Ditemukan 2302 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permusyawaratan permusyawatan permusyawartan permusyawarahan permusyaratan permusyawaratn permusyawarat permusyawarah
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Waris Islam
Register : 14-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Jr.
Tanggal 23 Juli 2019 — PENGGUGAT I , PENGGUGAT II PENGGUGAT III, PENGGUGAT iv, PENGGUGAT V MELAWAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT
76 — 6
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.546.000, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).Demikian Putusan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaran majelishakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Jember, Drs. H. HUDAIBI, sebagai Ketua, Drs. KAMARUDDIN danDrs. H.M. HAYAT S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 80/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
339 — 229
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlanh Rp. 292.500, (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratusrupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariRabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh kami OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SIT MAISYARAH, S.H.,M.H. dan TRISOKOSUGENG SULISTYO, S.H.,M.Hum masingmasing sebagai HakimHakimAnggota.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
127 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Peraturan KPU tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1)maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hirarkinya dapatdilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan KPUdiakui keberadaannya, yaitu: Jenis peraturan perundangundanganselain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakupperaturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaran Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahkamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, KomisiYudisial, Bank
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 08-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Bgl
Tanggal 18 September 2017 — PEMOHON X TERMOHON
13 — 2
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebesarRp. 1.466.000,(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 miladiyahbertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 hijriyah, oleh kami MOH. RASID,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dra.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PID/2017/PT MKS
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa : KAMARUDDIN, SE Diwakili Oleh : RICKY DANIEL MONINGKA
Terbanding/Penuntut Umum : IRFAN MANGALLE, SH
240 — 190
  • Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000 ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal O05 Oktober 2017 oleh kamiDR. H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagaiKetua Majelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H. dan Drs.
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 28/Pid.B/LH/2019/PN Sgi
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
MAHATHIR BIN ZAINI BAKRI
390 — 44
  • Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (duaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh kamiSAFRI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL MAIDI, SH., danDANIEL SAPUTRA, SH.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 04-06-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 194 PDT.G/2012/PN.PLG
Tanggal 4 Juni 2013 — CHRISTOPHER, SE.MM selanjutnya disebut sebagai P E N G G U G A T ; L A W A N JUYADI KUSNI, SE, DKK
149 — 181
  • Menolak Gugatan Penggugat selebihnyaDALAM REKONVENSI:Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam konvensiDALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.116.000 , (satu juta seratus enambelas ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH selaku KetuaMajelis Hakim, H.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 01-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 37
  • Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.320.000.00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 #Masehi,bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-09-2012 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1956/Pdt.G/2012/PAJS
Tanggal 3 Juni 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
18 — 11
  • Menetapkan anak yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DANTERGUGAT . berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PenggugatRekonvensi;Dalam konvensi dan rekonvensi Membebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaran majelis hakim pada hariSenin, pada tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami yang terdiri dari Tamah, S.H., M.H. sebagai
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-10-2012 — Upload : 03-11-2014
Putusan PA SELONG Nomor 806/Pdt.G/2012/PA.SEL.
PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
85 — 33
  • Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribuDemikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaran Majelis HakimPengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. FAUZI, SH. sebagaiKetua Majelis serta H.M. HELMY MASDA, SH. MH. dan HARUN JP, S.Ag.MHI.masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.EDO DEDE PISANO, SH
2.Gilang Olla Rahmadhan,SH
Terdakwa:
ANTONI SURYA ROZA, A.MdBIN YURNALIS YAS
186 — 43
  • dengan Penuntut Umum dalam pertimbangannyanamun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaran
Pengadilan PN BANGKO Perdata Tanah
Putus : 24-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BANGKO Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bko
Tanggal 24 Juni 2015 — Ny. Hj. Khodijah Lawan Piramly bin Yahya
72 — 11
  • Dan penggugat rekonvensi / tergugat konvensimenerima saja keputusan keluarga dan keputusan desa, namuntergugatrekonvensi/penggugat konvensi mau menguasai dan mau mengambil semuaharga milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, maka dari itu dimohonkepada Majelis Hakim membatalkan berita acara musyawarah desa EmpangBenao tanggal 17 Oktober 2014 yang telah penggugat rekonvensi/tergugatkonvensi setujui dan ditanda tangani oleh Badan Permusyawaran Desa sertamengetahui Kepala Desa Empang Benao.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
233 — 102
  • SMG.Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 28 April 2020 oleh kami EKA PUTRANTI S.H.,M.H. selakuHakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. dan IKAWATIUTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 05-07-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Blb
Tanggal 7 Agustus 2017 — -SAMSU MAHDA,(PEMOHON) MELAWAN -KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANDUNG (TERMOHON)
414 — 172
  • Surat Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaran Desa(BPD), Desa Gunungleutik, Kec.
