Ditemukan 2722 data
207 — 77
NamunTergugat sebaliknya melakukan penafsiran sendiri yang menyimpangdari Putusan Kasasi aquo yang tentu saja ini tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar prinsipprinsip peradilan yang fair (fair trial) danmerugikan hakhak hukum Penggugat;Add.b. Terjadi Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat Atas Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana TambahanUang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;Hal. 33 dari 84 halaman, Pts.Perk.No.79/Pdt.G.2016/PN.Jkt. Pst.4.
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
ANSYARULLAH alias RUL bin AHMAD TAHIR
167 — 241
orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (ultimate truth) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial
233 — 28
dalam Nomor: 0693/Pdt.G/2 016/PA.Srg tersebut diatas ;Bahwa selanjutnya dengan alasan yang tidak jelas pernyataan Bandingtersebut telah dinyatakan di cabut kembali oleh kuasa hukum Penggugatpada tanggal 12 September 2017, dengan modal pencabutan tersebutHalaman 27 dari 77 Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BTN15.16.17.itulah penggugat dengan yakin mengajukan gugatan perdata di PengadilanNegeri Serang ini, oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Penggugathanyalah rekayasa belaka atau mencobacoba saja ( (trial
98 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenanganMahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapbkan dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untukmembatalkan putusan banding tersebut;Dalam keputusan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agungdapat melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan(to correct error by inverior court or trial court) baik mengenai kesalahanproses, fakta, dan penerapan hukum dengan cara membatalkan (
153 — 53
keterangan itu didukung oleh suatu alat buktiyang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2)KUHAP) ;Menimbang, bahwa di depan persidangan sering kali dijumpai adanya Terdakwayang menyangkal baik sebagian ataupun semua keterangannya di tingkat penyidikandengan alasan bahwa Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisikmaupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal inidapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas fair trial
104 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angka 4 SEMA No. 3/1974 adalah juga bukti adanyasuatu pelanggaran atas asas hukum acara perdata yang palingmendasar, yaitu kewajiban hakim untuk mendengar para pihak yangberperkara (audi et alteram partem) dan hak para pihak ataspersidangan yang adil dan tidak memihak (fair trial).Bahwa terkait dengan hal itu, di bawah ini dikutip beberapayurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan putusanPengadilan bawahan yang berisi pertimbangan hukum yang tidakmemadai:a.
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
162 — 88
terlalu pelan) dan salinan putusan barudiserahkan kepada Tergugat setelan lewat waktu 14 hari. oleh karenanyasangat patut keberatan Pembanding/dahulu Tergugat untuk dikesampingkan;Dalam hal ini bahwa Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan penilaianmejelis hakim dalam membacakan putusan terlalu pelan adalah bersifat pribadi, namun prinsipn dasarnya adalah persidangan dan putusan diucapkandalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan salah satubagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk dapat mendukungimplementasi prinsipprinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untukmenggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkanrasa keadilan publik dst.
121 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu perlu menjadi perhatian pula bahwa penegakan hukumtidak boleh bersifat emosional, tetapi harus dilakukan melalui proseduryang objektif dan dengan caracara yang fair trial ;8.
119 — 64
diberlakukan juga dan dianggaptelah tercantum mutasi mutandis dibawah ini;Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatanpara Penggugat, kecuali apa yang Tergugat terangkan dan akui secarategas dibawah ini;Bahwa maaf Tergugat sama sekali tidak kenal dengan baik paraPenggugat maupun orang tua para Penggugat;Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon perhatian/pertimbanganMajelis Hakim agar memerintahkan para Penggugat in persoon untukhadir di persidangan ini guna terpenuhi prinsip fair trial
80 — 27
pengaspalan, pengerasan, hot mix;e Bahwa tugas saksi mengecek Laporan fisik, laporan konsultan, pengawas lapangan,tim PHO (penerima hasil pekerjaan), dan saksi langsung mengecek ke lapangan,namun saksi tidak mengecek aspalnya, hanya sesuai dnegan kontrak yaitu panjangdan lebar untuk tebal aspal bukan tanggung jawab saksi, dan sudah sesuai denganspesifikasi;e Bahwa saksi tahu waktu dilakukan pengaspalan dan saksi melakukan pengecekannamun tidak dicantumkan ketebalan aspal, dan sebelum dilakukan ada trial
daripetugas Lab;e Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai kurang aspal terhadap 53 kegiatan, karenayang meneliti dari Laboratorium;e Bahwa sebelumnya sudah ada trial dan dicontohkan pihak Lab dan termasukdilapangan sudah dicontohkan dan sudah diberi sampel namun setelah akhirpekerjaan fisik sudah mencapai 100 % dicek petugas Lab saksi tidak tahu karenayang menghitung adalah hasilnya petuga Laboratorium;e Bahwa secara kasat mata saksi dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi;e Bahwa jalan yang dibangun
Terbanding/Terdakwa : THE KRISTIANDRA
174 — 172
saat itu kondisikesehatanSUMARTO KURNIA masih dalam keadaan sehat, adapunberdasarkan keterangan saksi DERRY KURNIA, saksi SUANIEKURNIA & terdakwa THE KRISTIANDRA, yang menyatakan kondisikesehatan sakit stroke sehinggatidak dapat beraktifitassejak tahun2016 adalah suatu asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkansecara medis maupun secara yuridis, dimana dalam Hukum AcaraPidana Indonesia yang berlaku seseorang yang tidak dapatpertanggungjawabkan secara hukum di muka persidangan (Unfit tostand trial
270 — 212
atau lebih kreditornya ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut. maka dalam permohonanpailit unsurunsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang harus dibuktikanadalah:Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor;60Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih;Menimbang, bahwa selain itu untuk terpenuhi tidaknya syaratsyarat untuk dapatdinyatakan pailit maka pemeriksaan perkara ini tunduk pada sistim beracara yangdilakukan dengan cara cepat (speedy trial
651 — 799 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang gugatan kabur (obscur libel)sebagaimana yang tercantum pada putusan tentang duduk perkaranyahalaman 66 sampai dengan 68, kelalaian atau pelanggaran mana dengansangat ekstrem merugikan kepentingan Termohon Pailit/Pemohon Kasasikarena jumlah tagihan pailit jauh melebihi nilai kontrak dalam "Perjanjian* tanpaadanya pertimbangan hukum tentang alat bukti aoa yang menjadi dasar hukumdihenarkannya jumlah tagihan tersebut oleh Judex Facti, sehingga tidakmenjamin pelaksanaan peradilan yang jujur (fair trial
Pembanding/Tergugat I : Hj. Sakyan Binti alm. Harun
Pembanding/Tergugat IV : Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Terbanding/Penggugat VII : Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat V : Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat III : Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat I : Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit
Terbanding/Penggugat VI : Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat IV : Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat II : Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : H. M. Yunus Bin alm. Harun
67 — 27
Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT BNA.Tergugat sehingga sangat terkesan putusan yang di putus oleh majelisdalam perkara ini bukan sebuah peradilan yang bebas dan tidak berpihak(Fair trial) namun sebaiknya, demikian pula tentang pelaksanaanpemeriksaan setempat (berech telijkplaatsopneming) yang diperintahkandengan tegas pada pukul 10.00 wib sudah hadir di lokasi kenyataannyakami dari pihak TergugatTergugat hadir di lokasi objek sengketa pada pukul09.45 wib.
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya berjudul HukumAcara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 871 menyebutkan bahwa:Putusan Hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau judicium de,dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benarbenar melaluiHalaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yangdidasarkan pada keadilan berdasarkan moral (moral justice);Bahwa hal ini secara factual terlihat dalam alinea 5 halaman 6 s/d 6Pertimbangan
65 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk dapat mendukungimplementasi prinsipprinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untukmenggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkanrasa keadilan publik dst.
91 — 34
yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofHal 63 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb64innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
178 — 65
RAHMAN ;80Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaandengan pembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakimmengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkanoleh Majelis Hakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption
102 — 338
Hal ini dapat dilinat dari caraTERGUGAT dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)12secara cobacoba (trial and error), padahal HPS adalah komponenpenting dalam pengadaan barang/jasa (Fatimah,2012:1).