Objek PPh Pasal 26 tidak 4.188.544.530,00 0,00 4.188.544.530,00disengketakanJumlah 7.630.656.578,00 3.442.112.048,0 4.188.544.530,000Menurut bahwa Terbanding menggunakan tarif 20% atas objek PPh Pasal 26 berupa pembayaranTerbanding royalti sebesar Rp.4.188.544.530 karena Pemohon Banding tidak meunjukkan SuratKeterangan Domisili dari otoritas perpajakan dari negara di tempat perusahaan lawantransaksi berdiri;Menurut bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas perpajakan

negara tempat penerima penghasilan berdomisilikarena Pemohon Banding dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari masingmasingnegara tempat penerima penghasilan berdomisili;bahwa rincian pembayaran penghasilan ke luar negeri yang dikenakan tarif umum PPh Pasal26 sesuai UU PPh sebesar 20% menurut Terbanding adalah sebagai berikut:e Pembayaran biaya manajemen kepada Fosroc International Ltd, United Kingdom;e Pembayaran jasa teknologi informasi kepada JMH Merlin, United Arab Emirate; e Pembayaran royalti

Pajak Berganda (P3B) aquo;bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan pengenaan tarif oleh Terbanding sebesar 20%tidak dapat dipertahankan; Tabel total nilai koreksi pajak (dalam rupiah) Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 26 PPh KoreksiObjek Versi Versi Majelis Versi Versi Versi Versi JumlahTerbanding Terbandin Majelis Terbandi Majelis Pajak olehg ng Majelis1 2 3 4 5 6 (2x4) 7 (3x5) 8 (67)Biaya Royalti

oleh Pemohon Banding kepada pihak penerimaroyalti adalah Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang (Wajib PajakLuar Negeri negara asal Jepang) terutang Pajak Penghasilan Pasal 26pada saat pembayaran Royalti;Halaman 34 alinea ke5 *bahve dengan demikian dengan mempertimbangkan aturan dalamPasal 12 Ayat (1) P3B IndonesiaJepang a quo dan dikarenakan bahvaPemohon Banding pada tahun 2006 tidak terbukti membayarkan royaltikepada pihak Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang maka Majelisberpendapat untuk

royalti oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak penerima royaltiadalah Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang (Wajib Pajak LuarNegeri negara asal Jepang) terutang Pajak Penghasilan Pasal 26pada saat pembayaran Royalti;Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap aliran kas dariaktifitas operasi dalam dokumen Laporan Keuangan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) a quo diketahuibahwa pada tahun 2006 tidak terdapat pembayaran royaliti olehTermohon Peninjauan

sesuaidengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut, tetapi apabilapenerima royalti tersebut adalah beneficial owner , maka tarif nyatidak lebih dari 10%;Bahwa dalam Putusan, Majelis Hakim menekankan istilah paiddalam penetuan saat terutangnya PPh Pasal 26 atas pembebananHalaman 15 dari 19 halaman.

Bahwa berdasarkan informasi yang ada pada laporan keuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangtelah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko. & Sandjaja, diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menganut sistem pembukuan akrual, sehingga PPh Pasal 26 ataspembayaran royalti kepada Mitsubshi Chemical Corporation telahterutang pada saat dicatat sebagai beban royalti.g.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukumyang berlaku pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 10% ataspembiayaan royalti sebesar Rp6.363.422.965,55 sudah tepat dansudah sesuai dengan ketentuan.16.

dan sewasehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihakyang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempatkedudukan, dengan demikian prinsip negara sumber penghasilan yang dianutdalam Undangundang Pajak Penghasilan, adalah negara dimana si pembayarbunga, royalti atau sewa berdomisili, sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini,apabila terdapat cabang dari bank asing di Indonesia yang melakukanpebayaran bunga kepada para nasabahnya di luar negeri, maka ataspembayaran

Koreksi obyek PPh Pasal 26 atas pembayaran royalti kepada Master danVisa sebesar Rp 2.002.784.089,00MenurutTerbandingBahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26berupa biaya atas pembayaran Royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp2.086.055.363,00 berdasarkan yurisdiksi Sumber yang merujuk pada Pasal 2ayat (4) dan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yang memberikanhak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada;Bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas

Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2014jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp 796.243.051 dan ke Visa sebesar Rp1.206.541.038 merupakan pembayaran jasa (bukan merupakan royalti) yangdilakukan di luar negeri;Alasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuiu dengan koreksi objek PPh Pasal 26 ataspembayaran royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp 2.002.784.089,dengan penjelasan sebagai berikut:a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 796.243.051 ,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan

Pembayaran Royalti ke Visa sebesar Rp 1.206.541.038,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Visa International ServiceHalaman 9 dari 30 halaman.

