Kep076/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006 danmenerima permohonan Banding Pemohon Banding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Mei2007 No.Put. 10714/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor.

BusindoAyana, NPWP : 1.309.309.1012, alamat Jalan Melawai RayaNomor C7 Jakarta 12160, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ...hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 31 Desember 2002 No.Put.00499/PP/MI/16/2002 diberitahukan kepada Pemohon Banding yangdikirimkan melalui Pos pada tanggal 13 Januari 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Thamrin, Desa Babakan MadangCiteureup, Bogor 16810, tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Agustus 2007 No.Put:11375/PP/HT.II/15/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 15 Agustus 2007 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak dengan disertai

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danNomor Put.39593/PP/M.II/16/2012 Pengadilan Pajak telah mengabulkanseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1251 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama Jjenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danNomor Put.39593/PP/M.II/16/2012 Pengadilan Pajak telah mengabulkanseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1253 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.

Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama jenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010, MahkamahAgung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar

Cilandak Timur, JakartaSelatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal12 Januari 2006;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu) PemohonBanding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta12190.Termohon Peninjauan Kembali, dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B 36 K/AD/PMI/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 ;11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 20 November 2007 Nomor : 103/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejaktanggal 30 Oktober 2007 sampai dengan 18 Desember 2007 ;12.

) lembar foto gambar sebilah pisau sangkur dan pisau kecil. 4 (empat) lembar Daftar Absensi organik Dodikjur Rindaml/BB tgl.2882006 s/d 2392006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 1 (satu) bilah pisau sangkur merk Camilus dalam keadaan patah. 1 (satu) bilah pisau kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).5.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT

Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasPengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan PengadilanMiliter O5 Pontianak dalam Putusannya No.PUT/14K/PMI05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 sekedar mengenai masalah pidanapokoknya yang semula 7 (tujuh) bulan menjadi 1 (Satu) tahun.b. Bahwa mengenai hal pembuktian unsurunsur tindak pidana yangHal. 10 dari 13 hal. Put.

No.08 K/MIL/2009dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer 145 Pontianak No.PUT/14K/PMI05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, bahwa setelahmengkaji putusan Pengadilan Militer 145 Pontianak tersebut, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertamatelah memberikan pertimbangan yang benar dalam penerapanhukum.

No. 46 /C/PK/PJK/2008.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 20Agustus 2007 No.Put. 11476/PP/M.X1I/99/2007 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor. S272/WPJ.06/KP.1008/2007 tanggal 26 Maret 2007tentang pemberitahuan hasil penelitian formal permohonan penguranganatau pembatalan SKPKB PPN Nomor. 00094/207/00/022/02 tanggal 26Maret 2007, atas nama : PT.

Panah Perdana Logisindo, NPWP01.824.118.2022.000, alamat Jalan Cideng Timur No. 11 I, Karet Tengsin,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, tidak dapat d iterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Agustus 2007 No.Put.11476/PP/M.XI/99/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 17 September 2007 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat diajukanpermohonan

No. 45 K/MIL/2008Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B53/K/AD/PMTVX1I/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa Serda DANY CHANDRA KUSUMA Nrp21050142740886.2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 01 Banda AcehNo.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B53/K/AD/PMTI/XIV2007 tanggal 6 Desember 2007 tidakHal. 18 dari 21 hal. Put.

biaya perkaradalam tingkat Kasasi ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.31 tahun 1997,UndangUndang No.4 tahun 2004, UndangUndang No.8 tahun 1981 danUndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militerpada Oditurat Militer LO1 Banda Aceh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danPut.39593/PP/M.1I/16/2012 Pengadilan Pajak telah mengabulkanseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;NomorBahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1248 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M. 11/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama Jjenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuktidak mempertahankan No.Put

Foto copy buku pemasukan dan pengeluaran barang dagangantahun 2002;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 09275/PP/M.VII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak No.

PPN terhutang Menurut Perhitungan Kami.Dasar Pengenaan Pajak Rp. 481.200.500Pajak Keluaran Rp. 48.120.000Pajak Keluaran Dipungut Sendiri Rp. 0Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 0PPN Kurang Bayar Rp. 48.120.000Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 48.120.000Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp. 96.240.000Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26Pebruari 2007 No.Put. 10067/PP/M.IX/16/2007 yang telah berkekuatantetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding

Barang tersebut berupa alat pemancaryang digabung dengan pesawat radio penerima, kamera, video dan lainlainmerupakan barang yang digunakan dalam industri telekomunikasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakartatanggal 15 Juli 2002 No.Put.0367/PP/A/M.IV/19/2002 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP.3899/BC.3/2001 tanggal 13 Desember2001 yang diralat dengan Keputusan

