pajak kurang dibayarsebesar Rp 35.368.983.527 ditambah dengan Sanksi Administrasi sebesarRp 16.977.112.093, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesarRp 52.346.095.620, dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:e Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur:"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya

Putusan Nomor 527/B/PK/PJK/2016Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak,atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dalam halhal sebagai berikut:a.

Lebih lanjut, Tergugat Ill sampaikan bahwa angka 2 PetitumPenggugat malahan meminta agar Para Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan di bidangperpajakann yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak,atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar

SKP sebagaimana dimaksud di atasditerbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harusdibayar;Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau TahunHalaman 63 dari 146 hal. Put.

Walaupun di luar jam kerja tetap Saksitunggu, karena tugas Saksi adalah mencocokkan notnya, jumlah hutangnya,pajak terutangnya, kalau sudah cocok baru Saksi validasi dan selesai; Bahwa yang menyerahkan SK BPN adalah Wajib Pajak yang memohonvalidasi, pada saat itu Saudara Gery perwakilan dari KNI, Kuasa dari PT.Kapuknaga Indah untuk mengurus pajak ini; Bahwa terhadap 2 (dua) SK BPN tersebut ada perbedaan di tahunpenomoran, yang satu tahun 2016 dan satunya tahun 2017; Bahwa pihak KNI melakukan validasi

dan besarnya PPN yang harus dibayar PT SamudraDunia Poly Jaya Abadi setiap bulannya berdasarkan Laporan Tax Planning tersebut,ada yang sebesar 50 jutaan, 100 jutaan, atau 150 jutaan tergantung besarnya PajakKeluaran dan Pajak Masukan setiap bulannya.Bahwa karena besarnya PPN Terutang berdasarkan Laporan Tax Planningjumlahnya tidak sama tergantung besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, adayang sebesar 50 jutaan, 100 jutaan, atau 150 jutaan, TerdakwaDong Mook Choitidaksetuju dengan jumlah pajak terutangnya

dan besarnya PPN yangharus dibayar PT Samudra Dunia Poly Jaya Abadisetiap bulannya berdasarkanLaporan Tax Planning tersebut, ada yang sebesar 50 jutaan, 100 jutaan, atau 150jutaan tergantung besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap bulannya.Bahwa karena besarnya PPN Terutang berdasarkan Laporan Tax Planningjumlahnya tidak sama tergantung besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, adayang sebesar 50 jutaan, 100 jutaan, atau 150 jutaan, TerdakwaDONG MOOKCHOltidak setuju dengan jumlah pajak terutangnya

(Penambahan huruf tebal dari PEMOHON).Pasal 13 Ayat (1) huruf (a) UU KUPDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DirekturJenderal pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayardalam halhal sebagai berikut:a.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SKPKB tersebutmerupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yaitu UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebutUndangUndang KUP) yang mengatur:Pasal 13 ayat (1) huruf a:Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak,atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,Direktur

persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantumdidalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan.Bahwa ahli menjelaskan untuk memberikan kepastian hukum bagi WajibPajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistemself assessment, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) UU KUP disebutkanbahwa besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalamSPT menjadi pasti Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelahsaat terutangnya

material adalah mengakibatkan PPN yang tercantumdidalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan.Bahwa ahli menjelaskan untuk memberikan kepastian hukum bagi WajibPajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistemself assessment, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) UU KUP disebutkanbahwa besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalamSPT menjadi pasti Ssesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelahsaat terutangnya

Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaanAan PerkOtaan, 22 nnn n nnn nn nnn nn nnn nn nnn nena nnn ne nenPasal 62 ayat (2b): Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan adalah saat ditetapkannya SPPT;Pasal 65A : Ketentuan Lebih Lanjut mengenai penerbitan SPPT, SKPD,SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT, SKPDN,SKPDLB sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2b), Pasal 63ayat (3), ayat (4) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf cdan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati; Menimbang,

dariUU PPN adalah: PPN adalah pajak atas konsumsi; Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali yangdikecualikan oleh Pasal 4A UU PPN; PPN dikenakan secara bertingkat; QObjek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat; Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (UndangUndangNomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaansistem dan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost); Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP; Penyerahan yang dapat menimbulkan (trigger) terutangnya

Bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanbesarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri danWajib Pajak melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutangnya sertapajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan perpajakan.5.

Permintaan mana sangatlahtidak berdasar dan menunjukkan ketidaktahuan Para Penggugatmengenai istilah uang paksa menurut hukum Indonesia, sertamenunjukkan bahwa Para Penggugat tidak hanya berusaha agarterhindar dari kewajiban terutangnya kepada Para Tergugat, namunbahkan berusaha mencari keuntungan sebanyakbanyaknya dari ParaTergugat. Permintaan mana sudah selayaknya ditolak;Hal 68 Put.No.233/PDT/2019/PT.DKI9. Bahwa Dwangsom atau uang paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIRmaupun Rbg.

Terlebih dahulu perlu Tergugat IV tegaskan bahwa tindakan TergugatIV menerbitkan 58 SKPKB merupakan tindakan hukum dalammelaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyaitu Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antaralain

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUKetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antaralain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihaklain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.h.

konstruksi, jasa pengangkutan,jasa pengadaan dan jasa lainnya dan penjualan TBS kelapa sawit tetapipenghasilan tersebut tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badankarena terdakwa tidak menyampaikan SPT tersebut ke kantor pajak, padahaluang penghasilan dari pekerjaan jasa dan penjualan TBS kelapa sawit sudahditerima terdakwa melalui rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Kisaran atasnama CV Tambiru dan rekening Bank Mandiri Cabang Kisaran atas nama BudiHaryanto Dalimunthe tetapi penghasilan dan pajak terutangnya

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa(2)(3)yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentuyang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana danfasilitas di lokasi bekerja untuk :b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak adasaranaPengeluaranpengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatansebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan penghasilanbagi pegavai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerjapada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya

Utr> Bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar akan dikenakansanksi Sesuai peraturan perundangundangan perpajakan;> Bahwa dengan sistem self assesment yang berlaku, Sesuaidengan Pasal 13 ayat (4) UU KUP disebutkan bahwa besarnya pajakyang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pastisesuai dengan ketentuan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak

kevaejibanInstansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.Selanjutnya Pasal 9 UU No.20 Th 1997 menentukan :(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengancara:a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; ataub. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Terutangnya

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian TahunPajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian

membayar, tidak menyetor dan/atautidak melaporkan jumlah penerimaan negarabukan pajak yang terutang;b. ...dst.Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatannegara, dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4(empat) kali jumlah penerimaan negara bukanpajak yang terutang".Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997tentang penerimaan negara bukan pajak yangberbunyi sebagai berikut:"(2) Jenis penerimaan negara bukan pajakyang jumlah penerimaan negara bukan pajakyang terutangnya

Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahunpajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan suratketetapan pajak.

Permintaan manasangatlah tidak berdasar dan menunjukkan ketidaktahuan ParaPenggugat mengenai istilah uang paksa menurut hukum Indonesia,Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 526/Padt.G/2017/PN.Jkt.Pstserta menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak hanya berusahaagar terhindar dari kewajiban terutangnya kepada Para Tergugat,namun bahkan berusaha mencari keuntungan sebanyakbanyaknyadari Para Tergugat. Permintaan mana sudah selayaknya ditolak;9.