Ditemukan 2144 data
42 — 11
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
14 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
17 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
83 — 32
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
142 — 116
DAHRIS & Cosesual Surat Keputusan Menter i1011Agraria No.
Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No. SK.62/DJA/1979Tanggal 14 Juni 1979 Tentang Pembatalan Surat KeputusanMenteri Agraria No. SK.218/KaTgl. 9 Mei 1961 tentangpemberian Hak Guna Usaha (HGU )kepada Fa. DAHRIS & Co. SuratKeputusan Direktur JenderalAgraria an. Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No.
Menter i Dalam Negeri MUHAMMAD ISANo.SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 TentangPembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak GunaUsaha ( HGU ) kepada FIRMA DAHRIS COY( PT.
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ripun Candra Siregar Alias Candra Anak Dari Jonni Siregar
76 — 30
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
28 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
10 — 3
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No. M.HH01.HN.02.07. tahun 2018 tentangLembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditas!sebagai PEMBERI BANTUAN HUKUM untuk orang atau kelompok orangmiskin, sebagaimana persyaratan terlampir;a.
24 — 8
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 3
hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmenetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhaltersebut, maka berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tentang SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan untuk efektifitassuatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
13 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
Terbanding/Terdakwa : ANDI ARIF
36 — 36
Menetapkan barang bukti berupa:
12 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
15 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
16 — 0
bidang perkawinan;Menimbang, bahwa tentang ketentuan perbaikan penulisan dan atauperubahan identitas pada akta nikah diatur dalam Rapat Koordinasi DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi AgamaDan Mahkamah Syariyah Aceh Tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi BidangTeknis Yustisial, tanggal 17 September 2019, yang berkaitan denganperubahan identitas dalam akta nikah, angka 4.2, yang merumuskan :Permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menter
RONI PASLAH
20 — 9
administrasi kependudukansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasiansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian maupun peraturan pelaksananya, maka Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter
61 — 14
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a), ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat(1), ayat (2) Joncto Pasal 54 Joncto Pasal 55 Joncto Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Menter
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
9 — 4
ini diajukanpada bulan April 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)Halaman 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter