Ditemukan 433 data
12 — 3
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Pandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (PENGGUGAT,);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, danKantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
12 — 3
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
347 — 34
Melakukan KegiatanPengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dalamdakwaan alternatif kKesatu Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatanTerdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut,karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertenggungjawabkanperbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa ketentan
12 — 3
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Pandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (PENGGUGAT,);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, danKantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jika dikaitkandengan ketentan musyawarah Desa Rantau Gedanf tertanggal 01 Januari2003 yang dibuat tidak berdasarkan UndangUndang No.10 Tahun 2004tentang Pembentukan peraturan perundangundangan dan PP. No.72Tahun 2005 tentang Desa Jo.
54 — 29
Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :ChlLooll La ole po o8.0 2 Liclli jaArtinya : Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebihdidahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belumJelas.Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, secara filosofis (dasarhukum) pemberian hak asuh atas anak diatur dalam ketentan Pasal 41 huruf (a)UndangUndang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskanbahwa ; akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapakHal 15 dari 19 hal Put.
20 — 5
Mesin : KR150CEP06664, Nomor rangka :MH4KR150JWKPO0099 1 buah kunci kontak sepeda motornyaDikembalikanke saksi korban DEVIMASRIANTO Als ANTO Bin Alm.SUDIRMANMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan pasal 372 KUHP dan UndangundangNomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
11 — 2
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 90 PK/PID.SUS/2017bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masihberlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepasdari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentan pidana yanglebih ringan;Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkandugaan kuat tersebut adalah:1.
DEBY RITA AFRITA,SH.MH
Terdakwa:
1.JUFLAIZAR Als JUF Bin M. TASAR Alm
2.ANUAR JAMAL Als DOYOK Bin M. JAMAL Alm
26 — 2
terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan narkotikaKeadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mempunyai tanggungan keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentan
18 — 4
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah:Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria sebagai suami dan seorng wanita sebagai isteri dengan tujuanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang, bahwa dari ketentan
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1201 K/PID.SUS/2014merupakan Narkotika Golongan dengan menyerahkan uangRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Hilal aliasKaraeng Eppe dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenisSabuSabu yang merupakan Narkotika Golongan tersebut;Bahwa Narkotika jenis SabuSabu yang merupakan Golongan yangditemukan dalam penguasaan Terdakwa sesuai ketentan perundangundangan hanya dapat diperuntukkan bagi pengembangan Ilmupengetahuan itu pun dalam jumlah tertentu, sementara pekerjaanTerdakwa
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli (buktiP.7) tanpa mempertimbangkan bahwa Jual Beli tersebut adalahmelanggar ketentan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Adat:a. Bahwa syarat sahnya perbuatan hukum adat harus terpenuhi 3(tiga) unsur yaitu: Nyata/riil adanya penyerahan nyata atas obyek jual beli; Tunai adanya pembayaran harga Jual Beli; Terang dilakukan dengan diketahui perangkat desa;b.
21 — 3
perbuatan yang bertentanganHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2015/PN Lbpdengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidakberdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur tindakpidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dariperbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batasoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkindisetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;16.Bahwa dengan demikian Tergugat II perlu melakukan pengukuran ulangatastanah terperkara sebagai dasar untuk menyesuaikan luas tanah di dalamSertifikat Hak Milik No. 1179 atas nama Tergugat sesuai dengan SuratJualBeli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 m2 (lima puluhenam meter persegi) dengan mengingat ketentan
128 — 14
sebagaimana dimaksudpada ayat ( 2 ) dikenai sanksi administrasi berupa denda, paling sedikitRp 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan paling banyak Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);Maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disalahkan karena telahterbukti mengangkut/membawa 15 kardus rokok batangan yang belum dilunasicukainya, karena pada saat ditangkap barang tersebut tidak dilindungi dengandokumen cukai ;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan, apakah Terdakwatersebut dapat dihukum karena melanggar ketentan
10 — 2
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
18 — 2
Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2020/PA.Kdluntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang, bahwa dari ketentan tersebut dapat diketahui bahwa salahsatu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagaisuami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsure ikatanbatin ini sudah
31 — 5
suatuperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lainatau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2015/PN LbpMenimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsurtindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satudari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secarasempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
10 — 2
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan