HUMA, S.T. untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten RoteNdao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampaidengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin Vdisamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisapelaksanaan dari Bank.Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalamproses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yangmana saksi Ir. RAINMALNUS I.

Kontrak)Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asli) ;1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor :523/027.14/PANPBJ/V1/20101 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010(Asli) ;1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor : 900/366/PPKAD

Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asli) ;48 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikast Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1/2010 ;49 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan PerpanjanganBreak Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli) ;50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor : 900/366/PPKAD

ToyotaLandcruiser Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal29 Januari 2016Surat Nomor : 39/TCPLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) keKPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos)1 (Satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang.Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD

kepada Kabid Aset PPKADtanggal O1 Februari 2016 perihal Pelaksanaan PengadaanKendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah dengan PT.

TCPLB/IV/2016 tanggal O05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPAKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos)1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal O5 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang.Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT.TJK83.84.85.86.87.88.eo.90.G1.92.Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD

kepada Kabid Aset PPKAD tanggal01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan DinasPPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdengan PT.

DD/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

(Surat Pengantar) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;

Fotocopy 2 (dua) Jlembar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016Tanggal 10 Oktober 2016;q Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;r.Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKAD (Rincian) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;Halaman8 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkdiSs.

Bahwa yang tahu kelengkapan dokuman pencairan adalah SKPDatau PPKAD karena sebelum masuk ke ruangan saya, masuk dulu kePPKAD yang juga dilingkungan Badan Keuangan Daerah (BKD).

DiBadan Keuangan Daerah juga dibentuk PPKAD; Bahwa benar semua barang bukti itu dan yang diverifikasi;Halaman58 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi Bahwa dari pihak Pemerintah Desa, mereka datang dan bertemudengan PPKAD; Bahwa proses verifikasi berkas pencairan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) yaitu awalnya mendaftar registrasi diSekretaris / resepsionis setelah itu masuk di bidang anggaran setelahitu masuk dibidang Akutansi kemudian masuk dibidang perbendaharaandan terakhir

Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung' BelanjaPengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016; r. FotocopySurat Pernyataan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKAD(Rincian) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober2016; s. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKAD (Ringkasan) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016; t.

Fotocopy 2 (dua) lembar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016Tanggal 10 Oktober 2016;q Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor :93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;r. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Rincian) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;Ss.

Dinas PPKAD Kab. Pulau Morotai beserta Staf.3. Ka. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai beserta Staf.4. Kepala BAPPEDA Kab. Pulau Morotai beserta Staf5. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Pulau Morotai beserta Staf6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pulau Morotai beserta Staf7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kab. Pulau Morotaibeserta Staf8. Kadis Tenaga Kerja transmigrasi dan Sosial Kab. Pulau Morotai beserta Staf9. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Kab.

Kasatpol PP.untuk turut serta bersamasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulau Morotai dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Bupati Pulau MorotaiNomor : 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC di Desa NgeleNgele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat KabupatenPulau MorotaiBahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIT saksiJASMIN RAINU selaku Kepala PPKAD berangkat ke PT.

Kasatpol PP.16untuk turut serta bersamasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulau Morotai dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Bupati Pulau MorotaiNomor : 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC di Desa NgeleNgele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat KabupatenPulau MorotaiBahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIT saksiJASMIN RAINU selaku Kepala PPKAD berangkat ke PT.

Tergugat bertengkar karenaTergugat tidak perduli dengan keadaan rumah tangga bahkan tidakmengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit dan lumpuh; Bahwa penyebab lain Penggugat dengan Tergugat bertengkarkarena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah uang,Tergugat sering mengaku tidak punya uang namun seringmenawarkan pinjaman kepada tetangga; Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk medamaikanPenggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PPKAD

Kaimana; Bahwakegiatanpelelangan,kontrak/perjanjianpemborongansertapembayarankepadakontraktoryangdilakukansebelumadanyapengesahanDokumenPelaksanaanPeru bahanAnggaran (DPPA) SKPD TA 2015tersebuttidakdapatdibenarkankarenasemuasemuakegiatantermasukpelelangan,kontrak/perjanjianpemborongansertapembayaran kepadakontraktorharusadapengesahandari PPKAD sesuaiketentuanPermendagri No. 13tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah khususnyapada BAP VIII tentangPerubahan APBD Pasal 160 ayat (2) ;Halaman94dari33

DPPKAD belumpernahmenerimaPenyerahanPipa TiangPancang yang diadakan olehDinasPerhubunganKabupatenKaimanakarenaPipaTiangPancangmasihada pada DinasPerhubunganKabupatenKaimana,namunsetelahSaksimelihatSurat dari Kantor PerhubunganKomu nikasidan InformatikaKabupatenKaimana No. 550/7/2016 tanggal 3 Pebruari2016 yang ditujukankepadaKepalaDinas PPKAD CQKepalaBidangAset,pihak PPKADKabupaten Kaimanahanyamencatatdalamkartuinventarisbarang (KIB) DJalan, Irigasi dan Jaringansebagai asset DinasPerhubunganKab.Kaimana

., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndaountuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin sampai denganIV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disampinglaporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dariBank;Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin , Termin Il dan Termin Ill, yang manaTerdakwa Ir. RAINMALNUS .

HUMA, ST., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndaountuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin sampai denganIV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disampinglaporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dariBank;Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin , Termin Il dan Termin Ill, yang manaTerdakwa Ir. RAINMALNUS .

Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor: 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asili);48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor:523/027.14/PANPBJ/V1I/201049)1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor 900/366/PPKAD

Pencairan dana 16% tersebut adalahberdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 169/PMK.06/2009 tentangPedoman Penerimaan dan PengeluaranNegara Pada Akhir Tahun Anggaran danPeraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor:PER44/PB/2010 tertanggal 4 November2010 tentang LangkahLangkahMenghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010dan Surat Sekretaris Daerah KabupatenRote Ndao Nomor: 900/366/PPKAD/2010tertanggal 15 November 2010 tentangLangkahLangkah Menghadapi Akhir TahunAnggaran 2010, semua peraturan tersebutmengatur dan

Kontrak)Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI TulandaleTahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu, 19 Juni 2010 hal 19perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor:523/027.14/PANPBJ/V1/20101 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010(Asli);1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor 900/3866/PPKAD

.:01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010 yang ditujukan kepadaKepala Dinas PPKAD Kab.

/PPKAD/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang telah dilegalisir.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)/DINAS PENDAPATAN,PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTAPRABUMULIH d/h DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAH PRABUMULIH, KANTOR PPKAD,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul, KotaPrabumulih, dalam hal ini diwakili Kuasanya: Edi Hartono, S.E., M.M.,Beny Iswadi, S.E., M.M., Rido Rizekiawan, S.H., Asmatuty, S.E.

Hibah ada di Muara Enim, dan seolaholah adaSurat Pernyataan Hibah dari Djenalam Bin Djair pada hal tidak pernahada oleh karena surat pernyataan hibah dibuat oleh Nurpuan dankawankawan adalah tidak benar, maka dari itu PENGGUGATmenggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATIdan PENGGUGAT meminta tanah tersebut kembali kepadaPENGGUGAT ;TERGUGATII adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPPKAD) yang mencatat selurun Aset PemkotPrabumulih dimana pada saat itu Kepala PPKAD

Ujang Sukarman menyatakan dalam harian Sumatera Eksprestanggal 9 Januari 2013 menyatakan pada saat penyerahan aset dariMuara Enim termasuk di dalamnya gedung SD ini memang pada saatpenyerahan gedung tidak disertakan surat yang menjelaskan statuslahan tempat berdirinya gedung tersebut, oleh karena itu PENGGUGATmenjadikan Kepala PPKAD sebagai TERGUGATII karenaTERGUGATII ini yang mengelola dan membukukan seluruh asettermasuk tanah objek sengketa ini ;TERGUGATIII adalah Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih

Ujang Sukarman)sebagai Kepala Dinas PPKAD, yang menurut Penggugat menyatakandalam harian Sumatera Expres tanggal 9 Januari 2013 bahwa asetpenyerahan dari Pemerintanh Kabupaten Muara Enim belum disertaidengan bukti surat menyurat hibah tanah, maka Pemerintah KabupatenMuara Enim lah yang berwenang untuk menjelaskannya.

Prabumulih Timur tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan MuaraEnim, artinya untuk meyakinkan Kepala Dinas Pendidikan Muara Enim dalammenjawab Surat Kuasa Hukum Penggugat konvensi/Pembanding pada waktuitu:Alat Bukti Pembanding (P6):Alat Bukti ini merupakan media cetak dari Koran Sumatera Ekspres padatanggal 9 Januari 2013 dengan Judul Sekolah disegel, panjat pagar padaParagrap alinea ke 2 dan 3 Kepala Dinas Pendapatan Pengelola KeuanganHalaman 37 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLGdan Aset Daerah (PPKAD

., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untukditerbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin sampai dengan IVharus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disampinglaporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank;Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Saksi Ir.Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin , Termin Il dan Termin Ill, yang mana saksi Ir.Rainmalnus .

Huma, S.T., untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote NdaoHal. 25 dari 49 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2015untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin sampai denganIV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin V disampinglaporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dariBank;Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir.Rainmalnus .

Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asili);48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu 19 Juni 2010 hal 19perihnal pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi Nomor523/027.14/PANPBJ/V1I/2010;49)1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor 900/366/PPKAD

Kontrak)Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI TulandaleTahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi Sabtu 19 Juni 2010 hal 19perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Nomor523/027.14/PANPBJ/VI/2010;1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010(Asli);1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor 900/366/PPKAD

Desa Donorejo KecamatanLimpung sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutaBahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melaluiaspirasi dewan dan terdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahappertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian terdakwa Agus Kholil binJuriono menanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknyayaitu Kelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya dan Kelompok UsahaPertukangan Mandiri, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camatuntuk mengambil uang di PPKAD

kabupaten Batang pada tanggal 15 Juni2011, dijawab oleh saksi Supriyono sudah mendapatkan undangan tersebut, lalusaksi Supriyono berangkat mengantar Sri Lestari dengan Nariyah selakuBendahara ke PPKAD batang untuk mengambil uang bantuan tersebut, setelahcair uang tersebut untuk Kelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulyasebesar Rp. 17.500.000, dan untuk Kelompok Usaha Pertukangan MandiriRp. 15.000.000, .Lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriono dan dibawapulang oleh saksi Supriyono , namun

Desa Donorejo KecamatanLimpung sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutaBahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melaluiaspirasi dewan dan terdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuktahap pertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian terdakwa Agus Kholilbin Juriono menanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam namakelompoknya yaitu Kelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya danKelompok Usaha Pertukangan Mandiri, apakah sudah mendapatkanundangan dari Camat untuk mengambil uang di PPKAD

kabupaten Batangpada tanggal 15 Juni 2011, dijawab oleh saksi Supriyono sudahmendapatkan undangan tersebut, lalu saksi Supriyono berangkat mengantarSri Lestari dengan Nariyah selaku Bendahara ke PPKAD batang untuk31mengambil uang bantuan tersebut, setelah cair uang tersebut untukKelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya sebesar Rp. 17.500.000,dan untuk Kelompok Usaha Pertukangan Mandiri Rp. 15.000.000,Lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriono dan dibawapulang oleh saksi Supriyono , namun

DesaDonorejo Kecamatan Limpung sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah)2"Bahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diprosesmelalui aspirasi dewan dan terdakwa tahu tanggal pencairan danaBP3D untuk tahap pertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudianterdakwa Agus Kholil bin Juriono menanyakan kepada saksi Supriyonoyang dipinjam nama kelompoknya yaitu Kelompok Usaha PerikananDarat Mina Mulya dan Kelompok Usaha Pertukangan Mandiri,apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untuk mengambiluang di PPKAD

kabupaten Batang pada tanggal 15 Juni 2011, dijawaboleh saksi Supriyono sudah mendapatkan undangan tersebut, lalu saksiSupriyono berangkat mengantar Sri Lestari dengan Nariyah selakuBendahara ke PPKAD batang untuk mengambil uang bantuan tersebut,setelah cair uang tersebut untuk Kelompok Usaha Perikanan DaratMina Mulya sebesar Rp. 17.500.000, dan untuk Kelompok UsahaPertukangan Mandiri Rp. 15.000.000. .Lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriono dandibawa pulang oleh saksi Supriyono , namun

DesaDonorejo Kecamatan Limpung sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah)Bahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diprosesmelalui aspirasi dewan dan terdakwa tahu tanggal pencairan danaBP3D untuk tahap pertama yaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudianterdakwa Agus Kholil bin Juriono menanyakan kepada saksiSupriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaitu Kelompok UsahaPerikanan Darat Mina Mulya dan Kelompok Usaha PertukanganMandiri, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untukmengambil uang di PPKAD

kabupaten Batang pada tanggal 15 Juni2011, dijawab oleh saksi Supriyono sudah mendapatkan undangantersebut, lalu saksi Supriyono berangkat mengantar Sri Lestaridengan Nariyah selaku Bendahara ke PPKAD batang untukmengambil uang bantuan tersebut, setelah cair uang tersebut untukKelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya sebesar Rp.17.500.000, dan untuk Kelompok Usaha Pertukangan Mandiri Rp.15.000.000, 202222 none nn nn nn nnn nnn n nn neeLalu uang tersebut diserahkan kepada saksi Supriono dandibawa

KabupatenSeluma ;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Seluma ;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSeluma ;1 (satu) map berwarna putin dengan tulisan Bidang PengelolaanKeuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari : 1 (satu) lIembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

Nomor 33 PK/Pid.Sus/201737)38)39)40)41)42) 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 2 Mei 2011 ; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 4 April 2011 ; 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011 ; 17 (tujuh belas) lembar Daftar

Pengantar Nomor 09/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011 ;1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku LembaranDaerah Kabupaten Seluma ;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PUperihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatanTahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, S.H.

/2010 tanggal 18Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000, (enamratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencanapenggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatga maupunPSlSa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisiWalikota Salatiga tanggal 27 Oktober 2010 ;Bahwa untuk menindaklanjut disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaSalatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD

X/2010 tanggal 18Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000, (enamratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencanapenggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salaiga maupunPSlSa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisiWalikota Salatiga tanggal27 Oktober 2010 ;Bahwa untuk menindaklanjut disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaSalatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD

Setelah Dokumen SPP diteliti oleh Pejabat Verifikasi Sekretariat DaerahKabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dinyatakan lengkap maka PenggunaAnggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukankepada Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang diwakili olehKuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D. Setelah melalui verifikasimaka SP2D diterbitkan.

Empat Saudara dengan cara menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor 0478/SPMBL/SETDA/2010 tanggal 23 Desember2010 ;Selanjutnya dokumen SPPLS tersebut diajukan kepada Kepala Dinas PPKAD selakuBendahara Umum Daerah yang diwakili oleh Kuasa Bendahara Umum Daerahlangsung menerbitkan SP2D dengan nomor 4500/SP2DBL/2010 tanggal 23 Desember2010, selanjutnya langsung dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Daerah keRekening Nomor : 009.02.11.0040681 pada Bank Sulut Cabang Tomohon sebesar Rp.690.767.000

Surat permintaan langsung barang dan jasa sesuai berita acara, kemudianditerbitkan SPM (Surat perintah Membayar), yang ditandatangani oleh PengunaAnggaran, berkas yang sudah lengkap diajukan ke Dinas Pendapatanpengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ( Dinas PPKAD) Kabupaten BolaangMongondow Selatan untuk diverifikasi selanjutnya diterbitkan Surat perintahpembayaran Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD dalam hal ini Bendahara UmumDaerah.Bahwa pencairan tahap ke 2 dokumennya sama dengan tahap ke 1 tetapiditambah

ENDRO SETIAWAN ;Tempat Lahir : Malang ;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 13 Februari 1960 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat : Jalan Beruang Nomor 50 Palu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kadis PPKAD Kabupaten Sigi) ;Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18Juni 2011;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli

Ataspermohonan pembayaran yang kedua tersebut pihak PemerintahKabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai tugas dankewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratanpencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidak dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigi sehinggapermohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidak dilampiridengan buktibukti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan danadibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan Drs.Sutrisno

Atas permohonan pembayaran yang ketiga tersebut pihakPemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyaitugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapanpersyaratan pencairan dana Tahap Kedua, namun kewajiban ini tidakdilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigisehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidakdilampiri dengan buktibukti dan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuandan persetujuan Drs

Atas permohonan pembayaran yang ketiga tersebut pihakPemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Terdakwa yang mempunyaitugas dan kewajiban melakukan penelitian terhadap kelengkapanpersyaratan pencairan dana Tahap Ketiga, namun kewajiban ini tidakdilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Sigisehingga permohonan dari KPUD Kabupaten Donggala yang tidakdilampiri dengan buktibukti dan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuandan persetujuan

Lamintang, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung Sinar Baru, 1984, halaman 202), maka berdasarkan hasilpemeriksaan di persidangan diperoleh faktafakta bahwa TerdakwaENDRO SETIAWAN dalam melakukan persetujuan untuk pencairan danaPilkada tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya dengancaracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selaku seorang Kadis PPKAD Kabupaten Sigidalam hal berkenaan dengan penggunaan anggaran danaHal. 79 dari 85 hal. Put.

Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari bendahara Dinas PPKAD Kab.Muna, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kodeP.3.4. Daftar tagihan kredit pemohon dari bendahara PPKAD Kab.

Maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masingmasing bernamaNAMA SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Il, RT.003/RW.002, Desa Bokat, KecamatanBokat, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam,Pekerjaan PNS di PPKAD, tempat tinggal

PUTUSANNomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Dp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Atiah binti Hakimla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan PNS Dinas PPKAD di Kab.