Ditemukan 14959 data
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
110 — 64
., Ph.D
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Yatno
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI ENAM MADI
67 — 17
Penggugat:
Yatno
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI ENAM MADIRW 010/004 Desa Tiga BerkatKecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dalam hal inimemberikan kuasa kepada ZAKARIAS, SH beralamat di Jl.Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 3 Februari 2019 selanjautnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang cqKepala Sekolah Dasar Negeri Enam Madi, bertempat tinggal diDusun Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar KabupatenBengkayang , sebagai Tergugat I;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
73 — 28
LIES SUKARANIAH
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
96 — 53
Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 4 5, JakartaPusat 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moento, SH.,M.H.,DFM, JabatanKepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;2. Wolter B.W.
Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;Affan Mohammad, S.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Halaman 3 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKTKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;8.
Dudit Junaedi, S.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;9. M. Ravii, S.H.,M.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;10.
No. 328/K/PMTII/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang ditujukankepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq.
Bukti TIlInt18 =: Surat Nomor 182/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Juli 2012Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RIPerpanjangan Masa Jabatan Prof. Dr.
SUTRISNO
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
Intervensi:
SARNO
53 — 0
Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
Intervensi:
SARNO
Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
73 — 0
Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
31 — 13
1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;2.Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil.;Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Sudirman,Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam halini memberikan kuasa kepada : Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM ;Wolter B.W.
. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawaieen oar ew hy =Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor469/MPK/HK/2012, tanggal 8 Juni 2012selanjutnya disebut SeDagAal ..........ccceeeeeeeeeeeeesTERGUGAT/PEMBANDING;2. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Rektor Universitas NegeriPapua, beralamat di Jalan Gunung Salju, Amban,Manokwari, Papua Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Wolter B.W.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Repubilik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012,tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd.,M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 20122016,EES SUIT, fmm mmm I4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5.
68 — 29
PAYUNG MAS melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA SURABAYA dan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA KOTA SURABAYA,Tempat Kedudukan di Jalan Adityawarman No. 110Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H.,Kepala Bagian Hukum; 2.IGNATIUS HOTLAN, S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian3. Ir. AHMAD ...Ir. ACHMAD AGUNG NURAWAN, MT. Sekretaris Dinas Kebudayaan danParawisata Kota Surabaydije2ss
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI diJAKARTA cq KEPALA LEMBAGA PENJAMIN MUTUPENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA VS SYAHRIAH DK
183 — 40
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG. 2. PT.TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA
Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,berkedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, Kelurahan KelapaLima,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NusaTenggara Timur .Dalam hal ini memberi kKuasa kepada NovanErwin Manafe,S.H., Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt.2 Ruko Samping PT. BankMandiri Tok Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan KotaLama, Kota Kupang,Provinsi Nusa tenggara Timur .
2019, Tanggal 15 April 2019,Perinal : Penunjukan kepada PT.Teguh Karya Saputra Pratama sebagaipenyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja PengadaanPakaian Seragam TK.Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ; 3.
hari setelah putusan diucapkan, maka secara formal permohonanbanding dapat diterima ; 522 222 nn2 one Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yangdiajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima maka kedudukanPenggugatdisebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan TergugatdanTergugat Il Intervensi disebut sebagai Terbanding; Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan olehSatuan Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
56 — 90
Onesimus Kambuaya, M.Si;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,9.berkedudukan di Jalan Raya JenderalSudirman, Gedung D lantai 10, Senayan,Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM ;Wolter B.W. Siringiringo, SH. ; lriyanto Nainggolan, SH. ; Mulyanto, SH. ; Dadang Gandi, SH. ; Dyah Kisworini, SH. ; Didid Junaedi, SH. ; Muhammad Ravii, SH., MM. ; Ahmad Mudzaffar, SH. ; 10.
. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PegawaiKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/MPK/HK/2012, tanggal 8 Juni 2012 selanjutnyadisebut sebagai ....... TERGUGAT;2. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil., kKewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Negeri Papua, beralamat diJalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Wolter B.W. Siringiringo, SH. ; 2. Ir. Paulus Chadikun, M.Si. ; 3.
Affan Mohammad, SH. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PegawaiKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/UN.42/HK/2012, tanggal 17 Juni 2012,selanjutnya disebut sebagai .................::05TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 28 Mei 2012 tentang PenetapanPemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa; Penetapan Ketua Pengadilan
Baderia
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
2.Bupati Kepala Daerah Banyuasin
72 — 13
Penggugat:
Baderia
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
2.Bupati Kepala Daerah Banyuasin
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
167 — 97
M E N G A D I L I
DALAM PENUNDAAN:
Menyatakan menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 29985/RHS/M/08/2023 tentang Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan a.n. Prof. Drs.
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
158 — 67
Tergugat I : REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADOTergugat II : KETUA SENAT UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADOTergugat III : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIATergugat IV : MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
97 — 78
Diwakili oleh RAM JETHMAL PUNJABI
Tergugat:
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 136/G/2019/PTUNJKT.MELAWANKEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Kompleks KemendikbudGedung C, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.2.10.dealsDian Wahyuni, S.H., M.Ed.;M. Irsan Arief, S.H., M.H.;Simul, S.H.;Robert, S.H., M.H.;Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.;Muhammad Ravii, S.H., M.M.
;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Pendidikandan Kebudayaan, beralamat di Kompleks KemendikbudGedung C, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca:1. Penetapan Plh.
keterangan dari Para Pihak dalam Persidangan; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal8 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 8 Juli 2019, dengan Register Nomor: 136/G/2019/PTUNJKT., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atautidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupaSurat Kepala Kantor Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian PendidikanDan Kebudayaan
67 — 27
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. 2. WALIKOTA PEKALONGAN vs YAYASAN PENDIDIKAN SATYAWIGUNA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4.
., M.Si.Kepala Biro Hukum dan Organisasi, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;: SYAMSUL HADI, S.H., M.H.: Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;: MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;: DIDIT JUNAEDI, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Nama: DYAH KISWORINI, S.H.22=Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;6. Nama : FAIZAL MUAMAR, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;7.
Nama : ALMA GRACIA MARIANA PRIOSISKA, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;8. Nama : RINI WULANDARI, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
61 — 22
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Perihal Error In SubjectoBahwa ldentitas Penggugat tidak jelas, dalam Surat Perintah SementaraDinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor1826 Ins/1171/UP/C. tanggal 9 Maret 1966, juga tertuang di dalam SuratKeputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor249/Pem.D/U.P/K./1966 tanggal 22 Maret 1966 adalah tertulis dan atauditujukan kepada orang yang bernama SAMIJO bukan dan tidak pernahSurat yang dimaksud diatas diperuntukkan kepada orang yang bernamaSISWOYO SAMIWJO.
3.DAIMAN. SSi MPM KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
4.ASEP MUDZAKIR.
147 — 48
TABRANI MPD KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
3.DAIMAN. SSi MPM KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
4.ASEP MUDZAKIR.Spd, KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
5.ARKANI, SPT, MSi PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
6.UBAIDILLAH, ST DIREKTUR CV ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO
Terbanding/Penggugat : Martios Alius bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Sakinah Consultant
24 — 12
Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
Terbanding/Penggugat : Martios Alius bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Sakinah ConsultantPeratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTABUKITTINGGI, Berkedudukan di JI. Perwira No.54 Belakang Balok, Bukittinggi, Sumatera Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/1292/Huk2016, tanggal 15 Juli 2016memberikan kuasa kepada :1. HARRIMAN, SH, Mhum, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi;2.
Menyatakan batal Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/ BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaBukittinggQi;.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaBukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaBukittinggi;. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yangmencabut Penggugat dari pencantuman Daftar HitamNasional;.
Menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanPengguna AnggaranDinas Kebudayaan dan ParwisataKota Bukittinggi No.188.45/BUDPARPAR/2016,tanggal 23 Februari 2016 Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINASKEBUDAYAAN DAN PARWISATA KOTA BUKITTINGGIatau) Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasKebudayaan dan Parwisata Kota BukittinggiNo.188.45/DISHUBPAR/BUDPARPAR/2016 tanggal 23Februari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DANPARWISATA KOTA BUKITTINGGI
Mewajibkan Tergugat/Pembanding mencabut SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaandan Parwisata Kota Bukittinggi No.188.45/BUDPARPAR/2016, tanggal 23 Februari 2016 Tentang,.SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam KEPALA DINASKEBUDAYAAN DAN PARWISATA KOTA BUKITTINGGIatau Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasKebudayaan dan Parwisata Kota BukittinggiNo.188.45/DISHUBPAR/BUDPARPAR/2016 tanggal 23Februari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DANPARWISATA KOTA