Ditemukan 2144 data
13 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
12 — 7
Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/KUA.17.024/PW.01/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.4.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon jugamengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:1.
9 — 0
Pemohon dan Pemohon II berkaitandengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali denganNomor : 221/7/22/X/80 tanggal 02111980 (bukti P.3), maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali untuk dilakukanperubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter
127 — 33
Olehkarena Penggugat merupakan seorang tenaga kesehatan yang saat ini bekerjadi Puskesmas, maka untuk mengetahui siapa yang secara hukum bertanggungHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sdkjawab dan berwenang dalam mengeluarkan izin bercerai bagi Penggugat, makaperlu untuk memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 Peraturan Menter!
57 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2008,tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan telahditandatangai oleh pejabat yang berwenang, dan pernyataanKeputusan Rapat Luar Biasa para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. COLUMBINDO PERDANA No.160 di hadapan NotarisHarus Kamil ,SH.
SRIYANI, SH
Terdakwa:
WINDRI IRAWAN BIN KODRI
44 — 8
Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
Laboratorium Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan Windri lrawan Bin Kodri Positif MetamfetaminaKesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
FRANSISCA HERDIANA, SH
Terdakwa:
FATAH MAULANA
46 — 12
Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa Izindan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!
Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa IzinHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2019/PN Tjkdan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!
15 — 5
bernama DIKYDWWI KUSUMA BIN KUSNAN HADI dengan Wali Hakim yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter
12 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
22 — 7
pribadi maupun status hukum seseorang Penetapan Nomor 365/Pat.P/2021/PA.Bpp 7 dari 10harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama dantanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yangsebenarnya sebagaimana tertera dalam identitasidentitas resmi lainnya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, makaalasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
14 — 11
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT0810201001441 atasnama FARIKA ALYA INDRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Oktober 2010 yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkandengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;.
13 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
27 — 9
Bukti Surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/Kua.025/PW.01/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.;B. SaksiSaksi1. Muhammad bin Darlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,bertempat tinggal di Jalan.
16 — 7
Adil binIdrus Tanjeng dengan istrinya Barliang binti Sennung.e Bahwa anak tersebut adalah kemanakan Pemohon I.e Bahwa saudarasaudara dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui anaktersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II agar teijaminkehidupannya.e Bahwa Pemohon I dan Pemoohon II telah siap dan mampu mengasuh,memelihara serta mendidik anak tersebut.e Bahwa saksi yakin Pemohon I dengan Pemohon IJ tidak akan menter antarkananak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap
PERKUMPULAN HANRA PERTAHANAN RAKYAT
110 — 44
Menteri adalah menter yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan.12.Bahwa Pemohon dalam permohonan aquo mengajukan buktibukti terkaitdengan Pemohon, sehingga layak untuk dikabulkan.Berdasarkan alasanalasan hukum yang didukung dengan buktibukti tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,berkenan memberikan penetapan dengan amars ebagaiberikut :1.
16 — 2
gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugatuntuk bercerai, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitas namaPenggugat yang telah pula mencantumkan nama alias dalam posita gugatandan petitumnya karena terjadinya perbedaan penulisan nama dalam dokumenKutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya seperti KTP, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
RICOH Als ALIM Anak CEN MIN LIONG
27 — 6
Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM AnakDari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol.
RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Hal10 PUTUSAN Nomor 885/Pid.Sus/2018/PN PtkU Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugatmemenuhi kriteria yang dimaksud danseyogyanya mendapatkan prioritas untukmendapatkan hak sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut ;2010.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka penerbitanSertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, 195dan 196/Bencongan atas nama Tergugat , TergugatI, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI oleh Tergugat VII adalah tidakberdasarkan data yuridis dan data fisik dan tidaksesual dengan Peraturan Menter
i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 dan Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 yaitu) : untuk keperluan penelitiandata yuridis bidang bidang tanah dikumpulkanalat alat bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah baik bukti tertulis maupun tidaktertulis berupa keterangan saksi dan keteranganyang bersangkutan yang ditujukan oleh pemeganghak atas tanah atau kuasanya/pemilik lain yangberkepentingan kepada Panitia Ajudikasi (
72 — 31
hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsisepertie Pajak kendaraan bermotor;e Dan lain lain; Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunanAngaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBDP tahun angaran 2008 adalah> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuangan111antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraanbermotor;> Dan lain lain; Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan = AngaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBDPtahun anggaran 2008 adalah;> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentang125pengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
saksi untuk mencairkan dana di BankBNI sebanyak Rp.1.250.000.000, (satu) milyar duaratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahunanggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah(sekda)(MaRuf Kari )Kabupaten Kerinci bahwakalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNIsudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dantelah diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah:> Peraturan Menter
25;Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraan bermotor;> Dan lain lain;Bahwa, yang menjadiAnggaranAPBDPPendapatantahun angaran> Undang undangdasarhukum dalam penyusunanBelanja Daerah (APBD) dan2008 adalah32tentangnomor2004pemerintah Daerah ;tahunUndang nomor33peinbanganundangtahun 2004 tentangKeuanganPusatantara Pemerintahdan Pemerintah Daerah;180> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
September 2008S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRDKabupaten Keinci;Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaranAPBDP Kabupaten Kerinci;Bahwa, saksi sekarang bertugas di DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sungai Penuh;Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif203pada waktu itu adalah:MAARUF KARI,SYUKUR KELABARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL ; Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah: Bahwa, sumber danaPerubahan APBD berasalPeraturan Menter
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA Alias RIYAN bin SAMSUL BAHRI
55 — 24
Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunHalaman 13 darii 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN SrhAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn.