Ditemukan 91427 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/Pdt/2018
Tanggal 3 Juli 2018 — HADI WALUJO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI WALUJOVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
    Kliwon, Kota Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017:Pemohon Kasasi:1.Z.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia dalam kedudukannyamewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Putus : 25-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 36/Pdt/2011/PT.Sultra
Tanggal 25 Mei 2011 — DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
26 — 15
  • DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
    banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
    Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
    Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
    Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Desain Industri
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Oktober 2018 — Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
856 — 351
  • Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
    ., dan kawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Propelat Barat VI Nomor 24, RT 007 RW021, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2017;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) BANDUNG, yang diwakili oleh Plh.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 April 2024 — Penggugat:
FRANSISKO WERIDITI
Tergugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
207 — 0

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Penundaan:

    • Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tidak Sah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor HKI.2.KI.01.03.02-04 tertanggal 07 Juli
    Penggugat:
    FRANSISKO WERIDITI
    Tergugat:
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-03-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298K/TUN/2008
Tanggal 20 Maret 2009 — LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA,
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA,
    ., Advokat, berkantor di Kompleks Asrama BrimobMedaeng, BlokA, Ggl No. 4, Waru Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di JalanIndrapura No. 5 Surabaya, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPenetapan hari dan tanggal lelang yang diterbitkan oleh Tergugat (KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya) seperti yangdisebutkan diatas ;2. Bahwa surat keputusan yang diumumkan di Harian Surya tanggal 11September 2007 dalam Pengumuman Lelang kedua yang dikeluarkan olehTergugat (KPKNL Surabaya) dan pemberitahuan dari PT.
    tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) yakniobyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhikualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa suratNomor : S1052/WKN.10.2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang berisi tentanghari dan tanggal lelang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa surat yangdikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
85 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), diwakili Pelaksana pada KPKLNPamekasan, Eka Prasetya Ningtyas, berkedudukan di JalanStadion Nomor 104 Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasakepada Yulianto, S.H., S.Ap., dan kawankawan Kepala SeksiHukum dan Informasi pada KPKLN Pamekasan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016:2. PT.
    Bahwa terhadap objek a quo yang diajukan eksekusi oleh Terlawan tersebut,berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pamekasan yang melaksanakan lelang secara umum terhadap objeka quo yang nyatanyata melanggar syaratsyarat dan ketentuan lelang haldemikian didasari atas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasandilakukan dengan tidak transparan, dengan cara melakukan lelang terhadapobjek a quo secara umum tanpa
    ;Eksepsi Persona Standi Non Judicio:Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan ternadap Terlawan harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan di dalamsurat gugatan Pelawan kurang tepat karena tidak mengaitkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan cq Direktorat JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasanselaku (instansi) atasan Terlawan , karena Kantor
    Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pamekasan bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
    Apalagi jika dibaca secara komprehensif alat bukti surat T.IIIldidalamnya bukanlah sebuah peringatan secara nyata, oleh karena alat buktisurat T.Il11 tersebut hanyalah sebatas menginformasikan jika penyelesaiankredit Pemohon telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Skh
Tanggal 12 Oktober 2016 — Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
92 — 16
  • Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/PDT/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perjanjian
Register : 03-10-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Pin
Tanggal 6 Januari 2014 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lain-lain Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekanbaru Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Padang. 3.PT. Balai Mandiri Prasarana (BALESMAN)
120 — 19
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lain-lain Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekanbaru Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Padang.3.PT. Balai Mandiri Prasarana (BALESMAN)
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lain Cq.Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekan Baru Cq.Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Padang, beralamat Kantor Di.Jin. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang ;Selanjutnya disebut ..............cc cee eee eee ees TERGUGAT II ;3. PT. BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN), beralamat di Kantordi JIn.
    memberikannya, tetapihanya mau memberikan anggunan yang lain ;Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaian hutangPenggugat pada bank Pembangunan Daerah (Tergugat I) bahkan orang tuaPenggugat sendiri telah berupaya untuk mencari penyelesaiannya denganTergugat I, akan tetapi tidak mendapat tanggapan positifdari Tergugat I ;Bahwa tanpa adanya koordinasi yang jelas kepada Penggugat, Tergugat I telahmelaksanakan Lelang pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013, melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2907 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Januari 2012 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
    PUTUSANNo. 2907 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIIIBANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA dan LELANG BEKASI, berkantor di JalanSersan Aswan No. 8 D, Bekasi Timur, Bekasi ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/TerbandingV;PT. BPR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-05-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/Pdt/2011
Tanggal 5 Mei 2011 — Kasman VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, DK
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasman VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, DK
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1DLantai 7 Semarang;. Direktur/Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Cepu, bertempat tinggal di Jalan GangDiponegoro Il/2 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,diwakili stafnya Sri Wahyuningsih, SH., Juharul Umam,Muhammad Rafiq berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18Nopember 2009;.
    bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dailildalil :1;Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah pelaksanaan lelang yangbertentangan dengan peraturan hukum dan syaratsyarat lelang yangdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007 sesuaiRisalah Lelang No.532/2007 Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 2 Agustus 2017 — Perdata - MULYONO Lawan - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
55 — 21
  • Perdata- MULYONOLawan- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN, yang beralamat di Jalan Kenanga No. 99PADANGSIDEMPUAN, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat ;Dalam hal ini diwakili oleh 1. Frans Sihombing,Jabatan Pelaksana, 2. Arizaldhy Satria Nugraha,Jabatan Pelaksana, berdasarkan Surat Tugas NomorST37/WKN.02/KNL.04/2017 tertanggal 03 Februari2017;2. PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, yang beralamat di Jalan Ahmad YaniNo. 60.
    Tentang dasar qugatan yang obscuur libela)e)Bahwa dasar gugatan Penggugat tldak jelas, apakah mempermasalahkantentang pelaksanaan eksekusi lelang atau proses kredit yang terjadl balkketika pelepasannya, penagihannya ketlka macet atau tentang prosespelelangan yang dlilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Padang Sidempuan;Bahwa dasar keberatan keduanya yaitu pelaksanaan lelang dan prosespelepasan serta penaglhan kredi ttidak dapat digabungkan menjadi satukesatuan, sebab masingmasing
    berdiri sendiri dan pihak pelaksanaannyajuga berbeda;Bahwa dasar keberatan Penggugat mengenal pelaksanaan lelang lebihcenderung kepada perbuatan melawan hukum dan subjek pelaksanaadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
    Lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PadangSidempuan (Tergugatl), caeat hukum serta tidak sah karena tldak didasarkanpada ketentuan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun1996. Padahal pasal 26 menjelaskan selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenal eksekusl hypotheek yang ada pada mulai berlakunya UndangsUndang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 16-05-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 126/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 16 Mei 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO dkk
60 — 35
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO dkk
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPURWOKERTO, beralamat sesuai dengan gugatan di Jl.Jendral Sutoyo No. 1 Tanjung, Purwokerto Selatan danberdasarkan surat kuasa khusus No. SKU294/MK.6/2016tanggal 14 April 2016 dan jawaban Tergugat tertanggal20 Juli 2016 serta suratsurat terkait beralamat di JalanPahlawan Nomor 876 Purwokerto dalam hal ini diwakilioleh: 1.
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. KantorPelayanan Negara dan Lelang Purwokerto, beralamat diJalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT ;Him. 1 Putusan No.126/PDT/2017/PT SMG2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTORCABANG PURWOKERTO, Jl. Jendral Sudirman No. 57Purwokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh 1.
    Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat menyampaikan pengumuman pelaksanaan lelang yang intinyamenyatakan bahwa harta kekayaan penggugat yang terurai dalampoint 2 diatas, telah berhasil dilelang dan sebagai pemenangnyaadalah Tergugat Ill.. Bahwa penjualan lelang terhadap Hak Tanggungan Penggugat olehTergugat yang dilakukan atas permohonan Tergugat Il telahternyata bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukumyang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:5.1.
    Tanggal 28 Maret 2016 Penggugat mengajukan gugatan atasproses lelang, bahwa proses lelang tidak syah.Tanggapan Tergugat Ill :Tergugat Ill telah memenangkan proses lelang melalui lembagaresmi negara yang menangani proses lelang yaitu KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Purwokerto dan telahdilaksanakan sesuai prosedur;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 14-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2016 — BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
169 — 80
  • BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    SENA MAHESA WICAKSANA ;Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta l,Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015,tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang ; Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan Surat KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang tersebut ;4.
    Bukti T9Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004,tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (foto copy sesuai cetakan) ;Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.93/PMK.06/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 42/KN/2014, tentang Penetapan Standar PelayananDi Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (foto copy dari foto copy) ;Buku
    NEGARAHalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.DAN LELANG pada Pasal 30, KPLN : mempunyai tugas melaksanakan pelayanandi bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara dan lelang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765 K/PDT/2009
RACHMADI PRAYOGO; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV CS.
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RACHMADI PRAYOGO; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV CS.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 18/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Januari 2021 — SUYANTO vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
542 — 61
  • SUYANTO vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
    Tirtoyoso Batas No. 95 A RT 10RW 12 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah;Selanjutnya disebut sebagai ; + === = 22222 2= ===ween ee cece eee eeeeeeeeeeeeeees PEMBANDING / PENGGUGAT;Nama : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SEMARANG;~Tempat Kedudukan : Jl.
    Yasira R : Pelaksana Seksi HWukum dan Informasi KPKNLSemarang; Dengan alamat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Semarang, Gedung Keuangan Negara Il JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pdt/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN
234 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN
    PUTUSANNomor 231 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, RT 9/RW1, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M. dan kawankawan, selaku pejabat dan pegawaiBiro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cg. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cg. KPKNLJakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23November 2016;Pemohon Kasasi;LawanISMAIL HIRAWAN, bertempat tinggal di Rontgen Nomor 4,Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada NasarAmbarita, S.H., M.Hum.
    Juncto Nomor2279/K/PDT/2013;Menyatakan Pelaksanaan sita berdasarkan Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor SHalaman 2 dari 8 hal. Put.
    Menyatakan pelaksanaan sita berdasarkan Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. No.$1534/VVKN.07/KNL.05/2013 tanggal 24 Juli 2013 jo. BeritaAcara Penyitaan No.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA Vtersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 PK/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — MUSLIMIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, dkk.
132 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSLIMIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, dkk.
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PURWOKERTO, berkedudukan diJalan Pahlawan Nomor 876, Kota Purwokerto, diwakilioleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal KementerianKeuangan Republik Indonesia qq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia qq. Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;2.
    Mengajukan permohonan penangguhan agar Penggugat dapat diberitempo menutup sisa kredit/pelunasan kredit hingga bulan Januari 2013;Bahwa pada saat negosasi tawar menawar belum mencapai titik temu,ternyata Bank Danamon (Tergugat 1) telah melayangkan suratpemberitahuan, akan melaksanakan Lelang pada tanggal 12 September2012 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL(Tergugat 3);Bahwa ketika tanggal 12 September 2012, petugas LPKI (wakil Penggugat)hadir ke tempat kantor pelaksanaan lelang
    Tanggal 12 September 2012 Sertifkat Sertifikat Hak Milik Nomor 95 a/nMuslimin telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (Tergugat 3);b. Bahwa Hak Tanggungan Nomor 01743/2009 Peringkat II berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 11 Agustus 2009 Nomor611/KJB/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ratnawati, S.H.(Tergugat 2) selaku PPAT telah di Roya senilai Rp87.500.000,00(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);c.
    Kementerian Keuangan Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Purwokerto selaku (Instansi) atasan TergugatIIIPurwokerto bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut;2.2.
    Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertobukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat III adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.