Karena esensinya dariperadilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhakatas kepemilikan suatu Barang Modal yang menjadi obyek sengketa keperdataanbukan sengketa kepailitan;Bahwa PENGGUGAT secara sempit dan ielan salah dan kelirumenginterpretasikan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undangundang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajlban Pembayaran Utang : "Yangdimaksud dengan halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan

,(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 259); Bahwa apabila Penggugat merasa bahwa Barang Modal Tergugat IVadalah milik Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan terlebin dahulukepemilikannya secara hukum sebelum mengajukan Gugatan Actio Pauliana dihadapan Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 572 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut;Tiaptiap hak milik harus dianggap bebas adanya.

Bahwa apabila Penggugat merasa bahwa Barang Modal Tergugat IV adalah milik Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan terlebihdahulu kepemilikannya secara hukum sebelum mengajukan GugatanActio Pauliana di hadapan Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 572KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut: Tiaptiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapamembeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain,harus membuktikan hak itu.9.

lain", adalah antara lain,actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkaradimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihakdalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kuratorterhadap Direksi menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karenakelalaiannya atau kesalahannya.

Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan menyatakan,yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, action pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor,kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yangmenyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya ataukesalahannya;Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk

Sedangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:"Putusan atas permohonan pailit dan lainlain yang berkaitan dan/ataudiatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukunmya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor", adalahterkait dengan gugatan terhadap halhal lain yang berhubungan eratdengan proses kepailitan seperti mengenai actio pauliana, perlawananpihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan : "Yang dimaksud dengan halhalain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadappenyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurusmenjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailittermasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroandinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "halhal lain" adalah sama dengan

W24.U1/4758/AK02/9/2015, tanggal 27 September2016, jelas sangat merugikan kepentingan PELAWAN dan sudah sepatutnyaTERLAWAN PENYITA / PENGEKSEKUSI dan TERLAWAN TERSITA /TEREKSEKUSI mengetahui bahwa dengan adanya gugatan perdataterhadap obyek sengketa yang telah memiliki putusan hukum yang tetapyang telah memberikan hak kepada PELAWAN untuk melakukan ekseskusidan pelelangan, maka Pelawan berhak untuk mengajukan gugatanperlawanan atas dasar Actio Pauliana sebagaimana diatur dalam pasal 1341KUHPerdata

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1)UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehpengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukumDebitur.Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan:"Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actin pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan pailit,

seharusnya gugatan masuk dalam register "Gugatan LainLain".Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang yang berbunyi:"Putusan atas permohonan pemyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehpengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanhokum Debitue.Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan:"Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actin pauliana

., dalam bukunya"Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan 1982, Halaman104, mengatakan (kutipan kursif Tergugat ): "Hoge Read telah memutuskanbahwa untuk wanprestasi pada umumnya tidak dapat dilakukan tuntutan exPasal 1365 KUHPerdata tapi tuntutan ex Pasal 18365 KUHPerdata tersebutdapat digunakan dalam hal terjadinya penipuan atau pelanggaran ex Pasal1341 KUHPerdata (Pauliana)."

Tingkat Kasasi: 17. 18/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2020/PN.Smg Tingkat Pertama Nomor 7/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2020/PN.Niaga.Smg jo Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg

Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menunjuk Kurator guna mengawasi kegiatan usaha ParaTermohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada Pemohon Pailit danPara Kreditor, pengalinan atau pengagunan asetaset Para Termohon Pailit,yang mana dalam rangka Kepailitan memerlukan persetujuan Kurator, sertadalam rangka menghindari kerumitan actio pauliana maupun tindakantindakan yang tidak diwajibkan namun berpotensi merugikan Pemohon Pailitdan Para Kreditor;Sehubungan dengan penunjukan Kurator

Rasico Industry (Quod Non) dalam PutusanPembatalan Perdamaian No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 Juli 2010, maka seharusnya para Pembantah mengajukanBantahan/Perlawanan dan bukan = mengajukan gugatan bantahan,sebagaimana yang termuat di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang RI No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan ;Yang dimaksud dengan "halhal lain" adalah antara lain Actio Pauliana,perlawanan pihak ketiga

