Ya, denda pajak kurang bayar nama lainnya dalam perkara pidana adalahpidana denda; Ya, saksi mengetahuinya berdasarkan Pasal 22 UU No. 16 tahun 2000perubahan kedua atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentangketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa Hak untukmelakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (Sepuluh) tahunterhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, BagianTahun Pajak atau Tahun

Putusan Nomor 1618/B/PK/PJK/2017Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yangmengatur mengenai Ketentuan Khusus jugadiatur dalam Pasal 16A, Pasal 16C, Pasal16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinyaada pemberlakuan yang khusus tidak sepertipada umumnya.f) Bahwa secara garis besar ketentuan umummengatur bahwa PPN dikenakan ataspenyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP(Pasal 4 UU PPN).Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPNdinyatakan bahwa syarat terutangnya

Hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang KUP,yaitu:Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DirekturJenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayardalam halhal sebagai berikut: ***),a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Pasal 13 ayat (2) yang

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/201262tersebut seharusnya mengakibatkan Surat Ketetapan Pajak yangbersangkutan batal demi hukum;59 Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubahdengan Undangundang No. 9 Tahun 1994 dan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UndangUndang KUP), sebagaiUndangundang yang berlaku pada saat sengketa pajak terjadi,menyatakan:(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya

mengenaiKetentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yangmengatur mengenai Ketentuan Khusus jugadiatur dalam Pasal 16A, Pasal 16C, Pasal16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya,artinya ada pemberlakuan yang khusus tidakseperti pada umumnya.6) Bahwa secara garis besar ketentuan umummengatur bahwa PPN dikenakan ataspenyerahan/pemanfaatan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 4 UUPPN).Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPNdinyatakan bahwa syarat terutangnya

Putusan Nomor 161 7/B/PK/PJK/2017Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPNdinyatakan bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP adalah:" barang berwujud yang diserahkan merupakanBarang Kena Pajak," barang tidak berwujud yang diserahkanmerupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,=" penyerahan dilakukan di dalam DaerahPabean; dan*" penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatanusaha atau pekerjaannya;Bahwa PP yang dipungut oleh PKP merupakanPajak Keluaran baginya;Bahwa selanjutnya Pajak Masukan

Putusan Nomor 1890/B/PK/PJK/2017pembayarannya dan hanya merupakan kesalahan penyajian,karena hal tersebut akan menimbulkan perbaikan di Neracayang tidak dapat diketahui lebih lanjut dalam laporankeuangan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) di tahun pajak 2007.Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor18 tahun 2000 diatur bahwa terutangnya pajak terjadi padasaat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakdan ayat (2) mengatur bahwa: dalam hal pembayaran diterimasebelum

Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 4 UUPPN).Bahwa didalam penjelasan Pasal 4 UU PPNdinyatakan bahwa syarat terutangnya

Sus/2018/PN Sda Ketika barang kena cukai keluar dari pabrik, mereka harus melunasicukai terutangnya dan apabila barang masih dalam pabrik namanyapajak terutang cukai; Istilah bahasa kerugian negara kita harus bedakan riil terjadimengeluarkan dari pabrik, jelas sudah terjadi kerugian negara, dandidalam pabrik belum mengeluarkan memakai pita cukai bekaskeluarnya baru ketahuan, dan pendapat ahli ketika dia tidak melunasicukai dan sudah keluar dari pabrik sudah terjadi kerugian negara dankalau potensi

Bahwa Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa: "Dalamjangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, DirekturJenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayardalam halhal sebagai berikut:a.

Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajaksampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak";Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan KewajibanPerpajakan mengatur bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelahsaat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajakatau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak ataukurang dibayar

Bahwa batasan selesai dirajang sebagaimana tersebut diatas ternyata merupakan batasan baru yang ditentukan olehPMK Nomor 94 Tahun 2016 hasil akhir dampak menjadikanobjek baru terhadap suatu barang kena cukai di luar atausetidaktidaknya menentukan kapan saat terutang cukai yangbaru bagi suatu barang di luar apa yang telah ditentukan olehUndangUndang Cukai:;Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 46 P/HUM/2017Bahwa sesungguhnya batasan yang jelas mengenai apa yangmenjadi objek cukai dan kapan saat terutangnya

selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 4UndangUndang PPN);Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndangPPN dinyatakan bahwa syarat terutangnya

ALAM PRIMA KOMPUTER yang merupakan wajib Pajaksesuai dengan NPWP No: 01.954.895.7324.000 ( P 23)Diatur dalam Pasal 13 (2) Undangundang Nomor.6 /1983 stdid UU No.28tahun 2007 ayat (1 ) : sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( duapersen ) per bulan paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan, dihitung sejaksaat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak,atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB apabila kepadaWajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan /

Hal ini berdasarkan pasal 22 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:Pasal 22"(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampauwaktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau TahunPajak yang bersangkutan.(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam halhal sebagai berikut:sea. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainpajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;"Pasal 13 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:"(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24(dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya

terjadinya suatu SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkanlebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yangtidak seharusnya sebagaimana telah ditetapbkan dalam SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar, atau pajak yang terutang dalamsuatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapbkan lebih rendah,Terbanding benwenang untuk menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/2017(sepuluh) Tahun sesudah saat terutangnya

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuahkonsekuensi dari terjadinya suatu keadaan, peristiwa, atauperbuatan (fatbestand) yang menurut ketentuan UndangUndangdapat dikenakan pajak. 7atbestand juga dapat dikatakan sebagaiobjek pajak atau sasaran pengenaan pajak.

kurang dibayarsebesar Rp 27.703.269.967 ditambah dengan Sanksi Administrasi sebesarRp 13.297.569.588, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesarRp 41.000.839.564, dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:e Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur :"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya

Putusan Nomor 528/B/PK/PJK/2016Undang Nomor 16 Tahun 2000, (UU KUP) menyatakan sebagaiberikut:Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak,atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dalam halhal sebagai berikut:a.

Desember nilai selisih : Rp. 41.925.227,Total : Rp. 1.077.627.350,Kemudian pada dokumen KKP tentang EkualisasiOmzet PPh Badan dengan penyerahan kena pajakPPN, pemeriksa pajak tidak memperhitungkanadanya uang muka penjual lokal.Atas uang muka Penjualan lokal yang belumdikenakan PPN Oleh Pemeriksa, hal ini melanggarPasal 11 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2000 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah:(1) Terutangnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf d.pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, ataudalamhal pembayaran dilakukan sebelum dimulainyapemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,saat terutangnya

1.077.627.350,Kemudian pada dokumen KKP tentang Ekualisasi OmzetPPh Badan dengan penyerahan kena pajak PPN,pemeriksa pajak atas nama Totok Hendriyatno dan DenokTaviperiana tidak memperhitungkan adanya uang mukapenjual lokal.Atas uang muka Penjualan lokal yang belum dikenakanPPN Oleh Pemeriksa, hal ini melanggar Pasal 11 ayat 2 UUNomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah:(1) Terutangnya

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluawarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;Bahwa apabila mengacu ketentuan tersebut, Para penggugat hanya dapatditagih untuk retribusi tahun 2016, 2017 dan 2018 (8 (tiga) tahun terakhir) ,karena hak penagihan untuk retribusi untuk tahun sebelum 2016 retribusitersebut telah kedaluwarsa/ tidak dapat ditagihkan kepada para Penggugat