Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
471 — 369
  • Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan, kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.
    Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian
    mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
  • quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326/VIII/2019/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326.a/VIII/2019/ Reskrim tertanggal 15 Agustus 2019;
  • Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat
    YahyaHarahap (Ibid, hal 102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan denganseksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungJawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakanhukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkahmelakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan,harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagailandasan tindak lanjut penyidikan.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh JustiarRonal, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M.Ramli Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimM. Rami.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 05-02-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 18/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 28 Juni 2016 — TENGKU REZA MAULANA : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
90 — 46
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;---------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- .(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah.) ;------------------------------------------------------------
    Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagaiMahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
88 — 47
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;----------------------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);---------------

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hakdan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sperti semulasesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkaraini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018yang isinya sebagai berikut : 1.
    Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam JabatanKepala Seksi pemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakanbatal dan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugatuntuk mengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukanPenggugat seperti semula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaPucungrejo sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasarhukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tar
Tanggal 7 Juni 2023 — Penuntut Umum:
KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
SARWAN SYAHRANI PANGLORO ALS SARWAN BIN DEDI FAHMY
78 — 61

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SARWAN SYAHRANI PANGLORO Als SARWAN Bin DEDI Fahmy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-01-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 4 Mei 2023 — ANDIKA SARI, S.E Melawan KEPALA DESA BANYUASIN KEMBARAN
393 — 256
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
336 — 162
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada BiroKepegawaian Daerah Propinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa inisebesar Rp. 327.000, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
243 — 165
  • Abdul Munir, S.Pd.I;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

    • Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebutmerupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidakmenyalahgunakan wewenang.Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagaiTergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat,martabat dan hakhak Penggugat sebagai KomisionerPimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua II Bidang Pendayagunaan danPendistribusian.Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGVII.
    Abdul Munir,S.Pd.1;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (priode) 2016 2021;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu Jabatan Wakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
253 — 114
  • Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabutatau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut danberalasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkanuntuk merehabilitasi kKedudukan, harkat dan martabat Penggugatpadakedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";PETITUM:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasipenggugat pada harkat,martabat dan kedudukan atau jabatannya semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungosesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
    dinyatakanbatal;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap' petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 22-04-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 302/Pid.C/2022/PN Rap
Tanggal 22 April 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUHAMMAD YUNUS
Terdakwa:
1.SUPARMAN SINAGA
2.MANGIRING SAHAT PARGAULAN SITINJAK ALIAS PARGAULAN SITINJAK
13 — 2
  • Maringan Sahat Pargaulan Sitinjak Alias Pargaulan Sitinjak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
  • Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
  • Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat, serta Martabat ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 4 (empat) batang kayu broti berukuran 2x1,5 inchi dengan panjang sekira
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum Perusakan
Register : 04-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 471/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 28 Januari 2015 — MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL (Alm);
105 — 7
  • Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau dengan NoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS AlsMALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau denganNoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sampit pada hari KAMIS tanggal : 22 Januari 2015 olehSAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HANIFZAR,S.H., M.H.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
181 — 75
  • tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    276 huruf c dan Pasal277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan denganketentuan Pasal 28 1 UUD NRI Tahun 1945, bertentangandengan Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari statuspegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari statussebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itutidak menurunkan harkat dan martabat
    serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasikedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanmembatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutHalaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.objek sengeta serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasidan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikanharkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 16-01-2008 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 09 / B / 2014 / PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Februari 2014 — - Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA MS, PENGGUGAT / PEMBANDING ; ---------------------------- M E L A W A N KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT ( YAPISBAR ), TERGUGAT / TERBANDING ; --------------------------------
83 — 26
  • Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------
    KementerianPendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusana quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas SulawesiBarat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03ASK/YPISB/XI/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalahTIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan a quo ( vide bukti P3 = T5 ) dan mengembalikan harkatdan martabat
    Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalamkedudukan semula ;5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17Pebruari 2014 oleh kami : UNDANG SAEPUDIN, SH. MH., selakuHakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO.SH. MH.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
163 — 61
  • SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
    • bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata ObjekGugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebihberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
    Terbukti Secara Sah dan MeyakinkanBersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukanmembuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang PegawaiNegeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatanyang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai Aparatur SipilNegara, jabatan adalah amanah dari negara karenanya harus menjaditeladan dengan menunjukan perilaku dan martabat
    demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umum pemerintahanyang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agarsurat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut sertamerehabilitasi Kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
161 — 84
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula ;--------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang isinyamenerangkan sebagai berikut :1.
    Air Minum KotaAmbon telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut, maka secara hukumkepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugatdalam kedudukan, harkat, martabat serta hakhaknya sebagaimanakeadaan Semuld 2m one nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn n nn nn name ncncnneMenimbang, bahwa oleh karena buktibukti yang dipertimbangkantelah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, namununtuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alatalat buktiyang relevan dan
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula ;5.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 07-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
379 — 493
  • Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
    • Bahwa karena objek sengketa tersebut diatas telah terbuktisecara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untukmendapatkan rehabilitasi berupa Mewajibkan Tergugatmengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula.25.
    Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN.26. Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.27.
    Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.3.
    Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinariseperti Semula.5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 22September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.
    Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari sepertisemula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 255.000, (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secaramufakat pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh kami DAFRIAN,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masingmasing selaku HakimAnggota.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-08-2022 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 52/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 10 Februari 2023 — Penggugat:
HEO JULIANUS LADO, SH
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
207 — 51
  • Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;
  • Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum
Register : 18-10-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp
Tanggal 29 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Erwin Ade Putra Silaban, S.H
2.Rifka Candela Sihombing,S.H.
3.Verawaty Manalu, SH
4.DONA MARTINUS,S.H.
Terdakwa:
Angga Harahap Alias Jangga Harahap
37 — 31

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang

133 — 47
  • Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat