untukbertidak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidakmempunyai wali ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islamdinyatakan : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yangmenjadi wali nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahanadalah Wali nikahdimana kedudukan Wali nikahbukanlah sebagai WaliHakim atau penguasa dalam hal ini Pejabat

Negara yang bertugasmengurusi pernikahan dalam hal mempelai wanita yang tidak mempunyaiwali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIyang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2012 di Sungai Raya, KabupatenHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.P/2018/MSLsmAceh Timur tidak memenuhi rukun nikah sebagai mana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005,Tentang Wali Hakim

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUSMULYADI Bin H.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 /2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama ;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan danAnggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakanyang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuanlain di luar ketentuan yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintahini, dinyatakan melanggar hukum dan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7 / KMK.02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Hal. 72 dari 98 hal. Put.

No. 1797 K/Pid.Sus/2012Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinasyang dilakukan dalam waktu yang sama, atau dengan kata lainJudex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadidasar bahwa penerimaan ganda tersebut

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara berdasarkan Pasal 1 Bab UU No. 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme "Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme menyebutkan: 222 nce nne nen nne enePenyelenggara negara meliputi:1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3) Menteri;~ ~~ 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nminA) SAUD C RI ~ am ann nn nn crn5B) HII ese neers ere sree nen eee RHEE6

) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan 02 0 ne nen nae ne7) Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama dirumuskan puladalam penjelasan Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang dimaksuddengan penyelenggara negara adalah sebagaimana

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.210311506778 1002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3angka 1, 2 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme sehingga tindakan Tergugat tersebut menimbulkan adanyaketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik dan pemegang yang sahSertipikat Hak Milik No. 161 seluas 36.100 M2 tersebut dan tindakan Tergugattersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai pejabat

negara yang tidak tertibdalam penyelenggaraan negara serta tidak profesional dalam melakukan tugassebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;14 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikatbaru/ganda terhadap bidang tanah hak milik Penggugat yaitu menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 932 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2011dengan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 00047/ Tigawasa/2011,seluas 41.800 M2 atas nama I Made Guntur Gunawan

Subsidair:Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batamberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukumyang berlaku (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat terlihat kabur dan tidak jelas, karena Penggugattelah melakukan penyitaan terhadap barang jaminan berdasarkanperjanjian kredit yang tidak dibuat di hadapan Pejabat

Negara;1.

fiduciatersebut, hal ini terlinat di dalam surat perihal pemberitahuanPenarikan Jaminan Nomor 0026/BPRPM/SUL/ IV/IV/2008 tanggal7 Mei 2008;Bahwa seharusnya sebagai lembaga keuangan masyarakatPenggugat dapat mengetahui kalau perjanjian kredit yang dibuatdiantara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor0122/KMK/PK/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 danPerpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0074/KMK/PK/V1I/2007tanggal 23 Juni 2007 tidak dibuat di dalam suatu akte otentik yangdibuat di hadapan Pejabat

Negara yang berwenang untuk hal itu,sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yaituPembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan AktaNotaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Aka JaminanFiducia;Bahwa perlu disadari oleh Penggugat, ketika Penggugatmendapatkan Surat Penyerahan Fiducia dari Tergugat, boleh jadiPenggugat beranggapan kalau Penggugat mempunyai hak untukmelaksanakan penyitaan, akan tetapi bukan secara otomatisPenggugat

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI danPOLRI;kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus(stiker) Asian Games:kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;kendaraan untuk memberikan pertolongan padakecelakaan lalu lintas:kendaraan angkutan umum (plat kuning);kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak danBahan

dan pengguna kendaraan pribadiroda 4 semuanya mempunyail kewajiban yang sama yaitusamasama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupunmendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankansecara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberianhaknya berbedabeda / diskriminatif.Bahwa jika mau ada pembedaan perlakuan pada dasarnya haltersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberianhak istimewa tiaptiap subjek hukum telah mendapat keistimewaannya masingmasing, sebagai contoh, pejabat

negara asing, danpejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawalan dari kepolisian,begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudahdiatur oleh masingmasing norma undangundang yang tidakbertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku,namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atastetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasidan bebas bergerak di ruasruas jalan dalam wilayah NKRI, hanyasaja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi

Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikanbahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas,pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakitmendapat kekhususan pada saat melintasi ruasruas jalanibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub,karena masingmasing subjek hukum yang disebut tersebuttelah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimanaPasal 5 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;e.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah danHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pinsub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanHal. 71 dari 93 hal.

No. 2041 K/Pid.Sus/201272bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama. Padahal sama pula sebagaimana yangdinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK/ 149/2005.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama, dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebutHal. 75 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasHal. 81 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yangmenyatakan :Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negaraadalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian;Sehingga saudari Kuasa Hukum Penggugatyang bekerja sebagaiPegawai Tidak Tetap

pada Kantor Dinas Pendidikan KabupatenBerau bukanlah suatu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenatidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara,dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Mensommer KuasaHukum Tergugat untuk membuktikannya;3.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian;Bahwa apabila dilihnat dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UndangUndangNo. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbuny!

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;Bukan terletak hanya di huruf c Pasal 3 ayat (1) UndangUndangNo.18 tahun 2003 sebagai syarat Advokat tapi titik utamanya atauroh dari UndangUndang Advokat No. 18 Tahun 2003 terletakpada:Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat yang berbunyi :(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebasdan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturanperundang undangan;Bahwa advokat itu dijamin oleh undangundang;Halaman 51 dari

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;4. Berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. Magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun teruS menerus padakantor Advokat;8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. AparaturSipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. . Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. . Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua)bungkus kosong kotak rokok, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu)buah mancis alat pembakar Shabu, dan 1 (satu) buah gunting kecil bergagangpelastik yang terletak di dalam kamar dilantai bersama dengan teman terdakwayaitu : saksi FAHMI RIZAL Bin MISNAR ARMAN dan INDRA Bin IDRISPEN (dilakukanpenuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa memiliki yang diduga NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Str Golongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.

Negara yang berwenang untuk digunakan bagi diri sendiri,kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 001 / VIII/ 2016 / URKES atas nama tersangka ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA tanggal 05Agustus 2016 yang ditandatangani oleh BRIPKA Kalimashuri selaku Paur Dokkespada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) padaKesimpulan : dari hasil pemeriksaan Positif mengandung unsur MethamphetaminJenis Shabu ;Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan

Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Termohon KasasiNomor 066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 bertentanganpula dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam UndangUndang;.

Bahwa yang dibenarkan menurut UU tersebut di atasyang diperbolehkan untuk mengatasnamakan selaku Hakim dalammengadili suatu) perkara adalah Hakim dibawah kekuasaanMahkamah Agung RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yangkeduanya adalah Pejabat Negara sedangkan Mahkamah PartaiHalaman 34 dari 37 hal. Put.

Nomor 4 K/Pdt.SusPar.Pol/2017Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlah Hakim dibawah MahkamahAgung dan juga bukan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga bukanHakim Pejabat Negara;Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi yang ketiga tersebutdi atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untukmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Badandar/atau Pejabat/Pemerintahan dilingkungan fungsi yudikatifdan eksekutif, yaitu tidak berdasarkan UU Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor : 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor : 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ; Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi ManusiaBahwa Tindakan KPK dan BPKP dalam menerbitkan ObjekPermohonan Aquo, telah melanggar hakhak dasar sebagaibadan dan atau pejabat

Negara, dalam hal ini adalah hakhakdari Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayatHalaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.(1) yakni hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumyang adil.

Inspektorat Kabupaten / Kota ;Bahwa kedudukan KPK dan BPKP, dalam hal ini KPK sebagai lembaganegara dibidang Fungsi Yudikatif dan KPKI sebagai institusi pemerintahyaitu. aparat pengawas intern pemerintah dibidang fungsi eksekutifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, menyatakan sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; 4. Gubernur ;5. Hakim; Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; 7.

SALEHMARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor i tahun 2015 Tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan

Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.

negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi

pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.

Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik