Terdakwa ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa datang lagi ke Toko ADA JADI, saat bertemu dengan Saksi korban ALMANMAULANA, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) pasang sandal dan (satu) pasangsepatu seharga Rp. 590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saatsaksi korban ALMAN MAULANA menagih pembayaran, termasuk sisa uang pembayaransepatu dan sandal yang diambil terdakwa sebelumnya, dijawab oleh terdakwa Pokoknyananti dilunasi setelah acara pelantikan

, Pelantikan Anggota DPRD Kota Prabumulihtanggal 27 September 2014, sehingga saksi korban ALMAN MAULANA percaya lalumenyerahkan sepatu dan sandal kepada terdakwa ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa kembali datang ke Toko ADA JADI, bertemu dengan saksi korban ALMANMAULANA, saat itu terdakwa mengatakan Ayuk ni nak ngambek barang 20 pasangsandal, 10 untuk cowok dan 10 untuk cewek , untuk karyawan aku di pelaminan nakdipakeknyo kage pas acara syukuran Anggota

, ayuk ngambek sepatu empat pasanguntuk kawankawan ditempat senam alu saksi korban ALMAN MAULANA mengenaipembayarannya, dijawab terdakwa Kau tenang bae, setelah selesai acara pelantikan iniseluruh bon aku ditoko kau kulunasi galo, kasihlah Nomor Rekening kau, kalu ayuk daksempat ke Toko gek ayuk transfer bae, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksikorban ALMAN MAULANA merasa yakin lalu menyerahkan 20 (duapuluh) pasang sandaldan 4 (empat) pasang sepatu dengan nilai harga Rp. 3.325.000, (tiga

Minahasa Selatan No. 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua,yang telah diubah dengan PERDA No. 7 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 TahunHalaman 2 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 10 PK/TUN/20162005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua;Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan atas Surat Keputusan BupatiMinahasa Selatan obyek sengketa pada tanggal 6 November 2012, saatPelantikan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan Tumpaan KabupatenMinahasa Selatan, maka dengan demikian Surat gugatan yang diajukanPenggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 UndangUndangNomor

Putusan Nomor 10 PK/TUN/20166.46.56.66.7Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, yang berbunyi: Pengawas pemilihan Hukum Tua mengambilkeputusan apabila timbul pemasalahan dalam pelaksanaan;Bahwa penunjukkan panitia oleh ketua BPD tidak sesuai denganPasal 3 ayat 2 PERDA Kab. Minahasa Selatan No. 7 tahun 2007karena Panitia yang ditunjuk oleh Ketua BPD ternyata bukandiambil dari tokoh masyarakat tetapi orang yang ikutikutan apabilaterjadi masalah. Berdasarkan Perda Kab.

Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihnan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi: ketua, sekretaris panitia pemilihan hukumtua dipilih dari dan oleh anggota;Bahwa Berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkannama saksi untuk ditandatangani. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1PERDA Kab.

Putusan Nomor 10 PK/TUN/2016Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndangNo. 9 Tahun 2004, Jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;8.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Moh.Amir;21. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an. Moh. Zuhdi;22.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;27. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Buchari;28. Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Musyaffak;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Musyaffak;30.

Abdul Haris;49.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs. Ach. Bucharir;51.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.

Halima;65.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;66.Surat Pernyataan Menuduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Halima;67.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an Halima;68.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An. Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008, tanggal 9 Mei 2008 An.

Moh.Amir;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Moh.Amir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/11822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Moh.Amir;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.Moh. Zuhdi;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 an.

Buchari;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Buchari;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/1902444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an.Drs. Ach. Buchari;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 TentangPengangkatan Dalam Jabatan an.

Abdul Haris;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 an. Drs.Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs. Ach. Bucharir;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001an. Drs.

Sujono,BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono,BA;77.Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008 tanggal 9 Mei 2008 An.Drs. Sujono,Ba;78.Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/2008, tanggal 9 Mei2008 An. Sujono,BA; Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/285/435.203/2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Bahwa dalam tahap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah1.281 pemilih, masin ada namanama warga Desa Karanganom yang belumterdaftar, tetapi justru panitia memasukkan namanama warga desa lainyang tidak punya hak pilin ke dalam DPT;Dalam hal iniPanitia Pilkades dalam menyusun DPT telah melanggar Peraturan DaerahKabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 10butir b yang menegaskan bahwa yang dapat memilin

Untuk menghindari halhal yang tidak diinginkanmaka Penggugat terpaksa menyetujuinya, sehingga jumlah pemilin dalamDPT yang semula berjumlah 1.281 orang berubah menjadi 1.286 orang.Dalam hal iniPenambahan daftar pemilin setelah disahkannya DPT, maka panitiapilkades telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 6 butir c yangmenegaskan bahwa panitia pilkades berkewajiban melaksanakan

Sugond0.Dalam hal iniPerbuatan anggota panitia pilkades yang tidak netral jelas telah melanggarPeraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang TataCara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa pasal 6 butir a yang menegaskan bahwapanitia pilkades berkewajiban bersikap netral .5.

Hingga padatanggal 27 September 2013 terjadi demonstrasi di Kantor KecamatanKandeman yang tuntutannya adalah meminta penghitungan ulang danpenundaan pelantikan calon kepala desa terpilin Sdr. Sugondo. Hinggaakhirnya pada tanggal 2 Oktober 2013 Sdr. Sugondo tetap dilantik sebagaiKepala Desa Karanganom di Pendopo Kabupten Batang.Halaman 9 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg107.

Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat angka 6 yang padapokoknya menyatakan Penggugat melakukan pengaduan yang berisitentang keberatan terhadap hasil pelaksanaan pilkades, akanTergugat tanggapi sebagai berikute Bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalahtentang pemilihan kepala desa telah diatur dalam pasal 23Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapnyaberbunyi sebagai

Yopi Armada :Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Dusun Sukarela;Bahwa saksi menjabat hampir 1 tahun menjadi Ketua BPD PeriodeTahun 2019 sampai 2024 sebelumnya menjadi anggota BPD PeriodeTahun 2013 sampai dengan 2019 yang berkantor di Kepala Desa;Bahwa pelantikan tersebut tanggal 9 Januari 2020 hari Kamis, saksidiundang secara resmi dan ikut menyaksikan Pelantikan Perangkat Desatersebut;Bahwa saksi mengetahui Pelantikan tersebut ada Perangkat Desaterpilin yang akan dilantik tetapi tidak hadir atas

nama Hoiriyah (TergugatIl Intervensi 4) tapi saksi tidak tahu kenapa tidak hadir dalam PelantikanPerangkat Desa tersebut dan untuk pelantikan tersebut digantikan orangtuanya Hoiriyah (Tergugat II Intervensi 4) yaitu Pak Zakaria;Halaman 30 dari 62 halaman/Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.PLGBahwa saat Pelantikan Pergantian Perangkat Desa, Surat KeputusanPerangkat Desa di bacakan satu persatu;Bahwa ada pengukuhan dan saksi diundang secara resmi untuk hadirpada tanggal 23 Januari 2020 yang mengukuhkan Perangkat

Din:Bahwa saksi lahir di Semuntul, yang dahulu merupakan satu namaDesa, pada tahun 2008 ada pemekaran menjadi dua desa yaitu DesaSukarela dan Desa Semuntul;Bahwa Para Penggugat Menjabat sebagai Perangkat Desa di DesaSukarela dari Tahun 2014 saksi mengetahui karena saat pada tahun2013 pernah menjadi Ketua Panitia Seleksi untuk penjaringan PerangkatDesa;Halaman 31 dari 62 halaman/Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.PLG Bahwa saksi tidak hadir saat pelantikan Perangkat Desa pada tanggal 9Januari 2020 tapi

Perangkat Desa tersebut, Perangkat Desa atasnama Hoiriyah (Tergugat Il Intervensi 4) memang tidak hadir saatpelantikan Perangkat Desa tersebut tapi memang disertai dengan suratsakitnya Jadi atas inisiatif saksi sendiri agar orang tuanya atas nama pakZakaria saja yang mewakili saat pelantikan dan penyumpahan;.

Dayat Firdaus :Bahwa saksi tidak menghadiri saat Pelantikan Perangkat Desa, hanyadengar kabar ada pelantikan pergantian Perangkat Desa dari kawankawan;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Anggota BPD dari tahun 2014sampai tahun 2019;Bahwa terkait dengan Bukti T.7 saksi pernah melihat dan membacanya;Bahwa saksi menerangkan sebelum acara pelantikan tersebut. saksipernah menyampaikan kepada Para Penggugat akan ada PenyegaranPerangkat Desa yaitu kepada Supriyanto dan Syamsudin, saksimenyampaikan itu agar

Penggugat menghadiri acara Deklarasi/Pelantikan DPC Indonesia BisaKabupaten Banyuwangi di Agro Wisata Alam Indah Lestari (AIL) Rogojampi.

Saksi hadirhanya karena diundang (kolektif).Bahwa saksi tahu pada saat itu melihat Penggugat hadir dalam acara tersebut tetapisaksi tidak tahu apakah Penggugat menjadi anggota pengurus INDONESIABISA.Bahwa saksi tidak mendengar nama Penggugat disebut dalam pelantikan pengurusINDONESIA BISA. Pelantikan tersebut dilakukan di aula AIL sedangkan saksiada di belakang tetapi saksi tahu Penggugat hadir dalam acara tersebut.

Jonidan Edy Utomo yang menerangkan bahwa Penggugat hadir pada waktu pendeklarasiandan pelantikan tersebut.

Disampig itu tidak ada bukti lain yang diajukan olehpara tergugat misalnya daftar hadir atau dokumen kegiatan yang menunjukkan kehadiranpenggugat dalam pendeklarasian dan pelantikan di AIL tersebut.

Dengan kata lainkehadiran Penggugat pada pendeklarasian dan pelantikan Pengurus Indonesia Bisa di AILRogojampi tidak didukung oleh alat bukti baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksiDengan demikian Majelis berpendapat penggugat tidak pernah hadir pada acarapendeklarasian dan pelantikan penguruus Indonesia Bisa Kabupaten Banyuwangi di AILRogojampi.Menimbang, bahwa dari petimbangan tersebut diatas, pencantuman namaPenggugat ( Yusuf Widiatmoko ) sebagai Dewan Pembina ( angka 1 ) dalam SuratKeputusan

ADRA dilantik menjadi Kepala Desa Pinggir, sekitar tanggal 21 Juli 2015adapun pelantikan Sdr.

BKS Tergugat tetap sajamelakukan Pelantikan atas Kepala Desa Terpilih ADRA sebagaimanaditerbitkannya Surat Keputusan Nomor 317 /KPTS/ VII/2015, tanggal 14Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir,Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir,Kabupaten Bengkalis ;Bahwa disamping itu Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18Peraturan Daerah Kab.

Bengkalis Nomor: 05 Tahun 2008 Tentang Tata CataPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karenajelas jelas terbukti secara hukum atas pertimbangan majelis hakimPengadilan Negeri Bengkalis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggirtidak jujur, sebab adanya unsur politik uang dan pencoblosan yang tidak12.13.14.benar lalu disahkan oleh Panitia Pemilihan untuk kepentingan calon KepalaDesa ADRA ;Bahwa dalam gugatan ini perlu dijelaskan mengenai proses persidanggugatan pemilihan Kepala

Bukti T6 : Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan initidak mengajukan saksi cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmenyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2015yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang18merupakan

dengan mengacu pada ketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai mengesahkan,pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa kewenangan atributifnya dimilikioleh Bupati Bengkalis untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah prosuder dan subtansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Kepala Desamengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor005/22/424.303.2.06/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 PerihalUndangan, dengan acara Pelantikan Perangkat Desa Ngerong, namunternyata Undangan tersebut tidak jadi dilaksanakan tanpa ada alasanyang jelas.Memperhatikan bahwa dalam Undangan tersebut disebutkan bahwapelantikan dilaksanakan tanggal 9

Menetapkan KETIGA : Masa Kerja Panitia adalahterhitung sejak pembentukan sampai dengan. pelantikan danpengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih.

Peraturan DesaNgerong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Bahwa, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Desamengadakan Musyawarah Desa mengadakan Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerong Tahun 2020;.

Bahwa Upaya Administratif dengan melakukan banding kepada Camatdan Bupati tidak tepat, karena Camat hanya mengeluarkan rekomendasiapa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Ngerong berdasarkanPeraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PedomanTata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa.

di Balai Desa Ngerong.34.Bahwa, Kepala Desa Ngerong setelah pelantikan Perangkat DesaNgerong pada Hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 menyerahkanKeputusan Kepala Desa Ngerong Nomor141.31/25/SK/424.303.2.06/2020 Tentang Pengangkatan PerangkatDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas namaImam Ghozali sebagai Kepala Wilayah Dusun Putat kepada TergugatIntervensi;35.

Pasal 1 Butir 15 Peraturan Daerah Kota AmbonNomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri yang telah berlangsungturun temurun di Negeri Ema;Bahwa Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ema baik oleh SaniriNegeri Ema Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang PenetapanMata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan,tanggal 17 Oktober 2020 jo.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun2017 tentang Pengangkatan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Pemerintah Negeri;16.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;g. Peraturan Negeri Ema Nomor 01 tahun 2021 tentang Mata RumahParentah Negeri Ema tanggal 12 Januari 2021;h.

Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat LeitimurSelatan Nomor: 141/41/II/2021/SETCAM, perihal:Permohonan Pengesahan dan Pelantikan KepalaPemerintahan Negeri Ema Periode 20212027,tanggal 24 Februari 2021;3.

;Bahwa saksi menyatakan dokumen yang merupakan syaratsyaratcalon Kepala Pemerintahan Negeri Ema diberikan langsung olehmatarumah Leimena, dan diperiksa kelengkapannya oleh saniri negeri,kemudian dokumen diserahkan kepada Penjabat Pemerintahan NegeriEma melalui Camat, dan dari Camat diserahkan kepada WalikotaAmbon ;Bahwa saksi menyatakan ada undangan untuk pelantikan KepalaPemerintahan Negeri Ema yang dibuat oleh Panitia Pelantikan KepalaPemerintahan Negeri Ema yang disampaikan kepada pihakpihak yangterkait

Penggugat mengetahui adanya adanya keputusan tersebut pada tanggal21 Nopember 2013 pada saat dilakukan pelantikan dan pengumuman terhadap HadiSubronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo masa jabatan 20132019.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Penghentian Kepala Desa. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Negaglik,Kabupaten Sleman No. 001/SKH/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Tata tertibPemilihan Kepala Desa Sukoharjo. 6.

Kecamatan Ngaglik sesuai tahap dan kewenangan serta produknyasebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanHal 19 dari 93halaman Putusan Nomor: 03/G/2014/PTUN.

Gugatan Penggugat menjadi Kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa dalil gugatan Penggugat (nomor 3) yang mengacu pada ligitimasi penetapanadanya seremoni pelantikan Bupati Sleman terhadap Kepala Desa Sukoharjo terpilih(Tergugat II Intervensi) dengan pelaksanaan pelantikan tanggal 21 Nopember 2013adalah sudah menjadi wilayah hukum perdata yang harus disidangkan denganmenggunakan hukum acara perdata dalam kompetensi pada Peradilan Umum, bukanpada Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dengan lewat waktu gugatan

YKbertentangan dengan asas persamaan dan asas kecermatan dalam AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik iMenimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa mengatur :Apabila terdapat pengajuan keberatan ataspenetapan calon kepala desa terpilih, proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan,namun karena asas kecermatan dalam asasasas umum pemerintahan yang baik telahmensyaratkan

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo dimana Panitia pemilihan KepalaDesa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sejak awalpelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, dimana Panitia melakukanpelanggaran yang mendasar, bertentangan dari ketentuan yang ada yaituPutusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.Hal. 5 dari 83 Hal.sebagaimana yang diatur dalam PERDA KABUPATEN BONE Nomor : Tahun 2015, Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa.

Bahwa pembatasan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desahingga PkI.13.00 Wita yaitu secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 34 ayat(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 TentangPemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal tersebut diaturpula pada Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ulo, yang dikeluarkan olehPanitia Pemilinan Kepala Desa.

Menyatakan bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa UloKecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilinan Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;2. Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;.

Bone No. 1 tahun 2015 tentang Pemilinan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa ;Bahwa dalil posita gugatan para penggugat tersebut diatas adalah bentukpengakuan keabsahan proses penerbitan obyek sengketa yakni KeputusanBupati Bone Nomor 730 tahun 2015 ;Kenapa?Karena Tergugat/Bupati sebelum menerbitkan obyek sengketa, telah melaluitahapantahapan masalah PILKADES sesuai apa yang diamanatkan PERDAnomor 1 tahun 2015 5 2222222 nn nen nnn nen nn nen cence nese en nee7.

Bone Nomor 1 tahun2015 menegaskan bahwa : 22022 nn none en ne nnn nn nn none Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapanatau pengesahan calon Terpilih, maka pelantikan calon terpilih tetapGIlaAKSAINAKAN Faa= ease ee er ite teeeneeerm9.

pengumuman tersebutditandatangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Tergugat II, sehinggadisini dengan jelaslah Tergugat dan Tergugat II tidak menjalankansesuai dengan tugasnya yang ditunjuk sebagai panitia maupun sebagaiBPD;. bahwa seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom Kecamatan BengkalisKabupaten Bengkalis periode 2009 yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II tidak berdasarkan atau menyimpang dari Peraturan Daerah(Perda) kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pelantikan

Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam kasasi, maka PengadilanTinggi Riau di Pekanbaru yang telah menguatkan putusan HakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini telan melanggar peraturanperundangundangan dalam hal ini Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Hierarki PeraturanPerundanganundangan sebagai hukum positif di Negara RepublikIndonesia).

Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 saatmelakukan seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom KecamatanBengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 pada tanggal 06Maret 2009 dari awal dan atau tahap pertama tidak melaksanakan seleksitersebut sesuai hukum positif yang berlaku dalam hal ini acuan tersebutadalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 tahun 2008tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Aslah) yang harus dianggap gugur dalampenyeleksian awal oleh panitia pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 dilakukanhanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernah mengacu adaPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2003 tentangTata Cara pencalonan, pemilinan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa dan selain itu tidak pernah membuat aturan untuk tertionya seleksipemilinan dan hal tersebut dapat dilihat pula dalam putusan bakal calonKepala

ASLAH tidak terdapat kekurangan berkas seleksi administrasi dandinyatakan lulus.Selanjutnya terhadap penentuan kriteria bakal calon yang harus dianggapgugur dalam penyeleksian awal oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaMeskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015juga dilakukan hanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernahmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentianKepala Desa dan selain

Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 psl 3 (2) TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri pada Negeri adat(Upu Latu) tersebut dengan keputusan Saniri Negeri (sesuai psl 36Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006,Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri).