    Ciparay, Kabupaten Bandung,Nomor : 006/BA/ BPDGL/V/2016 (Novum 2a) ;Bahwa Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaran Desa(BPD) tersebut yang pada intinya menerangkan : Badan Permusywaratan Desa Gunungleutik menerima danmenyetujui keterangan yang disampaikan Kepala DesaGunung Leutik berdasarkan fakta dari dokumen yang ada ; Bahwea werkah tanah Persil 66.D.IIl Kohir 277 yang ditandatangani pada tanggal 6 januari 2014 oleh Bapak E.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Sugeng Riyanto dkk
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kota Semarang Cq. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
363 — 260
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 305.000, (tiga ratus lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H. dan IKAWATIUTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — SUGENG WIDODO, DKK VS 1. BUPATI KEDIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEDIRI;
156 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelembangaan Desa,UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secarategas bahwa, Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiriatas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan PermusyawaratanDesa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakat Desa dan LembagaAdat;Apabila Para Pemohon bertindak mengatasnamakan PemerintahDesa, maka hal tersebut dalam dibenarkan, tetapi apabila ParaPemohon bertindak mengatasnamakan Pemerintahan Desa, makaharus diperlukan persetujuan dari Badan Permusyawaran Desa(BPD);Pengakuan Para
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
312 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;. Peraturan Pemerintah;. Peraturan Presiden;Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pengadilan PA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 28-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 371/Pdt.G/2014/PA Plk
Tanggal 3 Desember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
30 — 1
  • rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe 1057langnpOinsrsid4398 140charrsid4398 140 000, (dua ratus rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1langOlangfe1057langnpOinsrsid723262 tujuh puluh satu ribu rupiah)rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1linsrsid723262 ;rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid4398 140charrsid723262par pard Itrparqj fi8551i0ri0sa195s1348sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid723262 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1langOlangfe1057langnpOinsrsid4398 140charrsid4398 140Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaran
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
93 — 43
  • Warga Desa Air Limau mengadakan rapat pada tanggal 20 April untukmenindak lanjuti tidak adanya tanggapan surat penolakan atas KeputusanTergugat Aquo, hasil rapat tersebut warga air limau menyampaikan aspirasikepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) untuk melakukan upayapenolakan Keputusan Tergugat Aquo, dalam hal ini Badan PermusyawaranDesa (BPD) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Desa yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapbkan secara demokratis
    Melakukan pengawasan kinerjaHal 35 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLGKepala Desa, serta anggota Badan Permusyawaran Desa merupakan wakildari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 danPasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,dengan demikian dapat mewakili kKepentingan masyarakat Desa Air Limau,menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 13-12-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 4 April 2017 — MUHAMMAD AMIN dkk vs BUPATI BIMA
207 — 119
  • (vide Bukti P7);Menimbang, bahwa atas dasar adanya tahapan penetapan nomor urutCalon Kepala Desa tersebut, Majelis Hakim menilai telah terdapatkesanggupan dari Panitia Pelaksana, Badan Permusyawaran Desa, Pj.Kepala Desa Parangina, maupun para Calon Kepala Desa yang telahditetapkan, untuk dapat meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Desaselajutnya. Hal mana yang secara tidak langsung juga menunjukkandicabutnya pernyataan ketidaksiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.