Ditemukan 2974 data
233 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
halaman Putusan Nomor 372 B/PK/PJK/2017Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah Koreksi Peredaran Usaha berupa:Koreksi Penjualan Ekspor karena Transfer Pricing sebesarRp.41.638.350.002,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put. 48738/PP/M.VI/16
/2013 tanggal 20 November 2013tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139 958/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46887/PP/M.VI/16/201310 959/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46891/PP/M.VI/16/201311. 960/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46808/PP/M.VI/16/201312 961/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46810/PP/M.VI/16
/2013 Halaman 61 dari 66 halaman.
180 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak22 Desember PUT.46895/Peraturan1 738/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.IV/16/201322 Desember PUT.46897/Peraturan2 739/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.IV/16/201322 Desember PUT.46894/Peraturan3 740/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.V1/16/201322 Desember PUT.46893/Peraturan4 741/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.V/16/201322 Desember PUT.46898/Peraturan5 742/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.V/16/201322 Desember PUT.46899/Peraturan6 743/B/PK/PJK/20142014 Pemerintah/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139 958/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46887/PP/M.VI/16/201310 959/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46891/PP/M.VI/16/201311 960/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46908/PP/M.V1I/16/201312 961/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46910/PP/M.VI/16
/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainHalaman 63 dari 68 halaman.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai PKPsesuai dengan norma atau kaidah serta kebijakan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6
177 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusanputusan tersebutdi atas menyatakan
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pengadilan Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1I/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara
67 — 113
Berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15092012diketahui Lurah Bener No. 591/08 tan ggal 08032013 danCamat Tegalrejo No. 591/16/2013 tanggal 08032013 danBerdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanHalaman 11 dari 59 Putusan Nomor: 32/PDT/2018/PT YYK07.Kota Yogyakarta Nomor : 07/IPP 1/2013 tanggal 28/03/2013telah di keringkan dan dirubah menjadi Tanah Pekarangantertulisatas nama HARDJO SENTONO/ SURATINEM 31 121932dan3.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
113 — 109
/12 tanggal 12 November2012 Perihal Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) SMK PLUSITTR yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaPekanbaru;Surat Dukungan Pendirian SMK Plus ITTR No. 423/SMPN.2/124 tanggal 6November 2013, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2Pekanbaru;Surat Surat Dukungan Pendirian SMK Plus ITTR No. 421.3/SMPN.3/0123 tanggal11 November 2013 , yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3Pekanbaru;Surat Dukungan Pendirian SMK Plus ITTR No. 423/XI/SMPN.16
/2013/199 tanggal6 November 2013 , yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 16Pekanbaru;Surat Dukungan Pendirian SMK Plus ITTR No. 421/SMPN.18/KM2013/290tanggal 7 November 2013 , yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 18Pekanbaru;108109 Surat Dukungan Pendirian SMK Plus ITTR No. 420/SMKN.02/TU/XII/2013/2012tanggal 9 Desember 2013 , yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2Pekanbaru;10 Persetujuan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PLUS ITTRPEKANBARU No. 420/SM.2/I/2014/3009 tanggal O05 Maret 2014 yangdikeluarkan
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
2Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 75 Tahun 1996tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara, maka atas penyerahanbatubara dari Termohon Peninjauan Kembali kepadapihak ketiga, terutang Pajak Pertambahan Nilai;12) Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon PeninjauanKembali sampaikan bahwa atas sengketa sejenis terkaitPKP2B Generasi Ill, dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.38141/PP/M.XVI/16/2012 danPut.43787/PP/M.XVI/16
/2013, Majelis Hakim berpendapatBahwa untuk PKP2B Generasi III tunduk pada ketentuanUndangUndang PPN Tahun 1994 dan peraturanHalaman 62 dari 65 halaman.
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 75Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka ataspenyerahan batubara dari Termohon Peninjauan Kembalikepada pihak ketiga, terutang Pajak Pertambahan Nilai;12) Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon PeninjauanKembali sampaikan bahwa atas sengketa sejenis terkaitPKP2B Generasi Ill, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38141/PP/M.XVI/16/2012 dan Put.43787/PP/M.XVI/16
/2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk PKP2BGenerasi III tunduk pada ketentuan UU PPN Tahun 1994 danperaturan pelaksaannya.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.V1I/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.V1/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.V1I/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1I/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengankaidahperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamnorma atau serta kebijakan ketentuan peraturanPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3
317 — 116
INDO44 HT 00 SENANG 96 03/25/2011 03/25/2019 50,000,000 36,459,200563201006381145 HT 09 JAINAH 84 04/20/2012 04/20/2019 120,600,000 103,195,007563201006300146 HT 03 JOKO 24 03/28/2012 03/28/2014 30,000,000 12,478,744563201004271147 HT 04 KAMELIA 96 og/24/2010 09/24/2018 53,000,000 35,332,800563201005532148 HT 05 KARNAWI 96 07/18/2011 07/18/2019 55,000,000 42,969,1005632010029461 KATRI49 HT 04 RAHAYU 60 08/27/2009 08/27/2014 25,000,000 6,248,5005632010028171 KEMIS50 HT 08 HERMANTO 48 07/16/2009 07/16
/2013 12,000,000 500,000563201003449151 HT 02 KHAIRUL 96 01/08/2010 01/08/2018 50,000,000 29,168,0005632010033691 LINDUNG W52 HT 08 GULTOM 84 02/05/2010 02/05/2017 30,000,000 16,073,100563201003447153 HT 00 M ALI IMRON 96 02/23/2010 02/23/2018 56,000,000 33,251,300563201003575154 HT 07 M SIMAMOR 96 03/26/2010 03/26/2018 68,000,000 41,084,600 Halaman 15 dari 113 hal.
INDO44 HT 00 SENANG 96 03/25/2011 03/25/2019 50,000,000 36,459,200563201006381 145 HT 09 JAINAH 84 04/20/2012 04/20/2019 120,600,000 103,195,007563201006300146 HT 03 JOKO 24 03/28/2012 03/28/2014 30,000,000 12,478,744563201004271147 HT 04 KAMELIA 96 09/24/2010 09/24/2018 53,000,000 35,332,800563201005532148 HT 05 KARNAWI 96 07/18/2011 07/18/2019 55,000,000 42,969,1005632010029461 KATRI49 HT 01 RAHAYU 60 08/27/2009 08/27/2014 25,000,000 6,248,5005632010028171 KEMIS50 HT 08 HERMANTO 48 07/16/2009 07/16
/2013 12,000,000 500,000563201003449151 HT 02 KHAIRUL 96 01/08/2010 01/08/2018 50,000,000 29,168,0005632010033691 LINDUNGW52 HT 08 GULTOM 84 02/05/2010 02/05/2017 30,000,000 16,073,100563201003447153 HT 00 M ALI IMRON 96 02/23/2010 02/23/2018 56,000,000 33,251,300563201003575154 HT 07 M SIMAMOR 96 03/26/2010 03/26/2018 68,000,000 41,084,600 Halaman 28 dari 113 hal.
607 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 07690/Duri Kepa telah diikatkan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2013 kemudian telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan Nomor 07900/2014, dan (ii) Sertifikat HakMilik Nomor 56/Cengkareng Timur telah diikatkan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2013 kemudian telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan Nomor 07899/2014;Proses pembebanan Hak Tanggungan telah melalui Pejabat PembuatAkta Tanah dan Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengecekan danverifikasi dimana SKMHT Nomor 16
/2013 dan SKMHT Nomor 17/2013sejatinya telah tercantum dan menjadi bagian pengecekan dan verikasiuntuk terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07900/2014 danNomor 07899/2014, dimana Sertifikat Hak Tanggungan tersebut sebagaialat bukti lahirnya Hak Tanggungan, mengikatnya Hak Tanggunganterhadap Pihak Ketiga serta mempunyai kekuatan eksekutorial;Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas sudah sangat terang danjelas bahwa SKMHT bukanlah suatu dokumen penentu dalam prosespenjaminan suatu hutang piutang
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 75 Tahun 1996tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara, maka atas penyerahanbatubara dari Termohon Peninjauan Kembali kepadapihak ketiga, terutang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon PeninjauanKembali sampaikan bahwa atas sengketa sejenis terkaitPKP2B Generasi Ill, dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.38141/PP/M.XVI/16/2012 dan Put.43787/PP/M.XV1I/16
/2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa untukPKP2B Generasi Ill tunduk pada ketentuan UndangUndangPPN Tahun 1994 dan peraturan pelaksaannya.