SP.Sidik/126/IX/2015/Reskrim/ tanggal 21September 2015;Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangkadalam perkara tersebut menurut Pemohon adalah tindakan yang tergesagesa dan prematur serta tidak memenuhi bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, dan bertentangandengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 2 KUHAP danpasal angka 5 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015.Bahwa oleh karenanya tindakan Termohon

SP.Sidik/126/IX/2015/Reskrim/ tanggal 21September 2015;Bahwa dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulaidari kehadiran anggota Termohon pada malam hari tanggal 20 September2015 sampai pada pagi harinya saat melakukan penggeledahan, danseterusnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka bahkanmengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Pemohon setelahPemohon berada di Polres Nias Selatan menunjukkan adanya keanehandan keganjilan dalam proses tersebut dan ada indikasi kuat bahwaperbuatan

Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskanlahirnya tersangka pada proses akhirnya.Penyidikan pun secara tegas memberikansyarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnyaHANYA DAPAT dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan buktibuktiyang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orangyang diduga pelaku tindak pidana , demikian pula bahwa dalam melaksanakanpenyidikan Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /126/TX/2015/Reskrim tanggal 21September 2015 Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/74/IX/2015/Reskrim tanggal 21September 2015 Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/IX/2015/Reskrimtanggal 22 September 2015.ADALAH SAH MENURUT HUKUM.3..Menghukum.Pemohon untuk membayar biaya perkara .Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon, Kuasa Pemohon telahmengajukan tanggapan (replik) tertanggal 21 Oktober 2015 dan terhadap tanggapanKuasa Pemohon tersebut

Niaga Semarang yakni perkara dengan register Nomor144/Pid.B/2016/PN.Smg tanggal 16 Mei 2016; Bahwa terkait dengan hal tersebut di dalam perkara pidana atau yangdalam hal ini mengenai adanya Laporan Polisi dari Saksi Korban kepadaPemohon Kasasi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/357/VIII/2015/JATENG/RESKRIMUM tertanggal 30 Agustus 2015 yang kemudianHal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 1324 K/PID/2016dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian RepublikIndonesia Daerah Jawa Tengah Nomor SP.SIDIK

15/Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Semarang;Bahwa sebagaimana yang telah kami ungkapkan di atas Saksi KorbanHaryanto Tanaka telah melaporkan Pemohon Kasasi di KepolisianRepublik Indonesia Daerah Jawa Tengah atas dugaan tindak pidanapenipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang tertuang dalamLaporan Polisi Nomor LP/B/357/VIII/2015/JATENG/RESKRIMUMtertanggal 30 Agustus 2015 serta proses penyidikannya berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Nomor SP.SIDIK

Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15 Januari 2016 sangat jelasmenunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalahmerupakan perbuatan perdata yakni dengan mendasarkan pada PutusanPerdamaian/Putusan PKPU Pengadilan Niaga Semarang Nomor10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Smg tertanggal 17 Desember 2015, sehinggasecara hukum pula Putusan Praperadilan sebagaimana yang dimaksudsekaligus mengakhiri atau Menggugurkan segala bentuk prosespenyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari KepolisianNomor SP.SIDIK

JATENG/RESKRIMUMtertanggal 30 Agustus 2015 telah dianggap prematur berdasarkanPutusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15Januari 2016;Bahwa meskipun telah ada dua putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud di atas, akantetapi proses pemeriksaan perkara a quo tetap berlanjut yang manaPenyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menggantiatau menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan yakni Surat PerintahPenyidikan Nomor Polisi: SP.Sidik

dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penyidikanyang kedua kalinya yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor PolisiSP.Sidik/35.A/I/2016/Reskrimum tertanggal 16 Januari 2016;Bahwa selain daripada itu di dalam proses pemeriksaan perkara a quopada Judex Facti ternyata ditemukan pula barang bukti dan atau alatbukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan penetapanpenyitaan yang sudah kadaluarsa atau setidaktidaknya penetapanpenyitaan yang diterbitkan sebelum Surat Perintah Penyidikan NomorPolisi SP.Sidik

Dan bukti permulaan yang cukup yaitu minimaldua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;Bahwa karena Termohon tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkanPemohon sebagai Tersangka, maka penetapan tersangka berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;B.3.

Menyatakan bukti Visum et Repertum sesuai Laporan Polisi Nomor :LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi syaratdan bertentangan dengan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan Visum et Repertum;3.

Menyatakan Termohon tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkanPemohon sebagai Tersangka sesuai Laporan Polisi NomorLP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018;Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb4. Menyatakan Termohon tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikanatas Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober2018 ;5.

Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan atasLaporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim,tanggal 23 Oktober 2018;6. Menyatakan Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh ParaTermohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum;7. Memerintahkan Termohon II untuk membebaskan Pemohon daritahanan;8. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon dalam kemampuan dankedudukannya agar kembali seperti semula;9.

yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan : Untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi NomorLP/707/X/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018 dan surat perintahpenyidikan Nomor : SP.Sidik

umum, tidak dimaknai penyidikwajibmemberitahukandanmenyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepadapenuntutumum, terlapor, dan korban/pelapordalamwaktupalinglambat 7 (tujuh) harisetelahdikeluarkannya surat perintahpenyidikan.menegasikan bahwa TERMOHON wajib memberikanSuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON,selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan, dalam perkara a qou TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaadalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepadaTERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/05/I/201 7/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari2017 ;Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 385 jo.Pasal 372 jo.

WIWIK SUDARSIH yang dituangkan dalamLaporan polisi LP/L/521/DC/KALTENG/RES KOBAR tanggal 19September 2013, selanjutnya Laporan Polisi tersebut dilimpahkan keDitreskrimum Polda Kalteng berdasarkan Surat pelimpahan perkara dariKapolres Kobar Nomor : B/2021/X1I/2014/Reskrim tanggal 20 Nov 2014.Kemudian Penyidik Ditreskrimum membuat Sprin Penyidikan NoSp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Desember 2014,selanjutnya dibuatkan lanjutan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/05/I/2017/Ditreskrimum

Denganadanya sprin sidik Sp.Sidik/49/XIl/2014/Ditreskrimum tanggal 24Desember 2014 selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaankepada 38 orang SAKSI (alat bukti berupa Saksi) yang menyatakanbahwa intinya patut diduga adanya Tindak Pidana penggelapan hak atasHalaman 34 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN Plktanah yaitu adanya penggelapan perpindahan hak atas tanah milik Aim.BRATA RUSWANDA kepada distanak Kabupaten Kobar.b.

Bahwa menjawab posita nomor 38 dari PEMOHON tentang putusanMahkamah Konstitusi RI nomor: 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017bersifat tidak retroaktif (berlaku surut) terhadap Sprin Penyidikan perkaraaquo yaitu Nomor : Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Desember2014, sedangkan Sprin Penyidikan yang dimaksud PEMOHON adalah SprinPenyidikan lanjutan yaitu Sprin Penyidikan NomorSP.Sidik/05/I/201 7/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari 2017.20.

selanjutnyapenyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulumenindaklanjutinya dengan tindakan kepolisian antara lain:Halaman 20 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp1) Menerbitkan laporan Polisi Nomor:LP/40/VIII/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek Kepenuhan tanggal 27 Agustus2020.2) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/Reskrimtanggal 27 Agustus 2020.3) Surat Perintah penyelidikan Nomor : Sp.lidik/40 /VIII/2020/Reskrimtanggal 27 Agustus 2020.4) Menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

BEDI LAIA Als BEDI AlsLAIA berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/54/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 adalah sahsecara hukum.3. Menyatakan surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/69/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 an. BEDI LAIAdan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/64/VIII/2020/Reskrimtanggal 28 Agustus 2020 an. BEDI LAIA adalah sah secara Hukum4.

Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/Reskrim, tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T4 ).5. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/Reskrim, tanggal 27 agustus 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti (T5 ).6.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebutTermohon menerbitkan Surat Perintah tugas Nomor : Sp.Gas/40/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 agustus 2020 (T2 ), Surat perintah Penyelidikan Nomor :Sp.lidik/40 /VIII/2020/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 (T3 ), Surat perintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 /VIII/ 2020/ Reskrim, tanggal 27 agustus 2020(T4 ), Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 54 /VIII/ 2020/ Reskrim,Halaman 50 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prptanggal 27 agustus 2020

Bahwa atas dasar laporan tersebut selanjutnya Termohon melakukanpenyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/O3/VII/2017/Reskrim tanggal 2 Juli 2017 dan diketahui bahwa TKP awal kejadiantersebut adalah di sekitar Kp. Gunung Gelap Desa Mekarwangi Kec. CihuripKab.

PENYIDIKANYANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BATAL DEMI HUKUMPutusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari2017 melengkapi makna ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehinggaberbunyi Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan.Dalam penanganan perkara ini termohon menerbitkan surat perintah penyidikannomor : Sp.Sidik

perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon juga menyampaikanbuktibukti suratnya sebagai berikut :1.Foto copy Sampul Berkas Perkara Nomor : BP / 03 / VII / 2017 / Reskrim,tanggal 02 Juli 2017, diberi tanda T1;Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP / 04 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 01 Juli2017, diberi tanda T2:Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP / 04 / VII /2017 / Reskrim , tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda T3;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, Nomor Model SM-G960F, Nomor Serial : RR8K20HHSSZ, Nomor Imei 1 : 356053090131615, Nomor Imei 2 : 356054090131613 dan SimCard Nomor : 082244335888, warna Ungu ;

Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpadibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenangwenangan TERMOHON;Bahwa dalam perkara in casu penetapan PEMOHON sebagai Tersangkadilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016,sedangkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohonsetelah Pemohon datang menghadap Termohon pada hari sabtu tanggal3 September 2016;Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas telah cukup alasanbagi hakim Praperadilan untuk menyatakan Penetapan Pemohonsebagai tersangka berdasarkan adanya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum;4.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 yang menetapkan PEMOHONsebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 160 KUHPidana dan atau Pasal 187 KUHPidana ke1 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana adalahtidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapanaquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan

Berkaitan dengan dalildalil Pemohon yang terdapat pada bagian B.Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon pada angka 3 sub akhirpada halaman 10 dalam surat permohonan Praperadilan Pemohon yangmenyatakan bahwa: Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016, padadasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka padahalTERMOHON belum mengumpulkan bukti permulaan atau belummempunyai 2 alat bukti.

(Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik) dan Herry Manurung(yang menerima perintah), (bukti T2);Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim,tertanggal 27 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MunggaranKartayuga, S.I.K. (Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik)dan Herry Manurung (yang menerima perintah), (bukti T3);Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), an.

kejadian perkara (TKP) atas perintah dari Tersangkasdra SYAMSUL DG NAI, dari hasi interogasi dengan pemilik mobil tersebutmaka penyidik membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk danmuatannya kekantor polsek manuju untuk diamankan, sedangkan yangmelakukan penebangan pohon kayu tersebut melarikan diri dari tempatkejadian perkara (TKP).Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukanlah bukti permulaan yang cukupsehinga ditingkatkan ketahap Penyidikan seseuai dengan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

untuk menentukan tindakanselanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat suratke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol + 13,86 % pada sampelminuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasilsampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %.Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil ujisampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengankesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik ;Bahwa berdasarkan Sp.Sidik

untuk menentukan tindakanselanjutnya kemudian pada tanggal 07 April 2017 Kasubdit membuat suratke BPOM Gorontalo perihal uji kadar alkohol + 13,86 % pada sampelminuman pinaraci tersebut dan pada tanggal 13 April 2017 keluarlah hasilsampel minuman pinaraci tersebut dengan kandungan Etanol 19,22 %.Karena ada perbedaan kandungan alkohol antara label dengan hasil ujisampel maka Ditreskrimsus kembali melakukan gelar perkara dengankesepakatan untuk meningkatkan perkara ketahap sidik.Bahwa berdasarkan Sp.Sidik

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka H.

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/1950/X11/2017/ Dittipidum , tanggal 12 desember 2017.1.3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor ; B4630/E.4/Euh.1/11/2018, tanggal 14 November 2018, PerihalPemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama tersangkaREGINALD RORIMPANDEY, SE yang disangka melangar pasal 263KUHP dan atau pasal 266 KUHP sudah lengkap (P 21).1.4.

Bahwa REGINALD RORIMPANDEY, SE telah ditetapkansebagi Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/605/IV/2017/Dittipidum, tanggal 21 April2017 terkait Tindak Pidana sebagimana dimaksud dalam pasal 266ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.1.5.

SP.sidik/848/VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;TENTANG PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON.10. Atas Pengaduan Pemohon tersebut, pihak Penyidik Polres Jakarta Selatan telahmelakukan tindakantindakan sebagai berikut:a. Pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon (Song Jae Sun) dipanggil untukdiperiksa dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;Halaman3dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848/V/2016/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015.Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro JakartaSelatan Nomor : B/1394/Il/2016/Reskrim Jaksel, tanggal 17 Maret 2016,perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Halaman10dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848 /VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;PERKARADugaan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan PalsuKedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266KUHP yang terjadi pada tanggal 14 April 2011 di kantor Notaris RINAUTAMI DJAUHARI, SH, JI. Bangka X No. 44, Pela Mampang, MampangPrapatan, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. EUNHO SEUNG dengan caraterlapor sdr.

Tugas/848/VV2015/Reskrim Jakseltanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2a), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/848/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2b), SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1394/IIV2016/Reskrim Jakseltanggal 17 Maret 2016 (surat bukti T10), Surat Panggilan NomorS.Pgl/5953/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti P2),selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu : saksi Song Jae Sunsebagai saksi Pelapor sebagaimana

Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/317.B/V1I/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 manurut Pemohon sangat SUMIRartinya tidak menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kesimpulan penghentianpenyidikan, hasil kesimpulannya terlalu mentah dan rancu, terlalu terburuburu dantidak menjawab apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya dalam penghentianperkara tersebut ;Bahwa jika dicermati alasan di dalam SP3, tertanggal 31 Juli

SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Ketetapan No : S.TAP/19.B/VII/2017/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Juli 2017 adalah tindakan yangbersifat SUMIR DAN TIDAK JELAS.162. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (DISINGKAT DENGANSP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANGDITERBITKAN OLEH TERMOHON (IC.

SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, tanggal 31 Juli2017 dan Surat Ketetapan No : S.TAP/19.B/VII/2017/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 31 Juli 2017 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan23Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP1954/B/X1/2015/Jdr/Restabes/Bdg,tanggal 23 Nopember 2015 adalah tindakan melawan hukum ; Bahwa atas nama hukum dan undangundang yang berkeadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, maka Pemohon dengan segala kerendahan hatimemohon kepada Yang Terhormat

Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentangPenghentian Penyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 adalah tidak sah, tidak proseduraldan bertentangan dengan hukum ;Memerintahkan demi hukum kepada Termohon untuk membuka kembali perkarapidana dan melanjutkan penyidikan atas nama Tersangka Donny Sopandi, ST, MM dandr.

Sandy Sofian Sopandi tanggal11 April 2016Copy dari Asli 22Bukti T22Foto copy Berita Acara PemeriksaanTambahan tersangka Donny Sopandi, ST,MM tanggal 4 Mei 2016Copy dari Asli 23Bukti T23Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas / 317 / VI / 2016 / Reskrim tanggal12 Juni 2016Copy dari Asli 24Bukti T24Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 317 / VI / 2016 / Reskrim tanggal12 Juni 2016Copy dari Asli 25Bukti T25Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksiatas nama Hong Ay Ing tanggal 15

Syafizal (Terlawan III) dan lin Sulastri (Terlawan IV)sebagaimana tersebut dan didasarkan pada Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus. tanggal 16 Juni 2016 Jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/ Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa penyitaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Ekonomi Dan Khusus tersebut lebih lanjut oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi

Syafrizal (Terlawan III) yang telahdilakukan penyitaan oleh Terbantah II didasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016 ;2.Bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bekasi Nomor408/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal O6 September 2017 objek perkaradirampas untuk Negara dan putusannya telah mempunyai kekuatan

Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/VI/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni2016. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut, lebih lanjutoleh Terlawan dalam proses perkara pidana yang diajukan pada PengadilanNegeri Bekasi No. 408/Pid.Sus/2017/PN.Bks terhadap Terlawan Ill danTerlawan IV.

Syafrizal (Terlawan III) yangtelah dilakukan penyitaan oleh Terlawan II didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 jo Laporan Polisi Nomor LP/609/V1/2016/Bareskrim tanggal 16Juni 2016 ;2.

Syafrizal (Terlawan III)Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perdata No. 583/PDT/2020/PT.BDG.yang telah dilakukan penyitaan oleh Terlawan Il didasarkan Surat PerintahPenyitaan Nomor SP.Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 jo Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik/368/Vi/2016 Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joLaporan Polisi Nomor LP/609/V1I/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni 2016(bukti T6 s/dT9) yang berarti penyitaan tersebut dilakukan oleh Terlawan II tanggal 16 Juni 2016sebelum obyek perkara dijaminkan

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh DirekturKriminal Umum Polda Sumut (vide Bukti T. Il. INT22), Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 tersebut juga telah diberitahukankepada Termohon Kasasi sebagai Pelapor, sehingga telah mengetahuibahwa Laporan Polisi telah di hentikan proses penyidikannya;Bahwa dari proses jawab menjawab fakta hukum tentang Laporan Polisitentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut telah dibantaholeh Para Pemohon Kasasi, dan bantahan tersebut telah dikuatkan denganBukti T. Il.

SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014), yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi, karena Laporan Polisi tersebut telah dihentikan olehPenyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan alasan karena tidakditemukan adanya unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan olehTermohon Kasasi;Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2017Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor Pol.

SP.Sidik/246.a/IV/2014/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014(vide Bukti T. Il. Int22), maka proses penyidikan atas Laporan PolisiTermohon Kasasi dianggap telah selesai, akan tetapi Judex Facti baik itupada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkanBukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi tentang Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor Pol. SP.Sidik/246.a/IV/201 4/Dit.Reskrimum., tertanggal 28 April 2014 (vide Bukti T. II.

SP.Sidik/43/I/201 7/Dit Tipideksus,tanggal 03 Januari 2017;Surat Perintah Penggeledahan No.

SP.Sidik/370/ VII/2017/Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;c. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VIl 2017/Dittipideksus, tanggal 12 Juli 2017;Catatan :Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi No.: LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, telah terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yaitu :(1) Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/43//2017/DitTipideksus, tanggal 03 Januari 2017;(2) Surat Perintah Penyidikan No.

Surat Perintah Penyidikan No SP.Sidik/43/I/2017/Dit Tipideksustanggal 03 Januari 2017;c. Surat Perintah Penggeledahan No. SP.Dah/12/I/2017/DitTipideksus, tanggal 03 Januari 2017;d.

SP.Sidik/370/VII/201 7/ Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;c. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/VII/2017/ Dittipideksus,tanggal 12 Juli 2017;Catatan :Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan ternadap Laporan Polisi No.: LP/1026/X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, telah terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yaitu :(1) Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/43/l/2017/Dit Tipideksus,tanggal 03 Januari 2017;(2) Surat Perintah Penyidikan No.

SP.Sidik/370/VIV 2017/Dittipideksus, tanggal 03 Juli 2017;Bahwa proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/1026/ X/2016/Bareskrim, tanggal 11 Oktober 2016, tidak pernah diberitahukankepada PENGGUGAT melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP);66.2.

Bukti T3a : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/3812/I1X/2016/Dit Reskrimum tanggal09 September 2016;8. Bukti T 3b : Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas/5091/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal09 September 2016;9.

Bukti T 3c : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/3166/X/2017/Dit Reskrimum tanggal6Oktober 2017;10.Bukti T 3d : Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas/7935/X/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6Oktober 2017;11.Bukti T 3e : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SpTugas/1805/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 4April 2018;12.Bukti T 3f : Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas/298/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 4April 2018;Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakanbahwa Dalam hal penyidik mulai melakukan

tanggal30 Agustus 2016;BuktiT 2b : Surat Perintah Tugas Nomor : SpGas/4888/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 30Agustus 2016;BuktiT 2c: Laporan hasil penyelidikan tanggal 05 September2016, terhadap dugaan tindak Pidana Penipuandan atau Penggelapan yang diduga dilakukanoleh Shinta dan Anike sebagaimana dimaksuddalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP;BuktiT 2d: Notulen Gelar Perkara Awal peningkatan ProsesPenyelidikan ke Penyidikan tanggal 06September 2016.BuktiT 3a: Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/3812/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 09September 2016;BuktiT 3b: Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas/5091/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 09September 2016;BuktiT 3c: Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/3166/X/2017/Dit Reskrimum tanggal 6Oktober 2017;BuktiT 3d: Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas/7935/X/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6Oktober 2017;BuktiT 3e : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1805/IV/2018/Dit Reskrimum tanggal 4 April2018;BuktiT 3f : Surat Perintah Tugas Nomor : SpTugas

Pelapor MASRIANTI PASARIBU;Bahwa pada hari bersamaan yakni tanggal 28 Juli 2019 olehPara Termohon telah menerbitkan Sprindik atas Laporan Polisitersebut yakni No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal28 Juli 2019 dan oleh Termohon s/d Ill mengeluarkan SuratPerintah Penangkapan No : SP.Kap/100/VII/2019/RESKRIMtanggal 28 Juli 2019 terhadap diri Pemohon;Bahwa merujuk Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksuddengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28Juli 2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka olehTermohon s/d Ill TIDAK SAH;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAPTIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;5.

Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuanadalah merupakan jebakan dari keluarga korban, yang selanjutnyakeluarga korban melakukan pemukulan terhadap diri Pemohon danselanjutnya membawa Pemohon ke Polres Tapanuli Selatan danmembuat pengaduan Laporan Polisi Nomor: LP / 196 / VII / 2019 /Tapsel / Sumut Tanggal 28 Juli 2019, dan satu hari itu juga diterbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/546/VII/2019/Reskrimtanggal 28 Juli 2019, selanjutnya hari itu juga dilakukan penangkapanterhadap

Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No : SP.Sidik/546/VII/ 2019/RESKRIM tanggal 28 Juli2019 oleh Termohon s/d Ill adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT;2. Penetapan ALFIN HARAHAP sebagai Tersangka oleh Termohon s/d Ill TIDAK SAH;3. Penangkapan dan Penahanan terhadap ALFIN HARAHAP TIDAKSAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;4. Memerintahkan kepada Termohon I!

Ataskejadian tersebut P telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/2588/X/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, terhadapPenyidikan yang sesual dengan Surat NomorB/2033/X/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018 dan telah jugaHalaman 9 dari 24 halaman PutusanPraperadilan Nomor 68/Pid.Pra/2019/PN Mdndiberitahukan kepada Pelapor Susanthree Geriwati Lumban Tobing;.

Pelapor SUSANTHREE HERAWATILUMBAN TOBING, diberi tanda T.1.21.Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 2600 / IX /Res.1.9. / 2018 /Reskrim tanggal 10 September 2018, diberi tanda T. 1.22.Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 2588 / X / Res. 1.9 /2018/ Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, diberi Tanda T.1.23.Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Negeri Medan Nomor: B / 2033 / X / Res.1.9/ 2018 / Reskrimtanggal 19 Oktober 2018, diberi

T.1.222.23.Foto copy perbaharuan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3151/XII/RES.1.2/2018/Reskrim tanggal 04 Desembeer 2018, karenaadanya mutasi tugas penyidik pembantu AIPTU SUDARMONO, S.H yangpindah tugas ke Polsek Kutalimbaru, diberi tanda T.1.223.Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi dalampersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannyatertanggal 18 September 2019;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukansesuatu