaraSita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2011/PN .Jkt.Ut Nomor 01 /Pen.CB.Del/Pdt.G /2011

Nomor 1077 K/Padt/2013Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/ Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012) diajukan permohonan kasasisecara tertulis pada tanggal 6 November 2012 sebagaimana ternyata dari AktaPemohonan Kasasi Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti

BUMI PUTRA INDONESIA, tersebut harus ditolakdengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

); Memerintahkan supaya sita jaminan (conservatoir beslaag) sesuai denganPenetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTenggarong Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakansebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Padt.G/2011/PN.Jkt.UtNomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 4 November 2011,untuk dicabut/diangkat;Dalam

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Btg oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Btg

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Ppg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratussembilan puluh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Menetapkan, merubah nama Pemohon I XX sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 237/26/VII/1997, dirubah menjadi nama Pemohon I XX;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

XX umur 9 tahun;Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan Pemohon Il yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel,Kabupaten Tuban, Nomor 237/26/V1V1997, tanggal 04 Juli 1997, tertulisnama Pemohon XX, tetapi pada Dokumen Pemohon seperti KTP,danjazah anak Para Pemohon, dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon,tertulis nama Pemohon XX sehingga terjadi kesalahan ;Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan Pemohon Il tersebuttertulis, nama Pemohon XX, Nama tersebut terdapat

Menyatakan nama Pemohon XX, sebagaimana tercantum dalam kutipanAkta Nikah Nomor : 237/26/V1I/1997, dirubah menjadi nama Pemohon XX;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 237/26/VII/1997Tanggal tanggal 04 Juli 1997. Telah dicocokkan sesuai denganaslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian diberi tandaP.1;b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor3523131010750003 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 13Nopember 2012.

berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohonll mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon pada tanggal 04 Juli 1997 telah melangsungkan perkawinan sah denganseorang perempuan bernama XX, dan telah mendapat Buku Kutipan Nikahyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, KabupatenTuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237

Menetapkan, merubah nama Pemohon XX sebagaimana tercantumdalam kutipan Akta Nikah Nomor : 237/26/VIV1997, dirubah menjadinama Pemohon XX;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 271.000,(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H. SHOLHANsebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH dan Drs. H.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bko dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

237/Pdt.G/2024/PA.Bko

MENETAPKAN :

• Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Ckr, digugurkan;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata No. 237/Pdt.P/2019/PN Ckr, dari register perkara ;
• Membebankan biaya perkara kepada

237/Pdt.P/2019/PN Ckr

PENETAPANNomor : 237/Pdt.P/2019/PN CkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan denganpenetapan sebagai berikut dalam perkara ;LIA CHISTINA, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2000, Jenis KelaminPerempuan, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan GramapuriPersada Blok H.1 No.39 Rt O06 Rw O10, Desa Sukajaya

Bekasi, untuk selanjutnya disebutSQDAQAI.........00cccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaeaaaeeeesseeeeeeseeeeeeeeeeees Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarangtertanggal 17 Juli 2019 Nomor : 237/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penunjukan Hakim;Setelan membaca Surat Penetapan tertanggal 17 Juli 2019 Nomor237/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca/mempelajari

surat permohonan perkara perdata Nomor:237/Pdt.P/2019/PN.Ckr.tanggal 17 Juli 2019 dari Pemohon ;Membaca Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2019.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan dantidak juga menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipuntelah dipanggil secara sah dan patut, maka Pemohon dianggap tidak seriusmengajukan permohonan penetapan ganti nama, sehingga permohonan Pemohondigugurkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan digugurkan, maka

biayadalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan;MENETAPKAN : Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Ckr,digugurkan;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Ckr Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untukmencoret perkara perdata No. 237/Pdt.P/2019/PN Ckr, dari registerperkara ; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,(sembilan puluh enam ribu rupiah) ;Demikian

Materai :Rp. 6.000,+Jumlah : Rp. 96.000,(sembilan pulluh enam ribu rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 237/Padt.P/2019/PN Ckr

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Btm;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu );

237/Pdt.G/2019/PA.Btm

MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari para Penggugat;2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Orang tua kandung Penggugat :Ayah FULAN (alm);lbu : FULANA (alm);Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal 2 dari 6 hal.Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat Il berstatus perawan dalam usia23 tahun. Orang tua kandung Penggugat Il:Ayah : FULAN (alm);lou FULANA, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agamaIslam, tempat kediaman Kabupaten Rejang Lebong;7. Bahwa antara para Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan;8.

Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Penggugat yangdilangsungkan di hadapan imam masjid Kecamatan KECAMATAN,Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal 3 dari 6 hal.Kabupaten Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan pada 18 Maret 2004adalah sah;3.

Olehkarena itu permohonan para Penggugat tidak melanggar hak pihak lain;Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal 4 dari 6 hal.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkaitpermohonan para Penggugat berdasarkan hukum Islam, dan ternyata paraPenggugat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;Menimbang, bahwa para Penggugat telah berketetapan hati untukmencabut perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt., 15 Mei 2018, dipersidangan, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakimberkesimpulan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkaraNomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari para Penggugat;2.

Biaya Materai : Rp 6.000,00Jumlah Rp 471.000,00(empat ratus tujun puluh satu ribu rupiah).Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal 6 dari 6 hal.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2016/PA Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Kabupaten Rejang Lebong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama Curup tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2016 telahmengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCurup dengan 237/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 14 April 2016 mengajukan dalildalil sebagai berikut:1.

Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalahperawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelanh menikahTergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnyaHalaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 237/Pdt.G/2016/PA Crp.sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;3.

Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 237/Pdt.G/2016/PA Crp.3.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Curup pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengantanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai KetuaMajelis, Djurnaaini, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.Panitera PenggantiRita Elviyanti, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 237/Pdt.G/2016/PA Crp.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,2. Biaya Proses= Rp. 50.000,3: Biaya Panggilan = Rp. 320.000,A. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,5. Biaya Meterai= Rp. 6.000.Jumlah = Rp. 411.000,(empat ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 237/Pdt.G/2016/PA Crp.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA. Jpr. dari register perkara;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2014/PA.Jypr

Menyatakan perkata Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

237/Pdt.G/2023/PA.JS

Mengadili

1. Mengabulkan Pemohon Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/Ms.Bna dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.500.-(seratus enam puluh satu rupiah lima ratus rupiah);

237/Pdt.G/2024/MS.Bna

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 237/Pdt.G/2023/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

237/Pdt.G/2023/PA.Grt

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jnp di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2024/PA.Jnp

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Tse dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2017/PA.TSe

SALINANPENETAPANNomor 237/Pdt.G/2017/PA.Tse0 s . 6 of BoB casgl al tyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Tanjung SelorKabupaten Bulungan, sebagai Penggugat; melawanTERGUGAT, umur 36 tahun

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; Hal. 1 dari 5 HalamanPenetapan Nomor 237/Padt.G/2017/PA.TseSALINAN3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (dua) orang anakDOM AM !2 2 nnn nnn nn nnn nn nn nn nn nnn nn nn ne nnn nn nn ener tenn ne nee n nn ne nen ee nennnea.

Oleh Hal. 2 dari 5 HalamanPenetapan Nomor 237/Padt.G/2017/PA.TseSALINANkarenanya Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untukmencabut gugatannya, dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat; Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk halikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untukmemohon agar

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

237/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah,Penggugat berstatus Cerai mati dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saatini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 1 dari 6 PutusanNomor 237/Padt.G/2020/PA.Bjb2, Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di alamat tersebut di atas kuranglebih 2 tahun sampai pisah ranjang;4.

237/Padt.G/2020/PA.BjbPRIMAIR:1.

Olehkarena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalamketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundangundangan hukum acaraHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 237/Padt.G/2020/PA.BjbHalaman 3 dari 6 PutusanNomor 237/Padt.G/2020/PA.Bjbperdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatandimaksud telah terdapat kekosongan hukum.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 4 dari 6 PutusanNomor 237/Padt.G/2020/PA.Bjb3.

Pendaftaran Rp 30.000,0012 Proses Rp 50.000,0023 Panggilan Rp240.000,0034 PNBP Rp 20.000,005 Redaksi Rp 10.000,00Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 237/Padt.G/2020/PA.BjbHalaman 5 dari 6 PutusanNomor 237/Padt.G/2020/PA.Bjb46 Meterai Rp 6.000,005 eeJumlah Rp356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 6 dari 6 PutusanNomor 237/Padt.G/2020/PA.Bjb

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 237/DKCS/1999 Dinas Kependudukan Pencatatan SIpil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Agustus 1999, yaitu nama semula tertulis HERU JUPRIYANTO dan ROSITA diperbaiki menjadi tertulis A.

RASYID dan SYAPARINA;

keterangan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSambas pada hari dan tanggal tersebut dalam Register Nomor105/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1999 diPemangkat dari pasangan suami isteri yang bernama HERUJUPRIYANTO dan ROSITA, dan diberi nama INDAH PERMATA KASIH,sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 237

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki namaorangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 237/DKCS/1999,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDaerah Tingkat II Sambas pada tanggal 4 Agustus1999, yaitu : Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis HERUJUPRIYANTO dan ROSITA diperbaiki menjadi tertulis A. RASYIPdan SYAFARINA;3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 237/DKCS/1999, atas nama INDAHPERMATA KASIH, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 15071999, jeniskelamin perempuan, anak dari Ayah bernama HERU JUPRIYANTO dan Ibubernama ROSITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan PencatatanSlpil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Agustus 1999, selanjutnya diberitanda bukti P5;Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Sbs6. Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah No.

Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 237/DKCS/1999 DinasKependudukan Pencatatan Slpil Kabupaten Sambas pada tanggal 04Agustus 1999, yaitu nama semula tertulis HERU JUPRIYANTO danROSITA diperbaiki menjadi tertulis A. RASYID dan SYAPARINA;g.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikanpada Kutipan Akta Kelahiran No. 237/DKCS/19990 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agardicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada registerKutipan Akta Kelahiran tersebut;4.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor : 237/Pdt.G/2021/MS. SGI dicabut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

237/Pdt.G/2021/MS.Sgi