Megachandra Purabuana, dengan memperhatikan: arahanperuntukan dalam RI/RW, memperhatikan kondisi eksisting dankebutuhan fasum, memperhatikan ketentuan teknis bangunan danlingkungan (KDB, KLB, Ketinggian bangunan) sesuai RI/RW danRDTRK WP Karees, melakukan Amdal dan Andalalin, menyediakanRTH, sumur resapan, menerapkan sistem membangun tanpamenggusur, memperhatikan aspek ekonomis dari keberadaanindustri di kawasan Kiaracondong, sehingga diperlukan strategi yangsistematis dan terintegrasi yang bersifat

pemanfaatan (jumlah ini didasarkan dariopportunity cost apabila asset tidak dikerjasamakan), serta pembagiankeuntungan hasil kerjasama yang bersifat variable, serta Nilai bangunan(manfaat ekonomi) pada saat kerjasama berakhir; Variabel dasar perhitungan kontribusi berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri adalah nilai tanah pemda, nilai investasi, dampakpenyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD; Bahwa nilai bangunan pada akhir periode kerja sama dan luas tanahyang tak terbangun/terjual sesuai ketentuan KDB

.* Koefisien Dasar Bangunan (KDB)." Koefisien Luas Bangunan (KLB) da tinggi bangunanyang diizinkan pada daerah tersebut.c. Keabsahan Surat kepemilikan.d. Patokan harga setempat dengan berpedoman padaestimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatansetempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).Halaman 29 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT AMBe. Dan halhal lain yang diperlukan dan berkaitandengan bahan perencanaan.a.2.2.2.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)." Koefisien Luas Bangunan (KLB) da tinggi bangunan yang diizinkanpada daerah tersebut.c. Keabsahan Surat kepemilikan tanah/bangunan Jalan Raya Darmo 51di Surabaya.d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi HargaPasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP).e.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)." Koefisien Luas Bangunan (KLB) da tinggibangunan yang diizinkan pada daerah tersebut.c. Keabsahan Surat kepemilikan.d. Patokan harga setempat dengan berpedoman padaestimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatansetempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).e. Dan halhal lain yang diperlukan dan berkaitandengan bahan perencanaan.a.2.2.2.

diperlukan.Bahwa terdakwa JACK STUART REVILINO MANUHTU, SE selakuanggota tim Survey telah menyalahgunakan kewenangan yakni tidakmelakukan :Penilaian kondisi tanah/bangunan Jalan Raya Darmo 51 di Surabayaditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :a.b.Konstruksi bangunan Jalan Raya Darmo 51 di SurabayaMengalisa untuk keperluan perencanaan gedung Jalan RayaDarmo 51 di Surabaya, antara lain :Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat.Garis Sepadan Bangunan (GSB).Koefisien Dasar Bangunan (KDB

Membuat dan melaksanakan Site Plan yang disahkan oleh pejabatyang berwenang dengan ketentuan koefisien dasar bangunan(KDB) maksimal 50%, memenuhi sempadan jalan, menyediakanlahan parkir dan menyediakan pedagang informal sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, operasional kegiatantidak boleh di badan jalan ;c. Mengatur keluar masuk mekanisme kendaraan menuju lokasikegiatan yang tidak mengganggu lingkungan sekitar ;d. Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ;e.

) yang diajukan oleh Komite Olahhalaman 39 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor. 99/G/2011/PTUNBDGRaga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, dengan hasilpembahasan yaitu permohonan IPPT untuk kegiatan pembangunankantor dapat diproses lebih lanjut, setelan melampirkan pula buktipembayaran sewa menyewa ; adapun ketentuan teknis yangdipersyaratkan antara lain ;e Pada peruntukan kawasan pemukiman perkotaan (hunian padat/kepadatan tinggi) besarnya tutupan bangunan atau koefisiendasar bangunan (KDB

yang saat itu Kepala Desa Kampong Baru dijabat olehBURHANUDDWN, dan oleh kepada Kepala Desa Kampong Baru dibuatkan SuratKeterangan Tanah, namun sebelum diterbitkan Surat keterangan tanah (SKT)ternyata masih ada yang membantah atau keberatan bahwa sebagian tanah yangdijual oleh Syarifah Patimah/Kusuma jaya sebagian masih termasuk tanahMursalin, dan kemudian diadakanlah perundingan di kantor Desa Kampung Baru,dan akhimya Kepala Desa Kampung Baru membuatkan Surat KeteranganPerdamaian Nomor:19/SKP KDB

No. 26 PK/TUN/2011Merupakan perbuatan yang bertentangan secara hukum berdasarkanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997, serta Tergugat III telah melakukan pelanggaransesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan/penerbitanIMB tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari warga Ruko DutaPermai, karena sarana lahan parkir (objek sengketa) tersebut sebagaisarana penunjang pembangunan Ruko Duta Permai berdasarkanKoefisien Detail Bangunan (KDB) sesuai peraturan

KDB maksimum yang diizinkan;f, KLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkan;h.

hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang meskipun PenggugatRekonpensi sudah berhasil membela kepentingan hukum dari TergugatRekonpensi untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor441/Margajaya seluas 1500 M2 atas nama Budiman Effendi d/h atasnama Intan Tarigan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8691/Pekayonseluas 157 M2 atas nama Budiman Effendi d/h atas nama Intan Tariganyang sudah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai LahanParkir dan memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB

Dalam angka 3 Berita Acara Hasil Penilaian KAANDALtersebut di atas, Tergugat secara jelas menyatakan bahwa:Kajian DED (Design Engineering Detail) bangunan apartemendan bangunan lainnya agar menyesuaikan dengan aturan yangada, seperti batasan koefisien dasar bangunan KDB (50%),Koefisien Lantai Bangunan Maksimum (8 lantai), garis sepadanHalaman 24 dari 41 halaman.

hari terdapatsebagian atau selurun bidang tanah tersebut akandipergunakan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yangberlaku atas tanah di Jalan Fatmawati, Kelurahan CilandakBarat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa berdasarkan Ketetapan Rencana Kota dari KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2017 Nomor19/C.23a/31/1.711.53/2017/S, Data Rencana Kota adalahZona Perkantoran, Perdagangan Dan Jasa; PerumahanVertikal KDB

Rendah; Perumahan KDB SedangTinggi; HijauRekreasi dengan Sub Zona : Perkantoran (K1), Rumah VertikalKDB Rendah (R.10), Rumah Besar (R.5), Hijau Rekreasi (H7);Bahwa berdasarkan Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan(IPPL) dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Daerah Khusus Ilbukota Jakarta tanggal 19September Nomor 041/5.8/31/1.711.53/2016, Memutuskanmemberikan Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (IPPL)kepada PT MEKAELSA untuk kegiatan Perkantoran danApartemen beserta fasilitasnya

dengan Sub ZonaHalaman 50 dari 154 Halaman Putusan ecourt Nomor 143/G/2020/PTUNJKT9)Perkantoran (K1), Rumah Vertikal KDB Rendah (R.10), danRumah Besar (R.5) yang terletak di Jalan TB Simatupang,Kelurhaan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, KotaAdministrasi Jakarta Selatan;Pemanfaatan Penggunaan Dan Penguasaan Tanah :Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 5Desember 2019, pada saat peninjauan lokasi di atas bidangtanah yang dimohon berupa tanah pekarangan yang telahdibangun Apartement

KKT/KPD (KDB 40%) seluas + 18.330 m?e. SRU/Sarana Olah Raga (KDB 20%) seluas + 16.005 m2f. Spd/Sarana Pendidikan seluas + 7.750 m?g. SSB/SPU (Suka Sosini Budaya) seluas + 2.630 m@h. PHT/Penyempurna Hijau Taman seluas + 7.478 m2i. PHU/Penyempurna Hujau Umum seluas + 12.523 m2j. Rencana Jalan seluas + 119.511 m?Bahwa berdasarkan SIPPT Nomor : 2698/1.7115.5 tanggal 11 Mei 1992,PT.

, apabila dihitung dari hasil KDB(koefisien dasar bangunan) 300 M? X 60% = 180 M? yang hanya bisadipakai untuk usaha apabila menurut home industri.23.

menangani urusan di bidang bangunan.Pasal 6Surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan danberisi :a. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;b. ketinggian maksimum bangunan yang dlizinkan;c. jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaan tanah;Halaman 76 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY(2)(3)(1)(2)garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan;KDB

(Kaum Masjid)yang di beli pada tahun 1991 dan selanjutnya di buatkan Surat KeteranganTanah No. 343 / SKT KDB/ VIll / 1996 atas nama S AIM A ;Bahwa tanah PENGGUGAT yang didapat dari awal, telah PENGGUGATrawat dan PENGGUGAT tanami dengan tanaman rambutan, kelapa dansecara fisik PENGGUGAT kuasai dari tahun 1991 ;Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.BlnFORM001/SOP/009/HKM/20155.

seterusnya semenjakditerbitkan, selama tidak ada perubahan; (2) Apabila terdapat perubahan, wajib dilakukan Revisi Tapak (Site Plan);Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kota Malang Pasal 47 ayat 3 Pengembangan kawasanperumahan harus berdasarkan pada ketentuan:a) Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada;b) Penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harusberpegang pada ketentuan Garis Sepadan Bangunan ( GSB ),Koefisien Dasar Bangunan (KDB

tidak ada perubahan; b. apabila terdapat perubahan, wajib dilakukan revisi tapak (site plan);Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang rencanatata ruang wilayah kota Malang pasal 47 ayat (3) huruf a dan b,disebutkan pengembangan kawasan perumahan harus berdasarkanpada ketentuan:a. pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada;b. penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harusberpegang pada ketentuan garis sepadan bangunan (gsb), koefisiendasar bangunan (kdb

ganti rugi tersebut dianggap oleh parapenggugat sebagai perbuatan melawan hukum, atas gugatan pihak penggugattersebut kami selakuTERGUGAT berpendapat sebagai berikut :Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.BauBahwa para penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan hakatas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT , sebab status tanah kepemilikanTERGUGAT berasal dari tanah hibah dari Tergugat Il berdasarkan SuratKeputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Buton Nomor82/KDB

secara terus menerus/turuntemurun yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, paraTergugat telah membantahnya, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwapara Penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanahyang dimiliki oleh Tergugat , sebab status tanah kepemilikan Tergugat berasal daritanah hibah dari Tergugat Il berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah DaerahKabupaten Daerah Tingkat Il Buton Nomor 82/KDB

Yayasan Islamic Center PusatPalu Sulawesi Tengah dan Surat ukur No. 08/Bora/2011 tanggal 26 Juli 2011,diberi tanda (T.T.10);Foto copy Surat Penyerahan No.500/SBIR/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, SuratKeterangan Penguasaan Tanah No. 811/SKPT/PemdesBR/VII/2017 tanggal 18Juli 2017, Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 53.Pem/KDB/VIII/1995tanggal 23 Agustus 1995, diberi tanda (T.T11);Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor :111/HM/BPN.72.10/2018 tanggal 19 Maret 2018, diberi

BauBahwa para penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan hakatas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT , sebab status tanah kepemilikanTERGUGAT berasal dari tanah hibah dari Tergugat Il berdasarkan SuratKeputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Buton Nomor82/KDB/78, tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang PerintisBetoambari Kepada Direktorat Perhubungan Udara menerima hibah dari Tergugatll dan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagai pemilik objek

secara terus menerus/turuntemurun yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, paraTergugat telah membantahnya, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwaoara Penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanahyang dimiliki oleh Tergugat , sebab status tanah kepemilikan Tergugat berasal daritanah hibah dari Tergugat Il berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah DaerahKabupaten Daerah Tingkat Il Buton Nomor 82/KDB

tanda tangan saksi;Bahwa saat itu Terdakwa telah bekerja di DinasPengelolaan Keuangan Perbendaharan Solok;Bahwa setahu saksi memang ada tim BadanPemeriksa Keuangan turun ke nagari gunamenanyakan lansung ke warga masyarakat,apamendapat uang bantuan dana social dari Bupati;Biasanya sehabis saksi menandatangani, saksimemantau) perkembangan proposal tersebutdengan bertanya kepada pengurusnya;Bahwa saksi membenarkan bentuk tanda tanganatas nama saksi yang terdapat pada proposal :Surat Nomor: 03/TK HB/KDB

Solok yang ditujukan kepada Bupatisolok di Aro suka dengan permintaan bantuansebesar Rp. 14.300.000, untuk kegiatan kesenian.Surat Nomor: 01/MTMF/2009 tanggal 08 Juli 2009perihal Permohonan Bantuan Dana dari MajelisTaklim Masjid Firdaus Kampung Batu Dalam KAb.Solok yang ditujukan kepada Bupati solok di Arosuka dengan permintaan bantuan sebesar Rp.10.650.000, untuk kegiatan kegiatan masjid.Surat Nomor: 03/TK HB/KDB 2009 tanggal 01 Juli2009 perihal Permohonan Bantuan Dana TKHarapan Bunda Untuk Kegiatan

Solok yang ditujukan kepadaBupati solok di Aro suka dengan permintaan bantuan sebesar Rp. 10.650.000, untukkegiatan kegiatan masjid;Surat Nomor: 03/TK HB/KDB 2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan Bantuan DanaTK Harapan Bunda Untuk Kegiatan untuk proses belajar mengajar di Kampung Batu DalamDalam Kec Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok di Aro sukadengan permintaan bantuan sebesar Rp.5.000.000,00;Surat Nomor: 25/TK.

kembali tanahtanah objek perkarayang belum diberikan ganti rugi tersebut dianggap oleh para penggugat sebagaiperbuatan melawan hukum, atas gugatan pihak penggugat tersebut kamiselakuTERGUGAT berpendapat sebagai berikut :Bahwa para penggugattelah keliru dalam menguraikan status kepe milikan hak atastanah yang dimiliki oleh TERGUGAT , sebab status tanah kepemilikan TERGUGAT berasal dari tanah hibah dari Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan PemerintahDaerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Buton Nomor 82/KDB

Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor :01/SKAW/KDB/I/2017 (videbukti P.4);4. Foto copy Keterangan Kematian atas nama Ndunna Andung, Nomor :01/17/SKKM/PL/KBR/I/2017, (vide bukti P.5);5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nduna Andung, (vide buktiP.6);6.