namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON binti NurRohmad diubah dengan nama PEMOHONN binti Nur Rohmad untukpengurusan Akta Kelahiran anak berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, makaperkara iniadalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Nama Pemohon dalam Buku Nikahtertulis dengan nama Barijah namun yang sebenaarnya adalah Bariyah,demikian juga mengenai tanggal lahir Pemohon tertulis 18 tahun yangsebenarnya adalah tanggal 12061953;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi dengan perkawinan, karenapermohonan tersebut patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas

Terdakwa telahmemenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akanapa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dipersidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteriaobyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektualyang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untukmemahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkandipersidangan dalam korelasi

Terdakwa telahmemenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akanapa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap. dipersidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteriaobyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektualyang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untukmemahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkandipersidangan dalam korelasi

Abu Gee Pok;Bahwa Kedudukan hukum dan Kapasitas hukum Perkumpulan Rumah AbuGee Pok perlu dipertanyakan, karena keberadaannya belum disahkan olehMenteri Kehakiman yang selanjutnya diumumkan dalam Lembaran NegaraPemerintah RL, sebagaimana telah diatur dalam Stb.1939570 jo 717 dandidaftarkan di KEMENSOS RI atau di KEMENDAGRI RI sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku saat ini;Bahwa, selain itu perlu dibuktikan apakah Penggugat yang mengakusebagai Ketua Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok memiliki korelasi

Ataukah memang Penggugat samasekali tidak ada korelasi dengan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yangtercatat dalam bekas SHGB Nomor 872/Kel.

Bahwa, selain itu perlu dibuktikan apakah Penggugat yang mengakusebagai Ketua Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok memiliki korelasi secarahukum dengan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yang tercatat dalambekas SHGB Nomor 872/Kel. Pakelan tersebut? Sebab hal tersebut terasajanggal mengapa sebelum tahun 2000 Penggugat tidak memperpanjangbekas SHGB Nomor 872/Kel. Pakelan? Ataukah memang Penggugat samasekali tidak ada korelasi dengan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yangtercatat dalam bekas SHGB Nomor 872/Kel.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan danpercekcokan, adalahdisebabkan karena Tergugat sering minumminumankeras dan mabuk, sehinggapada bulan Oktober 2014, Penggugat danTergugat memilih berpisah tempat tinggal hingga sekarang.Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut adalah keluarga ataukerabat Penggugat yang keterangannya telah berdasarkan ataspengetahuannya sendiri, kemudian antara satu) dengan yanglainnyamempunyai korelasi

sendiri ,memastikan bahwa barang tersebut benarbenar milik Termohon , penyitaanberdasarkan rekaan tidak dapat dibenarkan , disebutkan dalam Berita Acara SitaEksekusi Nomor 14 / BA.Pdt.Eks/ 2013 / PN.Btg Pelawan merupakan TermohonEksekusi sehingga dipastikan Pelawan adalah pemilik atas objek eksekusi padahaldiketahui objek eksekusi merupakan milik Ny.Srianah bukan milik Pelawan dan jugatidak sesuai dengan isi putusan diktum (4) perkara nomor 14/ Pdt.G/ 2013 / PN.Btgsehingga akibat tidak jelasnya / korelasi

tujuan gugatan Pelawan adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang , bahwa dalildalil posita gugatan Pelawan antara lain disebutkandalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 14/ BA.Pdt.Eks / 2013 / PN.Btg Pelawanmerupakan Termohon Eksekusi sehingga dipastikan Pelawan adalah pemilik atasobjek eksekusi padahal diketahui objek eksekusi merupakan milik Ny.Srianah bukanmilik Pelawan dan juga tidak sesuai dengan isi putusan diktum (4) perkara nomor 14/ Pdt.G / 2013 / PN.Btg sehingga akibat tidak jelasnya / korelasi

2007 yang antara lain terdiri dari PMK Nomor:166/PMK.011/2011 berdasarkan HS 2007 tentang Penetapan Tarif BeaMasuk dalam rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area(AANZFTA);Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 1971/B/PK/PJK/2017dan huruf C No. 3.b:Terhadap dokumen impor yang menggunakan skema FTA, maka PejabatBea dan Cukai dalam melakukan penetapan tarif preferensi harusmenyesuaikan klasifikasi barang tersebut yang sudah menggunakan HS2012 ke HS 2007 dengan menggunakan referensi tabel korelasi

