Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 09-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Mrs
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
  • No. 38 /Pdt.P/2019 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai Suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (ob) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 18-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 2105/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 16
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama perikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
  • wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 113/Pid.B/2015/PN Bwi.
Tanggal 10 Maret 2015 — HENDRIKO ASMARA YUDA Alias TOTONG
28 — 4
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HENDRIKO ASMARA YUDA Als TOTONG selaku Terdakwamengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalamHalaman7 dari 10: Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 28-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 268/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SINABANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 021/Pdt.P/2019/MS.Snb
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon I Pemohon II
68 — 13
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA METRO Perdata Agama
Register : 25-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0557/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 2
  • Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, hingga akhirnyaberpisah.4.
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-08-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 15-02-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 1456/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 24 Desember 2013 — PELAWAN VS TERLAWAN
37 — 41
  • sepertiyang disampaikan Terlawan;Terlawan selaam ini selalu menjanjikan akan meminta uang kepada orangtuanya untuk membayar tanggungan/hutanghutang Pelawan dan Terlawanselama ini;Pelawan selalu menuruti kemauan Terlawan dalam segala hal untukmemenuhi gaya hidupnya seperti tidur di hotel mewah, pinjam mobil rental,jalanjalan ke luar kota, maka di restoran mahal, dan apabila Pelawan tidakbisa menuruti permintaan tersebut Terlawan tidak akan memberikan nafkahlahir batin;Bahwa tidak pernah ada tindakan penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 155/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 7
  • Barat,Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomori Tahun 1974;Hal.7 dari7 Hal.Penetapan Nomori55/Pdt.P/2016/M SLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kom pilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kom pilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA METRO Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0581/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 3
  • Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonbersetatus Bujang dan Termohon bersetatus Gadis;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun laluPemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Teluk Betung SelatanKota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Perceraian
Putus : 22-06-2011 — Upload : 29-02-2012
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 38/Pdt.G/2011/PA.Tnk
Tanggal 22 Juni 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
22 — 7
  • Bahwa pernikahan kami didasari suka samasuka saling mencintai tanpa adanya paksaandan penekanan dari pihak manapun Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatusjejaka; 3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahansampai saat ini, Penggugat dan Tergugatmasih tinggal bersama sesuai den denganalamat Penggugat dan Tergugat tersebut4. Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat hidup berumah tangga selayaknyasuami isteri dan telah di karuniai 2 (dua)orang anak yang diberi1) ANAK KE 1.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.RHAKSY GANDHY ARIFRAN,SH
2.CHINTA ROSA R, SH
Terdakwa:
RIZALI FAHMI Als FAHMI Bin ABDURAHMAN
84 — 9
  • ARIPIN, yang mana menerangkan di bawah sumpah, yang padapokoknya adalah Terdakwa dalam memberikan keterangan diahdapan penyidiktelah diberitahukan hakhaknya dan tanpa ada penekanan fisik maupun psikisterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan SaksiSaksi verbalisantersebut, Terdakwa dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan benar dantidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berita acara pemeriksaan(tersangka) dalam BAP penyidikan atas nama Terdakwa RIZALI FAHMI AlsFAHMI Bin
    Terdakwa juga mencabut semuaketerangannya di BAP yang telah diberikan di Kepolisian dengan alasan padasaat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalam keadaanTerpaksa dan ada penekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak
    mengerti dan berdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor414/K/Pid/1984 tanggal 11 desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutanketerangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutantersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan ataupun pemukulan terhadap Terdakwa sehingga menurutMajelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebuttidak
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD ZAIM WAHYUDI
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
1.AHMAD FADILLAH ALS AMAT QYU BIN JAMHARI
2.WAHYUDI ALS YUDI BIN HAMDAN
38 — 6
  • tersangka) dan pemeriksaanSaksi tersebut dibuat sesuai skenario penyidik dan bukan berdasarkan faktafaktayang sebenarnya;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah pencabutan keterangan keteranganTerdakwa tersebut beralasan atau tidak, di persidangan telah didengar keteranganseorang Saksi verbalisan, yaitu EKO LISTIYANTO dan YANDIE WIKARNA, yangmana menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah Terdakwa dalammemberikan keterangan dihadapan penyidik telah diberitahukan hakhaknya dantanpa ada penekanan
    II tidak melakukanPerbuatan yang disangkakan dalam pasal tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamantersebut selain itu Terdakwa juga mencabut semua keterangannya di BAP yang telahdiberikan di Kepolisian dengan alasan pada saat kejadian Terdakwa II datang ketempat tersebut untuk menengok Jumi yang sedang sakit bersama istri Terdakwa IIdan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalamkeadaan Terpaksa dan ada penekanan
    RepublikIndonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwaSuatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti danberdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwadipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 25-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai Seorang anak.4.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 390/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 4
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 19 Maret 2018 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
  • Pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis,tanggal 29 Oktober 1998 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Panjang Kota Bandar Lampung dengan wali nikah Kakak kandungPenggugatdi rumah Pejabat KUA di Panjang Kota Bandar Lampung.Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Tnk.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 25-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
  • wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 22-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PA MAROS Nomor 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Pemohon
13 — 6
  • No. 544 /Pdt.P/2015 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf ( b ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 152/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 7
  • tidak memungkinkan (darurat), oleh karenanya meskipunperkawinan tersebut terjadi setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 24
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.