MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kota Padang nomor 22/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

• Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian

209/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

852 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa "BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihanyang timbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihantersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diaturdalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (vide YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2015 tanggal22 Oktober 2015);BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Nomor 852 K/Pdt.SusBPSK/2017Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) berwenangmutlak menangani perkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri PasamanBarat telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Psbtanggal 8 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara nomor 1775/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016

Tentang Keberatan:Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

28 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

KumpulanPane Nomor 29, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis,Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Desember 2015;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yangamarnya sebagai berikut:1.

Mewajibkan pihak Konsumen untuk melanjutkan sisa angsuran kepadaPelaku Usaha, sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0034000282/001tertanggal 20 Februari 2014;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKeberatan tersebut, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan NegeriPematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut: Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut; Membatalkan Putusan BPSK Pematangsiantar Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;Mengadili Sendiri: Menyatakan

Menyatakan Permohonan Keberatan akan Putusan BPSK Nomor 503/229/BPSK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tidak dapat diterima;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari inidihitung berjumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Pdt.SusBPSK/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BataviaProsperindo Finance, Tbk.

Cabang Pematangsiantar tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 67/Pdt.G.BPSK/2015/PN PMS. tanggal 8 Desember 2015 yang membatalkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 67/Pdt.G.BPSK/2015/PN PMS. tertanggal 07 Desember 2015 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematangsiantar Nomor503/229/BPSK/X/2015, tertanggal 13 Oktober 2015;4.

699 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa pemberitahuan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor.23/PTS.Arb/BPSK/BB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 telah diberitahukandan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Maret 2016;Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 699 kK/Padt.SusBPSK/2016c.

Bahwa, apabila mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalamPasal 45 ayat (2) juncto Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK hanya dapatberwenang menyelesaikan sengketa, apabila Para Pihak secarasukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;Atas dasar tersebut, maka Kreditur menyatakan menolak dan tidak setujuuntuk menempuh penyelesaian sengketa dimaksud melalui BPSK BatuBara;Bahwa pertimbangan dan amar sebagaimana Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor

/keliru, karena faktanyaPemohon Keberatan telah menyampaikan jawaban secaratertulistanggal 19 November 2015 yang ditujukan kepada BPSK Batu Bara atasadanya pengaduan dari Termohon Keberatan;Dalam hal ini Majelis Abitrase BPSK Batu Bara harus mempertimbangkanjuga hak jawab/dalildalil jawaban yang telah disampaikan secara tertulistertanggal 19 November 2015 oleh Pemohon Keberatan dimaksudkepada Majelis Arbritase BPSK Batu Bara guna dipertimbangkan untukmemperoleh putusan hukum yang berkeadilan dan

Setelah Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yangdisembunyikan pihak lawan;c.

Nomor 699 K/Pdt.SusBPSk/2016"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";.

161 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

membebaniKonsumen;Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan keringanan dan ataupenundaan pembayaran cicilan (sursurance) selama 3 (tiga) tahunsebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sejak putusanini berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga ekonomi Konsumenkembali membaik dan meningkat;Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perhari selama tidak menjalani putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara pada poin 4 dan5 setelah putusan BPSK

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 440/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016;3.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 440/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;Halaman 3 dari 6 hal. Put.

397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Alasan Keberatan PemohonBahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Palangkaraya Nomor25/BPSKPKY/PTS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 didasarkan padaalasanalasan sebagai berikut:A.

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK KotaPalangkaraya (yang notabene bukan lembaga peradilan maupunbadan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dariitu Putusan BPSK Kota Palangkaraya tersebut telah terbuktimengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UUKekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSKKota Palangkaraya harus dibatalkan;C.

BPSK Kota Palangkaraya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili,dan memutus sengketa;Bahwa Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota PalangkarayaNomor 25/BPSKPKY/PTS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 karenadidasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangandengan kaidah hukum yang berlaku dan praktik perbankan yangberkaitan dengan perjanjian kredit dengan alasan sebagai berikut:1.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 290/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 24 Mei 2016;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.496.000.,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

) Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor290/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut :Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 290/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 24 Mei 2016, yangamar putusannya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN1.

perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara) Nomor: 290/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 24 Mei 2016 sudahseharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;B.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN ssangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 290/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal24 Mei 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 290/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016,tanggal 24 Mei 2016 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Baratersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.3.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);2.

1293 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga bukan merupakan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan PemohonKeberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) yang menurut ketentuanPasal 17 Huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan KetuaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menolak permohonanpenyelesaian sengketa konsumen, apabila:Permohonan gugatan, bukan merupakan kewenangan dari BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan permohonan tersebuttidak

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1813/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatanhukum;4.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (8)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan (3) Keberatanterhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:Halaman 14 dari 22 hal.

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kota Padang nomor 23/BPSK-PDG/PTS/ARBT/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir

;

496 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

KotaTasikmalaya, perihal Penolakan/Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 15/A/BPSKKota.Tsm/IV/2014 (terlampir);Bahwa, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 huruf a UndangUndangRI Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:Tugas dan wewenang BPSK meliputi:a.

padahal Teradu, sekarang Penggugat telah hadir pada persidangan BPSKtersebut dengan telah mengajukan jawaban tertulis disampaikan dipersidangan BPSK dan tertuang serta diakui termuat dalam Putusan BPSKNomor 15/A/BPSK Kota.Tsm/IV/2014 tanggal 21 April 2014, oleh karena ituseharusnya BPSK tidak memutus dengan verstek karena Teradu(Penggugat) telah pernah hadir di persidangan BPSK tersebut danmenyampaikan jawaban sebagaimana termuat dalam Putusan BPSKtersebut.

kepada BPSK tidak dapatditerima;4.

Menyatakan, permohonan pengaduan Pengadu kepada BPSK ditolak;5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan merugikan Penggugat;6.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukandokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikanoleh pihak lawan; atauc.

., tanggal 8 Mei 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 274/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan

84 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 274/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, tanggal 27 Maret 2017 yangamarnya sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 274/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 274/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp366.000, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Halaman 8 dari 12 hal. Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 274/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017;4.

Nomor 84 K/Pdt.SusBPSK/2018Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 274/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untukmembayar biaya perkara pada tingkat

piutang,Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini jugatelah melanggar ketentuan Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Jo.

Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.

DSP UNIT PASAR BARU BANTAU PRAPAT, yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK,) Kabupaten Batu Bara Nomor; 249/P3K/ISIII/BPSK/BB/VI/2016 tanggal161uni 2016;.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 384/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 tanggal 16 September 2016;3.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatubaraNo. 384/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 tanggal 16 September 2016, disebutsebgai PK4;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan nomor : 619/Pts/Js III/Arbiterasi/BPSK-BB/III/2016;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 619/Pts/Js III/Arbiterasi/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 27 Juli 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

, maka Majelis BPSK berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpakehadiran Pelaku Usaha dan tidak menandatangani Formulir Arbitrase tersebut;e Bahwa Atas pertimbangan dari BPSK Batu bara tersebut mengenai kewenanganBPSK Batu Bara dalam menangani sengketa konsumen atas nama HendraGunawan/Termohon Keberatan selaku debitur PT.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyelesaian sengketadilakukan berdasar kesepakatan awal, yakni melalui Pengadilan Negeri Padangsidimpuanbukan melalui BPSK Kab. Batu Bara;e Pemohon Keberatan tidak sepakat bahkan tidak setuju untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut kepada BPSK Batu Bara, sehingga sesuai dengan Pasal 52huruf a UUPK Jo.

Bara, karena BPSK merupakan badan yang resmi dibentuk oleh pemerintahuntuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, (jelasBPSK Batu bara telah sesuai dengan kewenangan telah memeriksa dan memutusperkara A Quo).d Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengaduan konsumen adalamperkara A quo BPSK tidak perlu meminta persetujuan dari pemohon keberatan/dahulu teradu/pelaku usaha.e Bahwa termohon telah membuat pernyataan untuk memilih penyelesaiansengketanya di BPSK kabupaten

Menyatakan permohonan keberatan dari pemohon keberatan tidak dapatditerima.ATAUB DALAM POKOK PERKARA1 Menolak permohonan keberatan pemohon seluruhnya.132 Menguatkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 619/Pts/Js.

Bank Mestika tidak ada memberi persetujuanbaik lisan maupun tertulis penyelesaian antara hendra Gunawan dengan Bankmestika diselesaikan di BPSK Kab.

1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian dipihak konsumen;Di samping itu, Dr.

Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalahuntuk mencari landasan legitimasi semata dalam penangananperkara a quo;b.

BPSK Kabupaten Batubaramelalui kantor pos setempat;2.

Nomor 1235 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.

Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 391/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 2September 2016;3.

931 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undangundangbukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapatHalaman 5 dari 17 hal. Put.

Nomor 931 K/Pdt.SusBPSK/2016pengakuan hutang ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihanakan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran;Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukangugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar surat pengakuan hutang yangdibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan PemohonKeberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yangdiajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut

Batubara dan gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yangtidak berdasar hukum dan dibuatbuat.

Dan lebih lanjut setelah klausulamengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan,penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela parapihak bersengketa;Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidakberwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan olehinstansi/ilembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikankepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusantersebut;Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan majelis BPSK

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atauc.

616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Bahwa mencermati dan memahami isi dari Surat Pengaduan yangdisampaikan oleh Tergugat melalui BPSK Kota Pekanbaru yang terdaftardalam Nomor 42/BPSK/PKRSEKT/X/2014 tanggal 22 Oktober,pengaduan yang disampaikan Tergugat tersebut adalah mengenaipenarikan 1 (satu) kKendaraan roda empat atau lebih truck MitsubishiHal. 2 dari 19 hal. Put.

Putusan BPSK Kota Pekanbaru in casu tidak berdasarkan hukum acarayang berlaku;1.Bahwa proses pemeriksaan atas pengaduan Tergugat di BPSK KotaPekanbaru dimulai dari tanggal 13 November 2014 (persidanganpertama) sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 dengan diucapkannyaputusan in casu oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru;.

Bahwa in casu Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuantentang pilihan cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimanadiuraikan dalam angka 4 tersebut di atas karena Majelis BPSK KotaPekanbaru melaksanakan penyelesaian sengketa a quo secara arbitraseberdasarkan keinginan Tergugat tanpa berdasarkan kesepakatan parapihak yang bersengketa, Majelis BPSK Kota Pekanbaru memaksakanpenyelesaian sengketa secara arbitrase atas dasar tidak tercapainyaupaya mediasi, tanpa memperhatikan keberatan

Keputusan BPSK Kota Pekanbaru tidak berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku;Majelis BPSK Kota Pekanbaru salah dalam memahami ketentuan hukumyang berlaku khususnya mengenai hukum perjanjian dan fidusia sehinggasalah dan keliru dalam mengambil keputusan, hal tersebut berdasarkanalasanalasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:1.Bahwa dalam pertimbangan hukum khususnya halaman 15 sampaidengan halaman 16 Putusan Majelis BPSK Kota PekanbaruNomor 42/Pts/BPSK/XI1/2014, tanggal 27 Januari 2015, yang pada

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan bukti yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau,c.

599 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Majelis BPSK kemudian menyatakan secara sepihak ataspermasalahan ini akan diselesaikan secara Arbitare. Tanggal 17 Oktober2014, Pemohon Banding dan Termohon Banding diminta untuk hadir diBPSK, akan tetapi selain Pemohon Banding tidak ada satupun pihak baikMajelis BPSK dan Termohon Banding yang hadir.

Tibatiba, pada tanggal 31 Desember 2014, kami menerima adanyaPutusan BPSK menyangkut perkara ini yang dinyatakan telah adanyaPutusan BPSK tertanggal 5 November 2014;.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

dengan permohonan keberatan ini (banding), hal manadalam persidangan ini Majelis Hakim Pemeriksa perkara seharusnyabertindak sebagai Majelis Hakim Banding dan selayaknya mempertimbangkan halhal yang sudah terjadi dalam putusan BPSK yang dimintakanbanding keberatan tersebut;Bahwa kami sampaikan kehadiran saksi Lindung Karuniawan dalampersidangan BPSK adalah untuk menolak penyelesaian pengaduan yangdiajukan Pengadu/Termohon Banding/Termohon Kasasi melalui prosesArbitrase di BPSK Kabupaten Serdang

; Bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara ingkar janji(wanprestasi) maka penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeridengan acara perdata biasa, sehingga BPSK in casu BPSK KabupatenSerdang Bedagai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; Bahwa dengan demikian putusan BPSK harus dibatalkan, dan dinyatakanBPSK tidak berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari

Menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemohon tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)-NYONYA MUMUN MAEMUNAHsebagai Para Termohon

24/Pdt.K-BPSK/2014/PN.Skb

Namun dengandiberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, maka Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadapupaya keberatan terhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan MahkamahAgung tersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VII

Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.2 Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 24/PdtKBPSK/2014/PN.SkbBahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIU/2014 telah dijatuhkan pada tanggal 23 September 2014, kemudian PemohonKeberatan telah menerima pemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02Oktober 2014, sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan

memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepadaalamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan;2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSKdiberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajibmenyatakan menerima atau menolak putusan BPSK;3 Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnyadalam waktu 14 (empat belas

Raya cipanasno.201 Blok 23, cipanas, kab Cianjur.Dengan perbedaan demikian itu, antara nama Pemberi Kuasa dalam SuratKuasa Khusus dengan nama dalam Permohonan Keberatan maka perkaraPermohonan Keberatan ini, telah kabur subyek hukumnya.b BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawah wewenangPemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, CqKetua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun berada diwilayahPemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSK bukan ataskebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik Pemerintah KabupatenSukabumi melainkan berdasarkan:1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentangPembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada PemerintahKota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, KotaKediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Pada Kabupaten Kupang,Kabupaten Belitung

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan Putusan BPSK Kota Batam Nomor : 018/PK-ARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah;

323/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

YANG DILAKUKAN OLEH BPSK KOTA BATAM:1.

Bahwa pada tanggal 30 September 2020 TERMOHON membuat Pengaduanke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dengan NomorPengaduan : 041/PK/BPSK/IX/2020 tanggal 30 September 2020 ;2.

Bahwa dalam membuat laporan di BPSK Kota Batam, TERMOHONmemberikan Kuasa kepada PIHAK LAIN guna untuk membuatpengaduan/pelaporan pada BPSK Kota Batam, yang mana hal tersebut sangatbertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 TentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, sehingga PEMOHON menilai bahwa Putusan BPSK Kota BatamNomor 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah CACATHUKUM

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota BatamTidak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan PerkaraNomor : 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 ;3. Menyatakan bahwa Putusan No. 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam Batal Demi Hukum ;4.

Fotocopy Putusan BPSK Kota Batam No.018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal27 Oktober 2020, diberi tanda. ...P6;7. Fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, diberi tanda. ...

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai kepentingan hukum Pemohon;
3. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa

19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg