Ditemukan 315 data
199 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dibaca dengan jelas dalam Lampiran Undang Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, bagianA. Bahasa Peraturan Perundangundangan, angka 247 yang menyebutkansebagai berikut:Untuk memberikan perluasan pengertian kata istilah yang sudah diketahuiumum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi;(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyikaidah hukum);.
83 — 24
kontrak pekerjaanadalah berdasarkan PeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun2012 ~tentang Standard Dokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), Bagian A, 1, Klausul 1.24telahdisebutkanbahwaMasakK ontrakadalahjangkawaktuberlakunyakonitrakiniterhitungsejaktanggalkontrakditandatanganisampaidenganmasapemeliharaanberakhir.Bahwa ahli menerangkan masa pemeliharaan dalam kontrakPeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang StandardDokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), BagianA
67 — 25
Putra dengan harga penawaran Rp 1.819.235.000,00 (Satu milyardelapan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) danmembuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 05/PENG/PPBJ/DishubHTM/2008 tanggal 28 April 2009, padahal diketahuinya bahwa proses lelangkegiatan negosiasi harga kepada Rekanan tidak pernah dilakukan namun yangada justru hanyalah Penunjukan Langsung, maka perbuatan tersebut adalah jelasjelas bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Huruf Cpoin 1 Bagiana
96 — 48
dilakukan oleh Terdakwal.TRISWANTOSKM selaku PPK dan saksi Amir Hamzah selaku Tim PendukungTeknis telah menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan ketentuanPasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan surveyharga pasar secara benar yaitu dari 11 distributor yang alatnya digunakandalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan tidakmemperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harus dikurangi ataudiperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II BagianA
bentuk penyalahgunaanHalaman 109 dari 604 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.kewenangan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat(7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan survey hargapasar secara benar yaitu dari 11 distributor yang alatnya digunakandalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan tidakmemperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harusdikurangi atau diperhitungkan dalam menyusun harga satuan HPSserta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II BagianA
541 — 199
Sebaliknya, Tergugat malahmenyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntunganpribadinya yang merugikan perseroan dan melanggar Kode EtikPerseroan;Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukumkarena telah melanggar ketentuan Kode Etik Perseroan khususnya BagianA LARANGAN yaitu sebagai berikut:Bagian ALARANGAN Angka 1 a, b, c dan d:Dalam keadaan, situasi atau alasan apapun, Pemegang Saham, Direksi,Manajer dan Supervisor baik bersamasama atau sendirisendiri, ataudengan menggunakan
122 — 47
Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasipekerjaan pada bagiana disebutkan sebagai berikut :a.
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
318 — 226
Bukan menyatakan lunas pembayaran BPIU setelah mencapaiangka Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) (pada butir 4, bagianA, Bab Ill lampiran 1). Pernyataan lunas ini sangat berbahaya,karena akan menimbulkan konsekwensi hukum antara Penggugatselaku PPIU dan Jemaah, sebab dengan dianggap lunas dan harusberangkat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam objekgugatan, padahal paket di atas Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) jelas akan sangat merugikan Penggugat.4. Danlain sebagainya.36.
110 — 64
Afa Zahra Saintama dan Kantor Akuntan Publik Armandiasjuga tidak pernah mengaudit keuangan CV Afa Zahra Saintama danHal. 91 Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgpberarti dokumen dukungan oleh PT Bitung Sarana Mulia dan dokumenaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armandias yang terlampir didokumenpenawaran CV Afa Zahra Saintama adalah palsu, sedangkan Panitiapengadaan barang/jasa, berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 bagianA angka huruf g berkewajiban melakukankonfirmasi/klarifikasi/oengecekan langsung
99 — 45
Afa Zahra Saintama dan Kantor Akuntan Publik Armandiasjuga tidak pernah mengaudit keuangan CV Afa Zahra Saintama danberarti dokumen dukungan oleh PT Bitung Sarana Mulia dan dokumenaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armandias yang terlampir di dokumenpenawaran CV Afa Zahra Saintama adalah palsu, sedangkan Panitiapengadaan barang/jasa, berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 bagianA angka huruf g berkewajiban melakukankonfirmasi/klarifikasi/oengecekan langsung terhadap semua data danmeminta asli dokumen
102 — 15
menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupaapa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patutdiduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa(2) Pasal 19 ayat (4):Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannyamenimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi PenyediaBarang/ Jasa.2) Terkait adanya penyusunan HPS oleh PPKom yang tidak berdasarkan surveypasar menyimpang dari Lampiran Il, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, BagianA
91 — 15
BagianA.2.6 3.0 angka 4.6 Perpres No. 54 Tahun 2010 serta bertentangan dengan prinsipHalaman 4 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgpengadaan sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, demikian pula cara penyusunandan Penetapan HPS yang dilakukan oleh PPK dan Tim Pendukung Teknis bertentanganketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan surveyharga pasar secara benar yaitu dari 13 distributor yang alatnya digunakan dalampengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan
Triswanto dan saksi Susi Astuti selaku PPK telah bertentangan dengankewenangannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 karena tidak melakukan survey harga pasar secara benar yaitu dari 13distributor yang alatnya digunakan dalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurveydan tidak memperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harus dikurangi ataudiperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran Ill BagianA.3.a.2)e Perpres No. 54 Tahun
Penambahan keuntungan danoverhead ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (8) dan Lampiran Il BagianA.3.a.2.d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dibatasi maksimal 15%(lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.Bahwa benar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 66 ayat (7) huruf (c)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diatur bahwa Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, denganmempertimbangkan
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
131 — 60
Tergugat Illhanya menyediakan dana untuk Jasa Konsultan untuk BagianA.3 Proyek, seperti dapat dilinat di Lampiran 1 Perjanjian 2543 IND(halaman 10).Hal tersebut juga ditegaskan dalam Laporan Penilaian Staf IndonesiaProyek Waduk Multiguna dan Irigasi Kedung Ombotertanggal 24 April 1985.
201 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smel/ter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
Terbanding/Tergugat I : SUROSO
Terbanding/Tergugat II : NENENG ARMIYA
Terbanding/Tergugat III : RUDI HARYANTO
Terbanding/Tergugat IV : BUDIARJO
Terbanding/Tergugat V : NORAHAENI
Terbanding/Tergugat VI : LILI TANIAS
Terbanding/Tergugat VII : INDRA
Terbanding/Tergugat VIII : UCHI NAWANGSIH
Terbanding/Tergugat IX : CANDRA
Terbanding/Tergugat X : HAJI SYARIFUDIN
Terbanding/Tergugat XI : Hj. RAMAENI
Terbanding/Tergugat XII : YULI YETI
Terbanding/Tergugat XIII : SUWARNI
Terbanding/Tergugat XIV : ANDI SAPUTRA
Terbanding/Tergugat XV : KOMARIYAH
Terbanding/Tergugat XVI : H. SURYADI
Terbanding/Tergugat XVII : WARLIS
Terbanding/Tergugat XVIII : LIYANTI
Terbanding/Tergugat XIX : ANNA MELANI HALIMAN
Terbanding/Tergugat XX : JONI HENDRAWAN K.
Terbanding/Tergugat XXI : NINA ROHAENI
Terbanding/Tergugat XXII : HAMAMI
Terbanding/Tergugat XXIII : IIN MULYATI
Terbanding/Tergugat XXIV : ANDRI A.S. BIN H. OCEN
Terbanding/Tergugat XXV : Hj. SOLEHA
Terbanding/Tergugat XXVI : SANTAMI TOGATOROP
Terbanding/Tergugat XXVII : ASEP SUMITRA
Terbanding/Tergugat XXVIII : DEWI YANINGSIH
Terbanding/Tergugat XXIX : RIYANTO MATIKA, BA.
Terbanding/Tergugat XXX : DALIMAN
Terbanding/Tergugat XXXI : ADE AHMAD, SPd.
Terbanding/Tergugat XXXII : H. KAKAY KOSWARA
Terbanding/Tergugat XXXIII : SITI YUNINGSIH
Terbanding/Tergugat XXXIV : WAHAB BIN TARUN
Terbanding/Tergugat XXXV : KUJANG BIN MASTA
Terbanding/Tergugat XXXVI : UCUP SUHARTA BIN ACIB
Terbanding/Tergugat XXXVII : LILYANINGSIH LUKMAN
Terbanding/Tergugat XXXVIII : KARNESIH
Terbanding/Tergugat XXXIX : SUSANNA HIOE
Terbanding/Tergugat XL : CHRISTIAN S. YUDISTIRA
Terbanding/Tergugat XLI : H. MADSARI
Terbanding/Tergugat XLII : FERRY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XLIII : BONIN
Terbanding/Tergugat XLIV : DUDI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat XLV : BINTARI
Terbanding/Tergugat XLVI : ENTIN
Terbanding/Tergugat XLVII : HELVI
Terbanding/Tergugat XLVIII : NETI HERAWATI
Terbanding/Tergugat XLIX : H. MUHAMAD YAHYA SUNARYA
Terbanding/Tergugat L : PUPUN KUSWANDI
Terbanding/Tergugat LI : YENI PUSPITA
Terbanding/Tergugat LII : TIOLO SILALAHI
Terbanding/Tergugat LIII : SUGANDA BIN H. MANSUR
Terbanding/Tergugat LIV : EDAH SUHAEDAH
Terbanding/Tergugat LV : SUMINTO
Terbanding/Tergugat LVI : PASARIBU
Terbanding/Tergugat LVII : H. ENGKOM
Terbanding/Tergugat LVIII : LILIS SURYANI
Terbanding/Tergugat LIX : ROSMANIAR
Terbanding/Tergugat LX : DEDI
Terbanding/Tergugat LXI : MASâÂÂAN
Terbanding/Tergugat LXII : KUSNADI
Terbanding/Tergugat LXIII : DEDE SURYANA
Terbanding/Tergugat LXIV : JEJEN
Terbanding/Tergugat LXV : MASDI
Terbanding/Tergugat LXVI : PENI
Terbanding/Tergugat LXVII : H. BAMBANG
Terbanding/Tergugat LXVIII : AGUS
Terbanding/Tergugat LXIX : JAJAT
Terbanding/Tergugat LXX : PRISKA
Terbanding/Intervensi I : ASEP NURPAJRI
Terbanding/Intervensi II : LILIS SETIAWATI
Terbanding/Intervensi III : MAI
Terbanding/Intervensi IV : Drs. AGUS PURNOMO
Terbanding/Intervensi V : H.E. KOMARUDIN
Terbanding/Intervensi VI : BAMBANG PURYANTO
Terbanding/Intervensi VII : INDRA SAEPUDIN
Terbanding/Intervensi VIII : M. TOMI RONI
Terbanding/Intervensi IX : DEDDY SETIAWAN
Terbanding/Intervensi X : SURYANTINY GONI
Terbanding/Intervensi XI : JOKO SANTOSO
Terbanding/Intervensi XII : BERLAN TOGATOROP
Terbanding/Intervensi XIII : HERNAWATI LIVIA
Terbanding/Intervensi XIV : KHIOE TEK BOEN
Terbanding/Intervensi XV : YULIAWATY
Terbanding/Intervensi XVI : MOCH ASMAUN
Terbanding/Intervensi XVII : YUDHI YUDHISTIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
119 — 108
yaitu dihadapanENDJANG DEDDY MOECHTAR,SH.MH dan TURUT TERGUGAT I, yangdisaksikan oleh 2(dua) orang saksi;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 yangmenyatakan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, yang kriterianyaPembeli yang sekalikali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukansatusatunya orang yang berhak untuk itu; dan Pembeli yang tidakmengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukan; makamenurut hukum Para Penggugat Rekonvensi yang membeli bagiana
120 — 67
Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalandengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia;f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yangdilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana/engineers estimate)151h) Norma indeks; dani) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.8) Lampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang BagianA
85 — 40
153d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurstengah Bank Indonesia;f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukandengan instansi lain maupun pihak lain;g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana/engineers estimate)h) Norma indeks; dani) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.8) Lampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang BagianA
195 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smel/ter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
189 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ZADRACH AYAL, S.Sos, M.Si
155 — 52
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 disebutkan :(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa wajidb memenuhi persyaratan sebagai berikuthuruf:(6) Memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;(e) Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan danfasilitas lain yang = diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa.(2) Surat Perjanjian Kerja NomorHK.02.03/BL.IX/448007.02/APBN/2016/01 tanggal 05Februari 2016 tentang Syaratsyarat Umum Kontrak bagianA