Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 108/Pid.B/2019/PN Wsb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
  • yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Khusus Anak
Register : 28-05-2014 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 61/Pid.Sus/A/2013/PN.Pbg
Tanggal 4 Juli 2013 — Terdakwa Anak
94 — 24
  • M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 08-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Atb
Tanggal 9 Nopember 2016 — - SEBASTIANUS BOUK Alias ANUS
94 — 49
  • saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Anak
Putus : 13-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw
Tanggal 13 Nopember 2017 — Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya
121 — 42
  • anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Khusus
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
  • Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
    Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — BUDIYONO, Dk ; PT. MULIA GLASS
49 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnyatindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakan melanggar itudiancam pula dengan pidana kurungan atau denda.... ( dikutip dalambukunya Prof. Imam Soepomo, SH berjudul : PENGANTAR HUKUMPERBURUHAN,. Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003 pada hal 11 12);Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/PDT.SUS/2013.1.
    Sangsi terhadap pelangaran atas peraturan ini biasanya ialahtidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkanseringkali juga tindakan melanggar itu diancam pula dengan pidanakurungan atau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul : PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN,. Edisi Cet. KetigaBelas, 2003 pada hal 11 12);1.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
  • persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
21 — 3
  • dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mlg
Tanggal 27 Nopember 2019 — Terdakwa
131 — 19
  • Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi dijatuhi pidana penjara ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernamaANAkdan penasihat hukum anak menyatakan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 51/Pid.B/2016/PN Liw
Tanggal 31 Mei 2016 — terdakwa I. JONI RUSLAN Bin RUSLAN (alm); terdakwa II. ZEVI ALIYANSYAH Bin ROBIAN; terdakwa III. SUHARDI Bin ROHIDIN
36 — 26
  • ) ke4kitab undangundang hukum pidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI RUSLAN bun RUSLANbersama dengan terdakwa II ZEVI ALTYANSYAH bin ROBIAN dan terdakwaIi SUHARDI Bin ROHIDIN dengan pidana penjara masingmasing 8 (delapan)bulan di kurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintahpara terdakwa tetap ditahan :Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5264221160538726e Uang sebesar Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Juni 2012 —
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1507 K/Pid.Sus/2011Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek tersebutsudah sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Proyek tersebut pun telah di Audit oleh BANWAS DA KabupatenManggarai, baik terhadap Kontraktor, Kepala Dinas maupun Terdakwa, danhasil Audit, Kontraktor harus membayar kerugian Negara dan Terdakwabersama Kepala Dinas telah diberi sangsi sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Terdakwa telah menerima hukuman jabatan dan Kontraktor telahmengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan telah
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 107/Pid.B/2019/PN Wsb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
105 — 17
  • Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi yang dijatuhkankepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balasdendam atau menyengsarakan terpidana, namun sanksi dijatuhkan sebagaibentuk korelasi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dankemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;7.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Putus : 07-08-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Sdw
Tanggal 7 Agustus 2014 — YUSTINUS DEGON anak dari ILENG
77 — 35
  • dengan melampirkan copysertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh BadanPertanahan Nasional ;e Bahwa jika menebang pohon di dalam hutan Negara, hutan Adat maupun hutanHak harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan setempat ; e Bahwa baik diperjualbelikan ataupun tidak dalam hal penebangan danpengangkutan kayu tetap harus dapat izin dari Dinas Kehutanansetempat;e Bahwa jika Terdakwa menebang kayu di hutan tersebut terbukti tidakmemiliki izin maka selain dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Bbs
Tanggal 19 April 2017 — - SYAFI’I Bin WARYONO
38 — 13
  • obatHeximer dan obat Tramadol bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atauefek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebut adalah dapatmengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan aritmiajantung atau irama detak jantung tidak normal.Bahwa terhadap penjual obat Heximer dan obat Tramadol yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidangobat kesehatan atau dilakukan oleh orang perorang, maka terhadap sipenjualdapat dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 29 September 2014 — Tn. YUAN AGUSTA VS Tn. MARTONO SAPUTRO, General Magager (GM) Hotel Sahid Jaya Solo
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Thn
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat VS Tergugat
37 — 14
  • Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 32/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.