Objek PPh Pasal 26 adalah Bunga, Deviden, Royalti...dst.

Bahwa dengan adanya royalti yang ditawarkan PT IBIST maka Terdakwamerasa tertarik untuk menjadi member PT IBIST dan pada tanggal 11 April2004 Terdakwa datang ke PT IBIST di Jalan Mulyasari No. 1 SukagalihBandung dengan tujuan menginvestasikan dana milik Terdakwa sebesar RP.417.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapat royalti/fee perbulan sebesar Rp. 680.000, (enam ratus delapan puluh riburupiah) kemudian dana investasi diambil kembali sebear Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah

Bahwa pembayaran royalti/fee dari PT IBIST kepada para nasabahyangs udah jatuh tempo ada yang transfer langsung ke PT IBIST kerekening nasabah, ada yang diambil sendiri oleh nasabah, ada juga yangdiserahkan oleh Terdakwa seperti kepada Saksi 5 (Serda Mulyadi) danSaksi 7 (Serda Karya Sukarya).10.

Bahwa dengan adanya royalti yang ditawarkan PT IBIST maka Terdakwamerasa tertarik untuk menjadi member PT IBIST dan pada tanggal 11 April2004 Terdakwa datang ke PT IBIST di Jalan Mulyasari No. 1 SukagalihBandung dengan tujuan menginvestasikan dana milik Terdakwa sebesar PRP.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapat royalti/fee perbulan sebesar Rp. 680.000, (enam ratus delapan puluh riburupiah) kemudian dana investasi diambil kembali sebear Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah

sejumlah uang sebagai modal awal, maka setiapbulannya akan mendapat royalti / fee dari PT IBIST.

Bahwa kesepakatan yang dibuat antara PT IBIST dengan paramember pada intinya, member akan mendapatkan royalti / fee sebesar4 % dari jumlah dana yang diinvestasikan sebagai keuntunganbersama yang diberikan setiap 40 hari, = royalti dapat diambilmelalui transfer maupun dengan cara manual mengambil sendir ke PTIBISTsetiap bulannya PT IBIST mengeluarkan royalti kepada paramember sekitar Rp. 8.000.000.000, (delapan miliyar rupiah) .7.

2007;: bahwa koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.7.660.929.721,00diperoleh melalui penelitian oleh KPP Madya Denpasar yang merupakan koreksi atasobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biayabiaya yang dibebankan dalam laporankeuangan Tahun 2006 yaitu : Marketing and Promotional Fees, Management Fee toSol Maninvest B.V. 5% of Gross Operating Profit, Management Fee to Markserv B.V.5% of Gross Operating Profit an Licence Fee merupakan pembayaranpembayaranyang dikategorikan sebagai royalti

yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal26;: bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bahwa pembayaran jasatersebut didasarkan pada prosentase atas pendapatan hotel dan pendapatan kotoroperasi, sehingga penghitungan prosentase yang dimaksud dapat dimasukkandalam kategori Royalti;bahwa Tergugat juga mengemukakan bahwa Penggugat tidak mengajukankeberatan atau permohonan pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor :00004/204/05/904/07 Tahun Pajak 2005 yang diterbitkan oleh KPP PMA Enam

jika terdapat programprogram khusus promosi yang akan dilakukan;Memberikan advice dalam penyusunan rencana pemasaran tahunan hotel;bahwa menurut Penggugat pembayaran jasa dan service dimaksud di atasberdasarkan prosentase dari pendapatan dan GOP Hotel adalah merupakanmetode umum dan standar untuk industry perhotelan di seluruh dunia, yang tentunyamengacu kepada aktivitas pemberian jasa secara nyata, sehingga transaksi yangterjadi adalah transaksi pemberian dan pembayaran jasa dan bukan transaksi royalti

BV tertanggal 27 September 2006;Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi International antara Marserv BV danPenggugat tertanggal 01 Januari 1991;Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia Belanda;SE03/PJ/1996;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Tergugatberdasarkan alasan karena pembayaran jasa tersebut didasarkan pada prosentaseatas pendapatan hotel dan pendapatan kotor operasi, sehingga penghitunganprosentase yang dimaksud dapat dimasukkan dalam kategori Royalti

Oleh karena itu PemohonBanding sangat yakin bahwa biaya Royalti yang telah Pemohon Bandingbebankan dapat dikurangkan/dikreditkan pada laporan keuangan PemohonBanding.

pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak keWajid Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekankeseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib PajakWajib Pajakyang mempunyai hubungan istimewa tersebut;Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :(1) Harga penjualan;(2(3(4) Harga pembelian;) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegangsaham (shareholder loan);(5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti

sebesar Rp 1.120.762.019,00 tidakmempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapatdipertahankan;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi positif Biaya Royalti sebesar Rp1.120.762.019,00yang dibayarkan kepada DSG (Uk) Ltd di mana terdapat hubunganistimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh sehinggaberdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan

Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangankepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk menentukan kembali besarnya penghasilan ataupengurangan atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Bahwa sesuai dengan hasil analisa, pembayaran managementfee yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah tidak wajar dan tidak lazim;Bahwa pembayaran royalti tersebut hanya merupakan suatuupaya untuk mengalihkan laba dari anak ke induk perusahaanatau

Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasantersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankankoreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Biaya Royalti sebesar Rp1.120.762.019,00 telah dibuat tanpapertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yangnyatanyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakanyang berlaku, sehingga karenanya melanggar ketentuan dalam Pasal78 UU Pengadilan Pajak.

Alasan Banding Secara Material;Pembayaran royalti kepada Pemerintah;bahwa Terbanding telah memperhitungkan pembayaran royalti kepadaPemerintah (Government royalty expense, akun nomor 420100) sebagai objekPPh Pasal 23. Menurut Pemohon Banding, pengenaan PPh Pasal 23 atas biayatersebut tidak tepat dikarenakan halhal sebagai berikut:Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2017a.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, royalti yang dibayarkan kePemerintah tidak termasuk dalam kategori definisi royalti yang terutang PPhPasal 23;. Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan pungutan yangdiatur oleh Undangundang yaitu UndangUndang Nomor 20 tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UndangUndang PNBP");bahwa Pemerintah memperoleh penerimaan melalui pajak dan penerimaanyang bukan bersumber dan pajak (penerimaan negara bukan pajak).

royalti di bidang pertambangan"bahwa oleh karena itu, pembayaran iuran produksi/ royalti ke pemerintahseharusnya bukan merupakan objek pajak karena merupakan penerimaanPemerintah;.

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2017dapat menghargai ketentuanketentuan dalam perjanjian tersebut (salinanperjanjian telah diberikan kepada pemeriksa pada proses pemeriksaan);bahwa di dalam PK, telah dijelaskan bahwa Pemohon Banding mempunyaikewajiban untuk membayar royalti sehubungan dengan produksi batubaraABE/KRA kepada Pemerintah;bahwa fakta bahwa pembayaran ini dilakukan oleh Pemohon Banding (atasnama ABE/KRA) tidak seharusnya membuat pembayaran royalti kePemerintah menjadi pembayaran royalti yang

Nomor 1096 K/Pdt/2017halaman 5 dan 6 mengenai adanya kerugian atas : hak ataspenjualan selama 3 tahun (2010 2013) dan royalti stagnan 6 bulan(April s.d.

Dewi Mayang Manik per bulan Oktober 2011menjadi 13,8% dari omset penjualan; Pembayaran royalti dilakukan 1 kali dalam sebulan; Penghapusan beban biaya Bp. Erwin (PT. Dewi Mayang Manik) sejakOktober 2011 untuk biaya sewa listrik genset sebesar Rp9.000.000,00 danPajak luran Dispenda dan selanjutnya dibayar oleh PT.

Selo Arto;Bahwa perlu ditegaskan disini khusus mengenai pembagian royalti,walaupun dalam perjanjian Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2010 sudahditentukan pembagian royalti Penggugat Rekonvensi : 86,2 % dan TergugatRekonvensi : 13,8 %, namun sebenarnya belum dilaksanakan artinyaPenggugat Rekonvensi masih menerima : 76,2 %, sedangkan TergugatRekonvensi memperoleh : 23,8 %,, sehingga dalam Addendum Perjanjiantertanggal 4 Oktober 2011 kembali ditegaskan bahwa pembagian royaltiPenggugat Rekonvensi : 86,2

sebesar 86,2%, sementara Tergugat Rekonvensimenerima royalti sebesar 13,8% dari hasil tambang yang diperoleh.

Pembayaran pesangon karyawan Penggugat Rekonvensi akibatPemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pemutusan perjanjiankerjasama tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,0010 Keuntungan yang diharapkan yaitu royalti 86,2% per bulan dihitung sejakJuni 2015 s.d.

Identifikasi didasarkan aspek pasar, produk bajakan dimaksud dalam pokok perkaraini dijual kepada konsumen dengan harga relatif jauh lebih murah ( Rp. 10.000,sampai Rp. 15.000, perkeping ) dibanding harga penjualan produk asli ( Rp. 15.000,sampai Rp. 25.000, perkeping ).e Bahwa benar, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebuttidak ada ijin dari Pihak Pemegang Royalti dan Pencipta lagu atau yangdikuasakan melalui ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman VideoIndonesia), ASIRI (Asosiasi Industri

tersebut seharga Rp. 2.200,(dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 5.000, (lima riburupiah) perkepingnya ;Bahwa saksi tahu ciriciri VCD yang asli yaitu : memiliki kode produksi, ada stikerPPn yang sesuai dengan data pemegang hak cipta (pihak yang memperbanyak produkkarya rekam), tercantum Hologram (logo pemegang hak cipta) yang asli, tedapatidentifikasi nomor, dan tanggal surat tanda lolos sensor (SLS) ;Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

kaset VCD hasilbajakan ;e Bahwa terdakwa menjual VCD tersebut karena harganya murah sehingga mudahdicari orang ;e Bahwaterdakwa menjual VCD bajakan tersebut sudah selama + 5 tahun ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut dari sales yang bernama Verry ;e Bahwa terdakwa membeli VCD bajakan tersebut perkepingnya sebesar Rp.2.200, (dua ribu dua ratus rupiah) dan dijual kembali sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual VCD bajakan tersebut dariPemegang Royalti

11.30 Wib. bertempat di rumah / toko yang sekaligus tempat tinggal terdakwadi Desa Dander Rt. 24, Rw. 03, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, terdakwatelah ditangkap petugas kepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan,terdakwa ditangkap bersama barang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140( seribu seratus empat puluh ) keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milikterdakwa, terdakwa mengaku menjual keping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihakpemegang Royalti

jam 11.30 Wib.bertempat dirumah / toko yang sekaligus tempat tinggal pelaku di Desa Dander Rt. 24,Rw. 03 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugaskepolisian karena menjual atau mengedarkan VCD bajakan, terdakwa ditangkap bersamabarang buktinya berupa kaset VCD bajakan berjumlah 1.140 ( seribu seratus empat puluh )keping berbagai lagu ditoko diruang keluarga rumah milik terdakwa, terdakwa mengaku menjualkeping VCD bajakan tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemegang Royalti

Data Pendukung Dokumen Legal Perusahaan. 2) (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Jaminan Kesungguhan periode tahun 2008; 3) 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Iuran Tetap periode tahun 2008; 4) 11 (sebelas) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Royalti periode tahun 2008;5) 2 (dua) buku tabungan Rupiah Bank BPD Kalsel Pelaihari, No.

Sugico Group tahun 2009.14. 1 (satu) bundel bukti Surat Pertanggung Jawaban Piutang tahun 2010 yang dibayar tahun 2011.15. 1 (satu) bundel bukti pembayaran hasil audit BPK dan BPKP untuk pembayaran iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, sumbangan pihak ketiga dan piutang retribusi periode tahun 2009 sampai dengan 2010.16. 1 (satu) bundel bukti setoran PT.

Sumber Daya Energi (3KP) untuk tahun 2010.17. 1 (satu) bundel bukti sumbangan pihak ketiga pelabuhan tahun 2009 sampai dengan 2011.18. 1 (satu) bundel bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an. PT.

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011. 21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti

Wahyu Taruna Bakti. 32) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.39.955.900,- Nomor : 900/274-TBP/Dishub/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.33) Fotocopy RTGS untuk pembayaran royalty sebesar Rp.111.901.478 an.CV.Wahyu Taruna Bakti.34) Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran SP3 Pelabuhan sebesar Rp.37.542.300,-Nomor : 900/146-TBP/Dishub/IV-2009 tanggal 21 April 2009 an.CV.Wahyu Taruna Bakti. 35) Fotocopy RTGS pembayaran Royalti sebesar Rp.105.143.454 an.CV.Wahyu

PT.Indoasia Cemerlang.32. 1 (Satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.33. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.34. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.35. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.36. 1 (Satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.37. 1 (Satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 2010.38. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.39. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

Grup RahmatBersama ; Bahwa uang tersebut dititip>kan kepada saksi untuk pembayaran royalti dansetahu saksi tidak diperbelohkan Pegawai Negeri Sipil menerima uang titipanpembayaran royalti dari perusahaan tambang ; Bahwa sekarang saksi tidak menerima penitipan pembayaran royalti dariperusahaan lagi karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa saksi pernah membuat SKAB tetapi belum ada Barita Acara Pengawasanlapangan akan tetapi sudah di koordinasikan sebelumnya dengan petugaslapangan dan Berita

Para Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) diseluruh Indonesia :1.11.1.1 PNBP dalam mata uang rupiah untuk pembayaran luranTetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetormenggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melaluiBank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut :a. Pendapatan luran Tetap : 421311 ;b. Pendapatan Royalti : 421312;c.

bukti setor royalti, SP.3, SP.3 Pelabuhan untuk tahun 2009 an.PT .