Dengan demikian PosTarif 0102.90.90.00 adalah Pos Tarif untuk banteng yak, bison, beefalo(linat angka IV butir 3 Explanatory Notes to the Harmonized System);13) Bahwa pemberitahuan Pos Tarif baragn diimpor dalam PIB Nomor: 269593tanggal 2 Juli 2012, Australian CattleLive Oxen oleh Pemohon Bandingsudah tepat yaitu ke dalam Pos Tarif: 0102.29.10.10 Lembu atau Oxen Pembebanan BM 0%;14) Bahwa selanjutnya berdasarkan tabel korelasi BIBMI 2007 dengan BTKI 2012:Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan BTKI 2012No

Pada prinsipnya kami mendukung bahwatidak ada kebijakan menaikkan tarif bea masuk sapi jenis, umur,kelamin sebagaimana dinyatakan dalam pos tarif 0102.90.10.00 padabuku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007;Mencermati struktur klasifikasi BTKI2012, knususnya pada sub bab0102: Binatang hidup jenis Lembu/Live Bovine Animal, menurutpendapat kami terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkanperhatian yaitu tabel korelasi BTBMI 2007BTKI 2012 terlihat bahwapos tarif 0102.90.10.00 sapi/oxen (BTBMI

Olehkarena itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: 37/BC/2006 tentang Petunjuk PelaksanaanPenggunaan BIBMI 2007 (Bukti PK24), Uraian Barang: Sapiadalah terjemahan dari teks AHTN: Oxen atau dengan perkataanlain legal text adalah Oxen;Berdasarkan Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007, postarif 0102.90.10.00 Sapi (Oxen) menjadi pos tarif (BTKI 2012)0102.29.10.10 Lembu (Oxen) untuk sapi bakalan berjeniskelamin jantan dan pos tarif 0102.29.90.00 untuk sapi bakalanberjenis

Zahirrudin ;Mansyur Nasution ;Iman Nugroho Soeko ;Direktur : Ony Febriarto R ;Direktur : Adi Setianto ;Direktur : Sulis Usdoko ;Direktur : Sis Apik Wijayanto ;18.Bahwa Sukardi Rinakit tidak berlatar belakang pendidikan yangmempunyai korelasi dengan bidang usaha utama PT.

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT16Coerniadi mempunyai korelasi dengan bidang usaha utama PT. BankTabungan Negara ( Persero ) Tbk yakni sector jasa keuangan ;24. Bahwa tidak jelas kapan apakah dilakukan proses Uji Kepatutan dankelayakan terhadap Sukardi Rinakit Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul AzizH, Agung Kuswandono, Catherinawati Hadiman, Arie Coerniadi untukmenjadi Komisaris PT. Bank Tabungan Negara ( Persero )Tbk ;25. Bahwa tidak jelas juga apakah terhadap Maryono, Irman A.

Bukti mana didalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon I NAMA BENAR PEMOHON 1dan pemohon IT NAMA BENAR PEMOHON 2, oleh karena itu menjadi bukti yangsempuma dan mengikat;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Pemohon I dan PemohonII salng mempunyai korelasi dan bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu dapatdipakai bukti dalam pembuktian perkara ini;Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada peristiwa konkrit yang telahdipertimbangkan dengan buktibukti surat dan saksi, maka telah dapat dikonstatirmenjadi

sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, Sandal yang merupakan alaskaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan groundsurface, diklasifikasi pada bab 6401;bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Harmonized System dan ExplanatoryNotes to The HS, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized Systemdalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengannegara lain;64.016401.10.00.006401.92.00.006401.99.00.00bahwa berdasarkan Tabel Korelasi

abai terhadapkeharusan perbuatan yang sewajarnya dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkanPasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidakdisengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yangmengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda Sedangkanterhadap kelalaian tersebut menjadi akibat dari terjadinya;Menimbang, bahwa harus terdapat korelasi

Terhadap rem sendiri ialahperangkat yang digunakan untuk menolak laju kendaraan yang secara umumakan difungsikan apabila menemui hambatan di hadapan arah laju kendaraanyang sedang dikemudikan;Menimbang, bahwa dengan tidak diinjaknya rem tersebut oleh Terdakwatelah cukup untuk membuktikan korelasi antara kelalaian dengan kecelakaantersebut sehingga terhadap unsur ini haruslah dianggap terpenuhi;Ad.4.

