Ditemukan 11602 data
31 — 6
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2014/PN.
HENY WIJAYANTI
Tergugat:
SANTOSO WINOTO
318 — 78
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.198.000,00 (Satu juta seratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah);(Catatan: Penebalan dan garis bawah ditambahkansebagai penekanan) Bahwa dengan ITIKAD BURUK secara melawan hukum,yaitu secara diamdiam tanpa sepengetahuan TERGUGAT,bahwa adiknya bernama SUSENO WINOTO denganpersetujuaan HENY WIJAYANTI WINOTO (In casuPENGGUGAT) bukan saja meminta PenetapanPengampuan atas ayah JAMIN WINOTO, akan tetapi jugameminta penetapan untuk menjual 3 (Tiga
Laweyan, Surakarta;(Catatan: Penebalan dan garis bawah ditambahkansebagai penekanan) lItulah sebabnya, sebagai anak pertama TERGUGATmenempuh upaya hukum atas upaya sepihak dan semenamena yang dilakukan oleh adiknya bernama SUSENOWINOTO dengan persetujuaan HENY WIJAYANTI WINOTO (Incasu PENGGUGAT), yaitu dengan cara meminta PenetapanPengampuan yang fair di Pengadilan Surakarta, yaitusebagaimana Penetapan PN.
Membebankan biaya pemeriksaan permohonan inikepada Pemohon sebesar Rp. 166.000, (SeratusEnam Puluh Enam Ribu Rupiah);(Catatan: Penebalan dan garis bawah ditambahkansebagai penekanan) Artinya Upaya Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT,yaitu. selain adalah untuk mencegah adiknya SUSENOWINOTO dengan persetujuaan HENY WIJAYANTI WINOTO (Incasu PENGGUGAT) yang berupaya menjual hartahartaayahnya secara diamdiam tanpa sepengetahuan TERGUGAT,bahwa alasan tersebut bukanlah merupakan alasan hukumyang menyebabkan
123 — 22
sering meminjamdan meminta uang kepada Termohon untuk kebutuhan dankepentingan pribadi Pemohon yang digunakan untuk kesenangandunia dari Pemohon, bahkan Pemohon suka membujuk rayuTermohon dahulu agar Termohon mau meminjamkan uang kepadaPemohon, seperti halnya Pemohon suka bermain judi, bermainperempuan, menggunakan Narkotika, sedangkan Pemohon tidakpernah memberikan nafkah kepada Termohon, lepas dari tanggungjawab;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terjadi kKekerasan dalamrumah tangga, terjadi penekanan
Bahwa permasalahan rumah tangga awalnya muncul karena TermohonRekonvensi/Pemohon Konvensi tidaklagi bertanggung jawab kepadaKeluarga, terjadi penekanan baik secara fisik maupun psikis, yang manaTermohon Rekonvesi/Pemohon Konvensi sering bertindak kasar danberbicara kasar, dan juga Termohon Rekonvensi sering meminjam danmeminta uang kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untukkepentingan pribadi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yangmana uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh TermohonRekonvensi
1.SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.
2.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSLIAH alias IMUS binti TAMJID
23 — 4
Punggung / Pinggang; Lebam jenazah terdapat pada punggung tidak hilang dengan penekanan; Kaku jenazah ditemukan diseluruh sendiKesimpulan: Luka di kepala dapat diduga penyebab kematian, tanpamengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, sekitar pukul 19.30 WITA,bertempat di Toko Bangunan milik korban di Desa Kelampaian Ilir
kurang satu centimetre, dasarluka tulang, derik tulang negatif tepi luka tidak beraturan, terdapat luka terbukasebelah kiri, sepuluh centimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang lebihkurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang nol koma lima centimeter dasar otot,terdapat luka terbuka di kepala belakang sebelah kiri panjang lebih kurang tigacentimeter dan lebar lebin kurang nol koma lima centimeter dasar otot danPunggung / Pinggang: Lebam jenazah terdapat pada punggung tidak hilangdengan penekanan
18 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tanggal tanggal 10 April 2002 artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
25 — 8
Artinya, perkawinanmereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Hal. 8 dari 11 Hal.Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/MS.SabMeskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim Mahkamah Syariyah Sabang bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian
17 — 4
SALINAN PUTUSANNomor 5295/Pdt.G/2014/PA.BwiKETUH A HUntuk menanggapi pemyataan sebagaimana tertuang pada point 4 (empat) dan 5 (lima),menurut saya itu hanya luapan emosional yang sepertinya sengajadigunakan sebagai alat justifikasi untuk menyalahkan.Hal ini menjadi penekanan saya karena tidak ada niatan baik untuk menguraikan ceritacerita sebenamya secara runtut, dan seharusnya hams disarnpaikan tanpa tendesi ataupenguasan dominan dari suatu ego.
17 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Termohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
11 — 8
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 22 Agustus 2008, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga, dengan Nomor:325/40/IX/2008, tanggal 01 September 2008 yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1376/Pdt.G/2019/PA.SdnBahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,
20 — 7
Isbat Nikah Nomor 113/Pdt.P/2019.Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya
34 — 19
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.ARI DEWANTO, SH
Terdakwa:
JETENDRA PRIMA ALS. JACKY
39 — 12
Dengandemikian penekanan unsur barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan danpribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umumtelah mengajukan Jetendra Prima alias Jacky selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selamadalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kKemampuan untukmengikuti
20 — 16
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
24 — 9
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
18 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
17 — 7
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi operkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
15 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasikhHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
37 — 22
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik Penggugat, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 83/Padt.G/2022/PA.Sdn4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;5.
22 — 7
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 02 OKtober 2001 di Gampong Paya UleueKecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
20 — 7
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan