Putusan Nomor 997 /B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo,Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10157 tanggal 10 November 2010 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor:MH:

saw/NNT/0112/1214 tanggal 9 Januari 2012 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:MH:saw/NNT/01 12/1214 tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermoior Jenis AlatAlat Berat danBesar yang menyatakan

sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10157 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3590/02/Dipenda

Put.40376/PP/M.X1V04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 130/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

Surat Keputusan Terbanding Nomor:073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 130/XVAB/07Etanggal 31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 052/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmBBNKBPKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2007 Nomor: 356/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1944//02/Dipenda

Rp386.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB386.000,00 386.000,00 PKB386.000,00 386.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121398 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1944/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1944/02/Dipenda

PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1944/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48617/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1944/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis

Putusan Nomor. 176/B/PK/PJK/2012Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 056/KPDPJH/NNT//2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolakdengan alasan dan pertimbangan

Putusan 25596/PP/M.IV/04/2010 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor: 360/XIVAB/07Etanggal 20 November 2007, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara RajawaliLantai

Putusan Nomor. 176/B/PK/PJK/2012MENGADILLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor: 360/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007, atasnama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26,Jakarta,Bahwa UndangUndang

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanHalaman 31 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2013Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10152 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 073/3585/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakanbahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan denganalasan

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Put40371/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 073/3585/02/Dipenda

Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Pengadilan Pajak telah mengucapkanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40371/PP/M.XII/04/2012 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 073/3585/02/Dipenda

tertanggal 21 Oktober 2011yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dipertimbangkan;2 Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 073/3585/02/Dipenda tertanggal tersebut21 Oktober 2011 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding,telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat Nomor MH:saw/NNT/0112/1209 tanggal 9 Januari 2012 yang mana kemudian Pengadilan Pajak8telah mengeluarkan Putusan Nomor Put. 40371/PP/M.XII/04/2012 tanggal

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40371/PP/M.XII/04/2012,tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3585/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48629/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1956/02/Dipenda

.138.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB138.000,00 138.000,00 PKB138.000,00 138.000,00) Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121410kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1956/02/Dipenda

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2015Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48629/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1956/02/Dipenda

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/20157.2Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan suratkeputusan keberatan yaitu dengan surat Nomor973/1956/02/DIPENDA tertanggal 03 Desember 2012 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak.Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/1956/02/DIPENDAtertanggal 03 Desember 2012 tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Bandingkepada Pengadilan Pajak dengan surat NomorMH:ms/NNT/0213/

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT48629/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 973/1956/02/Dipenda tanggal3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 348/XI/AB/07E tanggal

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48545/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1872//02/Dipenda

Rp958.600,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB958.600,00 958.600,00 PKB958.600,00 958.600,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121326 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1872/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48545/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1872/02/Dipenda

PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1872/02/DIPENDA

Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2015Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1872/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 237/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011 atas nama PT.

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2012 Nomor : 40258/PP/M.X1IV04/2012 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3643/02/Dipenda

dan diperinci sebagai berikut:Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2014Jumlah harus Diba RupiahPokok Sanksi Adm Jumlah0,00 2 0,00 BBNKB Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10210 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3643/02/Dipenda

Put. 40258/PP/M.X1V/04/2012yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3643/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 190/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

Besardan Berat.Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan besertajumlah dari PKB yang diajukan keberatannya:Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2014 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi JumlahAdministrasi 0 Bea Balik Nama153.000 0 153.000 Pajak Kendaraan Bermotor153.000 0 153.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat No. 073/3643/02/Dipenda

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 073/3643/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 dan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlatAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 190/XI/AB/07E tanggal31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan GugatanCerai telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor : 249 / 867 / PIP /DIPENDA/ 2015 tertanggal 23 November 2015;10.

Donggala.Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan AgamaPoso (bukti P.1); Asli Surat Izin Atasan Nomor 249/867/PIP/DIPENDA/2015 tanggal 23Nopember 2015. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kab. Poso.Bukti tersebut bermeterai cukup, dan cap pos (bukti P.2);B. SaksiSaksi1.

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1902/02/Dipenda

.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121356kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1902/02/Dipenda

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 16 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/Dipenda

Put. 48575/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1902/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 285/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/DIPENDA

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1879//02/Dipenda

Rp414.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121333 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1879/02/Dipenda

PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1879/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis

diperiksa di Pengadilan AgamaTolitoli;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, kuasa Penggugatmembenarkannya kalau Penggugat Pegawai Negeri Sipil dan masih berkantor diKabupaten Mamuju Utara;Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat serta pengakuan kuasa Penggugattersebut, terbukti bahwa Penggugat sampai saat ini masih aktif bekerja dan tinggal diKabupaten Mamuju Utara, hanya sekalikali datang di Kabupaten Tolitoli;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil padaKantor Dipenda

seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.Bahwa benar Terdakwa berani

seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .e Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.e Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.e Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa

Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Wajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 096/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25616/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2007

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 40229/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda

B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB21.831.000,00 21.831.000,00 PKB21.831.000,00 21.831.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10136 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3569/02/Dipenda

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2013sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40229/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Put. 40229/PP/M.XII/04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3569/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 109/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor073/3569/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 dan Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor:109/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta limaratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48605/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1932/02/Dipenda

dan diperinci sebagaiberikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB3.086.000,00 3.086.000,00 PKB3.086.000,00 3.086.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121386 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/1932/02/Dipenda

Putusan Nomor 228/B/PK/PJK/2015PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1932/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 323/XI/AB/07Etanggal 16 November 2011, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000,

ketetapanPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1932/02/DIPENDA

Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48605/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 ;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA BARATuntuk seluruhnya ;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1932/02/Dipenda

, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48622/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1949/02/Dipenda

.790.000,00 dan diperinci sebagaiberikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB790.000,00 790.000,00 PKB790.000,00 790.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121403 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1949/02/Dipenda

Nomor 71/B/PK/PJK/2015Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48622/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1949/02/Dipenda

Pajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkanadalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehinggaMajelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1949/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48622/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 71/B/PK/PJK/2015MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Nomor : 973/1949/02/Dipenda, Tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48554/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1881/02/Dipenda

.414.000,00 dan diperinci sebagaiberikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121335 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1881/02/Dipenda

dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48554/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1881/02/Dipenda

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1881/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48554/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2015 Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :973/1881/02/Dipenda, Tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan

bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 097/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25617/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor PUT25586/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/709.A/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah1.386.000,00 0,00 1.386.000,00 Bea balik nama231.000,00 0,00 231.000,00 Pajak kendaraanbermotor1.617.000,00 0,00 1.617.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan Surat Nomor 046/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/709.A/02/Dipenda

NamaKendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihilyang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT25586/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/709.A/02/Dipenda

NEWMONT NUSA TENGGARAtersebut; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali Nomor 973/709.A/02/Dipenda. tertanggal 10 Juni 2008 dan SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis AlatAlat Berat dan Besar Tahun 2007 Nomor350/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapbkan sebesar Rp 2.500.000,(duajuta limaratusribu Rupiah);Demikianlah