Mei 2007 dan mengenakan tarif Safeguard atas PIBNo. 000535 tanggal 09 Januari 2006 menjadi sebesar Rp. 63.288.000,00.Bahwa adapun alasan pengajuan banding karena :Bahwa pembebanan tarif Safeguard kepada Pemohon Banding tersebut tidak sesuaidengan rasa keadilan, sebab pada waktu PIB diajukan tidak dipermasalahkan baikoleh sistem aplikasi maupun oleh Terbanding.Bahwa Hasil Audit Terbanding tidak membebankan tarif Safeguard tersebut.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Juni 2008 No.Put

No.104 B/PK/PJK/2005Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 112.609.133.00Pajak yang dapat diperhitungkan : Pajak Masukan dapat dikreditkan Rp. 1.832.498.519.00 Dibayar dengan NPWP sendiri Ro. 0.00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.832.498.519.00PPN yang lebih dibayar Rp. 1.719.889.386.00Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari2005 No.Put. 04652/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal

No.104 B/PK/PJK/2005 Pajak Masukan dapat dikreditkan Rp. 1.832.498.519.00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0.00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.832.498.519.00PPN yang lebih dibayar Rp. 1.719.889.386.00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put.04652/PP/M.III/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding pada tanggal 16 Maret 2005 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agunguntuk tidak mempertahankan No.Put

No. 170/B/PK/PJK/2008.Pajak No.Put. 13041/PP/M.V/16/2008, tanggal 18 Januari 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknyasebagai berikut :LATAR BELAKANGBahwa pada tanggal 24 Maret 2006 Terbanding menerbitkan SKPKBPPN Masa Pajak Januari Desember 2004 Nomor : 00045/207/04/059/06 yangmenetapkan jumlah PPN yang kurang dibayar sebesar Rp.8.598.162.558,00 ;Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut diatas

4.295.947.791,001ksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP 4.299.081.279,00 3.133.488,00 4.295.947.791,00lah yang masih harus dibayar sesuai SKPKB 8.598.162.558,00 6.266.976,00 8.591.895.582,00alah yang telah dibayar sesuai SKPKB 8.598. 162.558,00ak yang lebih dibayar (8.591.895.582,00) Bahwa namun demikian, karena Pemohon Banding telah melunasiseluruh pajak tereantum dalam SKPKB PPN Nomor:00045/207/04/059/06, maka terdapat kelebinan pembayaran pajak sebesarRp. 8.591.895.582,00;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13041/PP/M.V/16/2008,tanggal 18 Januari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatCap Pos tanggal 11 Pebruari 2008, kKemudian terhadapnya oleh PemohonBanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 22 April 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulissebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA106/SP.51/AB/III/2008 yang dibuat

kemudian, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat)menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP1040/2010 tanggal 25Oktober 2010 yang isinya menolak permohonan dari PemohonPeninjauan Kembali (vide Bukti PK2);Bahwa menindaklanjuti Keputusan Termohon Peninjauan Kembalitersebut Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan Gugatankepada Pengadilan Pajak melalui surat No. 0279/Dir.JenPajak/Tax/10/2010 tanggal 2 November 2010 yang kemudian diputusoleh Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Putusan No.Put

Olehkarenanya, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPenggugat) mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.38384/PP/M.IV99/2012, sekaligus mengadili sendiri untukmembatalkan sanksi denda yang tidak seharusnya sebagaimanadinyatakan dalam SKPKB Nomor: 00002/287/09/081/10;B.

Bahwa dengan adanya kekelliruan penafsiran dan penerapanhukum oleh Judex Factie Pengadilan Pajak dalam perkara aquotersebut, kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormatdapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.38384/PP/M.1V99/2012Judex Facti Pengadilan Pajak Di dalam Membuat KeputusannyaTelah Salah Dan Keliru Karena Telah Membuat KeputusanMengenai Keabsahan Secara Formil Dari Surat KeputusanPenolakan Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Peninjauan KembaliTanpa Memperhatikan Ketentuan Formal

kesimpulan Majelis Judex Facti Pengadilan Pajakyang menyatakan bahwa Surat Penolakan Atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administrasi dalam perkara aquo tidakmemiliki kKecacatan secara formal adalah bertentangan dengansemangat yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1huruf a UU KUP;Bahwa karena adanya kekeliruan yang mendasar dari MajelisJudex Factie Pengadilan Pajak tersebut maka dengan ini kamimohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapatmembatalkan dan mengoreksi Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Bahwa apabila Majelis Judex Factie Pengadilan Pajakmelandaskan pada buktibukti terkait dengan kronologis peristiwatersebut, tentunya putusan yang akan dibuat sangat berbedadengan putusan yang ada dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.38384/PP/M.1V99/201 2;83.