Ditemukan 2722 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian torial trikal trizal
Penelusuran terkait : Tidak diterapkannya asas fair trial dalam semua tingkat pemeriksaan pengadilan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Agustus 2016 — Benny Andreas Situmorang,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,,Cs
207 — 77
  • NamunTergugat sebaliknya melakukan penafsiran sendiri yang menyimpangdari Putusan Kasasi aquo yang tentu saja ini tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar prinsipprinsip peradilan yang fair (fair trial) danmerugikan hakhak hukum Penggugat;Add.b. Terjadi Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat Atas Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana TambahanUang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;Hal. 33 dari 84 halaman, Pts.Perk.No.79/Pdt.G.2016/PN.Jkt. Pst.4.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
ANSYARULLAH alias RUL bin AHMAD TAHIR
167 — 241
  • orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (ultimate truth) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 93/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 20 Agustus 2018 — 1. Hj. Latifah binti H. Kelimi, Umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ajurum Komplek Depag Serang RT. 001 RW. 007, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula Penggugat I; 2. Hj. Riyadoh binti H. Kelimi, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sempu Banten Girang, Jalan Raya Pandeglang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Penggugat II; 3. H. Abdullah bin Nazarudin, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 18 RT. 003 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/semula Penggugat III; 4. H. Fathullah bin Nazarudin, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Jahe RT. 003 RW. 014, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula Penggugat IV; 5. H. Hafidullah bin Nazarudin, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sempu Banten Girang, Jalan Raya Pandeglang RT. 004 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V/semula Penggugat V; 6. Madihah binti Nazarudin, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/semula Penggugat VI; 7. Hj. Aisyah binti H. Muhammad Achyar, Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Kaujon Tengah RT. 005 RW. 002, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII/semula Penggugat VII; 8. H. Fahruddin bin H. Muhammad Achyar, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII/semula Penggugat VIII; 9. H. Edi Rutandi bin H. Muhammad Achyar, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Prapatan Curug RT. 001 RW. 001, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX/semula Penggugat IX; 10. Ipat Abdul Fatah bin H. Muhammad Achyar, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal Komplek Perumnas Ciracas Indah RT. 001 RW. 008 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding X/semula Penggugat X; 11. H. Andi Ruspandi bin H. Muhammad Achyar, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII/semula Penggugat XI; 12. Rustam Efendi bin H. Muhammad Achyar, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII/semula XII; 13. Djubaedah binti Muhammad Djohani, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Depag Serang Blok B 7 Ciwaru RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII/semula Penggugat XIII; 14. A. Ghozali bin Muhammad Djohani, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang, RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV/semula XIV; 15. Masruroh binti Muhammad Djohani, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang, RT. 002 RW. 017 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV/semula Penggugat XV; 16. M. Yasin bin Muhammad Djohani, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI/semula Penggugat XVI; 17. M. Syarifudin bin Muhammad Djohani, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII/ Penggugat XVII; 18. Hj. Maftuhah, S.Pd.I. binti KH. Muhammad Arif, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII/semula Penggugat XVIII; 19. N. Alawiyah binti KH. Muhammad Arif, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Link. Sempu Gedang No. 044 RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX/semula Penggugat XIX; 20. Hudaefah binti KH. Muhammad Arif, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Link. Sempu Gedang No. 049 RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX/semula Penggugat XX; 21. Halilah binti KH. Muhammad Arif, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI/semula Penggugat XXI; 22. Hj. Muawanah binti KH. Ma’mun, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII/semula Penggugat XXII; 23. Hj. E. Munajah binti KH. Ma’mun, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek PU. Tumaritis Indah RT. 003 RW. 006, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII/semula Penggugat XXIII; 24. Mafluhah binti KH. Ma’mun, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek PU. Tumaritis Indah RT. 002 RW. 006, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV/semula Penggugat XXIV; 25. H. Mahfud bin KH. Ma’mun, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Sempu Gedang No. 049 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV/semula Penggugat XXV; 26. Dra. Marhumah binti KH. Ma’mun, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Sempu No. 065 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI/semula Penggugat XXVI; 27. H. Mansyur bin KH. Ma’mun, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sampang I RT. 003 RW. 020, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVII/semula Penggugat XXVII; 28. Mahdi Makmun bin KH. Ma’mun, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Pemindangan RT. 003 RW. 020, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVIII/semula Penggugat XXVIII; 29. Mabsutoh binti KH. Ma’mun, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampang II RT. 003 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamata Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIX/semula Penggugat XXIX; 30. Hj. Muwazahah binti KH. Ma’mun, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Pamindangan, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXX/semula Penggugat XXX; 31. Mursyadah binti KH. Ma’mun, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Priyayi RT. 002 RW. 007, Kelurahan Cipare, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat XXXI; 32. Muslihatul Mubarok binti KH. Ma’mun, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampang I RT. 002 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXII/ semula Penggugat XXXII; 33. Mukon bin KH. Ma’mun, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sampang II RT. 003 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXIII/semula Penggugat XXXIII; Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya M. Lukman Hakim, S.H. dan Charlie Gustav, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko PT. Alfa Jaya Perkasa Akses Pintu Tol Cilegon Barat, Lingkungan Gunung Watu No. 01 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018; Melawan 1. H. Maman Rizal Bin Kasiman, Umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Latif No. 001 RT. 001, RW. 019, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. Hj. E. Ratna Dewi Mulyaningsih Nuriman, S.IP. Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jagarayu No. 45 Ciracas, Kota Serang, Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Didi Sumardi, SE,SH,MH, Dkk, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum “Sumardi & Rekan”, yang beralamat di Jl.Utama Griya Bukit Jaya No.37 A RT.002 RW.002, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/SR/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. Pemerintah Kota Serang, Cq. Camat Kecamatan Serang, alamat Kantor Lingkungan Kaligandu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III; 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Serang, Alamat Jalan Letnan Jidun Lontar Baru No. 5, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula Tergugat IV; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, alamat kantor Jalan Tb.Suwandi Lingkar Selatan Cikulur Serang, Kelurahan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I; 6. Radio Republik Indonesia (RRI) Cq. Radio Republik Indonesia Banten, Jalan Raya Pandeglang No. 5 Km 3 Sempu Serang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;
233 — 28
  • dalam Nomor: 0693/Pdt.G/2 016/PA.Srg tersebut diatas ;Bahwa selanjutnya dengan alasan yang tidak jelas pernyataan Bandingtersebut telah dinyatakan di cabut kembali oleh kuasa hukum Penggugatpada tanggal 12 September 2017, dengan modal pencabutan tersebutHalaman 27 dari 77 Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BTN15.16.17.itulah penggugat dengan yakin mengajukan gugatan perdata di PengadilanNegeri Serang ini, oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Penggugathanyalah rekayasa belaka atau mencobacoba saja ( (trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pdt/2015
Tanggal 7 April 2015 — AFANIE, S.H. bin H. MUSLIM DKK VS Para ahli waris alm. H. HANAFI bin H. MURSID DKK
98 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenanganMahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapbkan dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untukmembatalkan putusan banding tersebut;Dalam keputusan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agungdapat melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan(to correct error by inverior court or trial court) baik mengenai kesalahanproses, fakta, dan penerapan hukum dengan cara membatalkan (
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 80/Pid.B/2013/Pn.Sml
Tanggal 27 Januari 2014 — SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias Sony
153 — 53
  • keterangan itu didukung oleh suatu alat buktiyang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2)KUHAP) ;Menimbang, bahwa di depan persidangan sering kali dijumpai adanya Terdakwayang menyangkal baik sebagian ataupun semua keterangannya di tingkat penyidikandengan alasan bahwa Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisikmaupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal inidapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas fair trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 16 April 2013 — THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL vs ESA NURLAILA
104 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka 4 SEMA No. 3/1974 adalah juga bukti adanyasuatu pelanggaran atas asas hukum acara perdata yang palingmendasar, yaitu kewajiban hakim untuk mendengar para pihak yangberperkara (audi et alteram partem) dan hak para pihak ataspersidangan yang adil dan tidak memihak (fair trial).Bahwa terkait dengan hal itu, di bawah ini dikutip beberapayurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan putusanPengadilan bawahan yang berisi pertimbangan hukum yang tidakmemadai:a.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat : CV.BENUA SWADAYA MAKMUR
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
162 — 88
  • terlalu pelan) dan salinan putusan barudiserahkan kepada Tergugat setelan lewat waktu 14 hari. oleh karenanyasangat patut keberatan Pembanding/dahulu Tergugat untuk dikesampingkan;Dalam hal ini bahwa Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan penilaianmejelis hakim dalam membacakan putusan terlalu pelan adalah bersifat pribadi, namun prinsipn dasarnya adalah persidangan dan putusan diucapkandalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan salah satubagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-10-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pid/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; SUN AN ANLANG Alias ANANG Alias AYONG
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dapat mendukungimplementasi prinsipprinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untukmenggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkanrasa keadilan publik dst.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/PID/2014
Tanggal 12 Maret 2014 — HERLIN MUNIK HARAHAP Alias ELIN
121 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain itu perlu menjadi perhatian pula bahwa penegakan hukumtidak boleh bersifat emosional, tetapi harus dilakukan melalui proseduryang objektif dan dengan caracara yang fair trial ;8.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — YAYASAN BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS RASKEN PINEM, DKK
119 — 64
  • diberlakukan juga dan dianggaptelah tercantum mutasi mutandis dibawah ini;Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatanpara Penggugat, kecuali apa yang Tergugat terangkan dan akui secarategas dibawah ini;Bahwa maaf Tergugat sama sekali tidak kenal dengan baik paraPenggugat maupun orang tua para Penggugat;Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon perhatian/pertimbanganMajelis Hakim agar memerintahkan para Penggugat in persoon untukhadir di persidangan ini guna terpenuhi prinsip fair trial
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 135 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN. Sby
Tanggal 16 Desember 2014 — Drs. PUJI PURWANDI, MM
80 — 27
  • pengaspalan, pengerasan, hot mix;e Bahwa tugas saksi mengecek Laporan fisik, laporan konsultan, pengawas lapangan,tim PHO (penerima hasil pekerjaan), dan saksi langsung mengecek ke lapangan,namun saksi tidak mengecek aspalnya, hanya sesuai dnegan kontrak yaitu panjangdan lebar untuk tebal aspal bukan tanggung jawab saksi, dan sudah sesuai denganspesifikasi;e Bahwa saksi tahu waktu dilakukan pengaspalan dan saksi melakukan pengecekannamun tidak dicantumkan ketebalan aspal, dan sebelum dilakukan ada trial
    daripetugas Lab;e Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai kurang aspal terhadap 53 kegiatan, karenayang meneliti dari Laboratorium;e Bahwa sebelumnya sudah ada trial dan dicontohkan pihak Lab dan termasukdilapangan sudah dicontohkan dan sudah diberi sampel namun setelah akhirpekerjaan fisik sudah mencapai 100 % dicek petugas Lab saksi tidak tahu karenayang menghitung adalah hasilnya petuga Laboratorium;e Bahwa secara kasat mata saksi dilapangan sudah sesuai dengan spesifikasi;e Bahwa jalan yang dibangun
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 13-04-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 55/PID/2020/PT BTN
Tanggal 12 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : PANTONO, SH
Terbanding/Terdakwa : THE KRISTIANDRA
174 — 172
  • saat itu kondisikesehatanSUMARTO KURNIA masih dalam keadaan sehat, adapunberdasarkan keterangan saksi DERRY KURNIA, saksi SUANIEKURNIA & terdakwa THE KRISTIANDRA, yang menyatakan kondisikesehatan sakit stroke sehinggatidak dapat beraktifitassejak tahun2016 adalah suatu asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkansecara medis maupun secara yuridis, dimana dalam Hukum AcaraPidana Indonesia yang berlaku seseorang yang tidak dapatpertanggungjawabkan secara hukum di muka persidangan (Unfit tostand trial
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 September 2013 — 1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMA VS PT. DRIVER KALTIM MELAMINE
270 — 212
  • atau lebih kreditornya ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut. maka dalam permohonanpailit unsurunsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang harus dibuktikanadalah:Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor;60Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih;Menimbang, bahwa selain itu untuk terpenuhi tidaknya syaratsyarat untuk dapatdinyatakan pailit maka pemeriksaan perkara ini tunduk pada sistim beracara yangdilakukan dengan cara cepat (speedy trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 31-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER VS PT WIRANA NUSANTARA ENERGY
651 — 799 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang gugatan kabur (obscur libel)sebagaimana yang tercantum pada putusan tentang duduk perkaranyahalaman 66 sampai dengan 68, kelalaian atau pelanggaran mana dengansangat ekstrem merugikan kepentingan Termohon Pailit/Pemohon Kasasikarena jumlah tagihan pailit jauh melebihi nilai kontrak dalam "Perjanjian* tanpaadanya pertimbangan hukum tentang alat bukti aoa yang menjadi dasar hukumdihenarkannya jumlah tagihan tersebut oleh Judex Facti, sehingga tidakmenjamin pelaksanaan peradilan yang jujur (fair trial
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 103/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat III : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Pembanding/Tergugat I : Hj. Sakyan Binti alm. Harun
Pembanding/Tergugat IV : Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Terbanding/Penggugat VII : Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat V : Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat III : Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat I : Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit
Terbanding/Penggugat VI : Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat IV : Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat II : Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : H. M. Yunus Bin alm. Harun
67 — 27
  • Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT BNA.Tergugat sehingga sangat terkesan putusan yang di putus oleh majelisdalam perkara ini bukan sebuah peradilan yang bebas dan tidak berpihak(Fair trial) namun sebaiknya, demikian pula tentang pelaksanaanpemeriksaan setempat (berech telijkplaatsopneming) yang diperintahkandengan tegas pada pukul 10.00 wib sudah hadir di lokasi kenyataannyakami dari pihak TergugatTergugat hadir di lokasi objek sengketa pada pukul09.45 wib.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya berjudul HukumAcara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 871 menyebutkan bahwa:Putusan Hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau judicium de,dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benarbenar melaluiHalaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yangdidasarkan pada keadilan berdasarkan moral (moral justice);Bahwa hal ini secara factual terlihat dalam alinea 5 halaman 6 s/d 6Pertimbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-10-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1446 K/Pid/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ANG HO ;
65 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk dapat mendukungimplementasi prinsipprinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untukmenggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkanrasa keadilan publik dst.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 26 Agustus 2015 — MARGARETH LILIMWELAT
91 — 34
  • yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofHal 63 dari 88 hal Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb64innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Khusus Penistaan
Putus : 01-06-2016 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 15-Pid-B-2015-PN-Sdn
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana -MALIK Bin MAJID
178 — 65
  • RAHMAN ;80Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaandengan pembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakimmengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkanoleh Majelis Hakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 470/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 April 2015 — CV. FRONTIER EKA PERKASA melawan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Tehnologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Dkk
102 — 338
  • Hal ini dapat dilinat dari caraTERGUGAT dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)12secara cobacoba (trial and error), padahal HPS adalah komponenpenting dalam pengadaan barang/jasa (Fatimah,2012:1).