Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 586/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 12 Februari 2018 — TUMIYATI, dkk lawan PRIYONO
34 — 19
  • Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PA MAROS Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 22 Februari 2017 — perdata - pemohon
43 — 21
  • No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 462/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1359/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 383/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2013 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 571/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 25 Nopember 2014 — ABDULLAH THALIB,Cs >< PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN MOBIL OIL Inc. ( DAPEKAMI ),Cs
55 — 21
  • danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 760/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 5
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 11-10-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 801/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 06-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 368/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
29 — 4
  • halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1550/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 14 Desember 2015 — RHOMA BIN SUKARMAN
28 — 3
  • rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 557/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-12-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 9
  • lakilaki bernama Sariyanto binLasari tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-09-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN MEULABOH Nomor 156/Pid.B/2014/PN-Mbo.
Tanggal 10 September 2015 — MAWARDI Alias ODES Bin M. YAHYA
238 — 46
  • Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pemaksaan kepada saksiSamsury Alias Asam sampai ke Notaris untuk membuat surat perjanjian; Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dengan katakata ancamanKalau tidak dibayar tetap ditahan; Bahwa seingat saksi, laporan Terdakwa Mawardi Alias Odes tersebut telah diSP3, saksi tidak mengetahui apa alasan SP3 dan saat itu ada pergantianPimpinan dan saksi dimutasikan menjadi Kapolsek Meureubo; Bahwa menurut saksi sebagai Penyidik, laporan Terdakwa Mawardi
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;9.
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;.
    Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;Hal 83 dari 95 halaman Putusan No.156/Pid.B/2014/PNMBO.9.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 18-02-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 297/Pdt.G/2013/PA Mks
Tanggal 23 Desember 2013 — Hj. Yuliana binti Husain Dg. Talli Melawan H. Ilham Noer Toadji bin H. Noer
82 — 41
  • ., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulan penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danHal.11 dari 81 hal. Put.
    Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
    Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mull nterhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
    KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Perjudian
Putus : 26-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 26 Oktober 2015 — 1. FAHRUDIN Bin MUHAMAD SOLEH 2. DUDIK TRI LAKSONO Bin MOJO
73 — 7
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;16Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
    Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak18pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus Anak
Putus : 24-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW
Tanggal 24 Juni 2013 — IRFAN NAZARUDIN Bin TARLI
170 — 61
  • menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan
    penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014
Nama lengkap : RIDWAN AMBARITA. Pangkat/NRP : Kapten Arm/513569 Jabatan : Pama Korem 033/WP Kesatuan : Korem 033/WP
53 — 19
  • .6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan
    Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
I Dewa Nyoman Karya
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
70 — 53
  • Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.
    Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
ALPENTRI PGL IPEN Bin AZISMAN
38 — 20
  • YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta
    YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Agama
Register : 12-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0243/Pdt.G/2019/PA.Kla
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa setelah Pernikahan Tinggal di Tempat Tinggal Orang TuaPenggugat, di desa XXXX Kecamatan XXXX sampai akhirnya berpisah.4.