• Setya Novanto (Ketua Umum DPP PartaiGolkar) dan ldrus Marham (Sekjen DPP Partai Golkar),Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya, beralamat di jalan Anggrek Nelly Murni XASlipi Jakarta Barat. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada RudyAlfonso, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., MuslimJaya Butar Butar, S.H.,M.H., Robinson, S.H., Syarifuddin, S.H.,Melissa Christianes, S.H., Samsul Huda, S.H.

  Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai GolkarHalaman 3 dari 75 halaman.

• SATYA NOVANTO)Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (halaman 118Poin 1.3.) antara lain memutuskan : Frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan, tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidaktidak dimaknai tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Menyatakan barang bukti berupa :
• 1 (satu) unit Handphone merk Poco X5 warna hijau dengan Simcard Nomor 08962999006;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1(satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening :6150878118 atas nama MOCHAMMAD TRI NOVANTO KRISTIAN

• Abd FERDINAN Wahyunir, ST Doni Novanto, STJalan MubaiSawah AGUSTIAN, ST CV. IDEAL DESIGNMelintang, Jalan Desa Taba ENGINERINGBaru dan Jalan PagarAgung + Jalan TPUPembangunan/Peningkatan Ir. Syafrudin. Abd FERDINAN Ompanani, ST Husni Taher, ST Kampung Gandum, JalanMuara AmanPasar MuaraAman dan Jalan LebongDonok Bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat adalah Sdr. FerdinanAgustian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Ir.

  Doni Novanto, ST dan Erna JuandaDirektur Utama PT. Kencana Indah Mandiri;Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan, didapatkan nilai fisik pekerjaan PT.Kencana Indah Mandiri adalah sebesar 5,56 %;Bahwa uang muka yang sudah dicairkan oleh pihak PT. KIM sebesar 20 % dari nilaikontrakBahwa terdapat kelebihan bayar terhadap pekerjaan pihak PT. KIM.3. saksi HERI PURNOMO,Bahwa saksi sebagai kepala Proyek pekerjaan jalan Mubai Pagar Agung;Bahwa sebagai pelaksana lapangan proyek PT. KIM dan CV.

• Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke Polres,dan saat itu saksi hanya menunggu di luar saja, sedangkan Ibu Terdakwamasuk ke dalam dan sekitar pukul 16.00 WIB kami pulang bersamaTerdakwa ; Bahwa benar saksi ada menemui korban saat Terdakwa masih berada diPolres, guna menanyakan bagaimana kronologis kejadian yangsebenarnya dan mengapa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bukanpencuri, dan korban berkata sudah mencabut laporan kehilangantersebut namun katanya harus tetap diproses ;Saksi Muhammad Novanto

• merupakanpengawas pemilu melihat kejadian tersebut kemudian mendatangterdakwa di bilik 01, kKemudian surat Suara tersebut diamankan olehpetugas dan terdakwa juga ditanyai oleh petugas kenapa terdakwamembakar surat Suara tersebut dan kemudian terdakwa menjawabsebagai bentuk protes ke DPR, wakil rakyat.Bahwa ada surat suara yang masih dalam kondisi utuh atau tidakdirobek.Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN WnoBahwa terdakwa sangat tidak suka dengan tokoh politin Fadli Zon,Fahri dan Setyo Novanto

• pengadilan bawah harusmencermati apakah pemerintah sudah bertindak berdasarkan hukum publikatau telah melakukan perbuatan sebagai badan privat.Hal ini sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05Agustus 2015 (antara TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI danFORUM ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI/FAKSI melawan KejaksaanAgung RI sebagai Tergugat , Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaiTergugat Il, KPK sebagai Tergugat III,Setya Novanto

  hukum publikatau telah melakukan perbuatan sebagai badan privat.Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Padt.G/2018/PN TjkHal ini sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05Agustus 2015 (antara TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI danFORUM ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI/FAKSI melawan KejaksaanAgung RI sebagai Tergugat I, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaiTergugat Il, KPK sebagai Tergugat III,Setya Novanto

• Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2018; Untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Cahyo BaskoroTri Novanto, S.T., pekerjaan Direktur Operasional pada PT. TCI Group (WilayahTCI Studio 1) beralamat di Jl. Masjid Al Islan No. 266 RT. 002/004 Kel.Gondrong Kec.

• ;RONALD NOVANTO TALAWAY, S.H.;JHONY LOPPIES, S.H.;THERESIA HALIM, S.H.;a a a onHalaman 1 dari 34 halaman.

• hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa danmenggalinya.Pasal 5 ayat (1):Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Selain itu. dalam prakteknya, Mahkamah Agung sudah banyakmemeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait pelaksanaanwewenang Penyidik Kepolisian dalam menetapkan sebagai tersangkayang harus dikoreksi melalui lembaga Praperadilan, diantaranya kasusKomjen Budi Gunawan, Kasus Setya Novanto

• Ferdinan Wahyunir, ST DoniPeningkatan Abd Agustian, st Novanto, STJalan Mubai CV. IDEALSawah DESIGNMelintang, ENGINERINJalan Desa GTaba Baru danJalan PagarAgung + Jalan TPUPembangunan/ Ir. Syafrudin. Ferdinan Ompanani, ST HusniPeningkatan Abd Agustian, st Taher, STTalang UluTerminal, JalanKampungGandum, JalanMuara AmanPasar MuaraAman dan Jalan Lebong Donok Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 2745 K/Pdt/2015Bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalahSdr.

• Menyatakan barang bukti berupa :
• 2 (dua) paket penerima a.n Liam Marva
• 1 (satu) paket penerima a.n Chaterine
• 1 (satu) paket penerima a.n Anas Novanto
• 2 (dua) paket penerima a.n Cunfen
• 29 (dua puluh Sembilan) paket.

• SATYA NOVANTO)Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (halaman 118Poin 1.3.) antaralain memutuskan :beFrasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHal 31 dari 42 hal.

• SETYA NOVANTO di bagian belakang ada gambar lambang partai Golongan Karya, di bagian depan ada bercak darah;

• 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar, di bagian paha kiri terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

• Penggugat:
  1.IMAN NOVANTO
  2.RATU SITI RADLIYAH
  3.INARA MIRAJANI
  4.NURDIN
  5.MUSRIANTI
  6.H.HAWASI ARSAM
  7.MUMUL ABDUL MUHYI
  8.IHSAN KAMIL SPd.i
  9.MAMIN AWALUDIN
  10.SRININGSIH BE.

• Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kemudianUndangUndang itu sudah dicabut apakah kemudian juga bisadiperiksa dinyatakan tersangka pada konteks satu UndangUndangyang sudah tidak berlaku itu, maka mengingat hal itu adalah padawaktu melakukan kejahatan itu dia sudah tahu bahwa UndangUndang itu suatu yang dilanggar, maka itu adalah tentunya bisadipersalahkan dengan itu, memang ada satu upaya dalam hal iniupayaupaya politis seperti salah satu contoh kasus adalahbagaimana ketika Setia Novanto waktu itu

• Sprin DIK17/01/04/2014 tanggal21 April 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukumdan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyalkekuatan hukum mengikat; Putusan Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29September 2017, dalam perkara permohonan praperadilan antaraSETYA NOVANTO,~ selaku Pemohon, melawan KOMISIPEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) cq. PIMPINAN KPK selakuTermohon, dengan diktum amar putusan sebagai berikut;Dalam pokok perkara:i.

  Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikanterhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No. Sprin.Dik56/01/07/2017 tanggal 17 Juli2017;4. Dst.....10.

• pada Pengadilan Negeri JakartaPusat secara tepat dan benar serta membuktikan Surat Dakwaan KeduaPasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal64 ayat (1) KUHP yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatanTerdakwa Idrus Marham dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa pada awal saksi Eni Maulani Saragih (Terdakwa dalamperkara splitsing) melaporkan perkembangan Proyek PLTU MT Riau1 tidak lagi kepada saksi Setya Novanto

  Justianty,dengan demikian total jumlah uang yang diterima Eni MaulaniSaragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo sebesarRp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)dan uang sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) diterima oleh Eni Saragih atas sepengetahuanTerdakwa Idrus Marham, dan uang tersebut direncanakan untukpelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang akan mengusungTerdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkarmenggantikan Setya Novanto

• Setya Novanto,Ak kepada Ir. H.

  Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodotertanggal 24 Agustus 2016 151 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen PertanianDirektorat Jendral perternakan NO : /HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat RekomendasiPemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiridari: 15.13 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartukendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT.

  Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodotertanggal 24 Agustus 2016 1 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen PertanianDirektorat Jendral perternakan NO : /15 HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat RekomendasiPemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiridari : 3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartukendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT.

  Setya Novanto,Ak kepada Ir. H. Joko Widodotertanggal 24 Agustus 2016 151 (Satu) bundel Nota Dinas Departemen PertanianDirektorat Jendral perternakan NO : /HK.340/F.6/11/2010 tentang Surat RekomendasiPemasukan (SRP) PHNP tanggal 5 Nopember 2010 terdiridari : 15.1 3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar Kartukendali surat persetujuan pemasukan PHNP PT.

• Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkaitpenetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:i.Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN Jak.Sel, atas nama Setya Novanto, dalam pertimbangan hukumnya,hakim menilai Penetapan tersangka pada diri Pemohon sudahdilakukan diawal penyidikan, padahal menurut hakim harusnyapenetapan tersangka dilakukan di akhir tahapan penyidikan suatuperkara.