Indonesia Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangyang menentukan: Pasal 1 angka 7: Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalamlingkungan Peradilan Umum; Pasal 3 ayat (1): Putusan atas permohonan pernyataan pailit danhalhal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini,diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerahtempat kedudukan hukum debitor; Penjelasan Pasal 3 ayat (1): Yang dimaksud dengan halhal lainadalah antara lain, actio pauliana

perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawandidasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang yang berbunyi:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor.Yang dalam penjelasannya berbunyi Yang dimaksud dengan "halhallain", adalah antara lain, actio pauliana

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 37tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang sebagai berikut : Putusan atas permohonan pernyataan pailit danhalhal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini,diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerahtempat kedudukan hukum DebitorSelanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Yangdimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga

., dalam bukunya"Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan 1982, Halaman104, mengatakan (kutipan kursif TERGUGAT 1): "Hoge Read telahmemutuskan bahwa untuk wanprestasi pada umumnya tidak dapat dilakukantuntutan ex pasai 1365 K.U.H.Perdata tapi tuntutan ex pasal 1365K.U.H.Perdata tersebut dapat digunakan dalam hal terjadinya penipuan ataupelanggaran ex pasal 1341 K.U.H.Perdata (Pauliana)."

Pradnva Paramita, Cetakan 1982, Haiaman 104,mengatakan (kutipan kursif TERGUGAT ): "Hoge Raad telah memutuskanbahwa untuk wanorestasi oada umumnva tidak dapat dilakukan tuntutanexvasal 1365 K,U.H.Perdata tapi tuntutan ex oasal 1365 K.U.H.Perdatatersebut dapat dictunakan daiam hal teriadinva penipuan atau oelanQgaran expasal 1341 K.U.H.Perdata (Pauliana)."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor.Kreditor, Kurator, atau pengurus meniadi salah satu pihak dalam perkarayang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksiyang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya ataukesalahannya.

Selain itu, pada dasarnya suatu Perkara terkait dengan Gugatan LainLain dalam Kepailitan harus dimaknai secara terbatas sebagaigugatan/perkara terkait dengan actio pauliana, perlawanan pihak ketigaterhadap penyitaan, banding terhadap penetapan hakim pengawas,perbantahan piutang, permohonan pencocokan piutang, perlawanandaftar pembagian, dan gugatan kurator terhadap direksi yangmenyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya ataukesalahannya.

SusPaili/2013/PN Niaga Sbyterpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim tidaksependapat, karena di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPUbahwa yang dimaksud dengan halhal lain adalah, antara lain actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitoo ,kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan harta pailit dst, karena dalam

Penjelasan Pasal3 (1) :Yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimanaDebitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihakdalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatanKurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailitkarena kelalaiannya atau kesalahannya.Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk"halhal lain" adalah sama dengan Hukum Acara

Selain itu, pada dasarnya suatu Perkara terkait dengan Gugatan LainLain dalam Kepailitan harus dimaknai secara terbatas sebagaigugatan/perkara terkait dengan actio pauliana, perlawanan pihak ketigaterhadap penyitaan, banding terhadap penetapan hakim pengawas,perbantahan piutang, permohonan pencocokan piutang, perlawanandaftar pembagian, dan gugatan kurator terhadap direksi yangmenyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya ataukesalahannya.

SusPaili/2013/PN Niaga Sbyterpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim tidaksependapat, karena di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPUbahwa yang dimaksud dengan halhal lain adalah, antara lain actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana debitoo ,kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan harta pailit dst, karena dalam

melakukanperbuatan melawan hukum pada saat melakukan tugas pengurusandan pemberesan terhadap harta pailit berdasarkan PutusanKepailitan dan ketentuan sebagaimaana diatur dalam Pasal 27 JoPasal 34 Jo Pasal 36 ayat 3 Jo Pasal 37ayat 1 Undang UndangNo.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan PARAPENGGUGAT bukan sebagai KREDITUR di PT.DWIMAS ANDALANBALI (Dalam Pailit).Bahwa yang dapat mengajukan keberatan secara hukum kepadaPARA TERGUGAT selaku Kurator dengan mengajukan gugatan lainlain, actio pauliana

No.84 K/Padt.SusPailit/2015Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor

Utang, berwenang pula memeriksadan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannyadilakukan dengan undangundang;Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor;Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana

Kepailitan, dimana perihal hallainlain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam Undang Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitur;Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan:Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana