Luwu Utara.5. 1 (satu) Map warna merah yang berisikan fotocopy kuitansi-kuitansi pengeluaran oleh bendahara terhadap uang yang dititipkan ke Bendahara Badan Pusat Statistik (BPS).6. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal, 30 Mei 2014 dengan Nomor : 841579F/058/110 TA. 2014;7. 1 (satu) lembar fotocopy SPM Tanggal, 28 Mei 2014 dengan Nomor : 00062 agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 474.810.000,- (empat ratus tujuh puluh empat delapan ratus sepuluh ribu rupiah);8. 1 (satu) lembar fotocopy Berita

Kepala Seksi IPDS (integrasi Pengolahan danDiseminasi Statistik sejak tahun 2012 s.d 2014, dan sekarang sebagaikepala Seksi IPDS namun juga menjabat Pengadaan Barang dan Jasasejak tahun 20142015 berdasarkan Surat Keputusan dari KuasaPengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kab.Luwu UtaraHalaman 22 Putusan Nomor 125/Pid.GUS.TPK/2016/PN.MksBahwa awalnya BPS Luwu Utara tidak mendapatkan hibah tanah dariPemda Luwu Utara selanjutnya BPS Provinsi meninjaklanjuti akhirnyaBPS Luwu Utara memperoleh dana untuk

Badan Pusat Statistik berkedudukan di Jakarta.Bahwa yang berperan dalam pengadaan tanah untuk kantor BPSadalah :Kuasa Penggguna Anggaran : Jhoni Matasik, SEBendahara Pengeluaran : Asmi Nurdin (Saksi sendiri)PPK : Abdullah IgoPejabat Pengadaan : Aris Ardiansyah, SSTPemilik Tanah : Arman DjuhaefaKuasa Pemilik Tanah : IrwansyahKepala Tata Usaha : Abd.

Badan Pusat Statistik salah satunya yaitudi Kab.

Bahwa setiap orang yang dimaksud tersebut di atas, adalah orang yangmemenuhi salah satu unsur yang disebutkan selanjutnya dalam ketentuanyang bersangkutan.= Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa Joni Matasiksebagaimana identitasnya secara lengkap diuraikan dalam dakwaan yangsudah dibenarkan didalam persidangan adalah Pegawai Negeri Sipil padaBadan Statistik Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan sebagai KepalaKantor badan Pusat Statistik kabupaten Luwu Utara sekaligus sebagai KuasaPengguna

Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara sejakPebruari 2014 sampai sekarang.

NTB;

- Timur : Perumahan statistik;

2.2.

:

6.1. 1/2 (seperdua) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 M2 atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Yanis Maladi;

- Timur : Perumahan statistik

Tanah Rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas 944 m2 atas namaPenggugat terletak di Jalan Semanggi Raya No. 15 KelurahanMonjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batasbatas: Utara : Rumah Yanis Maladi; Timur : Perumahan statistik; Selatan : Jalan Semanggi Raya; Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Disebut sebagai obyek sengketa 4.1;b.

, SHMNo. 2526 luas 944 m2 atas nama Penggugat terletak di JalanSemanggi Raya No. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang,Kota Mataram dengan batasbatas: Utara : Rumah Yanis Maladi; Timur : Perumahan statistik; Selatan : Jalan Semanggi Raya; Barat : Laboratorium Dinas Perikanan Prov.

NTB; Timur : Perumahan statistik;2.2. Rumah Kokog Lauk Il, luas 1.000 M terletak di Kelayu SelatanKecamatan Selong dengan batasbatas : Utara : Jalan/gang; Selatan : Rumah Apek/Mustafa; Barat : Jalan/Gang; Timur : Jalan/gang;2.3. Gudang Ledang Kelunceng, luas 2.100 M7 terletak di KelurahanKelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur denganbatasbatas : Utara : Jalan/Gang; Selatan : Jalan Raya; Barat : Jalan/gang;Hal 17 dari 23 hal. Put.

Menyatakan harta yang berupa :6.1. 1/2 (Seperdua) dari tanah rumah Semanggi, SHM No. 2526 luas944 M* atas nama Penggugat terletak di Jalan Semanggi RayaNo. 15, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataramdengan batasbatas:UtaraTimurSelatanBarat: Rumah Yanis Maladi;: Perumahan statistik;: Jalan Semanggi Raya;: Laboratorium Dinas Perikanan Prov. NTB;Hal 18 dari 23 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------------------------1. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 52520.010 tanggal 23 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy legalisir ) ;------------------------------------------------------------------------2. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 04200.008 tanggal 16 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama

( copy legalisir ) ;-------------3. 1 ( satu ) bendel Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pusat Statistik dengan PT.

legalisir ) ;-----------------------------------------------------------------------------10. 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemusnahan Kartu kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta lampiran 1 (satu ) bendel laporan Kartu Kompensasi BBM yang dimusanhkan sejumlah 550 RTM ( copy legalisir ) ;-----------------------------------------------------------------------------11. 1 ( satu ) bendel tanda terima pengiriman Kartu Kompensasi BBM dari Badan Pusat Statistik

Nomor04200.008 tanggal 16 Januari 2006 perihal NotaKesepakatan Bersama ( copy legalisir ) ;1 ( satu ) bendel Nota Kesepakatan Bersama antara BadanPusat Statistik dengan PT.

: 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/O606 tanggal 8 Juni 2006 beserta Lampiran 1 (satu)bendel Laporan Kartu Kompensasi BBM yang dibatalkan sejumlan 849 RTM ( copylegalisir ) ;10. 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemusnahan Kartukompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/O606 tanggal 8 Juni 2006 beserta lampiran 1 (satu)bendel laporan Kartu Kompensasi BBM yang dimusnahkansejumlah 550 RTM ( copylegalisir ) ; 11. 1 ( satu ) bendel tanda terima pengiriman KartuKompensasi BBM dari BadanPusat Statistik

Menetapkan barang bukti berupa1. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat StatistikPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 52520.010 tanggal23 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy33legalisir ) ; 2. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat StatistikNomor : 04200.008, tanggal 16Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama ( copylegalisir ) ;3. 1 ( satu ) bendel Nota Kesepakatan Bersama antaraBadan Pusat Statistik dengan PT.

Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat StatistikPropinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : 52520.010 tanggal 23 Januari 2006perihal Nota KesepakatanBersama (copylegalisir ) ; 2. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Badan Pusat StatistikNomor : 04200.008 tanggal 16 Januari 2006 perihal NotaKesepakatan Bersama ( copy legalisir ) ;513.1 ( satu ) bendel Nota Kesepakatan Bersama antaraBadan Pusat Statistik dengan PT.

Kompensasi BBM yangdimusanhkan sejumlah 550 RTM ( copy legalisir ) ; 1 ( satu ) bendel tanda terima pengiriman KartuKompensasi BBM dari Badan Pusat Statistik Jakarta Pusatkepada KA BPS Kab.

., SE.Advokat NIA. 14.01906, Para Advokat tersebut mengambildomisili di jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Statistik Kabupaten Merauke, pendidikan terakhirSLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para

persidangan, sedangkan Tergugatberdasarkan relaas panggilan Nomor: 1143/Pdt.G/2016/PA.BL. tanggal 15 April2016, tanggal 13 Mei 2016, tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 09 Januari 2016telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir menghadap persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanyadan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum;Bahwa, oleh karena dalam perkara ini Tergugat berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Statistik

membina rumah tanggadengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan ;Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Statistik

Maskilah; Sebelah Selatan berbatas tanah Milik Badan Statistik Kabupaten Oku;5. Bahwa sebidang tanah seluas + 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh)meter persegi diperoleh istri Penggugat (almarhumah Hj. Masnur Aini)membeli dari H. Zainal Abidin pada tahun 1985 sebagaimana Akta Jual BeliNomor 96/593/1985 tanggal 14 Juni 1985 yang diterbitkan oleh CamatBaturaja Timur selaku PPAT;6.

Maskilah; Sebelah Selatan berbatas tanah Hak Milik Badan Statistik KabupatenOku;Adalah harta bersama Penggugat dengan almarhumah Hj. Masnur Aini(almarhumah istri Penggugat);Menetapkan bahwa harta bersama yang ada sebagaimana posita angkake4 tersebut dibagi, masingmasing bagian untuk Penggugat dan bagianuntuk Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII) sesuai menurutketentuan hukum Islam yang berlaku;Menetapkan Tirkah almarhumah Hj.

Hatta ukuran 73 m; Sebelah Selatan dengan Sungai Ogan ukuran 73 m; Sebelah Barat dengan Tanah Steam Mobil Bakung Auto Car ukuran 55mM; Sebelah Timur dengan Tanah Badan Pusat Statistik ukuran 55 m;3. Menetapkan ahli waris dari almarhum dr. Setiardjo sebagai berikut:3.1. Bagian almarhumah Hj. Masnur Aini sebagai istri;3.2. Titik Suhartiah anak perempuan;3.3. Utami Siti Aryani anak perempuan;3.4. Ir. Dahlan Setiono anak lakilaki;3.5. Bintara Suherman anak lakilaki;3.6. Ir.

Bahwa Pemohon sudah mendapat izin perceraian yang ditandatangani olehKepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung Nomor : 160/UP/. Tahun2012, tanggal 3 September 2012;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Krui Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Surat Edaran BAKN Nomor :48/SE/1990 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, harus mendapatkansurat izin dari atasannya terlebih dahulu, dan Pemohon telah menyampaikan suratizin dari atasannya tertanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pusat Statistik Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh PemohonMenimbang, bahwa atas

cukup dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi;Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonanannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa :e Bukti tertulis:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas namaPemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kode P. 1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon danTermohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kode P. 2;Surat izin perceraian dari Kepala Badan Pusat Statistik

/PW.01/188/2010 tanggal 3 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, terbukti antara PemohonKonpensi dan Termohon Konpensi telah dan atau masih terikat suatu perkawinanyang sah sebagai suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai,karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38, Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Kepala Badan Pusat Statistik

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut telahdiliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik(Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 28September 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik(Diskominfomas) Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Saksi Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan cara mengunggah rekamanvideo kegiatan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di PulauPramuka tersebut dengan judul 27 Sept 2016 Gub Basuki T.PurnamaKunjungan ke Kep.Seribu dim rangka Kerja Sama dgn STP, yang berdurasi1 jam 48 menit ke akun Pemprov DKI pada youtube, sehingga dapatdiakses oleh masayarakat

Terdakwa Buni Yani denganmenggunakan Handpone merk Asus Zenfone 2 berwarna hitam putihdengan imei 353027070713488 dan 353027070713496 dengan 2 (dua) SimCard yang terdiri dari Sim Card TELKOMSEL dan Sim Card 3 (Tri) telahmengunduh (mendownload) rekaman video yang berjudul 27 Sept 2016Halaman 3 dari 27, Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.Gub Basuki T.Purnama Kunjungan ke Kep.Seribu dim rangka Kerja Samadgn STP dari akun Pemprov DKI pada Youtube, kemudian tanpa seijinDinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

pemilih Muslim dan juga bapakibuserta Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini,tanpa seijin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfomas)Halaman 4 dari 27, Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akunyoutube Pemprov DKI Jakarta.Perbuatan Terdakwa Buni Yani sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 32 ayat (1) Jo.

DADANG ZAENAL PENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG 45323BUNDELNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.SmdgJenis Perkara : CERAI GUGATPenggugat : DIAN NURHAYATI binti RUKMANTaranant eo VANRTNT kes TA CTINA PUTUSANNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.Smdg/Pdt.G/2008/PA.Smd.Tanggal: 1 Mei 2013 PUTUSAN PUTUSANNomor : 936/Pdt.G/2013/PA.SmdgTanggal : 1 Mei 2013 Antara:DIAN NURHAYATI binti RUKMAN PenggugatLawan:YANDI bin TASIM TergugatPENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS 1 AJALAN STATISTIK NO. 35SUMEDANG

Bahwa oleh karena hingga saat ini Para Pemohon belum mempunyaiKutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon dalam mengurus AktaKelahiran anakanak menemui kesulitan terutama anak yang nomor 1karena dibuat untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS atauASN di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, olehkarenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah / ItsbatNikah dari Pengadilan Agama Bangil guna dijadikan alas hukum untukmengurus Akta Kelahiran anakanak tersebut ;8.

Urusan Agama setempat;Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon danPemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) anak, tetapberagama Islam, tidak pernah bercerai dan selama itu tidak adayang keberatan atas pernikahan para Pemohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah gunamengurus Akte kelahiran anak, terutama anak yang nomor satukarena dibuat untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNSatau ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik

mengetahui selama menikah Pemohon danPemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetap beragamaIslam sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan selamapernikahan Pemohon dan Pemohon II hingga kini tidak ada oranglain yang keberatan dan mengganggu gugat;; Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukanpengesahkan pernikahan adalah untuk mengurus akta kelahirananakanak mereka terutama anak yang nomor satu karena dibuatuntuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS atau ASN dilingkungan Badan Pusat Statistik

Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan II, Badan Pusat StatistikKabupaten Luwu Utara Periode Pembayaran bulan Nopember 2018,antara lain tertera nama Pemohon (Rahmawati), yang diketahui danditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara(Bukti P.6);7. Asli Pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) Pegawai bulanSeptember 2018, antara lain tertera nama Pemohon (Rahmawati), yangdiketahui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Luwu Utara (Bukti P.7);Bukti Saksi :1.

PA.Msb @ Halaman 62.tinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baikseperti layaknya anaknya sendiri; Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jikaanaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang baik, taatberagama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengarPemohon dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum; Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta, sedangkan Pemohon IIsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik

anak tersebut senangtinggal bersama para Pemohon karena diperlakukan dengan baikseperti layaknya anaknya sendiri; Bahwa ayah dan ibu anak tersebut setuju dan tidak keberatan jikaanaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang baik, taatberagama, bermasyarakat dan saksi tidak pernah mendengarPemohon dan Pemohon II melakukan pelanggaran hukum; Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta, sedangkan Pemohon IIsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik

Putusan No.230/Padt.G/2021/PA.Sroghalangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugasdi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, dantelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkankepada Hakim berupa asli Surat Keputusan Permintaan ljin PerceraianNomor B238/BPS/91513/05/2021, tertanggal 20 Mei 2021, yangdikeluarkan dan

Tergugat telah dinyatakan tidakhadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidakbertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keteranganPenggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belahpihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sorong, yang dalamperkara a quo mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat,telah mendapatkan izin dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi PapuaBarat sebagaimana surat Nomor: B238/BPS/91513/05/2021, tertanggal20 Mei 2021, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegasbahwa Pegawai

/IIl/d sebagai Analisis Statistik Sub Bagian Koordinasi Urusan Kominfo,Persandian dan Statistik pada Biro Administrasi Perekonomian SetdaProvinsi Kepulauan Riau.; Bahwa berdasarkan pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hanterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Halaman 7Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN. TPI2.

BahkanPENGGUGAT masih menduduki jabatan struktural di eselon IV denganjabatan Kepala Sub Bagian Pendataan pada Bagian Statistik di BiroAdministrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor1295 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pelaksana di lingkunganpemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, PENGGUGAT diangkat sebagaiAnalis Statistik di Sub Bagian Koordinasi urusan Kominfo, Persandian danStatistik pada biro administrasi perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa secara tibatiba PENGGUGAT menerima surat pemberhentiandengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki pangkatgolongan Il/a, tanggal 25 November 1993 dengan tempat kerja KelurahanTanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat di Tanjungpinang sampaidengan Penggugat menduduki pangkat Penata Tk.I, golongan Ill/d, tanggal 5Desember 2018, di Unit Kerja Sub Bagian Koordinasi Urusan Kominfo,Persandian dan Statistik pada Biro Administrasi Perekonomian SekretariatDaerah Provinsi Kepulauan Riau (Bukti P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14,P15, P16

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 7poin 10 dan Bukti P1=T24 serta Bukti P17 menurut Majelis Hakim padapokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalahmemiliki jabatan pelaksana sebagai Analis Statistik di unit kerja Sub BagianKoordinasi Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga

Bambang Isworo tidakmemenuhi syarat materil integritas, oleh karena pada saat menjabatsebagai Manajemen Proyek (MP) untuk proyek Pendataan danPemetaan Pendidikan dari Pusat Data Statistik Pendidikan KementerianPendidikan Nasional sesuai surat Keputusan Direksi PT.

SurveyorIndonesia (Persero) terbukti adanya tuntutan atas perbuatan terindikasirekayasa dan praktik menyimpang yang menimbulkan kerugiankeuangan negara ;2 Bahwa atas proyek tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional cq PusatData Statistik Pendidikan meminta pertanggungjawaban sesuai SuratNomor 8724/P3/LL/2013 tertanggal 13 Maret 2013, yang antara lainberbunyi: Menunjuk pada laporan hasil Audit atas dugaan tentangKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek Pendataan danPemetaan Pendidikan Pusat

Data Statistik Pendidikan No. 7&/LR/Insp.InvItjen/XHI/2012. tanggal 18 Desember 2012, InspektoratJenderal Kemdikbud, tentang kerugian negara sebesar Rp.34.793.719.173,00, yang terdiri atas: ....... onHalaman 19 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUNJKTPAGE20Bahwa sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atas proyekPendataan dan Pemetaan Pendidikan pada PusatData dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional(sekarang Kementerian

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10565/P3/KU/2013, Perihal:PAGE17181920212223Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI TA 2010 dan TA 2011, tertanggal 12Juli 2013, ditujukan kepada Direktur Utama PT.

Arif Zainuddindan Bambang Isworo untuk menduduki Jabatan Anggota Direksi, ternyata M, ArifZainuddin dan Bambang Isworo adalah pemegang Manajemen ProyekPendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalamrangka program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan tahun Anggaran 2010 yangmenurut audit BPK telah melakukan kelebihan bayar yaitu sebesarRp.55.216.250.500,00 dan juga terhadap proyek pendataan dan pemetaan pendidikanpusat data dan statistik pendidikan telah diaudit oleh

memberitahukan kepadaPENGGUGAT bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diputus olehMajelis Hakim dengan amar gugatan PENGGUGAT dinyatakanBahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU NO.51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.5 Tahun 1986terhadap perkara yang telah diputus gugur oleh pengadilan,dapat diajukan gugatan baru selama tenggang waktu 90 harimasih ada.Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil Badan PusatStatistik yang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatanpertama sebagai staf Badan Pusat Statistik

JKT.26.27.28.29.30.atau mengangsur dalam jangka waktu 40 (empat puluh) harisejak Penggugat menandatangani surat keterangan tersebut, halmana sangatlah tidak mungkin Penggugat mengangsur dalamjangka waktu 40 (empat puluh) hari;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat menerima SuratKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2259/KPG tahun2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat

bahwa tidak datangnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dandilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugatberhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) maka Penggugat sebagai seorangPegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik

, dalam melakukan perceraian telahmemperoleh surat Ijin dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutansebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan surat nomor : 3802/KPGtahun 2015,tanggal 3 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh XXXX, atas namaKepala Badan Pusat Statistik, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat tertibadministrasi

SALINAN PENETAPANNomor : 1647/Pdt.G/2008/PA.BLBISSMILLAHIRRAH MANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;PENGGUGAT ASLI, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer,bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGATMELAWANPENGGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BPS(Badan Pusat Statistik

. (+)Total harga sapi812.000.000, ILsBerdasarkan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop. Kaltim Tahun2006, harga satuan per ekor sapi Madura/Bali jantan usia24 bulan seharga Rp. 6.850.000, . Sehingga pembayaran yangseharusnya menurut Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop.

Rajuddin= Rp.812.000.000, Total harga sapi sesuai SHBJ Biro Pusat Statistik Prop.

Rajuddin telahmengadakan dan menyalurkan sapi sebanyak 106 (seratus enam)ekor jenis Sapi Bali Jantan dengan rincian sebagai15berikut Sapi ukuran berat sedang 36 ekor X Rp. 7.000.000, =Rp. 252.000.000, Sapi ukuran berat besar 70 ekor X Rp. 8.000.000, = Rp.560.000.000. (+)IarTotal harga sapi812.000.000, Berdasarkan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop.

Sehingga pembayaran yangseharusnya menurut Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yangditerbitkan oleh Biro Pusat Statistik Prop. Kaltim adalah Sapi ukuran berat sedang 36 ekor X Rp. 6.850.000, =~ Rp.246.600.000, Sapi ukuran berat besar 70 ekor X Rp. 6.850.000, .= Rp. 472.650.000, (+)Total harga sapi =Rp. 719.250.000,Berdasarkan perhitungan diatas, kerugian yang. terjadiadalah sebagai berikutTotal harga sapi yang diadakan oleh Penyalur An.

Saksisaksi :Saksi kesatu, xxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu,bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukkelleng,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi adalah ayah kandung Penggugat; Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil padaKantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberikanuang kepada anaknya

Bukti tertulis :a.Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal 17Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatikadan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.1;Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal 10Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatikadan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.2;Daftar Perincian Gaji atas nama Nasaruddin Arifin, S.Sos tertanggal

22Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatikadan Statistik dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T.R.3;2.

No.442/Pdt.G/2019/PA.Skg.memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat terakhir pada bulanJuli 2015;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T.R.1,T.R.2 dan T.R.3 berupa slip gaji Tergugat tiga bulan terakhir yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajomenunjukkan gaji Tergugat saat ini maka alat bukti tersebut dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tinggalbersama Penggugat maka majelis hakim berpendapat

Mawardi di Camp tempat pembangunan kantor Statistik Kab.

Putussibau UtaraKab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor;Bahwa sesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulutepatnya di Halaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepedamotor Yamaha Mio warna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor PolisiKB 5316 FE beserta kuncinya yang tergantung dikunci jok/tempat duduksepeda motor tersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannyakepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik

UtaraKab Kapuas Hulu menuju Sanggau dengan menggunakan sepeda motor kemudiansesampainya di Jl Ahmad Yani Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu tepatnya diHalaman Gereja Hati Maria Tak Bernoda, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Miowarna hitam dengan lis warna hijau dengan nomor Polisi KB 5316 FE beserta kuncinyayang tergantung dikunci jok/ tempat duduk sepeda motor tersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor yang digunakannyakepada Sdr Mawardi di Camp tempat pembangunan Kantor Statistik

telahmenghalangi, menyerobot harta sengketa juga dapat merugikan Penggugatadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum;15.Bahwa atas laporan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Polsek LubukSikaping juga tidak terpenuhi, secara diamdiam Tergugat secara resmimelakukan Pengukuran/Tunjuk Batas (viat bukti nantinya Berita AcaraTunjuk Batas tanggal 21 Oktober 2013 No.274/3.13.08/X/2013);16.Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Penggugat telah membuat kesepakatandengan Kepala Badan Pusat Statistik

dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan atau memagar denganpagar seng (drurm aspal yang telah dibelah) atas harta milik Penggugatseluas + seper 21,5 (dua puluh satu koma lima) dibulatkan sama denganseper 22 (dua puluh dua) meter persegi atau sama dengan 2m x 16m samadengan 32 (tiga puluh dua) m2 diatas Sertifikat Hak Milik No.645, adalahperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum/dapatmerugikan Penggugat, atau juga akan terjadi gagal transaksi jual beli antaraPenggugat dengan Kepala Badan Statistik

Foto Copy Surat Jual Beli antara Zurnita dengan Chardiman, S.ST., MMKepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman yang bertindak untukdan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman tertanggal 22Mei 2014, diberi tanda4.