No. 207/Pdt.G/2021/PAMtpMenimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan AgamaMartapura;Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 22 Pebruari 2021,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor207/Pdt.G/2021/PA.Mtp beserta semua suratsurat yang berkaitan denganberkas perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaMartapura Tertanggal O07 Mei 2021, yang pada pokoknya telah menegurPenggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat

danditandatangani oleh Tergugat tanggal 08 Nopember 2010 yangpada pokoknya telah membenarkan seluruh gugatan Penggugattersebut dan menyatakan tetap akan mempertahakan keutuhanrumah tangganya ;Bahwa selanjutnya persidangan yang dilaksanakan padatanggal Ol Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan di persidanganmencabut perkara cerai gugat yang telah diajukannya dengansurat gugatan tanggal 07 Oktober 2010 yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor207

ditetapkan sejumlahRp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2019, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor207

Baasyir Saragih, NagoriPematang Simalungun, Kecamatan Siantar, KabupatenSimalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSimalungun dengan register Surat Kuasa Nomor207/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 7 April 2020, dahuluTergugat sekarang sebagai Pembanding;MelawanTerbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KabupatenSimalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MuhammadIrvan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2018 Nomor207/PEN.PDT/2018/PT BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 207/PDT/2018/PT BDG.2. Berkas perkara berikut surat Surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 12 Desember 2017 Nomor 705/Pdt.G/2016/PN Bks..

,MH., masingmasing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan manapada diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2018 Nomor207/PEN/PDT/2018/PT BDG., dengan dibantu oleh SUTIKNO, S.H.

Pada tanggal 16 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor207/4/I2012 tanggal 16 Maret 2012 );2.

Penggugatselaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumahtangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah diOgan llr pada tanggal 01 Februari 1994, yang tercatat pada KantorHalaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2015/PA.KAGUrusan Agama Tanjung Raja, Ogan llir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor207/26/IIV1999 tanggal 03 Maret 1999;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tanjung RajaUtara selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumahkontrakan selama

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Maret 2010yang kemudian terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor207 /Pdt.P/2010 /PA.Sby, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXX, Umur (18tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhr SMP , pekerjaan : Swasta ,bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya dengan seorang perempuan bernamaXXXX, umur 19 Tahun Agama Islam, , pekerjaan

, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor207

Nomor207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan objek perkaradan melakukan tindakan menguasai fisik objek perkara dengan melakukanpemagaran adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daadq);4. Menghukum Tergugat berikut semua orang yang disuruh dan atau siapa sajayang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk mengosongkan tanahHalaman 4 dari 25 hal. Put.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor207/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 23/ PMK.06/ 2010 Jo.

Nomor207/Pdt.G/2009/PN Mks tanggal 5 Juli 2010;Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan objekperkara dan melakukan tindakan menguasai fisik objek perkara denganmelakukan pemagaran adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);Menghukum Tergugat berikut semua orang yang disuruh dan atau siapasaja yang memperoleh hak atau kuasa dari mereka untuk mengosongkantanah dan bangunanbangunan objek perkara dan segera menyerahkankepada Penggugat dalam keadaan bebas, tanpa syarat dan ikatan

Bahwa pada tanggal O02 Mei 2006, Pemohon dengan Termohonnikah dengam Termohon dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar,sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor207/04/V/2006 tanggal 03 Mei2006 ; .

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:Ari Kasdono, beralamat di Gedongrejo, RT. 001, RW. 014, Desa Kaliwuluh,Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor207

Nomor 2160 K/Pdt/20176.36.46.5didirikan Tergugat tersebut berada di atas tanah SHGB Nomor207/Ciloto;Adapun luas tanah SHGB No mor 207/Ciloto yang diambil dan didirikanbangunan BBPK Ciloto diatasnya oleh Tergugat adalah seluas 500 m7;Atas tindakan Tergugat mendirikan bangunan BBPK Ciloto diatassebagian tanah SHGB Nomor 207/Ciloto, Penggugat telah menanyakanhal itu kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2012, melalui SuratNomor 028/Las/IX/2012 yang ditujukan langsung kepada BBPK Ciloto(P4);e Namun

Menguasai tanah Menguasai sebagian4.2 SHGB Nomor 207/Ciloto tanah SHGB Nomor207/Ciloto3. 6 Poin6.2 dan .......... Bangunan BBPK Bangunan BBPK yang6.4 yang didirikan Tergugat didirikan Tergugatberada diatas tanan SHGB berada diatasNomor 207/Ciloto sebagian tanah SHGBNomor 207/Ciloto4. /13Pon4 J ww.

Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan posita gugatanmaupun perbaikan gugatan Nomor 06/PDT/G/2016/PN.CJR, maka padadasarnya gugatan aquo diajukan sehubungan Penggugat mengklaimtelanada sebagiantanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor207/Ciloto yang dipakai untuk pembangunan BBPK Ciloto, hal manaapabila memperhatikan kepada posita point 5.3 hal.6 dalam gugatanmaka diperoleh suatu keterangan bahwa luas keseluruhan tanah SHGBNomor 207/Ciloto adalah 5.965 m, sedangkan yang dipakai untukbangunan

yang diaku olehTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terambil dari SHGB Nomor207/Ciloto milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;4. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;a.

suratpanggilan pertama tertanggal 12 Maret 2009 dan suratpanggilan kedua tertanggal 20 Maret 2009 ;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanpihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar4Rukun dengan Tergugat namun~ tidak berhasil , makadibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor207

hingga kini diperhitungkan sebesarRp 7.516.000, (TUJUH JUTA LIMA RATUS ENAM BELASRIBU RUPIAH );Membaca dan memperhatikan:Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah PernyataanPermohonan banding nomor 15/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PSTJo. nomor 207/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 05 Pebruari 2014yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH Wakil Panitera PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa PEMBANDINGsemula PENGGUGAT menyatakan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2014 nomor207

tinggal diKelurahan plisi ART. 70, No. 4B,Aoivccors Utara,Kota Balikpapan, Pro afiantan Timur, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya bertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Penetapan Nomor 207/Padt.P/2019/PA.Bpp 1 dari 11Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor207

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo Nomor207/15/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011, bukti tersebuttelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.

Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;Demikian ditetapbkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, olehRina Indrajanti,S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor207/Pen.Pdt.P/2019/PN.Gsk tanggal 13 Maret 2019, penetapan tersebut padahari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut, dibantu, Moch Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Penggantidan dihadiri Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim

hakim tingkat pertama oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benarHalaman 4 dari 6 putusan no. 7/Pdt/2015/PT.DPSsemua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggaptelah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; woneaoe Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum hakim tingkatpertama tersebut menjadi dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Oktober 2014, Nomor207

alasan dan dasarputusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan undangundang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili.Dalam Salinan Putusan Tidak dijumpai Pasal apa yang dijadikan dasar olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menyatakan perlawananPelawan nebis in idem, pertimbangan hukum yang demikian nyatanyatamelawan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, terlebin perlawananpelawan adalah nyatanyata berbeda dengan perkara perlawanan Nomor207

Bahkan Pihak berperkara serta petitumpetitum dalamperkara ini sama sekali berbeda dengan petitum gugatan perkara nomor207, dengan kata lain Judex Facti PT. Surabaya dan PN. Surabaya telahmenolak mengadili tanoa dasar hukum yang jelas.Maka beralasan menurut hukum terhadap putusan Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 417/PDT/2010/PT.Sby. jo.Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 301 K/Pdt/201214Putusan PN.