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukum yanghidup dalam masyarakat yang disebut Living Law maka perubahan nama tersebutadalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada korelasi

Pasal 184KUHAP adalah telah terpenuhi dan atau telah memiliki korelasi yuridis.Bahwa terpenuhinya unsurunsur dari Pasal 378 KUHPidana tersebutadalah telah bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 184 KUHAPtentang Alat Bukti (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjukdan Keterangan Terdakwa) yang sah, sehingga dengan berdasarketentuan Pasal 183 KUHAP, maka sangatlah jelas bahwa suatu tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalahmelakukannya, yakni adanya perbuatan melawan

sesuai dengan pasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakanperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukumyang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law maka perubahannama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 menunjukkan fakta bahwa ada tidakkesesuaian mengenai redaksi penulisan tahun lahir antara bukti P.5 (SuratKeterangan Lahir) dengan data yang tertuang dalam Kartu Keluarga No:3311091206140004, atas nama Kepala Keluarga ADIE EKO YUDHIANTO, (P.3),dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311LT190220180037; (P 6)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, yaitu dari buktibukti surat dan keterangan para saksi dimuka persidanganditemukan adanya korelasi

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dikarenakan: Bahwa petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannyaadalah petitum yang bersifat negatif; Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan dalilgugatan atau tidak ada korelasi/sinkronisasi/nubungan yang jelas,antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan NomorHalaman 2 dari 7 hal. Put.

Kep 16/PJ.6/1998 tertanggal 30 Desember 1998 yang intinya bahwa perairan seluas21.525 m* nilai jualnya ditentukan dengan dasar korelasi garis ke samping denganklarifikasi objek pajak permukaan bumi berupa tanah disekitarnya (lampiran VbKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember1998);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011Nomor : 28827/PP/M.II/18/2011 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Menolak permohonan banding

Areal perairan untukkepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi adalahsebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesampingdengan klasifikasi nilai jual Objek Pajak peruntukan bumi berupa tanahsekitarnya .Bahwa dengan demikian areal Restaurant Pulau Dua sebagai sarana rekreasitermasuk dalam objek pajak khusus sesuai dengan ketentuan Pasal angka 11Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep16/PJ/1998 tanggal 30Desember 1998.Bahwa untuk konsistensi

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh undangundang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yang pada pokoknya sbb:Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT SMRDALAM POKOK PERKARA:1.Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri TanjungRedeb Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr, karena dalam pertimbangan Majelis Hakimmengatakan tidak ada korelasi

pendukung bahwa telah terjadi perjanjianhibah yang diperjelas dengan adanya sket lahan, karena pada sket terdapatpenjelasan luasan lahan tanah, letak dan luasannya yang dilepas dengan luasantanah yang dihibahkan oleh Terbanding semula Tergugat yang disetujui danditanda tangani oleh Terbanding semula Tergugat dan juga disaksikan MajelisHakim pada waktu sidang setempat (waktu pemeriksaan objek perkara setempat);Pembanding semula Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tdak adanya korelasi

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Redeb dalam putusannya sudah sangat tepat karena tidak dapatmendudukkan Tergugat (Terbanding) dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakimberpendapat jikalau terhadap dalildalil bantahan dalam hal hubungan antaraPenggugat dan Tergugat serta bukti bukti surat yang diajukan, tidaklan perludipertimbangkan karena tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum denganesensi dari gugatan Penggugat (Pembanding) sehinggah halhal tersebut

Banding dapatmenyetujui Karena sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding, sehingga olehkarenanya eksepsi ini dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa seperti tersebut dalam pertimbangan hukum putusanPengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr tanggal 22Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa antara Penggugat danTergugat tidak ada korelasi

Bahwa menjadi pertimbangan pula korelasi keterangansaksi satu dengan saksi yang lain.Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada angka 4memori banding pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyeksengketa merupakan dengan tanah milik penggugat yang adadisebelah barat yang seluruhnya adalah seluas kurang lebih495 m2 dan yang disengketakan hanya 232 m2 adalah sejakdahulu hingga saat ini baik tanah yang ada disebelah baratataupun tanah obyek sengketa pajaknya yang masih tetapdibayar oleh penggugat/pembanding