Ditemukan 377 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 67/Pid.B/2015/PN. Bla
Tanggal 1 Juli 2015 — YUDI UMBAR PRASETYO Als Black Bin LASMIJAN;
205
  • Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa bersama dengan AJIB mengambilbarang milik saksi Korban HARTINI berupa Tas Jinjing yang berisi duaDompet terdapat uang tunai Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) danbeberapa kartu identitas berupa Kartu Pegawai,KTP,Kartu NPWP, KartuASKES,Kartu Anggota PGRI ,Kartu KARSU, Kartu BPJS,Karti RegistrasiGuru,Kartu belaja luwes,Kartu PNS Elektronik,Kartu ATM BRI
Register : 04-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Skw
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HERI SUSANTO, SH
Terdakwa:
Heriyandi Alias Seno Bin Mudiri
214
  • AGUS menanyakan mau belaja sabu kah dan dijawabterdakwa harga masih samakah dan dijawab Sdr. AGUS masih, pergram Rp.1.100.000,lalu terdakwa menjawab iyalah pesan 1 gram dan dijawab sdr.AGUS nanti kalau sudah sampai di Singkawang, saya telepon; Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wibTerdakwa HERIYANDI Alias SENO Bin MUDIRI ditelepon lagi oleh Sdr.
Register : 29-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 54/G/2017/PTUN.Smg.
Tanggal 9 Nopember 2017 — HADI PRABOWO dan R. ERDIAN KRISNAWAN Melawan KEPALA DESA KALIPUCANG KULON
11247
  • Batang, KabupatenBatang menyatakan tidak ada Rapat KesepakatanRAPBDesa Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 23Desember 2017 Jam : 19.30 WIB bertempat di BalaiDesa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tidakpernah ada Rapat Kesepakatan RAPBDesa TahunAnggaran 2017 pada hari dan tanggal tersebut;Tidak pernah ada kesepakatan Tergugat denganBadan Permusyawarah Desa (BPD) tentang PeraturanKepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang,Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2017 tentangRancangan Anggaran Pendapatan Dan Belaja
Register : 16-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MOUREST A. KOLOBANI, SH
Terbanding/Terdakwa : BERNADUS SABON TAWA
9639
  • Belaja Modal Rp.115.092.500,Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumberdari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan KepalaDesa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim PelaksanaKegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal13 Juli 2017 yang terdiri dari :1.oF &Ketua : Alm.
    Belaja Modal Rp.115.092.500,Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumberdari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan KepalaDesa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim PelaksanaKegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal13 Juli 2017 yang terdiri dari :1. Ketua : Alm. Dominikus Kia2. Sekertaris : Saksi Florentinus Lanang3. Bendahara : Terdakwa Bernadus Sabon Tawa4. Angota : Saksi Sahmin Gerahe5.
Register : 16-09-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-02-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5046/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
Tanggal 30 Desember 2015 —
106
  • belaja dan uang tersebut Penggugat simpan guna mencukupikebutuhan anakanaknya;5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 6 telah membenarkan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni2015 hingga sekarang hal tersebut membuktikan bahwa kondisi rumahtangga Tergugat dengan Penggugat telah pecah dan sudah tidakharmonis;6.
Register : 05-03-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 19 Nopember 2014 — YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH Melawan 1. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH 2. NIAZAH A HAMID 3. KETUA DPR ACEH 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cqMENTERI HUKUM DAN HAM 5. PERDANA MENTERI NEGARA SWEDIA cq DUTA BESAR NEGARA SWEDIA UNTUK INDONESIA
592484
  • dibentuk atas dasar hukum PermendagriNomor 1tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga, dan Ketua Dewan Kerajnan Nasional (Dekranas)Provinsi Aceh (dibentuk atas dasar hukum Surat Menteri Dalam Negeri Nomor537/5038/Sospol tanggal 15 Desember 1981 kepada seluruh Gubernur / KDKTingkat I di seluruh Indonesia perihal Pembentukan Dewan Kerajinan NasionalTingkat Daerah) yang sumber pendanaan dari ke dua lembaga tersebut dariAnngaran Pendapatan dan Belaja
Register : 04-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1379/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4017
  • Penggugat dan Tergugat;Bahwa anakanak sekarang tinggal dengan Penggugat sejak 2minggu yang lalu pergi dari rumah;Bahwa setahu saksi anak Penggugat dalam Keadaan sehat danperkembangannya normal seperti anak pada umumnya;Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anakanak akantetapi saksi yang sering mengantar anakanak bertemu denganTergugat;Bahwa kegiatan anakanak kalau dirumah adalah anak yang pertamasudah sekolah di TK B lalu ada kegiatan mengaji dan bimbel, anakyang kedua belum sekolah lalu dirumah belaja
Putus : 13-08-2014 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — I Nengah Arnawa, S.Sos.MM, Dk
6540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desa Pekraman Bangbang sejumlah Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;11 (sebelas) bundel Proposal dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)dari Desa Pekraman Bebalang sejumlah Rp 275.000.000, (dua ratustujuh puluh lima juta rupiah) ;9 (sembilan) bundel Proposal dan Surat Pertanggung Jawaban (SPv)dari Desa Pekraman Sukawana sejumlah Rp 225.000.000, (dua ratusdua puluh lima juta rupiah) ;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangli Nomor: 1 Tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja
    No. 90 PK/Pid.Sus/20141 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangli Nomor: 1 Tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah KabupatenBangli Tahun Anggaran 2010, Tanggal 01 Februari 2010 ;1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 No.DPA :1.20.03/181/DPA/2010 ;1 (satu) bundel SP2D Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk PuniaDesa Pekraman tahun 2010 ;1 (satu) bundel Proposal dan SPJ Punia Desa Pekraman Tahun 2010yang belum dicairkan
Register : 10-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1066/Pdt.G/2018/PA.Btm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
138
  • Bagaimana Termohondapat melayani makan minum Pemohon, sedangkan Pemohonpuntidak pernah memberi uang belaja. Jadi apa yang bisa Termohonlakukan. Poin 4 sub c. Kata sepakat tersebut itu hanya desakan dankeinginan Pemohon saja, agar semua masalah cepat selesai;5. Bahwa benar Pemohon telah membicarakan permasalahan rumahtangganya kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohontidak dapat berbuat banyak, karena keputusan tetap berada ditanganPemohon dan mereka pulalah yang akan menjalaninya;6.
Putus : 04-12-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG
Tanggal 4 Desember 2014 — MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN
5717
  • Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belaja jasa serviceyang terdiri dari dua kali pengajuan pertanggung jawaban masingmasingsebesar Rp 1.000.000, yang ternyata SPUnya hanya Rp 197.500. . Sisa dana ADD Tahun 2008 sampai tahun 2009 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.977.439..
    dilakukan namun dana tersebut dicairkan.Insentif LPM sebesar Rp 2.000.000, dicairkan namun tidak diserahkan kepadaKetua LPM .Pengadaan kegiatan pengadaan bibit ikan air tawar sebesar Rp 2.000.000,untuk dua kelompok masingmasing kelompok sebesar Rp 1.000.000, namunsampai saat ini belum ada pertanggung jawabannya .Belanja fhoto copy sebesar Rp. 250.000, yang dipergunakan hanya Rp.15.600,dan sisanya Rp. 234.400, tidak bisa dipertanggung jawabkan.Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belaja
Register : 31-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 465/Pid.Sus/2017/PN Rap
Tanggal 19 Juni 2017 — Pidana - SYAWAL RIL ANWAR ALIAS WAL
192
  • dan Terdakwa punberkata dengan SYAHRUL : ada buah , sama abang (dengan maksud dan tujuanHalaman 3 Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN Rapbeli sabu) dan SYARUL menjawab : ada Wal, mau belanja kau Wal, kemudianTerdakwa menjawab: ia Bang, mau belanja aku, Bang, dan SYAHRUL, menjawab :la berapa kau belaja Wal dan Terdakwa menjawab : Rp.500.000, (lima ratusribu) bang, dan SYARUL pun berkata : yaudah tunggu aja dirumah mu Wal, nantiabang kesana ya Wal dan Terdakwa pun menjawab : iya, Kutunggu dirumahku
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 Juli 2016 —
15781042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya ... [Selengkapnya]
  • No. 864 K/Pid.Sus/2016 Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah); Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah); Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah); Belaja modal pembekoan jalan yang sudah dikerjakan sebesarRp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
    Pid.Sus/2016Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesarRp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh riburupiah);Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah);Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah);Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);Belaja
    riburupiah);Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesarRp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh riburupiah);Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah);Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah);Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);Belaja
Putus : 09-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1225 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 Juni 2015 — MOCH. ROFIK;
4421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik PemerintahanDesa Gambiran, Kecamatan Mojoangung, Kabupaten Jombang tersebutditerima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 156.750.000,(seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada BendaharaDesa Gambiran agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum DesaGambiran dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening desa sertadimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes
    Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik PemerintahanDesa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tersebutditerima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 156.750.000,(seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada BendaharaDesa Gambiran agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum DesaGambiran dan selanjutnya dimasukan kedalam rekening desa sertadimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes),sebagaimana
Putus : 10-07-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 28/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. AKHMAT ZAENURI, MM
5743
  • ;Surat Walikota Semarang Nomor : 188 / 5513 Perihal: MohonPembahasan Atas Raperda Kota Semarang tentang Rencana APBD KotaSemarang Tahun Anggaran 2012 tandatangan Walikota SOEMARMOCap Basah beserta lampirannya berupa satu bundel Pengantar NotaKeuangan anggaran dan pendapatan belaja daerah kota Semarang TahunAnggaran 2012 dan Satu Bundel Rancangan peraturan daerah kotaSemarang nomor tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanjadaerah kota Semarang tahun anggaran 2012 ; 2 (dua) lembar Dokumen Surat