Setelah pengukuhan secara adattersebut, baru kemudian Bupati (Kepala Daerah) meresmikan secaraadministrasi pemerintahan sesuai ketentuan psl 38 (1) PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala PemerintahNegeri), selanjutnya diadakan pelantikan berupa pengambilan sumpahjanji.

Sedangkan dalildalil penggugatmerupakan ketikdakonsistenan penggugat dalam memahami hukum adatyang berlaku di Negeri Lilibooi.Bahwa pelantikan TERGUGAT Il Intervensi, adalah tindakam lpso Jure,dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu padaPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri; Jo.

Terhadap dalil penggugat Angka 7 & 8 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa pada negeri adat pelantikan dan pengukuhan KepalaPemerintah dilakukan secara Pemerintah dan secara adat.

Bupati ternyata sampai di Masohi, Bupati menyatakan tidakada pelantikan dan tidak mau melantik karena sudah ada putusanPengadilan dan nanti akan menugaskan Kabag Hukum dan KabagHal. 52 dari 85 Hal.

/d Penggugat IV merasa dirugikan setelahmengetaui dan menerima Surat Keputusan PJ Petinggi KampungMuara Jawaq yang dikeluakan pada tanggal 8 April 2020 TentangPemerintahan dan Pengangkatan Perangkat Kampung Muara Jawaq,Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020tertanggal 8 April 2020 ;3.Bahwa kemudian Penggugat s/d Penggugat IV langsung menempuhupaya administratif dengan menyampaikan keberatan secara tertuliskepada PJ Petinggi Kampung Muara Jawaq pada hari yang sama padahari pelantikan

Petinggi Kampung Muara Jawag dengan tujuan untuk menjagaagar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan ;4.Bahwa pada hari pelantikan PJ Petinggi Kampung Muara Jawaq yangpada tanggal 8 April 2020, PJ Petinggi Kampung Muara Jawaq justrulangsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/PEMPJ/MJ.MBB/IV/2020, Tentang Pemerintahan dan Pengangkatan PerangkatKampung Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, KabupatenKutai Barat Tahun 2020 untuk memberhentikan Penggugat s/dPenggugat IV sebagai Perangkat

PJPetinggi Kampung Muara Jawaq tanggal 8 April 2020, kemudian PJPetinggi Kampung Muara Jawag melakukan konsultasi kepada CamatHalaman 11 dari 57 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2020/PTUN.SMDMook Manaar Bulatn, dan kemudian mengeluarkan surat keputusanpada hari yang sama yaitu pada tanggal 8 April 2020 ;Bahwa oleh karena itu, kKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat padahari pelantikan PJ Petinggi tanggal 8 April 2020 merupakan keputusanyang salah dan melanggar hukum ;11.Bahwa berdasarkan halhal yang

Pj Petinggi,saya minta pekerjaan, setelah itu di Setujui oleh Ketua BPK dan pakPj Petinggi, selanjutnya kami di lantik, pelantikannya bulan april 2020setelah pelantikan Pj Petinggi selanjutnya pelantikan perangkatkampung di hari yang sama ;Bahwa proses itu di lakukan sebelum pelantikan Pj Petinggi ;Bahwa karena saksi sudah tahu yang bakal menjadi Pj Petinggikarena ada suratnya dari Bupati ;Halaman 28 dari 57 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2020/PTUN.SMDBahwa saksi tidak tahu apakah perangkat kampung

Petinggi itu. di serahkan Pada saat pelantikan,sebelumnya hanya sebatas informasi yang di tunjuk Pj danmemenuhi persyaratan di angkat Pj pak Sendeng ;Bahwa saksi tahu masa jabatan Pj Petinggi itu 10 bulan dari KasiPemerintahan pada waktu saya konsultasi ke Kecamatan bersamapak Sinding;Bahwa perangkat kampung ini di berhentikan semua karena menurutPj Petinggi nanti kalau tidak di berhentikan semua triirian ;Bahwa saksi terlibat dalam proses pelantikan karena pelantikan ituakan lakukan di kampung Muara

AHMAD RIZAL AM
Tergugat:
1.PANITIA PELANTIKAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT SE-PROVINSI JAWA BARAT Cq MOHAMAD HANDARUJATI KALAMULLAH
2.ANTON SUKARTONO SURATTO
3.AGUS HARIMUTRI YUDHOYONO
Turut Tergugat:
DADAN YUDASWARA

tersebut ;Jika dikaitkan dengan perkara a quo maka, bahwa sebelum perkaraini diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukanHalaman 4 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor :40/G/2020/PTUN.Smgkeberatan administrasi sebelum dan sesudah Keputusan BupatiTemanggung tersebut dikeluarkan oleh sebab itu, maka PengadilanTata Usaha Negara sudah berwenang untuk menyelesaikanperkara a quo dikarenakan hukum organik yaitu di dalam PeraturanBupati No. 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

PositaAdapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor :40/G/2020/PTUN.SmgBahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 JanuariBahwa dalam pelaksanaaan Pilkades, dilaksanakan tahapantahapan dengan dasar hukum Peraturan Bupati TemanggungNomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian

Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Jika dikaitkan denganperkara a quo, maka dengan pelantikan atas nama Kasdiyang dilakukan oleh Tergugat tentunya mencederai asaskepastian hukum karena peraturan perundangan yangmerupakan hukum positif di Indonesia, yaitu:a) Pasal 33 huruf (d) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, yangberbunyi : Pasal 33 huruf (d) Calon Kepala Desa wajibmemenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamatsekolah menengah pertama

atau sederajat makaPengangkatan atas nama Kasdi yang dilakukan olehTergugat telah jelas melanggar Pasal 33 huruf d UU No. 6Tahun 2014 karena saudara Kasdi jelasjelas tidakmemenuhi persyaratan 5b) Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

dan pembacaan berita acara sumpah padatanggal 28 januari 2019 telah melakukan kesalahan Administrasi itu tidakbenar sama sakali sebab, pada waktu pelantikan dan pembacaan beritaacara sumpah memang SK yang diberikan kepada Penggugat hanyalahberupa draft sebagai prosedural pelantikan saja.

Perkara No. : 45/G/2019/PTUN.SBYBahwa saksi tahu alasan Bu Dewi diroling turun jabatan karena BuDewi tidak pernah masuk dan pekerjaannya tidak beres ; Bahwa waktu pelantikan SK yang diberikan bukan yang aslikemudian setelah selesai pelantikan diberikan yang asli ; Bahwa saksi tahu SK yang formalitas tapi saksi tidak membaca ;Bahwa saat pelantikan Pak Camat yang baru (Pak Iswaji) ; Bahwa saksi tidak tahu surat yang diterima Bu Dewi isinya tentangBahwa absensi yang digunakan secara manual, yang hadirdicentang

Perkara No. : 45/G/2019/PTUN.SBYBahwa saksi hanya tahu teguran dari pihak Kecamatan, kalau dariBPD kurang tahu ; 2Bahwa secara formalitas saksi tidak menerima SK ; Bahwa saksi mengambil SK Pelantikan besok paginya di Pak Saifulbagian Bendahata ; 222222 on nnn nn eneBahwa saksi pada saat menerima SK tidak membaca baru dibacawaktu mau pengajuan pinjaman ; Bahwa saksi mengetahui SK Pelantikan pada waktu rapat dinas ; Bahwa rapat di Desa diadakannya sewaktuwaktu, misalnya rapatuntuk monitoring evaluasl

Perkara No. : 45/G/2019/PTUN.SBY Bahwa SK saksi yang untuk pelantikan besoknya saksi tukar denganSK.

Yang Gl ; sessseeeeesseeneenccmeest erence nena eee Bahwa saksi lupa setelah pelantikan membaca SK atau tidak ; Bahwa setelah ditunjukan bukti P5 dan T.Il1 saksi menyatakan tidaksama karena yang P5 itu SK yang untuk pelantikan belumditandatangani, dan yang bukti T.l1 setelah ditukar dengan SKaslinya ; Bahwa yang melantik saksi adalah Kepala Desa ; Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutasi PerangkatDesa adalah Kepala Desa ; Bahwa untuk format absen dari atasan, format sudah seperti itu/oaku;

Bengkalis terbukti telah melanggar pasal 8ayat (1) huruf k Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo pasal 44 huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, yang mana Peraturan Pemerintah tersebutSOSUAl eau: Pasteustemmnewm es ??

Bengkalis Nomor 05Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang manapada Pasal 8 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kab.Bengkalis tersebut jelas menyebutkan BELUM PERNAHMENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA DALAM DUA KALI MASAJABATAN, padahal Penggugat telah pernah dua kalimenjabat sebagai Kepala Desa (i.c.

Bukti P20 : Foto Copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(foto copy dari foto copy);21. Bukti P21 : Foto copy Pernyataan SikapMasyarakat Desa Pinggir Kec.

Pj.Kepala Desa Pinggir (foto copy dari fotoCOPY) is == ees sss sees semis cee e eeeBukti P25 : Foto copy Berita Acaratanggal 8 November 2010 (foto copy darifoto copy);Bukti P26 : Foto copy Daftar HadirPertemuan Antar Tokoh Masyarakat,Mahasiswa dan Camat Pinggir TerkaitPengangkatan Dan Pelantikan Pjs.

Bukti T 2 : Foto copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor O05 Tahun 2008tanggal 17 Juni 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (foto copysesuai dengan asli nya);3.4. Bukti5. BuktiBukti T3 : Foto copy surat SYUFRIT T5:(Kandidat calon Kepala Desa Pinggir NomorUrut 1 Pilkades Pinggir Kec.

Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala DeSaj 220222 onen anne nn no neeb. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, knususnya :. Asas Kepastian Hukum / Principle of Legal Security ;Il.

Bahwa berdasar Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa BPDWajib Mengusulkan penyesuaian Masa Jabatan dari 5 (lima) tahunmenjadi 10 (sepuluh) tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baikserta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;.

berkaitandengan Penilaian BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu KabupatenPati yang memutuskan untuk tidak mengusulkan penyesuaian masajabatan Kepala Desa Bulungan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh)10.Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam hal ini11jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan

Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan BupatiPati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian KepalaDesa, in casu mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Desayang dilakukan oleh BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten.Bahwa Asas Proporsionalitas juga telah dilanggar oleh Tergugat,karena tindakan

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui atas objek sengketa TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT :Melalui undangan pelantikan Kepala Desa Orang Kai Kilwair atasnama YOHANES SERWUTYANAN pada tanggal 30 Desember 2011,sehingga PENGGUGAT mengajukan Surat gugatan Tata UsahaNegara pada tanggal 30 Desember 2011, melalui Pengadilan TataUsaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 Harisebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; b.

53 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004dan alasanalasan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatanini telah memenuhi syaratsyarat Hukum Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) angka 1 dan angka 2UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; Dengan secara sewenangwenang dan secara tidak sah TERGUGATmemaksakan kehendak untuk melantik dan menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan

Bukti P2 :;/Surat Keputusan Nomor : 02/XII/2009/Pemangku Adat Lor Maur Tentang Per Pemilihan dan Pelantikan serta Pengukuhan Raja Maur Ohoiwut / Lor Maur

Bukti T4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 20Ctentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepaPemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

adat istiadat dan hukum adat setempat ; 2) Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dilakukan oleh Bupatiatau pejabat lain yang ditunjuk ; Menimbang, bahwa kemudian menurut dalil Tergugat, PenerbitanKeputusan a quo dalam rangka tahap akhir dari rangkaian proses Pengangkatan/Pemilihan Kepala Ohoi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat ; Menimbang, bahwa objek sengketa