Indoasia Cemerlang.19. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2010.20. 2 (dua) bundel bukti setoran royalti tahun 2011.21. 1 (satu) bundel bukti setoran royalti tahun 2012.22. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2011.23. 1 (satu) bundel bukti setoran sumbangan pihak ketiga (SP.3) tahun 2012.24. 1 (satu) bundel bukti surat pertanggung jawaban retribusi daerah tahun 20 10.25. 1 (satu) bundel bukti setoran iuran tetap tahun 2012.26. 1 (satu) bundel bukti copy deposito

Putusan Nomor 655/B/PK/PJK/2017License Agreement (ETL Agreement), pembayaran royalti dilakukan atasKnow How, Patents, Application Software dan Trademarks, dan sesuai denganPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Australia,pembayaran royalti tersebut termasuk ke dalam kelompok Article 12 (3a) (theuse of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secretformula or process, trademark or other like property or right) yang tidaktergolong dalam pengenaan tarif

10% sehingga dikenakan tarif 15%;bahwa dalam perhitungan atas royalti, tidak ada pemisahan yang dilakukanPemohon Banding atas Know How, Patents, Aplication Software danTrademarks sehingga menurut pemeriksa seharusnya dikenakan tarif 15%;Dasar Uraian Peneliti Keberatan1.

Berdasarkan Explosives Technology License Agreement antara OricaExplosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd dan PemohonBanding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar royalti atasKnow How, Patents, aplikasi software dan trademark sebagaimana tercantumpada clausa 9, 3 dan 5 pada agreement,3.

Dalam ETL Agreement tidak terdapat pemisahan pembayaran royalti antaraKnow How, Patents, aplikasi software dan trademark, dimana disebutkanbahwa pembayaran royalti Orica adalah sebesar AUD24 untuk setiap unitproduksi bulk oxidizer,4. Penggunaan istilah petents dan trademark secara jelas tercantum pada P3BIndonesia dan Australia tersebut, sedangkan Know How dan ApplicationSoftware termasuk lingkup secret formula or process.

Dasar Argumentasi Pengajuan BandingKnowHowbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pihakpemeriksa, bahwa jelas royalti yang Pemohon Banding bayarkan sehubungandengan perjanjian ETL Agreement merupakan royalti yang Pemohon Bandingbayarkan sehubungan dengan knowhow technology sehubungan denganproses mixing dalam menghasilkan bahan peledak.

Biaya royalti sebesar Rp 1.016.878.748,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya royalty karena pembayaranroyalty tersebut tanpa didukung dengan buktibukti pendukung mengenai hakkepemilikan secara legal atas produk tersebut.C.2.

Dengan kontraktersebut, dan fakta bahwa Pemohon Banding memang memproduksi barangberdasarkan lisensi tersebut seharusnya cukup untuk membuktikan adanya lisensiyang Pemohon Banding terima dari para pemberi lisensi sehingga sangat wajar jikaPemohon Banding melakukan pembayaran royalti kepada pihakpihak tersebut;Bahwa pembayaran royalti ini telah sesuai kontrak Pemohon Banding dengan pihakterkait sesuai dengan lisensi produk terkait yang memang jenisnya berbeda, yaknitiga buah kontrak royalti:1.

Biaya royalti 1.016.878.7483.b. Biaya komisi 910.508.659TOTAL 1.927.387.4073.a.

Biaya Royalti sebesar Rp 1.016.878.748Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 465 /B /PK/PJK/2012Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya royalti dengan alasan bahwa biayaroyalti tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang berkaitan dengan hakkepemilikan secara legal atas produk tersebut;Kami tidak setuju dan keberatan dengan koreksi pemeriksa karena kamiberpendapat bahwa pembayaran royalti merupakan suatu kewajaran dalamusaha dimana pihak yang memanfaatkan kekayaan intelektual yangdikembangkan

Dengan demikian sangatjelas bahwa pembebanan biaya royalti yang kami lakukan memang nyatanyata berhubungan dengan kegiatan usaha kami untuk mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan kami;Pada proses pemeriksaan, pemeriksa meminta agar pembayaran royaltitersebut didukung dengan bukti kepemilikan paten atas produkproduk yangmanjadi dasar pengenaan royalti. Berdasarkan OECD commentary, definisiroyalty tidak tergantung dari apakah produk/obyek lisensi tersebut telahdipatenkan atau tidak.