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 25 April 2016 — - TAVIP ONISIAS MANOBI;
188276
  • MARINE INDONESIA sebagiandisetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umumsedangyang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkanbukti pengeluaran yang ada pada saksi berupa Nota pembayaran, Kwitansi, SlipPengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lainlain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :halaman 94 dari 193Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja
    MANUNGGALselaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebutsebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku KasUmumsedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkanbukti pengeluaran yang ada pada Saksi berupa Nota pembayaran , Kwitansi, SlipPengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lainlain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja
    SusTPK/2015/PN.Mnkterdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lainselisin dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadimaupun kepentingan Kantor dan semua atas perintah Kepala UPP BintuniyaituTerdakwa TAVIP ONISIAS MANOBI dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja lain sebesarRp.298.532.000. ; Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an.
    DWIMITRAMANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINEINDONESIA sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat ke dalamBuku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untuk membiayaikepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada Saksi berupaNota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebutdi gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentinganKantor dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja
    selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINEINDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semuadicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untukmembiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada padaterdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lainselisin dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadimaupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja
Register : 28-06-2010 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PA GRESIK Nomor 933/Pdt.G/2010/PA.Gs
Tanggal 8 Agustus 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
233
  • Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam angka6.7,8, sama sekali tidak benar, Pemohon setiap bulannyatetap memberikan nafkah lahir (uang belaja) untukTermohon beserta anak anaknya, dan uang belanja inilangsung ditransfer kerekening Termohon melalui jurubayar PT.Semen Gresik tempat Pemohon bekerja.Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik, Cq YangMuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemberikan putusan yang amarnya> Mengabulkan
Register : 05-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 14 Juni 2017 — Pemohon/Tergugat Rekonpensi & Termohon/Penggugat Rekonpensi
60
  • Bahwa, pada dasarnya Penggugat Rekonpensi menolak gugatan a quo,namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quomengabulkan permohonan Tergugat, maka Penggugat menuntut hakhakPenggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober2015 hingga saat ini terhitung sudah 15 bulan sudah tidak perna memberinafkah belaja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkahHIm.7 dari 37 hlm.
Register : 26-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON LARANONO
Terbanding/Terdakwa : NUNUNG BUDIANA, S.P BIN DIDI SURYANA
21870
  • Pencairan Tahap (pertama)# Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS
    Pencairan Tahap II (Kedua).% Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS
    Pencairan Tahap (pertama) Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS tersebut
    Pencairan Tahap II (Kedua)# Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS
Register : 21-01-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANTON LARANO, SH
Terbanding/Terdakwa : Hj. Kusriyati binti h. Mahmud
Terbanding/Terdakwa : H.zen Bin Sukinta
Terbanding/Terdakwa : Gulamuh bin mahpudz sujai
9255
  • Pencairan Tahap (pertama)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp.880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluanbelanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar diKabupaten Cirebon.berdasarkan SPPLS tersebut
    Pencairan Tahap II (Kedua)& Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.
    Pencairan Tahap (pertama)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosialuntuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 TahunAnggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibahpenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di KabupatenCirebon.berdasarkan SPPLS tersebut
    Pencairan Tahap II (Kedua)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosialuntuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 TahunAnggaran 2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibahpenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di KabupatenCirebon.berdasarkan SPPLS tersebut
Register : 05-06-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA BIMA Nomor 721/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
149
  • PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengirim/ memberikan uang belaja anakanaknya Sebesar Rp. 300.000 (SeratusRibu Rupiah) /bulan.Setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulan,Nafkah Iddah (masa tunggu )Sebesar Rp. 60.000.000, (EnamPuluhJuta Rupiah), karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Pemohon Konvensi/ Tergugat