perdebatan semua ini dangugatan cerainya tidak dilanjut;Tulisan ini saya buat tepat jam 3 dini hari, dengan air mata yang sudahmengering ini, saya bermohon agar majelis dapat mengabulkanpermohonan saya agar membatalkan putusan tingkat pertama dan keduasehingga saya masih punya kesempatan untuk menata kembali semua ini,walaupun kelak jika saya menata ini ternyata kepahitan juga saya jumpai,saya iklas atas semua itu, Insya Allah di yaumil maksar nanti agar tergelarPengadilan yang seadiladilnya. atas tidak ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai denganasas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkaraa quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya

suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapatsesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai denganasas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkaraa quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya

Padahal aset itu telah dimiliki sebelum dansesudah tergugat menikahi pengugat, siapapun bila diperlakukan seperti itupasti memakluminya.Pada point 6, tergugat hanya ingin menjelaskan dan menyakinkan bahwaketakutan2 pengugat tidak pada semestinya seperti itu dan malah bisa dibangunkebersamaan dan ukhuwah yang lebih baik untik mencari ridhonya Alloh.

ditalak bada dukhuldengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mutah yaitu selama 1 (satu) tahunselesainya iddah maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukumTergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnyasebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dengan mengambil nilainilai filosofis perlindunganhukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurattidak dimuat dalam posita

No.303/Pdt.G/2018/PTA.Smg.Artinya : Apabila talak itu bada dukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ta(ister!)

suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapatsesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukumterhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukumterhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Plhatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

tidak sependapat dengan nominal yang telah ditetapkan olehHakim tingkat Pertama sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ), mengingatjumlah tersebut sangat tidak patut dan tidak adil untuk Termohon / PenggugatRekonpensi yang telah mengabdi kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensisebagai suaminya sejak 16 April 2012 dengan penuh rasa duka dan suka, tetapiperjuangan Termohon sebagai isteri tersebut tidak dihargai oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi bahkan kemudian diceraikan oleh Pemohon / Terbandingtanpa ridhonya

suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapatsesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukumterhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

PTA.Ptkmengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bainkubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suamiisteri Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berumahtangga sejak menikah tanggal 7 Mei 1995 (23 th lebih ) dan mengingatfluktuasi harga serta berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta selaraspendapat Ulama Figh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Akhwalusshahsiahhal 334 disebutkan Sesungguhnya apabila thalak terjadi sesudah dukhultanpa ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai denganasas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkaraa quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ka seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai denganasas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkaraa quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya

Bahwa selama ini Penggugat (khususnya) pada waktu masih di rumah saatorang tua masih ada juga tidak berani mengutarakan segala problem yangdirasakan;10.Bahwa dengan seiring waktu Penggugat memilih mengakhiri Pernikahannyaberakhir dengan perceraian semoga pilihan ini mendapat ridhoNya,daripada dipaksakan berstatus suami istri namun merasa tertekankhususnya batin.Wallohu alam bissowaf11.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;Menimbang, bahwa tentang besarnya mutah, Majelis berpendapatbahwa mutah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lamasatu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat pakar hukumIslam Muhammad Abu Zahra dalam kitab Ahwalus syahsyyah Daarul Fikri AlArabi, Halaman 334, yang diambil alin sebagai pendapat Majelis :Artinya: Jika isteri ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya

sesuai dengan asaskeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo,berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.PlhAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapatsesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

Dan setelah menikah saya penuhi janji saya untuk pulang danmenetap kerumah istri, dari situ awal saya bersabar untuk mengalah,seharusnya didalam rumah tangga istri harus patuh terhadap suami karenaridho suami itu ridhonya ALLAH SWT.> Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan rumahtangga dan saat saya masih bekerja di PT. XXXXX yg Namanya rumahtangga pasti ada cekcok, saat cekcok masalah kecil tidak pernah menjadibesar dan istri tidak pernah berucap kata cerai.

ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteridiberikan mutah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, denganmempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonpensi sebagai Pedagangdengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlahRp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulansejumlah Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi juga menuntutnafkah lalu (terhutang