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPUT. 43035/PP/M.XII/15/2013Pajak Penghasilan Badan2002bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Penghasilan Netto sebesarRp2.048.349.877,00 yang terdiri atas : Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp95.000.000,00, Koreksi Penjualan limbah PLN Rp1.953.349.877,00;bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp2.048.349.877,00 dengan rinciansebagai berikut: Royalty

PLN berupa: Royalti fly ash senilai Rp 95.000.000,00 (penerimaan hibah limbah/buangan PLNSuralaya) Hibah limbah PT. PLN Rp1.953.349.877,00 (penerimaan hibah limbah PT.

apapun, termasuk:d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecualiyang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, danbadan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha keciltermasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihakyang bersangkutan;h. royalti

PLN (Persero)sebagai pendiri yang terbukti dengan besarnya otoritas pendiri untuk menentukan anggotadewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualan limbah yangdilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagaiobjek pajak penghasilan

sehingga Majelis berkesimpulan koreksi terkait royalti sebesar95.000.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terbanding dapatmembuktikan alasan koreksinya, maka Majelis berketetapan

Foto copy catatan rincian dari buku royalti tanggal 8 Desember 2015 jumlahtotal Rp 20.550.000, (Dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antaraPenggugat dengan Tergugat diberi Tanda T19;. Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2019 tentang pernyataan ICAMberkaitan harga pengalinan hak garap lokasi penambangan Pasir, Sirtu danBatu blondos terletak di Desa Baleraja Kecamatan Gantar KabupatenIndramayu seharga Rp. 250.000.000.

ASEP DADI RISWANTO disuruh olehsuami Penggugat bernama BAGJA ; Bahwa Penggugat dalam perjanjian mendapat keuntungan/royalti untuk perritnya (untuk persatu dumptruk pasir) Rp. 50.000.

Saksi AMIN bin SANTANI memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa ya saksi benar kerja digalian pasir yang tugasnya mencatat setiapmobil yang masuk mengambil pasir ; Bahwa ya saksi yang mencatat ritasi mobil membawa pasir dan setiap ritasi1 (Satu) mobil Penggugat mendapat Vi / royalti Rp. 50.000., jika ada 6 mobil(enam rit) maka Penggugat dapat Rp. 300.000.

Bahwa saksi memberikan vi/royalti ritasi pasir setiap harinya langsungkepad pak BAGJA suami Penggugat ; Bahwa seingat saksi berjalannya pengolahan lahan pasir berlangsungselama 1 (satu) bulan ; Bahwa yang membuat catatan ritasi termasuk vi/royalti yang disetorkankepada Penggugat melalui suaminya bernama BAGJA saksi sendiri ;Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt G/2019/PN Idm.

Bahwa satu harinya dapat berapa rit saksi lupa tapi yang pasti setiap satu ritpasir setor Vi/royalti kepada Penggugat Rp. 50.000. dan saksi yangmenyetorkannya sendiri; Bahwa setahu saksi katanya benar pengol;ahan lahan pasir itu kerjasamaantara Penggugat dengan Tergugat dengan modal usaha dari PenggugatRp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) tapi yang diterima Tergugat hanya Rp. 123.000.000.

bahwa lagulagu yangdiperlinatkan/disebutkan oeleh pemeriksa seperti Lagumilik RHOMA IRAMA, MEGI Z dan lainlain yangditunjukan pemeriksa kepada saksi oleh Penyidik dariKaraoke GRAND MILLENIUM CLUB adalah Lagulagu milik Pencipta yang telah terdaftar menjadiAnggota Royalti Anugrah Indonesia yang hak untukmengumumkannya sudah di Royalti AnugrahIndonesia.

RAI(Royalti Anugrah Indonesia) dan hak untukmengumumkannya telah dikuasakan kepada PT.

Anugrah Indonesia yang hak untukmengumumkannya sudah di Royalti Anugrah Indonesia.

Dan setelah di cek didatabase milik Royalti Anugrah Indonesia ternyata Karaoke GRAND MILLENIUMCLUB milik Sdri. YUNY FAJARWATI belum pernah mengajukan permohonan izinmengumumkan lagulagu tersebut diatas dan juga lagulagu lain yang telahdikuasakan oleh penciptanya kepada Royalti Anugrah Indonesia.Menimbang, bahwa menurut ahli ISMAIL, SH bahwa perbuatan pemilikKaraoke GRAND MILLENIUM CLUB milik Sdri.

Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepsebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa perperanti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui telektronik;bahwa berdasarkan Lampiran I butir 4 huruf c angka 2) Peraturan Menteri Keuangan NonPMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, antara lain disebutkan bahvyang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar termasuk robiaya lisensi, royalti

Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti dkepada penjual atau pihak lain (royalti holder atau kuasanya) yang santidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan;e yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajibardalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila ketersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dberlaku lagi;c) berkaitan dengan barang imporPada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual

, antara lain be:atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenlbahwa denda administrasi tidak dikenakan dengan pertimbangan bahwa dalam Lampiran I butir 4angka 5), 6) dan 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Paberoyalti dan/atau biaya lisensi nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasartransaksi

barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan vpayment,2) Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat mempebesarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual.

Perkirroyalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersaPerkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata ayang objektif dan terukur;3) Kepastian akan keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanydiketahui melalui audit kepabeanan;dan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepsebagaimana telah

2008 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp458.821.026,00;Bahwa Pemohon Banding keberatan atas SKPKB tersebut, kKemudian PemohonBanding mengajukan surat keberatan tanggal 16 September 2008 dan telahmemenuhi Pasal 25 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP622/WPJ.04/BD.05/2009 tanggal 30Juni 2009;Penjelasan atas Banding;Bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kurang disetor menurut TimPemeriksa adalah atas Royalti

Putusan Nomor 59/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perjanjian, disebutkan tagihan royalti tersebut jatuh tempo 6bulan setelah akhir tahun buku 2005, maka oleh perusahaan secara pembukuantelah dicatat dalam accrued expenses, atas tagihan royalti tersebut terutangPajak Penghasilan Pasal 26 yang telah disetorkan pada tahun 2006, sehinggatidak terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang;Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohonKeputusan Terbanding Nomor KEP622/WPJ.07/BD.05

Putusan Nomor 59/B/PK/PJK/2016Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengartikan akhir bulan terutangnyapenghasilan yang bersangkutan yaitu saat diakuinya biaya Royalti dansudah dibukukannya hutang dalam pembukuan pada tahun 2005 meskipunutang tersebut belum jatuh tempo sebagaimana dinyatakan dalam perjanjianLisensi;Pengertian terutang seharusnya saat utang telah jatuh tempo pembayarandan adanya hak penagihan dari pemberi jasa;Oleh karena banyaknya salah intepretasi atas pengertian akhir bulanterutangnya

Penghasilan atas Dividensebagaimana diatur dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilanbaru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhakmenerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividentersebut belum diterima secara tunai;Yang dimaksud dengan saat jatun tempo pembayaran adalah saatkewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan ataskesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atauperjanjian atau faktur;Atas penjelasan tersebut di atas, utang royalti

per 31 Desember 2005seharusnya belum terutang Pajak Penghasilan pasal 26 karena FaktaLegalitas menunjukkan berdasarkan perjanjian lisensi, disebutkan bahwatagihan Royalti tersebut jatuh tempo 6 bulan setelah akhir tahun buku2005, maka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) secara pembukuan telah dicatat dalam Accrued Expenses danatas tagihan faktur Royalti tersebut dari pemberi jasa, baru diterima olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) setelah bulanJuni 2006.

Putusan Nomor. 115 /B/PK/PJK/201 4dan sesuai dengan pengertian konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yangberlaku di Indonesia dan yang berlaku secara umu di negara negara lain,maka menurut Pemohon Banding Bank Lippo cabang Cayman Islandsadalah merupakan BUT dari PT Bank Lippo, Tbk di Cayman Island;Bahwa Pasal 24 ayat (3) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan Nomor17 Tahun 2000 mengatur bahwa penghasilan berupa bunga, royalti dansewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negaratempat pihak

yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewatersebut bertempat kedudukan, dengan demikian prinsip negara sumberpenghasilan yang dianut dalam Undangundang Pajak Penghasilan, adalahnegara dimana si pembayar bunga, royalti atau sewa berdomisili, sebagaipelaksanaan dari ketentuan ini, apabila terdapat cabang dari bank asing diIndonesia yang melakukan pebayaran bunga kepada para nasabahnya diluar negeri, maka atas pembayaran tersebut akan dikenakan PajakPenghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan

kepada Masterdan Visa sebesar Rp 993.771.738,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26berupa biaya atas pembayaran Royalti kepada Master dan Visa sebesar Rp1.707.902.226,00 berdasarkan yurisdiksi sumber yang merujuk pada Pasal2 ayat (4) dan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yangmemberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilanberada;Halaman 8 dari 31 halaman.

Putusan Nomor. 115/B/PK/PJK/201 4Bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas pembayaran ke Masterdan Visa, berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapatdiyakini bahwa jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp 992.474.334 danke Visa sebesar Rp 1.297.404 merupakan pembayaran jasa (bukanmerupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 992.474.334,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran

In the event USER desires to usethe mark in connection wth the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended wth OWNER'switten consent to include such other countries"Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;Bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu :a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43034/PP/M.xXII/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2001: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto sebesar Rp12.855.770.190,00 yang terdiri atas: Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp480.000.000,00, Koreksi Penjualan limbah PLN Rp12.375.770.190,00;: bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp12.855.770.190,00dengan rincian sebagai berikut: Royalty Fly Ash Rp480.000.000,00bahwa

apapun, termasuk:d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satuderajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan ataupenguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;h. royalti

Tanggapan Terbanding:bahwa dalam Surat Nomor: 288/KEU/BPYPK/2010 tanggal 22 September 2010,Pemohon Banding mengajukan keberatan hanya atas koreksi positif objek PajakPenghasilan sebesar Rp12.855.770.190,00;bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi Harga PokokPenjualan dan Koreksi Biaya Usaha;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Kebayoran Baru Satu Nomor: LAP249/WPJ.04/KP.0405/2010 tanggal 29Juni 2010 koreksi tersebut terdiri dari: Royalti

Fly Ash Sebesar Rp480.000.000,00bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun1994, bahwa royalti termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan;bahwa sesuai Keputusan Direksi PT.

PLNberupa: Royalti fly ash senilai Rp480.000.000,00 (penerimaan hibah limbah/buangan PLN Suralaya) Hibah limbah PT. PLN Rp12.375.770.190,00 (penerimaan hibah limbah PT.

Kenaikan pembayaran royalti yangsangat signifikan yaitu sebesar 106,84% sangat tidak sebanding dengantahun mengalami peningkatan sebesarpenurunan penjualan; bahwa Toyoda Iron Works Co, Ltd merupakan pemegang sahammayoritas PT. Nusa Toyotetsu Corporation yaitu sebesar 55,2%sehingga terdapat hubungan istimewa. Karena terdapat hubunganistimewa antara Pemohon Banding dengan pihak penerima royalti yangHalaman 2 dari 36 halaman.

produk yang dihasilkan, mengenai knowhowdari kontrol manufakturing dan kendali mutu yang berkaitan denganefisiensi produksi;bahwa untuk menagih royalti tersebut, dibuat perhitungan royalti terhnutangberdasarkan perjanjian royalti dan memorandum revisi perhitungan royalti,kemudian ditagihnkan oleh TIW kepada perusahaan Pemohon Banding.Perusahaan Pemohon Banding membayar royalti tersebut kepada TIW danatas transaksitransaksi tersebut telah disetorkan pajak secara benar, yaituPPh Pasal 26 dan PPN Jasa

Putusan Nomor 185/B/PK/PJK/2015bahwa apabila ditemukan jumlah royalti yang dibayarkan tidak sebandingdengan penurunan penjualan, hal ini disebabkan karena perubahan formulaperhitungan royalti tidak ditentukan secara sepihak oleh perusahaanPemohon Banding, akan tetapi harus disetujui olen kedua belah pihak;bahwa selain itu, perubahan formula royalti tersebut ditentukan sebelumtahun pajak tertentu dimulai, misalnya untuk perhitungan formula royaltitahun 2006 ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2005

Sehingga padasaat menentukan formula royalti tahun 2006, belum diketahui sama sekaliperformance perusahaan sepanjang tahun 2006 tersebut;bahwa selain halhal tersebut di atas, Pemohon Banding inginmengingatkan lagi bahwa pemegang saham perusahaan Pemohon Bandingbukan hanya TIW yang juga sebagai penerima royalti. TIW hanya memiliki55.2%, dan sisanya dimiliki oleh 1 pemegang saham lokal, yaitu PT. NusaCendana Harum yang bersifat independen dan tidak mempunyai hubunganistimewa dengan TIW.

Pemegang saham lokal akan mempunyai tendensiberusaha menurunkan royalti supaya potensial dividen yang didapat akanlebih besar.