Ditemukan 289 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — EDWIN LODEWYK THUMEWA DKK VS NY. NANA binti SADI
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis banding maupun Majelis Kasasi belum memeriksasecara keseluruhan dan belum memberikan alasan alasanhukum yang jelas (regel van het objective recht)serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 1832, 183 dan Pasal184 HIR.. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaankewenangan atau penyimpangan etika pada majelisBanding dan majelis Kasasi.
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
242113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut:"Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordtgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben:point dinteret, point d'action",dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik vanrecht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer inbeginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten
Register : 19-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 30/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat:
Koordinator Wilayah Cirebon Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Barat diwakili Drs HA Djahidin
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
9239
  • 29222 22 non nena nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaancle het misbruik vanrecht, tot de uitkomst leidende, dot een dand van rechtsvervolging, hoezeerin beginsel geoor/oofd, niet kan warden toegelaten waneer zit zonder redelijkbelong zou worden verricht". 722 nnnBahwa asas "point d'interet, point craction"tersebut dalam praktik dipegangteguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlinat dari pertimbanganhukum yang menjadi dasar Putusan
Putus : 18-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — Drs. NIKOLAUS SUNI, MT.
5519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5 cmPC:3 Psr: 5 Krl1.500Ms396,875.00595,312.50 Sub Jumlah2,042,715.60 IVPEKERJAAN KAYUDAN DINDING BEBAK Pekerjaan kusen dantiang/ kolom kayu Kls II6/120.469Ms1,665,600.00781,499.52 Pekerjaan Regel danskur Kayu Kls I 5/70.370Ms1,810,400.00669,848.00 Pekerjaan DindingBebak80.640M213,120.001,057,996.80 4Pasangan angker tiangbesi dia 12 mm18.000Bh3,500.0063,000.00 Sub Jumlah2,972,344.32 VvPEKERJAAN ATAP Pekerjaan atap senggelombang BUJLS 0.2058.500Ms30,215.841,767,626.64 Pekerjaan Bubunganseng licin
    No. 1730 K/Pid.Sus/2012 Sub Jumlah 2,042,715.60IV PEKERJAAN KAYU DANDINDING BEBAK1 Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom 0.469 Me 1,665,600.00 781,499.52kayu Kls I 6/122 Pekerjaan Regel dan skur Kayu 0.370 M 1,810,400.00 (669,848.00Kls 5/73 Pekerjaan Dinding Bebak 80.640 M?
    96,468.10 303,681.59mm2 Pasangan Jendela Nako kaca 5.000 Bh 135,000.00 675,000.00Polos 7 sisir3 Pasangan Jelusi Kayu Kls II 1.860 Me 167,700.00 311,922.00Sub Jumlah 1,290,603.59Vil JPEKERJAAN PENGGANTUNGDAN PENGUNCI1 Pasangan Kunci tanam 2x putar 2.000 Bh 74,740.00 149,480.002 Pasangan Engsel Pintu 6.000 Bh 15,107.50 90,645.003 Pasangan Plat Strip 12.000 Bh 12,500.00 150,000.00Sub Jumlah 390,125.00VII =PEKERJAAN FINISHING 413,351.251 Pekerjan menie Kusen dan regel 45.750 M?
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
6026
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaQag>oao079Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki PeraturanPutusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUNMDN Halaman 54Perundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentukPeraturan Kebijakan (beleids Regel
Putus : 19-10-2011 — Upload : 09-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pdt/2010
Tanggal 19 Oktober 2011 — TIAH binti SUKIRMAN VS Drs.SOEDARTO, DK
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Vla/1984 dan tanpa maumelihat proses terbitnya Akta Jual Beli tersebut, sehingga karenanya ParaPemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan atas perkara aquo ini telahdikeluarkan oleh Majelis Hakim secara bertentangan dengan hukum danrasa keadilan, yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalammemeriksa dan memutuskan suatu perkara ;Bahwa, oleh karena Judex Facti belum/tidak menilai dan memeriksaterhadap buktibukti dan faktafakta hukum serta belum memberikan alasanalasan hukum yang jelas dan benar (regel
Register : 13-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 321/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : CASMADI Diwakili Oleh : Hutama Agus Sultoni, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma Diwakili Oleh : PT BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : NURHIKMAH BINTI SUYO'ON
6429
  • sengketa tersebut HARUS DINYATAKAN SAHpula; bukan malah diperbaiki dan tanpa ada pertimbangan yang jelas(ditolak atau dikabulkan);Dengan demikian terhadap petitum Pembanding pada nomor 6perihal penguasan SHM No.00188 atas obyek sengketa belumdipertimbangkan (mohon periksa) dan belum diberikan putusan;Pertimbangan yang demikian membuktikan bahwa Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes belummemeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasanalasanhukum yang jJelas (regel
Register : 13-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 321/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : CASMADI Diwakili Oleh : Hutama Agus Sultoni, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma Diwakili Oleh : PT BRI Tbk Cabang Brebes Unit Banjaratma
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : NURHIKMAH BINTI SUYO'ON
5429
  • obyek sengketa tersebut HARUS DINYATAKAN SAHpula; bukan malah diperbaiki dan tanpa ada pertimbangan yang jelas(ditolak atau dikabulkan);Dengan demikian terhadap petitum Pembanding pada nomor 6perihal penguasan SHM No.00188 atas obyek sengketa belumdipertimbangkan (mohon periksa) dan belum diberikan putusan;Pertimbangan yang demikian membuktikan bahwa Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes belummemeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasanalasanhukum yang jelas (regel
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
14050
  • Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan sebagai sebuah Kebijakan Nasional yang dituangkan dalambentuk Peraturan Kebijakan (Beleids Regel
Putus : 09-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 9 September 2015 — ABDULLAH ABU BAKAR SE
lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dkk.
16875
  • Oleh karena pekerjaanpembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dibiayai menggunakan APBD KotaKediri maka proyek tersebut termasuk dalam rangka pengadaan barang dan jasaHalaman 11 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.KdrPemerintah sehingga peraturan peraturan tersebut adalah merupakan hukumyang memaksa (dwingende regel) yang harus diterapkan dan tidak dapatdisimpangi oleh Termohon I dalam memutus perkara arbitrase a quo.
Register : 31-08-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 339/Pdt.G/2016/PN BDG
Tanggal 24 Januari 2017 — Ir TJETJEP RUDYANTO, MM LAWAN SATRYA WIJAYA, DKK
5418
  • BdeDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut di atas beliaumenulis sebagai berikut : deze regel vormt een toepassing van de leer aangaandehet misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, date endaad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd,niet kan worden toegelaten wanneer ij zonder redelijkebelang zou worden verrichtJadi menurut Prof. Mr.
Register : 25-08-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 6 Januari 2015 — PT Giwin Inti VS Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
9663
  • ;Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Perkara No. 75/G/2014/PTUNBDG Ahli menerangkan bahwa BUMN maupun BUMD bisa melaksanakan urusanpemerintahan dan dapat berkedudukan sebagai badan atau pejabat TataUsaha Negata 922 nnn nnn nnn nnn ncn cnn nnn ncnn con ences cen nen nne Ahli menerangkan bahwa Bila ada BUMN yang membuat regulasi, dalamperundangundangan masuk kriteria Regulasi yang dibuat secara internal olehBUMN atau BUMD biasanya berupa beleids regel atau peraturan kebijakan; Ahli menerangkan bahwa
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT MARUBENI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
5646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1983 selaintelah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994selanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 2010;bahwa atas sengketa tahun pajak 2010 yang berlaku adalahUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;bahwa surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak pernah diumumkan(naar bulten gebracht) oleh pihak tata usaha Negara sehinggabukan merupakan juridisch regel
Register : 02-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Olm
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Agus Zaeni, SH.,MH
Terdakwa:
HILTON MAROE alias Toni.
6723
  • saksi Terdakwamempunyai isteri; Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapAnak Korban itu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 sekitar pukul23.00 Wita saksi melihat Anak Korban yang adalah anak saksi sementaraduduk dan belajar, kemudian anak korban menyuruh saksi untuk tidur, yangmana saat itu bayi saksi belum tidur, kemudian anak korban mengatakankepada saksi perut saya sakit, mama kasih minyak dulu, kemudian saksimenyuruh anak korban untuk mengambil minyak di atas regel
Register : 09-01-2013 — Putus : 12-08-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.TBL
Tanggal 12 Agustus 2013 — PERDATA - SARAH GABRIELA MAPANAWANG, DKK MELAWAN - Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara, DKK
11368
  • Dengan13demikian, subjek yang digugat seharusnya adalah Tergugat I pribadi incasu IlkeTrosya Regel, S.Kep, Ners. M.Kes., bukan Tergugat II dan Tergugat III, sebabyang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat III adalah Tergugat II,sehingga subjek yang digugat adalah keliru, karena dr. Amanda G.
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
70145
  • Usaha Negara Makasar Nomor33/G/2015/PTUN.Mks tanggal 05 Agustus 2015);Dengan demikian dapat dicermati bahwa Berita Acara/ Versiaag/ Procesverbaal/ Berita Acara Pemeriksaan, tidak memiliki persyaratan kumulatifKTUN karena dibuat hanya sebatas untuk pencatatan kegiatan (keadaan)dan/atau sebatas menghantarkan pembentukan/ pembuatan/ penerbitanProdukproduk Hukum yang bersifat final dan mengakibatkan akibathukum bagi orang atau badan hukum perdata yang berupaLegislasi/Regeling, Beschikking dan Beleed Regel
Register : 08-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 391/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Benny Handoko
5452
  • terhadap stempel lunas.Bahwa saksi menjelaskan, menurut pihak accounting akibat perbuatanterdakwa PT/ Dineta Jaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp61.048.950, (enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilanratus lima puluh rupiah).Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi yang mengetahui hal tersebutadalah pegawai bagian belanja yang bernama Satria dan bagianaccounting di toko Rafael.Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukandidepan persidanganBahwa Saksi EVI NEILIS REGEL
Putus : 26-06-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 26 Juni 2014 — PT EKA BALINGGA, DK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
15264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, yang dalam hal ini dapat dijadikansebagai salah satu alasan dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atasputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Kekhilafan dan/atau kelalaian yang nyata dan Judex Juris/Mahkamah Agung dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, didasarkan pada alasanalasansebagai berikut;1.Pertimbangan hukum tidak Lengkap;Dalam pertimbangan hukum Judex Juris tidak memuat secara konprehensip faktafakta dan alasanalasan hukum (regel
Register : 08-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ROSEHARD L. TOBING, S.Pi
Tergugat:
Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
5732
  • tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T6, Majelis Hakim berpendapatPutusan Nomor : 155/G/2018/PTUNMDN Halaman 53bahwa Objek Sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yangdituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Drs. SAMUEL FREDERIK MIRA. - BHENEDIKTA KUSDIATI. - AGUSTINUS ANMUNI. - JOSE XIMENES, S.ST. - MARSELINUS LAKE.
8958
  • DominikusFanu Tiang dan kudakudmiring dan kayunya tdk ada, kayu regel djJelusi pintu kamar tdkKudakuda, spar & gJelusi pintu kamar tdkKunci pintu dpn & blJelusi pintu kamar tdkJelusi pintu kamar tdk Ptsn Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Kpg Hal. 21 Desa Susulaku KornelisFanuStefanusTamaleak. AloysiusUna. FransiskusLeok. Yoseph A.Neno. ElizabethP. Teku. Laurensiuslasa.
    Petrus LPahat 100% Skur angin dlm tdk acJelusi pintu kamar tdkSkur angin dlm tdk acJelusi pintu kamar tdkKoseng ointu kamarKayu regel dpn lengkJelusi pintu kamar tdkKunci pintu dpn tdkkrg 3 buah, skur nandinding bagian bawakJelusi pintu kamar tdkJendela depan dan be.Jelusi pintu kamar tdkDinding bagian bwtkangin dalam tdk adae SDA Bibdkialtmea Tobias Tampani Lantainya blm diavol, skur angin tdk ada, jelusi tdkdpn & blkng tdk adae Skur angin bagian dlre = Skur angin bagian dlre Skur angin bagian dlre
    masapemeliharan tersebut pekerjaan yang belum diselesaikan dandiselesaikan sebagaimana dengan surat pernyataan kesanggupanmenyelesaikan pekerjaan sehingga masa pemeliharaan inidipakai menyelesaikan pekerjaan yaitu bulan Januari dan awalFebruari saja;Bahwa mengenai TIM PHO yang turun kelapangan pada saat itusepengetahuan saksi sekitar pada tanggal 28 Desember 2008akan tetapi saat itu yang menemani turun kelapangan adalah stafsaksi sedangkan hasil ditemukan beberapa catatan yang harusdiselesaikan jelusi, regel
    SP2D, BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu danKlarifikasi dari Tim Audit, serta Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap PekerjaanRehabilitast Rumah Sederhana Korban Bencana Alam Type 5x6m sebanyak 333unit rumah;Bahwa ahli menerangkan atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi RumahSederhana Korban Bencana Alam Type 5x6m sebanyak 333 unit rumah, terdapatitem pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak, yaitu Pekerjaan Kusendan Tiang Kolom (RAB item Pekerjaan V.1); Pekerjaan Regel